A A
RSS

Analisa Politik AS Kekalahan Partai Republik

Fri, Dec 1, 2006

Dakwah

 

بسم الله الرحمن الرحيم

GARIS BESAR

  1. Sesungguhnya keberhasilan Partai Demokrat dalam Pemilu di AS tidak akan mengubah dasar-dasar politik luar negeri AS. Perubahan hanya mungkin terjadi dalam hal strategi. Hal itu karena kewenangan kepala negara (presiden AS) dalam politik luar negeri, sesuai dengan UUD mereka, sangatlah besar. Dengan kewenangan ini, presiden AS bisa menolak berbagai keputusan Kongres dengan sejumlah pengaturan tertentu, manakala pendapat presiden memiliki kekuatan yang dominan. Akan tetapi, secara moral, presiden akan berusaha mendapatkan persetujuan Kongres dalam hal yang tidak berpengaruh terhadap posisinya secara praktis di luar negeri.

Hanya saja, dalam politik dalam negeri AS, pengaruh presiden lebih kecil, dan keputusan Kongres memiliki kekuatan yang dominan. Karena itu, diprediksi bakal terjadi kenaikan pajak atas perusahaan-perusahaan besar, berkurangnya tekanan finansial terhadap kalangan menengah, serta sejumlah perubahan di dalam negeri.

Politik luar negeri AS, khususnya terhadap Dunia Islam, tidak akan banyak terpengaruh (berubah), kecuali dalam hal strateginya saja. Kebijakan Bush dan pemerintahannya tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada antek-anteknya sehingga memungkinkan mereka memiliki inisiatif sendiri. Sebaliknya yang dituntut AS terhadap para penguasa yang menjadi antek mereka di Dunia Islam adalah keharusan untuk merealisasikan berbagai kepentingan AS tanpa menutup-nutupinya dengan pernyataan yang manis, seperti demi kepentingan rakyat…. yang tampak menentang Amerika dan imperialisme…! Karena itu, antek-antek Amerika merasa berat hati dan tampaknya mereka marah. Hal itu tampak, misalnya, di Syria dan Mesir.

Dengan begitu, ada kemungkinan Partai Demokrat akan membiarkan antek-antek AS dengan toleransi yang memungkinkan mereka memiliki inisiatif sendiri dan menampakkan diri, seolah-olah mereka merealisasikan sejumlah kepentingan rakyatnya, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Kennedy, Jimmy Carter, dan Bill Clinton… Partai Demokrat juga akan melunakkan langgam bahasa yang bersifat menekan, sebagaimana yang dialamatkan kepada Syria dan Iran selama ini. Sangat mungkin kedua negara itu akan diberi sejumlah tugas di Irak dan Libanon, kemudian menampakkannya kepada publik, seolah-olah itu semua merupakan capaian yang berhasil mereka wujudkan demi masyarakat, bukan untuk melayani kepentingan yang mereka wujudkan untuk AS.

Selain itu, upaya merealisasi kepentingan AS di luar negeri, bagi keduanya (Partai Republik maupun Demokrat) tidak jauh berbeda. Meskipun mereka berbeda dalam sejumlah strategi, sebagaimana kami kemukakan. Maka, mereka tidak akan meninggalkan berbagai kepentingan mereka di Irak atau Palestina yang mereka sebut dengan “Krisis Timur Tengah”. Demikian pula, AS tidak akan pernah mentolerir Eropa untuk berbagi pengaruh di kawasan ini.

  1. Dalam masalah Lebanon, persis sama seperti yang pernah kami kemukakan dalam tulisan yang pernah kami keluarkan sebelumnya. AS —yang telah memonopoli Libanon selama bertahun-tahun— tidak akan pernah membiarkan Eropa untuk berbagi kekuasaan di sana. Sebaliknya Eropa —yang telah mengulurkan tali, bahkan jebakan yang sangat kuat sejak pembunuhan mantan PM al-Hariri— tidak akan pernah membiarkan tali perangkapnya terputus. Eropa, bahkan terus-menerus berusaha mengembalikan pengaruhnya di Libanon sebagaimana di masa lalu.

Dengan begitu, baik AS maupun Eropa akan berusaha sekuat tenaga —melalui berbagai busur mereka di Libanon, Syria, Yordania, dan Israel— untuk merealisasikan berbagai kepentingan mereka. AS dan Eropa juga akan meningkatkan dan menurunkan ekskalasi (konflik) sesuai dengan hasil-hasil yang hendak mereka wujudkan.

