Kejahatan Bank Dunia

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan andalan dalam Pemerintahan SBY, dan akan menempati jabatan baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia menimbulkan pro dan kontra. SBY memandang jabatan baru tersebut adalah posisi yang strategis, posisi yang penting, posisi yang terhormat. Harapan SBY, Sri Mulyani bisa memperkuat Bank Dunia dan bisa menjadi jembatan antara Bank Dunia dengan negara-negara berkembang, dengan Asia, termasuk Bank Dunia dengan Indonesia, negara yang besar dengan GDP yang makin meningkat, dengan besaran atau magnitude perekonomian yang makin menguat dan jumlah penduduk yang besar, yang tentunya akan menjadi mitra penting bagi Bank Dunia.

Hal serupa diungkapkan oleh Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick. Dalam keterangan resmi yang dipublikasikan Bank Dunia, Zoellick menegaskan bahwa Sri Mulyani telah menuntun kebijakan ekonomi membuat Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, bahkan salah satu negara terbesar di dunia. ” Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan yang luar biasa dengan pengetahuan yang mendalam terutama tentang dua isu, pembangunan dan peran kelompok bank dunia,” kata Zoellick.

Menurut Zoellick, tuntunan kebijakan yang telah dibuat Sri Mulyani sukses membawa keluar Indonesia dari krisis. Sri Mulyani juga dinilai sukses menerapkan kunci reformasi dan mendapat penghormatan dari teman-temannya seluruh dunia.

Ketika Sri Mulyani menerima tawaran jabatan dari Bank Dunia, benarkah dari harapan bisa menjadi jembatan antara Bank Dunia dengan negara-negara berkembang, dengan Asia, termasuk Bank Dunia dengan Indonesia? Apakah Bank Dunia telah memberikan manfaat bagi negara-negara penerima bantuan?

Sejarah Bank Dunia

Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.

Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.

Peran Bank Dunia dalam Imperialisme Ekonomi dan Politik Global

Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.

Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar.  Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).

Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, “Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap Dollar AS.”

Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development). IBRD inilah yang kemudian sering disebut “Bank Dunia”. Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization).

Organisasi-organisasi ini mulai mendorong suatu model universal dalam pembangunan ekonomi global dan pertumbuhan melalui kredo neo-liberal, yang berfokus pada kepentingan pertumbuhan ekonomi. Namun, yang sebenarnya merupakan eksploitasi berbasis-paradigma pembangunan. Sebagai hasil, sistem ekonomi dunia menjadi tidak setara. Statistik menemukan bahwa kelompok negara-negara G8 (di dunia negara-negara terkaya) mewakili 85% dari GNP dunia dan menguasai 75% dari perdagangan dunia. Sementara itu, jumlah orang yang hidup di bawah standar $ 1/day kemiskinan terus meningkat di seluruh dunia.

Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima utang dari Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF memiskinkan negara-negara dunia ketiga melalui utang-utang yang diberikannya. Banyak negara seperti Argentina, negara-negara di Afrika dan juga termasuk Indonesia menanggung beban utang sampai pada level tak mampu melunasinya. Sehingga, negara-negara tersebut terpaksa membayar cicilan pokok dan bunga dengan mengambil utang baru. Kejadian tersebut terus terulang dan menyebabkan ketergantungan negara-negara miskin terhadap utang.

Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima utangmelakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi ( Dinasulaeman.wordpress.com/2009/12/30)

Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam Negara Indonesia juga sangat besar. Utang dana segar bisa dicairkan bila Negara tersebut menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain:

1. Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan

2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor

3. Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, dan pupuk

4. Menaikkan tarif telepon dan pos

5. Menaikkan harga bahan bakar (BBM)

Besarnya jumlah utang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar utang dan bunganya. Sebagai illustrasi, utang luar negeri Republik Indonesia terus membumbung tinggi. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai akhir Januari 2010, utang luar negeri mencapai 174,041 miliar dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS nominal utang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun.

Nilai utang ini naik 17,55 persen dari periode yang sama tahun lalu. Akhir Januari 2009, nilai utang luar negeri Indonesia baru sebesar 151,457 miliar dollar AS. “Dari sisi nominal memang naik, namun jika kita melihat dari persentase debt to GDP ratio, angkanya terus menurun,” ungkap Senior Economic Analyst Investor Relations Unit (IRU) Direktorat Internasional BI Elsya Chani .

