03:52 pm - Sunday 20 April 2014

Terikat dengan Hukum Syara’

By admin - Mon Apr 16, 12:00 pm

Oleh : Titok Priastomo

Syariah Publications. Menurut aqidah Islam, seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabk an di hadapan Allah kelak di hari akhir. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang lepas dan bebas dari pengawasan dan perhitungan Allah. fawarobbika, lanasalannahum ajma’iin, amma kaanuu ya’maluun (maka demi Tuhanmu, sungguh kami akan menanyai mereka semua, tentang apa saja yang mereka kerjakan)( Al Hasr, 92-93).

Amal perbuatan manusia hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan berdasarkan perintah (hukum) Allah. Rasul saw bersabda “man ‘amila ‘amalan laisa ‘alayhi amruna fahuwa raddun (barangsiapa melakukan amalan yang tidak ada dari kami perintah atasnya, maka amalan itu tertolak). Artinya, amal yang diterima Allah hanyalah amalan yang dijalankan di atas rel hukum (perintah dan larangan) Allah. Amalan disini bersifat umum, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.

Oleh karena itu, setiap muslim tidak dibenarkan untuk beramal berdasarkan suatu kaidah yang bukan merupakan hukum Islam. Banyak sekali ayat-ayat yang secara jelas mewajibkan kita untuk hanya berhukum kepada Islam. Misalnya faintanaaza’ tum fii syay-in farudduuhu ilallaahi war rasuuli (dan dalam perkara apa saja kalian berselisih, maka kembalinya (putusannya) kepada Allah dan rasul (An Nisaa, 59); wa man lam yahkum bimaa anzalallaahu fa ulaaika humul kaafiruun (dan barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir)(Al Maidah, 44). Atas dasar hal ini, seluruh amal perbuatan seorang muslim seharusnya merupakan praktek (penerapan) dari hukum Islam (syariah). Ia seperti “kitab fiqh yang berjalan”.

Hukum Allah adalah hukum Islam yang mengatur perbuatan hamba, secara istilah disebut juga hukum syara’. Hukum syara’ hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al Qur’an, sunah, ijma’ shohabat, dan qiyas, atau dari syubhat dalil. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara’. Misalnya kaidah-kaidah (norma) adat, undang-undang atau hukum selain Islam, termasuk juga aturan agama selain Islam. Uraian berikut akan membahas seputar masalah ini.

Tidak ada pelaksanaan hukum syara’ sebelum ada pengetahuan tentang hukum.

Banyak orang yang merasa ringan melakukan suatu perbuatan tanpa susah payah memikirkan hukum syara’ atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa “asalkan agama tidak mengaturnya, berarti boleh (mubah)”, “asalkan tidak dilarang oleh agama berarti boleh”, “semua hal pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak dilarang (al ashlu fil af’aalil ibaahah)”.

Setidaknya, anggapan di atas mengandung dua kesalahan. Pertama, pernyataan di atas menyiratkan bahwa ada hal-hal yang tidak diatur dalam Islam. Ini jelas salah, sebab, hal itu mengandung tuduhan bahwa Islam tidak sempurna. Padahal Islam itu mengatur segala hal yang berkaitan dengan hukum. Hanya saja, hukum-hukum Islam memang tidak selamanya datang dalam keadaan rinci. Tidak setiap perkara yang muncul di dunia ini telah ada hukumnya dalam nash secara jelas. Tapi, nash-nash syariat (hukum) datang dalam bentuk umum atau garis besar. Tapi justru dengan bentuk umum itu, perkara-perkara yang muncul di dunia tidak akan keluar dari cakupan keumuman nahs-nash syara’. Sehingga dari hukum-hukum umum itu bisa dilahirkan hukum-hukum untuk setiap kasus baru yang muncul. Untuk itu perlu dilakukan ijtihad terhadap kasus-kasus baru.