Sesungguhnya rancangan yang dibuat, baik oleh AS maupun Eropa bertujuan untuk memonopoli setiap jengkal wilayah Libanon ini. Inilah yang menjadi prioritas mereka. Adapun solusi jalan tengah dan pembagian pengaruh di antara mereka, sejauh yang bisa kita lihat sebenarnya tidak pernah ada pada mereka. kecuali jika masing-masing tidak mampu lagi merealisasikan setiap target yang dikehendakinya tanpa menimbulkan konflik satu sama lain. AS dan Eropa —sebagaimana tampak dari berbagai tindakan mereka— belum mengalami kelemahan yang hakiki, dengan monopoli sendiri negeri tersebut. Karena itu, keduanya kini tetap berusaha menghindari solusi jalan tengah. Masing-masing berharap untuk tetap bisa memonopoli apa yang diinginkannya.

Karena itu, bisa diprediksi kondisi tersebut akan tetap memanas hingga salah satu di antara dua perkara berikut ini tercapai: Salah satu dari AS atau Eropa meraih setiap tujuan yang diinginkan atau —masing-masing— akhirnya secara nyata menyadari ketidakmampuannya untuk monopoli sendiri negeri tersebut sehingga keduanya akan segera mengambil solusi jalan tengah.

  1. Mengenai pertemuan para Menteri Luar Negeri Arab dan pernyataan mereka tentang pencabutan blokade atas Palestina sebenarnya merupakan upaya mereka untuk menampakkan diri di depan publik, bahwa mereka bukanlah antek yang tidak berguna, tetapi antek yang mampu mengatakan “tidak” kepada majikan mereka. Hanya saja, penampakkan itu semu belaka, dan merupakan penipuan secara telanjang! Sesungguhnya mereka tahu, bahwa pencabutan blokade atas rakyat Palestina bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara:

Pertama: Dengan mendorong para tentara mereka untuk menolong Palestina dan menghancurkan Yahudi, kemudian mencabut blokade atas penduduk Palestina.

Kedua: dengan sikap tunduk pada Yahudi dalam segala hal yang disyaratkan oleh Yahudi atas mereka, yaitu prasyarat yang rendah dan hina, kemudian membiarkan entitas Yahudi itu mencabut blokade atas penduduk Palestina dengan cara mereka sendiri.

Terhadap langkah yang pertama, para menteri luar negeri Arab itu sebetulnya telah memahami sebelum pihak lain, bahwa negara-negara merekalah faktor terpenting dalam menjaga entitas Yahudi dan memberinya dukungan —melalui kekalahan penguasa mereka di hadapan Yahudi— agar mereka bisa menyematkan keberanian pada diri Yahudi itu, yang sebenarnya tidak mereka miliki.

Karena itu, langkah yang pertama ini tidak mungkin mereka lakukan, bahkan tidak pernah mereka pikirkan. Adapun langkah yang kedua, para Menteri Luar Negeri yang ‘pemberani’ itu mendengar dan menyaksikan sendiri, bagaimana peristiwa itu terjadi, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, tentang pembentukan pemerintahan yang disebut dengan ‘Persatuan Nasional’ antara Hamas dan Fatah, termasuk dengan yang lain. Pemerintahan ‘Persatuan Nasional’ ini dengan jelas tunduk pada syarat-syarat Yahudi, dan tidak berputar-putar, sehingga pada akhirnya tercapailah apa yang kini dilakukan pemerintahan manapun yang berada di bawah pendudukan, yaitu pengakuan terhadap Yahudi dan kerjasama dengan mereka sesuai dengan syarat-syarat mereka. Setelah itu, Yahudi akan mencabut blokade tersebut.

Artinya, para Menlu yang sombong itu memaparkan pernyataan mereka, karena mereka menyaksikan apa yang terjadi dan berlangsung, yaitu sejumlah dialog antara otorita dan pemerintahan di Palestina dengan memenuhi setiap keinginan yang dikehendaki Yahudi, dimana para Menlu memprediksi hal itu akan terealisir.

Karena itu, pernyataan mereka merupakan penipuan yang telanjang kepada publik. Ini terutama karena mereka menyadari, bahwa kerjasama ekonomi dengan Palestina harus dilakukan melalui Bank Yahudi. Jadi, bagaimana mungkin Yahudi akan mencabut blokade atas Palestina, kalau bukan melalui kesepakatan dengan Yahudi? Ini sekaligus telah membongkar hakikat dari pernyataan mereka.

