Oleh : Bey Laspriana

 Syariah Publications. Beberapa waktu lalu, perhatian saya terusik oleh sebuah judul tulisan di cover majalah “al-Wai’ie”sebuah media politik dan dakwah yang ditawarkan kepada saya oleh seorang teman. Judul besar pada cover itu tertulis, “Krisis Ekonomi Jilid 2?”. Kontan saja bayangan saya terbawa (flash back)pada peristiwa yang sama 10 tahun yang lalu, 1997. Saat itu, saya bersama mas Condro, dan mas Andika baru saja mendirikan sebuah perusahaan yang sekarang (alhamdulillah) masih eksis sebagai advertising Islam dengan brand Syafa’at Advertising.

Kala itu, secara drastis harga-harga menjulang tinggi akibat jatuhnya harga (kurs) rupiah hingga diatas 12.000 rupiah per-dolar. Rekan dan mitra kami di bidang percetakan ‘tersengal-sengal’ untuk tetap hidup. Bagaimana tidak ! Kertas, tinta yang menjadi bahan andalan mereka dengan tiba-tiba naik hingga mencapai 400 persen! Sementara mereka terlanjur melakukan “teken kontrak” dengan harga lama pada para pelanggannya. Kondisi ini jadi semakin buruk karena disaat yang sama mereka yang terlanjur melakukan pinjaman (kredit) ke bank harus mengangsur dengan jumlah yang jauh lebih besar dari seharusnya. Hingga akhirnya satu persatu colaps dan bangkrut. Beruntung Syafa’at Advertising-perusahaan yang kami bangun, tidak menggunakan modal pinjaman dari bank, tetapi dari kocek sendiri dan dijalankan dengan model syirkah (bagi hasil) sehingga sampai hari ini dan seterusnya (insyaAllah) akan tetap hidup dan maju terus.

Sepuluh tahun lalu. Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis keuangan (moneter) di kawasan Asia yang memperolokkan “macan” Asia Timur yang membanggakan, memperlihatkan bahwa salah satu prinsip kunci globalisasi – liberalisasi modal untuk meningkatkan arus modal yang lebih bebas, terutama modal uang atau modal spekulatif – dapat menggoncang ekonomi dengan hebatnya. Bagaimana liberalisasi pasar modal dapat bergoncang dengan hebatnya diperlihatkan ketika, hanya dalam waktu satu minggu, satu juta orang di Thailand dan 21 juta orang di Indonesia terperosok di bawah garis kemiskinan.

Kini, tanda-tanda sirnanya kesuraman ekonomi belum juga terlihat jelas. Bahkan sebaliknya. Harga-harga pokok semakin hari semakin naik. Beras, minyak tanah, minyak goreng, bensin, susu, dan lainnya naik berganti harga. Akibatnya kenaikan juga menulari sarana kehidupan lain. Biaya kesehatan yang mahal, apalagi pendidikan, belum lagi pajak yang semakin mencekik leher pengusaha—khususnya pengusaha kecil-menengah yang rata-rata mereka berusaha dari nol tanpa bantuan pemerintah sama sekali.

DR. Hendri Saparini (Ekonom Econit dan Tim Indonesia Bangkit) dalam majalah tersebut menjelaskan. Prediksi adanya ancaman krisis ini terlihat dari adanya indikator terjadinya financial bubble dan rapuhnya struktur ekonomi Indonesia. Meski hal ini di bantah oleh pemerintah, setelah Menteri Keuangan kita  Sri Mulyani ‘keceplosan’ mengatakan, “bahwa kondisi saat ini mirip menjelang krisis 1997”, sepulangnya dari pertemuan para menteri keuangan dengan ADB di Kyoto-Jepang.

Financial bubble diakibatkan oleh peningkatan aliran modal jangka pendek (hot money) yang luar biasa ke kawasan Asia Timur. Hal ini akan berdampak pada menguatnya mata uang dalam negeri yang mempengaruhi kinerja ekspor dan mendorong membanjirnya impor. Secara makro, struktur ekonomi kita seolah-olah kelihatan baik dengan indikasi inflasi yang rendah, suku bunga yang terus turun, indeks harga pasar saham yang meningkat dan cadangan devisa yang meningkat. Tetapi sayangnya hal itu tidak diikuti oleh perkembangan dinamis di sektor real, akibatnya terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara kinerja sektor keuangan dan sektor  real.

Lebih jauh beliau mengatakan, inflasi rendah saat ini ternyata lebih karena tidak adanya permintaan (demand) akibat daya beli masyarakat yang semakin lemah. Belum lagi bila dilihat dari bagaimana cara mengukur tingkat inflasi yang menghasilkan gap antara data diatas kertas dengan fakta sesungguhnya di lapangan. Gatot kaca naik ojek. Nggak nyambung jek! Begitu kata orang.

Paling tidak ada empat  alasan mengapa ancaman krisis jilid 2 ini mungkin terjadi.

Pertama. Kenaikan nilai ekspor dan cadangan devisa negeri ini lebih ditopang oleh kenaikan harga komoditas dan aliran hot money tadi. Bukan karena produktivitas yang tinggi dan volume ekspor.