Kesalahan kedua, Pandangan di atas mencerminkan kesalahan dalam mengartikan apa itu mubah. Mereka mengatakan : “asalkan tidak dilarang oleh agama berarti mubah” atau “asalkan tidak ada hubungannya dengan masalah agama -ibadah- pada dasarnya mubah”. Jadi mubah menurut mereka adalah segala sesuatu yang tidak diatur atau didiamkan oleh Islam. Dengan demikian mereka cukup mengetahui hal-hal yang telas jelas wajib, sunah, makruh dan haram saja, selebihnya tidak perlu dipusingkan karena dianggap mubah.

Padahal menurut kami, pengertian mubah bukanlah perkara yang tidak diatur oleh Islam. Mubah bukan sekedar “perbuatan yang tidak diwajibkan, tidak disunahkan, tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan”. Mubah merupakan salah satu hukum syara’ yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam’i berupa kobolehan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Jadi, hukum mubah atas suatu perbuatan baru didapat setelah dilakukan penelaahan terhadap dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian suatu perbuatan tidak dihukumi mubah sebelum ada dalil yang menunjukkan kemubahannya. Artinya, tidak ada hukum syara’ atas suatu perbuatan sebelum dilakukan telaah terhadap dalil-dalil yang menunjukkan hukum atas perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, perbuatan yang belum ada aturannya dalam kitab-kitab fiqh bukan berarti didiamkan oleh agama, tapi dia harus dibawa kepada seorang mujtahid. Kemudian mujtahid ini akan mencari dan menelaah nash-nash yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Jika tidak ada nash yang sacara langsung menunjuk pada kasus tersebut, maka dilakukan qiyas. Dengan demikian, tidak ada satu perbuatan pun yang didiamkan oleh agama dan lepas dari hukuxm syara’.

Mengikatkan Diri Dengan Hukum Syara’

Apabila hukum syara’ mengenai suatu perbuatan telah diketahui, misalnya mubah, maka seseorang boleh mengamalkan perbuatan yang mubah tersebut. Tetapi, seseorang harus mengamalkannya disertai niat dan kesadaran penuh untuk tunduk kepada syariah, meskipun dalam aspek yang mubah. Sebab hal-hal yang mubah juga bagian dari syariah. Artinya, syariah mengaturnya sebagai suatu perbuatan yang mubah. Oleh karena itu, dari sisi keterikatannya dengan hukum syara’, seseorang yang melakukan perbuatan mubah dengan kesadaran dan niat untuk patuh kepada hukum Allah, maka dia mendapat pahala atas kepatuhan dan keterikatannya. Sebab dia telah menjalankan kewajiban untuk menjalankan dan terikat dengan hukum Allah. Meskipun, jika ditinjau dari aspek fiqh, perbuatan mubahnya itu sendiri tidak mendatangkan pahala. Tapi dia mendapat keistimewaan dari syakhshiyah-nya, berupa aqliyah dan nafsiyah yang selalu terpaku pada hukum Islam demi ketundukannya kepada Allah.

Maka dari itu, jika ada seseorang yang seenaknya melakukan perbuatan dengan alasan “perbuatan ini tidak diatur oleh Islam”, berarti dia memang tidak sedang mengatur perbuatannya dengan hukum Islam. Dengan kata lain, saat itu dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Oleh karena itu, sebenarnya, banyak orang yang bertindak tanpa hukum syara’ apa pun. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal yang mubah. Sebab, mubah adalah hukum syara’. Mubah hanya dilakukan oleh orang yang telah mengetahui hukum syara’, baik dari hasil berijtihad sendiri atau pun meminta fatwa dari seseorang, kemudian dia memang berniat mengikatkan diri dengan hukum syara’ dalam segala aktivitasnya. Dengan demikian, orang yang tidak pernah mengetahui hukum syara’ dan tidak pernah berniat untuk mengikatkan diri dengan hukum syara’, maka pada dasarnya dia juga tidak pernah melakukan hal yang mubah, meskipun secara fiqh amalan-amalannya tergolong mubah, seperti jual-beli, dan tidur.