  1. Sejumlah pembahasan tentang India dan Pakistan yang diumumkan kemarin adalah pembahasan yang dilakukan oleh pihak yang ada tapi tidak tampak, yaitu AS. Masalah utama antara India dan Pakistan adalah Kashmir. Persoalan ini, jika dikaitkan dengan kaum Muslim di anak benua India ini, adalah persoalan yang sangat sensitif, persis seperti masalah Palestina,

Kaum Muslim di Pakistan tidak melihat suatu solusi apapun dalam persoalan ini, kecuali dengan menghilangkan pendudukan India atas wilayah ini sekaligus mengembalikannya di bawah kekuasaan kaum Muslim. Tatkala Partai Kongres yang menjadi penguasa saat ini tampil ke tampuk kekuasaan melalui Pemilu lalu —Partai Kongres adalah partai yang sangat loyal kepada Inggris— maka partai ini khawatir, jika AS berusaha mencabut akarnya yang memang telah dibangun AS selama beberapa tahun, khususnya pada masa Vajpayee sebelum tampilnya Partai Kongres di Pemilu lalu. AS telah mengerahkan segala upaya untuk mengintervensi India dan membangun hubungan dengan sejumlah kekuatan politik dan militer di India. Dengan adanya hubungan dengan India ini, AS berusaha menciptakan kekuatan ‘besar’ yang loyal kepadanya untuk menghadapi Cina. Di samping karena keberadaan India yang sangat padat jumlah penduduknya merupakan pasar potensial dan penting bagi berbagai perusahaan Amerika.

AS telah mengerahkan segenap upaya untuk membujuk India agar AS dapat menginfiltrasi India, atau setidaknya menjaga apa yang telah dibangunnya di India pada masa Vajpayee. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengadakan kesepakatan nuklir dengan India. Saat ini kesepakatan itu telah membentangkan jalan bagi Partai Kongres untuk berunding dengan Pakistan dalam rangka mengokohkan keputusan Nehru yang terkait dengan masalah Kashmir pada tahun 1956. Pada masa Nehru, telah diputuskan bahwa Kashmir yang diduduki India adalah bagian yang tidak terpisahkan dari India. Pada masa Nehru pula, Pakistan menolak klaim India ini, dan tinggallah pendapat Pakistan bahwa Kashmir seluruhnya harus dikembalikan kepada kaum Muslim.

Sesungguhnya perundingan yang diumumkan antara India dan Pakistan itu bertujuan agar Pakistan mengakui pendudukan Kashmir oleh India, dan Kashmir merupakan bagian dari India sesuai dengan pernyataan Nehru. Namun demikian, masalahnya tidaklah semudah itu karena akan melukai perasaan kaum Muslim, persis seperti sulitnya kaum Muslim mengakui bahwa Palestina yang diduduki oleh Yahudi adalah milik Yahudi. Hanya saja, perundingan dengan prinsip mengakui pendudukan itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu langkah yang ditempuh di sini, sebagaimana yang terjadi di Palestina.

Karena itu, sesungguhnya perundingan yang terjadi antara India dan Pakistan merupakan ‘persembahan yang penuh kerelaan’ kepada India untuk membiarkan AS memasukkan ’sebagian’ pengaruhnya terhadap India. Kami katakan ’sebagian’ karena Partai Kongres memiliki loyalitas yang sangat mengakar kepada Inggris. Partai Kongres tentu tidak akan membiarkan pengaruh AS menyusup ke India…

Ada satu pertanyaan, berarti Pakistan, dengan kepemimpinan Musharraf, telah memberikan berbagai layanan yang sangat jelas kepada AS dalam Perang Afganistan, sementara sikap manis AS terhadap India nampak sangat jelas di depan mata Pakistan; AS membuat kesepakatan nuklir dengan India, tetapi tidak dengan Pakistan. Kemudian Pakistan masuk dalam perundingan dengan India untuk kepentingan India. Perundingan ini bukanlah perundingan untuk menciptakan solusi bagi Kashmir, tetapi perundingan untuk melahirkan pengakuan atas pendudukan India terhadap sebagian besar wilayah Kashmir. Pertanyaannya, mengapa AS tidak berdiri di samping Pakistan sebagai imbalan atas pelayanan Musharraf (kepada AS)?

Jawabannya adalah, karena Musharraf, penguasa Pakistan, posisinya sama dengan posisi antek yang lain. Pelayananannya demi mewujudkan berbagai kepentingan negara-negara yang diikutinya merupakan tujuannya sebagai kompensasi untuk melanggengkan dirinya sebagai penguasa. Adapun pelayanannya atas berbagai kepentingan negaranya sendiri berada di urutan paling bawah. Siapa saja yang bertindak seperti itu, berarti dia telah menghinakan dirinya sebelum dirinya dihinakan oleh musuh-musuhnya.