Nilai utang tersebut terdiri atas utang pemerintah sebesar 93,859 miliar dollar AS, lalu utang bank sebesar 8,984 miliar dollar AS. Lalu, utang swasta alias korporasi non-bank sebesar 75,199 miliar dollar AS. Sebagian besar utang tersebut bertenor di atas satu tahun. Nilai utang yang tenornya di bawah satu tahun hanya sebesar 25,589 miliar dollar AS.

Elsya menuturkan, meski secara nominal nilai utang luar negeri Republik Indonesia terus naik. Namun, nilai rasio utang terhadap GDP terus terjadi penurunan. “Debt to GDP ratio tahun 2009 sebesar 27 persen. Sedangkan tahun 2008 masih 28 persen,” jelasnya. (Kompas.com, 16/4/2010)

Pemerintah Indonesia di tahun ini berencana untuk membayar cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,136 triliun pada APBN-P 2010. Demikian pula jumlah defisit dalam APBN-P 2010 dinaikkan dari semula 1,6% atau Rp 98,009 triliun menjadi 2,1% atau Rp 129,816 triliun. Kenaikan defisit ini rencananya akan ditutupi lewat pembiayaan non utang Rp 25,402 triliun dan pembiayaan utang Rp 108,344 triliun.

Pembiayaan non utang ini salah satunya akan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun 2009.Untuk pembiayaan dari utang, pemerintah berencana untuk menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp 70,777 triliun. Kemudian dari penerbitan surat utang (SBN/Surat Berharga Negara) sebesar Rp 107,5 triliun (Detikfinance.com 3/5/2010).

Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan “working for a world free of  poverty”, namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.

Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), “Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.”

Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan utang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari utang kepada Bank Dunia, IMF, dll.

Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya “institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi”. Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.

(Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan AgengTirtayasa (UNTIRTA)-Serang Banten)

Daftar Pustaka

Ponny Anggoro, Why Does World Bank Control Indonesia, dimuat di jurnal Global Justice Update, Volume VI, 1st Edition, May 2008

Rizal Ramli, Membangun dengan Lilitan Utang, sebagaimana diberitakan dalam http://www.news.id.finroll.com/articles/75304-membangun-bangsa-dengan-lilitan-hutang

Volker Rittberger dan Bernard Zangl, 2006, International Organization, New York:Palgrave MacMillan.

http://www.detikfinance.com/read/2010/05/03/130022/1350027/4/ri-nyicil-pokok-utang-luar-negeri-rp-54136-triliun

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank

http://dinasulaeman.wordpress.com/2009/12/30/peran-bank-dunia-dalam-kemunduran-perekonomian-indonesia/

http://www.democracynow.org/2004/11/9/confessions_of_an_economic_hit_man

http://www.un.org/

Jakarta

“Muhamamdiyah melihat ada persamaan antara riba dengan bunga. Dengan kesamaan itulah maka karena riba haram maka bunga juga haram,” kata Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamamdiyah Fatah Wibisono kepada detikcom, Minggu (4/4/2010).

Menurut Fatah, bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan.
“Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya,” imbuhnya.

Alasan lain kenapa bunga bank haram, menurut Fatah karena yang menikmati bunga bank adalah para pemilik modal.

“Nah jadi berdasarkan kesamaan sifat antara riba dan bunga, maka bunga mengikuti hukum riba, yaitu haram,” tegas Fatah.

Fatwa haram terhadap bunga bank tersebut sebenarnya sudah diputuskan pada Musyawaran Nasional Muhammadiyah pada tahun 2006 lalu. Sedangkan untuk keputusan resmi baru dikeluarkan Sabtu 3 April 2010 malam lewat rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). (detik.com, 4/4/2010)

1. PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi senantiasa berputar dalam dua kelompok pasar. Pasar yang pertama disebut pasar barang, yang terdiri dari pasar barang dan jasa. Pasar yang kedua disebut pasar faktor produksi, yang terdiri dari pasar lahan, pasar tenaga kerja dan pasar keuangan. Keberadaan pasar faktor produksi tentu saja adalah untuk mendukung keberadaan pasar barang.

Namun, dalam perkembangan sistem ekonomi kapitalisme, ada pasar salah satu dari pasar faktor produksi yang mengalami perkembangan teramat pesat. Pasar tersebut tidak lain adalah pasar keuangan atau yang biasa dikenal dengan financial market. Pesatnya perkembangan pasar ini bahkan sampai mengakibatkan pasar ini terlepas dari induknya, kemudian menjadi pasar yang berkembang sendiri. Keberadaan pasar ini kemudian dikenal dengan pasar non riil, sebagai lawan dari pasar riil atau pasar barang.