Antara mengamalkan hukum syara’ dan mengamalkan kaidah atau hukum yang kebetulan sesuai dengan hukum syara’

Adalah sebuah kesalahan yang fatal jika ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa umat Islam boleh-boleh saja mengamalkan ajaran (hukum) selain Islam, asalkan “tidak bertentangan” atau asalkan “sesuai” dengan Islam, baik itu berupa adat-istiadat, ajaran/falsafah lokal, atau hukum positif. Padahal sebenarnya, antara Mengamalkan hukum syara’ dengan mengamalkan sesuatu yang kebetulan “sesuai” atau “tidak bertentangan” dengan hukum syara’ adalah dua hal yang berbeda. Mengamalkan hukum syara’ adalah mengamalkan hukum yang digali dari Al Qur’an dan as sunah, pengamalannya menuntut pengetahuan tentang hukum Islam dan kesadaran untuk terikat dengan hukum Islam. sedangkan mengamalkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ berarti menjalankan hukum lain yang kebetulan “sama” dengan hukum syara’. Yang terakhir ini tidak disebut menjalankan syara’.

Misalnya, adat istiadat jawa menuntut orang jawa untuk berlaku sopan kepada orang yang lebih tua. Adat ini kebetulan “sesuai” atau “tidak bertentangan” dengan hukum syara’. Tapi, tidak otomatis semua orang jawa dianggap telah mengamalkan hukum syara’ (yaitu akhlaq). Mereka cuma dianggap mengamalkan hukum adat yang bersumber dari tradisi jawa. Dan amalan yang berdasarkan tradisi bukan merupakan syariah. Sebab hukum syara’ harus bersumber dari Al Quran dan as sunah. Dengan demikian, seseorang yang selalu sopan -karena adat- tidak dianggap sebagai orang yang mengikatkan diri dengan hukum syara’. Kebetulan saja tatakrama jawa sesuai dengan akhlaq dalam Islam. Tapi tata krama jawa tetap bukan hukum Islam. Sehingga muslim di Jawa harus menghormati orang yang lebih tua karena hukum syara’ saja, bukan karena budaya.

Begitu pula seorang muslim di Amerika yang tidak mau mencuri karena taat kepada hukum Amerika. Maka dia tidak dianggap sedang taat kepada hukum syara’. Sebab walau pun hukum Amerika mengenai “keharaman” pencurian kebetulan “sama” dengan hukum syara’, tapi hukum Amerika tetap bukan hukum syara’. Atas dasar itu, taat kepada hukum Amerika -yang kebetulan sama dengan hukum syara’- tidak dianggap sebagai taat kepada hukum syara’. Ini adalah fakta.

Dalam kedua kasus di atas, orang jawa dan orang amerika tadi memiliki kesalahan yang sama, yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah, melainkan dengan adat jawa dan hukum Amerika. Begitu pula dengan mengambil Demokrasi, Pancasila, HAM, dll. Meskipun semua itu – katanya- banyak memikili kesamaan dengan Islam, tetap saja demokrasi, pancasila, HAM bukanlah Islam itu sendiri. Sebab, semuanya tidak lahir dari nash-nash Islam. Demokrasi dan HAM merupakan produk pemikiran dari idiologi liberalisme, sedangkan Pancasila katanya merupakan simbol dari falsafah yang dipegang secara tradisional oleh bangsa indonesia. Maka mengambilnya berarti mengambil hukum selain hukum Allah, meski di dalamnya pun ada unsur kesamaannya dengan Islam. Tetapi, umat Islam hanya wajib berhukum dengan hukum Allah, dan haram mengambil selainnya.