Siapa yang hina, kehinaan akan mudah menimpanya

Karena, tak ada lagi rasa sakit bagi luka karena kematian

  1. Adapun referendum yang terjadi pada Ahad 12/11/2006 tentang pemisahan Ossetia Selatan dari Georgia dan kemerdekaannya merupakan bentuk penolakan Rusia atas pembangkangan Georgia karena pengaruh Rusia dan kebersamaannya dengan AS sejak tampilnya Sakashvile ke tampuk kekuasaan pada tahun 2003.

Sudah diketahui umum, bahwa Apkhazia dan Ossetia Selatan adalah dua wilayah yang mengalami konflik sejak pecahnya Uni Sovyet. Memang, Ossetia hanya satu wilayah kecil di bagian utara Georgia yang berbatasan dengan Rusia, dan penduduknya tidak lebih dari 200 ribu orang. Namun, kondisi yang melingkupinya, juga referendum ini, merupakan hasil dari masuknya pengaruh AS ke Georgia dan hilangnya pengaruh Rusia dalam bentuk yang menghinakan (mirip dengan pengusiran). Kami mengatakan, berbagai kondisi yang melingkupi Georgia ini telah menciptakan kubangan konflik yang memanas di genggaman Rusia. Pengaruh yang dihasilkan dari konflik itu sering melampaui ukuran wilayah yang kecil ini.

24 Syawal 1427 H

15/11/2006 M

Leave a Reply

Empat puluh ribu massa yang diorganisir HTI melakukan aksi protes atas agresi militer Israel ke Jalur Gaza.

Syariah Publications.Com - Stasiun Metro TV pada tanggal 15 Oktober 2008 menayangkan acara Today’s Dialogue dengan tema : Runtuhnya Kapitalisme Global. Menampilkan nara sumber :

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Rizal Mallarangeng (Dir Executive Freedom Institute)

Hendri Saparini (Managing Dir Econit)

Erwin Aksa (Ketua Umum HIPMI)

Tun Kelana Jaya (Ekonom Syariah)

Dalam dialog ini, Rizal Mallarangeng terlihat memposisikan diri sebagai pembela kapitalisme. Krisis ekonomi global ini bukanlah terjadi karena sistem yang salah. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalis tidak perlu diganti. Rizal menawarkan solusi pragmatis, serta tidak setuju solusi radikal. Bagaimana dengan ekonomi syariah? Ia mengatakan bahwa ekonomi syariah masih perlu dibuktikan lagi (tampak bahwa Rizal tidak setuju ekonomi syariah).

Hendri Saparini sangat kritis terhadap kapitalisme. Berbagai data dan analisis beliau sajikan yang intinya menunjukkan keburukan serta kesalahan sistem ekonomi kapitalis. Kita perlu penataan kembali. Sistem yang sekarang adalah salah. Kapitalisme pasti menimbulkan kesenjangan. Apa alternatifnya? Bisa jadi sistem ekonomi Islam ataukah yang tadi dikatakan sistem ekonomi Pancasila. Intinya, kapitalisme salah. Sistem alternatif belum secara tegas beliau sampaikan.

Erwin Aksa berpendapat bahwa masalah ini hanya di sektor non riil, sementara sektor riil relaif masih bisa bertahan. Oleh karena itu, sektor riil lebih perlu dijaga daripada sistem non riil.

Tun Kelana Jaya berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang salah. Ekonomi kapitalis banyak berkutat pada sektor non riil dan sangat sedikit di sektor riil. Oleh karena itu, kita harus kembali ke jalan yang benar. Apakah jalan yang benar itu? Sistem ekonomi Islam (ekonomi syariah). Orang-orang cerdas pasti bisa memilih sistem alternatif mana yang benar.

Saya cukup terkejut ketika host menanyakan beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat luar biasa. Misalnya :

  1. Apakah ini adalah the end of capitalism
  2. Apakah sudah ada negara yang melaksanakan sistem ekonomi selain kapitalisme?

Sayangnya, pertanyaan kritis ini kurang terjawab dengan memuaskan dalam forum ini. Oleh karena itu, penting bagi Metro TV untuk melanjutkan dialog ini dengan tema lanjutannya, yaitu : Sistem Ekonomi Islam sebagai pengganti Sistem Ekonomi Kapitalis. Apakah akan ditayangkan? (Farid Ma’ruf; www.syariahpublications.com)

File video lengkap dialog ini :

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Categories