Syariah Publications. Yogyakarta. Pernyataan tegas ini dilontarkan oleh Nopriadi, ST.,MSc dalam Focus Group Discussion yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Ahad (25/02) kemarin di Masjid Diponegoro, Balaikota, Yogyakarta. Berdasarkan data potensi yang dimiliki Indonesia , menurutnya pendidikan di Indonesia bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Hal itu bisa terjadi jika seluruh potensi (kekayaan alam, SDM) negeri ini dikelola secara baik oleh pemerintah.

Lebih lanjut, dengan melakukan simulasi, Nopriadi memaparkan. Jika sebagian kekayaan alam kita dikumpulkan, seperti kayu yang diperkirakan sebesar US$ 2.5 miliar (-/+ Rp. 25 trilyun). Lalu hasil ekspor tumbuhan dan satwa liar (1999) senilai US$ 1.5 miliar (-/+ Rp. 15 trilyun), kemudian ditambah potensi laut senilai US$ 82 miliar (Rp 820 triliun, atau 1.5 kali lipat lebih dari RAPBN 2006), maka anggaran pendidikan dalam RAPBN 2007 sebesar Rp 51,3 triliun, sudah terpenuhi. Apalagi bila semua potensi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Selain Nopriadi, hadir pula selaku pembicara kedua, Ir. M. Ikhsan, MSc, dosen F.Teknik UMY. Dalam forum terbatas yang hanya dihadiri oleh para tokoh ini, M. Ikhsan menjelaskan bahwa penyebab mahalnya biaya pendidikan adalah akibat salahnya paradigma pendidikan yang digunakan oleh pemerintah, termasuk asas yang digunakannya, yaitu kapitalis sekuler. Akibatnya bukan hanya pendidikan, tetapi semua aspek kehidupan akan selalu berorientasi pada profit dan itu artinya system sekarang ini selalu berpihak pada orang kaya. Kesalahan asas, paradigma dan orientasi pendidikan inilah yang memicu munculnya problem pendidikan yang semakin rumit. Tidak ada sebuah Negara manapun di dunia yang memiliki masalah dalam masalah pendidikan serumit Indonesia . Maka, siapapun menterinya pasti akan kesulitan menyelesaikan lingkaran syetan dunia pendidikan kita, begitu ujarnya.

Diskusi terbatas bertema “Kapitalisasi Pendidikan Tinggi VS Konsep Pendidikan Bermutu dan Murah Bagi Masyarakat” ini menghasilkan sebuah tawaran solusi alternative konsep pendidikan Islam. Dalam Perspektif Islam, pendidikan harus (WAJIB) menghasilkan produk unggul berkualitas dengan biaya gratis. Biaya tersebut diperoleh dari keuntungan pengelolaan SDA yang menjadi milik bersama (seluruh rakyat) oleh pemerintah. Pemerintah wajib mengelolanya secara professional dan hasilnya diperuntukkan sepenuhnya untuk kemashlahatan dan hajat hidup masyarakat, bukan oleh swasta, apalagi asing, sebagaimana dalam system kapitalis-sekuler.

Baik Norpiadi yang mewakili Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY maupun Muhammad Ikhsan sepakat bahwa masalah pendidikan ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan berbagai kebijakkan pendidikan, tetapi juga terkait dengan persoalan ekonomi, politik, hukum, sosial bahkan politik Internasional.

Dikirim oleh
Bey Laspriana (Ketua Lajnah I’lamiyah HTI DPD I DIY)