MALANG. Syariah Publications. —Sekitar seratus orang mahasiswa yang tergabung dalam Gema Pembebasan Malang, HMI Malang, BKLDK Malang, KSPEI, dan KAMMI dari sebagian besar kampus di Malang bersatu melakukan aksi menyuarakan menolak RUU BHP. Aksi penolakan RUU BHP ini dilakukan bertepatan dengan hari pendidikan, yakni 2 Mei 2007 sebagai bentuk keprihatinan akan nasib pendidikan di Indonesia yang makin tidak dapat dijangkau semua lapisan masyarakat serta kebobrokan sistem pendidikan saat ini.

Dengan mengambil start di depan masjid Jami’ Malang pukul 09.30 WIB, aksi damai anti kekerasan ini bergerak menuju Balai Kota/ kantor DPRD Kota Malang. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya massa meneriakkan takbir mengagungkan kebesaran Allah. Mereka menyuarakan pentingnya tanggungjawab negara dalam masalah pendidikan rakyat saat ini dengan menghapus kapitalisasi pendidikan dan RUU BHP, serta meminta pendidikan murah bagi rakyat. Massa juga mengingatkan bahwa pendidikan itu milik semua orang, bukan segelintir orang saja yang hanya memiliki modal ataupun kekuasaan.

Para orator dari masing-masing elemen gerakan di depan gedung DPRD Kota Malang tak henti-hentinya menyuarakan penolakan terhadap kapitalisasi pendidikan yang telah merenggut banyak hak rakyat untuk mengenyam pendidikan, serta menolak adanya RUU BHP. Apa yang mereka suarakan memang bukan tanpa alasan, sebab kapitalisasi pendidikan hanya menguntungkan sebagian kecil orang yang bermodal dan menjadi penghalang bagi rakyat kebanyakan untuk menikmati pendidikan. RUU BHP yang sudah diterapkan di beberapa kampus negeri justru menjadi penyakit baru bagi dunia pendidikan yang sudah lama sakit akibat sistem yang dipakai bukan berasal dari sistem yang benar, yakni sistem Islam. Sudah waktunya sistem pendidikan saat ini yang sudah lama bobrok ditinggalkan dan diganti dengan sistem pendidikan Islam sebagai solusi tuntas problem pendidikan saat ini. Hal inilah yang masih belum begitu disadari oleh sebagian besar masyarakat untuk mengupayakan perbaikan, hingga akhirnya beberapa elemen gerakan mahasiswa merasa perlu membongkar kebobrokan kapitalisasi pendidikan dan menyuarakan solusi tuntas untuk mengatasinya.

Pada dasarnya, semua elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi damai tersebut sepakat bahwa kapitalisasi pendidikan dan RUU BHP harus ditolak. Senada dengan hal itu, ketua umum Gema Pembebasan Malang, Andriys Ariesson HP, sekaligus koordinator lapangan aksi damai tersebut menegaskan penolakan terhadap kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam  press release Gema Pembebasan Malang yang menyatakan bahwa (1) Menolak dengan tegas adanya rencana pemerintah melegalkan RUU BHP karena tidak memihak rakyat; (2) menuntut kepada pemerintah agar memberikan pendidikan murah dan berkualitas kepada rakyat dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahkan gratis!; (3) mengingatkan tugas pemerintah sebagai pelayan umat bukan sebagai penghisap darah rakyat; dan (4) kembali pada syariat Islam sebagai solusi cerdas untuk menyelesaikan persoalan umat. (najwa; www.syariahpublications.com)