Singkatnya, perbuatan apa saja yang dilakukan bukan atas dasar hukum Islam (halal-haram/ wajib, sunah, mubah, makruh, haram), maka amalan itu tertolak. Sebab, itu berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Seseorang baru disebut telah mengamalkan hukum syara’ jika dia memang telah mengetahui hukum syara’ atas perbuatannya, kemudian dia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, walau pun dalam hal-hal yang mubah. Atas dasar itu, seseorang yang tidak tahu hukum syara’ dan atau tidak berniat melaksanakan hukum syara’ maka dia tidak disebut mengikatkan diri dengan hukum syara’.

Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syara’ atas perbuatannya kecuali dalam hal-hal tertentu saja (seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji). Mereka sadar tengah melaksanakan hukum syara’ dalam ibadah mahdloh mereka. Tapi, ketika mengerjakan amalan-amalan lain yang bersifat “duniawi” -begitu mereka menyebutnya- , mereka tidak tahu bahwa amalan-amalan itu juga harus dijalankan menurut hukum syara’. Sehingga dalam kehidupan keseharian, mereka hanya bersandar pada kaidah “mencari manfaat” semata. Dengan kaidah manfaat ini, mereka bekerja, menikah, bersekolah, belanja, belajar, dll. Semua itu tidak dilaksanakan sebagai hukum syara’ dan hanya dijalankan sesuai dengan pertimbangan akal mereka. Padahal sebenarnya, menikah dan bekerja merupakan bagian dari syariah Islam, begitu pula dengan aktivitas ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, akad perseroan, dll. Jual-beli, sewa-menyewa, membangun perseroan, dan ijarah (kontrak kerja) merupakan aktivitas mubah yang tatacaranya telah diatur oleh Islam. Seharusnya semua hal mubah tadi bernialai pahala jika dilaksanakan dengan prosedur yang syar’i dan dengan dilandasi ketundukan pada syariah Allah. Tapi karena perbuatan-perbuatan tersebut bukan dilaksanakan karena ketaatan kepada hukum Allah, alias hanya meraih manfaat semata, maka mereka dianggap tidak mengikatkan diri dengan hukum Allah. Sebab mereka tidak mengetahui hukum syara’ mengenai hal-hal tersebut, dan mereka juga tidak bermaksud menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai hukum syara’.

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan suatu hal yang menurut dia mubah -setelah dia mengetahui hukum syara’ mengenai hal tersebut-, maka dia telah dianggap berhukum dengan hukum Allah. Dan karena itu, dia pun mendapat pahala karena taat kepada Allah, meskipun ia melakukan hal yang secara fiqh mubah. Akan tetapi, seseorang tidak mendapat pahala apa pun jika dia mendasarkan perbuatannya kepada selain hukum Allah, walau pun secara kebetulan perbuatannya tersebut dalam kacamata fiqh tergolong sunah (seperti memberi uang pada si miskin), atau wajib (seperti berbakti kepada orang tua). Semua tidak disebut mengamalkan hukum syara’ jika dilaksanakan tanpa pengetahuan hukum syara’ dan kesadaran untuk mengikatkan diri dengan hukum syara’.

Kathimah

Perbuatan tidak boleh dilakukan sebelum datang pengetahuan -minimal- tentang kemubahannya yang ditunjuk oleh dalil syara’ . Seorang muslim juga harus selalu berniat untuk tidak berbuat kecuali dengan hukum syara’. Umat Islam tidak boleh mengikatkan diri kepada hukum selain hukum Islam, meski pun hukum itu memiliki banyak sisi kesamaan dengan hukum Islam. wabillahi taufik. [ti_tok's]

Sumber bacaan

Konspirasi Barat Meruntuhkan Daulah Khilafah, bab kesalahan fatwa tersebut.

Bunga rampai pemikiran Islam, bab iman kepada Islam mengharuskan terikat dengan hukum syara’ dan hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara’, bukan mubah atau haram. (www.syariahpublications.com)

0 Comments

Comments -49 - 0 of 0First« PrevNext »Last
Comments -49 - 0 of 0First« PrevNext »Last

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam
AdvertisementIkut-Halaqoh copy