Kedua. Pertumbuhan di sektor perbankan tidak secara signifikan mendorong aktivitas ekonomi real, karena pertumbuhan itu lebih karena adanya penerimaan bunga. Bukan karena income yang berasal dari aliran kredit yang telah dicairkan di sektor real. Padahal ada lebih Rp. 230 triliun dana masyarakat yang terkumpul di bank, juga 90 triliun rupiah dana milik Pemda seluruh Indonesia yang menumpuk di Bank Indonesia.

Ketiga. Manufaktur sebagai salah satu lokomotif sektor real berjalan dan tumbuh secara lambat. Padahal ini menjadi salah satu gerbang terserapnya tenaga kerja sehingga setiap orang bisa menjadi produktif.

Keempat. Over attention pada sektor properti, akibatnya ketersediaan properti melebihi permintaan yang sesungguhnya. Jika hal ini tidak segera di waspadai sangat mungkin akan banyak terjadi kemacetan kredit yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Dapatkah Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah Menjadi Solusi ?

Sebagian pakar ekonomi Islam bahkan ekonom konvensional memandang pemicu krisis ekonomi adalah sektor non-real atau moneter yang memang dikenal sebagai sektor penuh spekulasi. Harga-harga barang dan jasa naik bukan karena hukum permintaan dan penawaran (supply and demand), tetapi karena suku bunga perbankan (riba) naik dan terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar.

Dalam Islam, ada pembedaan antara uang (money) dengan modal (capital). Uang adalah sebagai public goods yang tidak boleh ditimbun (dibiarkan tidak produktif).Sedang modal sebagai private goods yang dapat diinvestasikan secara produktif, baik secara langsung atau dengan melakukan kerjasama bisnis dalam bentuk syirkah, atau dipinjamkan tanpa riba, disedakahkan dan dikeluarkan zakatnya. [Ismail Yusanto dalam al-Wa’ie no. 83 th. VII, 1-31 Juli 2007/1428 H]

Islam mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dengan itu, maka uang hanya akan digunakan dalam aspek pertukaran untuk mendapatkan  jasa dan barang. Semakin banyak uang, semakin banyak pula barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Maka benar apa kata Allah swt dalam firman-Nya:

“…Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

[TQS Al Baqarah : 275-276].

Oleh karenanya. Selama sistem ekonomi yang digunakan oleh kita adalah sistem ekonomi kapitalis, maka selama itu pula krisis keuangan, krisis ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik akan selalu terus bergulir. Kenapa ? Karena, pertama: nilai mata uang sebuah negara terikat dengan mata uang negara lain, tidak pada dirinya sendiri. Kedua: Kenyataan bahwa uang tidak lagi sekedar sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi komoditas yang membuat hidup kita berada diatas kemakmuran semu dan fatamorgana.

Potensi Melimpah Dunia Islam

Umat Islam hari ini sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar jika mau bersatu. Dengan memiliki visi bersama dan semangat kerjasama yang tinggi diharapkan dunia Islam akan dapat menjadi kekuatan penyeimbang baru dalam percaturan ekonomi internasional, yang sekarang didominasi oleh AS, Uni Eropa, Jepang dan Cina. Umat Islam hari ini memiliki jumlah SDI sekitar 19 persen dari total penduduk dunia. Dari segi sumber daya alam, dunia Islam juga amat potensial, dimana Timur Tengah saja menguasai 66 persen cadangan minyak dunia, secara total dunia Islam menguasai 77 persen. Ini cukup untuk kebutuhan 75 tahun mendatang. Selain itu 90 persen cadangan hidro karbon dunia berada di Dunia Islam.

Sayangnya potensi yang besar ini tidak diikuti dengan kinerja ekonomi yang membaik. Dimana GDP negara Islam baru sekitar 8 persen atau 1,7 triliun dolar AS dibanding ekonomi global. Selain itu total perdagangan di negara Islam hanya 7-8 persen dari perdagangan internasional. Sementara, angka perdagangan bilateral hanya 13 persen dari total perdagangan negara Islam. Kenyataan ini menunjukan fenomena ironis dan anomali yang menyimpang dari konsep pembangunan yang telah diletakan oleh pemikir ekonomi Islam terdahulu. [Abdul Azis Setiawan]

Di bagian akhir tulisan ini, saya ingin kutipkan sebuah pernyataan menarik dari seseorang. Semoga bisa membuka mata kita untuk memahami ekonomi kapitalis secara obyektif.

“Kapitalisme secara konstan mengikis makhluk dan warga negara laki-laki dan perempuan dan, bahkan ketika kapitalisme menguras energi hidup mereka sebagai pekerja, kapitalisme membentuk kesadaran mereka untuk menjalankan peran sebagai konsumen. Kapitalisme mempunyai banyak “hukum gerak”, tetapi salah satu hukumnya yang paling merusakkan lingkungan adalah Hukum Say, yang berbunyi : bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Kapitalisme merupakan mesin pencetak permintaan yang mengubah watak kehidupan menjadi komoditas mati, kekayaan alam menjadi modal mati.” [Walden Bello, Mc Planet Conference, Berlin, 27 – 29 Juni 2003.]. (www.syariahpublications.com)

Wallahu’alam.

Referensi :

al-Wa’ie, Media Politik dan Dakwah, no. 83 th. VII, 1-31 Juli 2007/1428 H

Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, Al-Izzah, 2001

Taqyuddin A, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, 1996

Abdul Azis Setiawan, Masa Depan Pasar Bersama Dunia Islam, website LPPOM-MUI Halal, 1 Desember 2006