Keberadaan pasar keuangan ini berkembang dengan sangat luas dan sangat kompleks, sehingga menjadi sebuah pasar yang berjalan dengan sebuah mekanisme atau sistem yang teramat rumit. Sistem ini kemudian dikenal dengan sistem finansial/keuangan (financial system).

Untuk memahami keberadaan sistem ini memang tidak mudah. Namun, dapat kita mulai dengan pendekatan filosofi yang paling sederhana, yaitu dimulai dengan memahami hakikat dari pasar uang itu sendiri.

Setelah kita memahami secara sekilas tentang seluk beluk dari pasar uang tersebut, barulah kita akan membahas secara agak lebih mendalam, mengapa sistem keuangan dalam sistem ekonomi kapitalisme tersebut sangatlah rapuh dan senantiasa menjadi sumber krisis ekonomi.

2. PENGERTIAN PASAR UANG

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar menurut teori ekonomi. Pasar menurut teori ekonomi pasar adalah segala hal yang mencakup berbagai pertemuan antara permintaan dan penawaran.

Dari definisi pasar tersebut, sekarang kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang. Jika dalam pasar secara umum mencakup semua transaksi, maka di dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang (untuk dibelanjakan barang dan jasa) untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 1992).

Dalam pasar tersebut akan terjadi transaksi pinjam-meminjam dana yang menimbulkan hubungan hutang-piutang. Sedangkan “barang” yang ditransaksikan tidak lain adalah secarik kertas berupa “surat hutang”. Selanjutnya, orang yang meminjam uang disebut debitur, yaitu orang yang menjual surat utangnya kepada meminjamkan uang atau kreditur.

Selanjutnya, dalam transaksi tersebut tentu akan menghasilkan “harga”. Apa yang dimaksud dari harga tersebut? “Harga” adalah harga penggunaan uang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Harga tersebut dinyatakan dalam persen (%) per satuan waktu tertentu. Harga tersebut disebut dengan suku bunga (tingkat bunga). Bunga tersebut dapat dianggap sebagai “sewa” atas penggunaan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dari pengertian pasar uang tersebut, maka kita dapat memahami hakikat dari uang menurut pandangan ekonomi kapitalisme. Uang yang beredar di tengah-tengah kita, yang biasa dikenal dengan uang tunai sesungguhnya adalah uang yang ditukar dengan surat hutang.

Uang tunai tersebut sesungguhnya adalah pengertian dari uang dalam arti yang paling sempit, yaitu uang kartal atau currency (C). Sedangkan wujud uang yang lain, dalam pengertian yang lebih luas dikenal sebagai berikut:

M1 = C + DD (demand deposits/uang giral)

M2 = M1 + TD (time deposits) + SD (savings deposits)

M3 = M2 + QM (quasi money)

L = total liquidity, mencakup semua alat-alat yang ‘likuid’ yang ada di masyarakat.

Sedangkan bila ditinjau dari perannya menciptakan uang yang beredar di tengah masyarakat, maka dikenal ada tiga pelaku utama, yaitu:

1. Otorita Moneter, yaitu pihak yang mempunyai peran sebagai sumber awal dari terciptanya uang beredar yang merupakan sumber ‘penawaran’ (supply) uang kartal (C) untuk memenuhi ‘permintaan’ masyarakat dan sumber ‘penawaran’ yang dibutuhkan lembaga keuangan dalam bentuk cadangan bank (bank reserves (R).

2. Lembaga keuangan (bank dll), yaitu pihak yang menjadi sumber penawaran uang giral (DD), deposito berjangka (TD), simpanan tabungan (SD) dan aktiva keuangan lain yang ‘diminta’ masyarakat.

3. Masyarakat adalah konsumen terakhir dari uang tercipta yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi, konsumsi dan pertukaran mereka.

III. KERAPUHAN SISTEM FINANSIAL KAPITALIS

Setelah kita memahami sekilas tentang pasar uang, tibalah saatnya bagi kita untuk melihat kerapuhan dari sistem pasar keuangan yang telah diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan sistem keuangan tersebut menjadi sangat rapuh, sehingga senantiasa memunculkan problem bagi sistem ekonomi secara keseluruhan. Problem ekonomi yang senantiasa identik dengan sistem keuangan biasa dikenal dengan istilah inflasi.

Paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan sistem keuangan ini sangat rapuh, sehingga selalu menimbulkan masalah dalam ekonomi, bahkan tidak jarang telah menjadi sumber utama terjadinya krisis-krisis besar ekonomi dunia. Kelima faktor tersebut yaitu:

1. Keberadaan Seignorage

Keuntungan yang diperoleh dari pencetakan mata uang dikenal dengan istilah seignorage (Hifzur-Rab, 2002; Karim, 2002). Keuntungan yang mudah didapat dari pencetakan mata uang inilah yang akan mendorong bagi pemerintah untuk mencetak mata uang tanpa kendali, sehingga bisa melampaui penerimaan anggaran pendapatan pemerintah. Kebijakan ini biasa dikenal dengan istilah anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit dari pemerintah biasanya akan ditutup dengan hutang atau dengan mencetak uang baru (Tambunan, 1996). Jika pencetakan uang baru ini terus dilakukan, hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi yang berterusan.

2. Keberadaan Sistem Cadangan Sebagian (Fractional Reserve System)

Adanya ketentuan sistem cadangan sebagian (fractional reserve system), Bank Umum diberi kewenangan yang besar untuk melipatgandakan uang (Rothbard, 2007). Sistem cadangan sebagian memberikan kewenangan pada Bank Umum untuk menciptakan “uang baru” melalui hutang (kredit) melebihi uang riil yang disimpan. Jumlah “uang baru” yang dapat dilipatgandakan melalui hutang oleh bank akan mengikuti rumus umumnya, yaitu (Sukirno, 2000): PU = D (1/FR); dimana PU: Penggandaan Uang; D: Deposito; FR: Fractional Reserve.

Sebagai contoh, jika jumlah cadangan yang disyaratkan dimiliki setiap bank adalah 10%, dengan jumlah deposit Rp. 10 milyar, bank akan dapat menggandakan jumlah deposit menjadi Rp.100 milyar. Adanya kewenangan dari seluruh bank umum untuk melakukan proses penggandaan uang ini jelas akan mudah menimbulkan inflasi.

3. Keberadaan Suku Bunga

Penetapan suku bunga yang bersifat pasti (fix rate) dengan tanpa mempertimbangkan resiko bisnis, ternyata telah menimbulkan dampak buruk yang luar biasa bagi perekonomian. Krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 2008 silam dapat menjadi contoh nyata untuk melihat betapa buruknya penggunaan sistem bunga tetap ini. Krisis ekonomi dunia yang banyak dipicu oleh skandal subprime mortgage di AS, ternyata berawal dari “permainan” suku bunga ini.

4. Keberadaan Motif Spekulasi

Keberadaan suku bunga selain akan berdampak buruk kepada perekonomian, ternyata juga akan menyebabkan kegunaan uang semakin jauh dari hakikat yang sebenarnya. Mata uang akhirnya lebih banyak digunakan sebagai alat komoditi yang dapat diperjualbelikan, dari digunakan sebagai alat tukar untuk keperluan sektor ekonomi yang riil. Perubahan kegunaan mata uang tersebut telah memperbesar terjadinya praktik-praktik spekulasi dan selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya ekspansi permintaan mata uang (money demand) yang cepat untuk keperluan-keperluan yang tidak produktif (Siregar, 2001).

Hal inilah menyebabkan uang tumbuh dengan cepat pada aktivitas di sektor tersebut. Hanya sekitar 5 % saja dari peredaran uang tersebut yang benar-benar untuk keperluan sektor riil. Uang dan derevasinya dapat tumbuh 800 kali lebih besar dibanding untuk keperluan di sektor riil. Fenomena inilah yang dapat menyebabkan terjadinya bubble economy, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi (Lestari, 2005).

5. Keberadaan Sistem Nilai Tukar (Kurs) Mata Uang

Penggunaan mata uang yang berbeda-beda pada setiap negara akan menimbulkan adanya sistem nilai tukar mata uang (exchange rate) atau lebih dikenal dengan istilah kurs mata uang (Pass, Lowes & Davies, 1994; Karim, 2002). Adanya perbedaan kurs mata uang inilah yang menyebabkan terjadinya volatilitas nilai tukar yang tinggi. Pengaruh kurs tersebut selanjutnya tentu akan berdampak pada kinerja perdagangan internasional. Sebab, setiap terjadi perubahan nilai mata uang, tentu akan mempengaruhi harga dan daya saing produk suatu negara di pasaran internasional (Dornbusch, Fischer & Startz, 1998; Mishkin, 2001).

IV. SISTEM FINANSIAL ISLAM

Di dalam sistem ekonomi Islam, disamping berisi tentang aturan-aturan ekonomi di sektor riil, tentu juga ada pengaturan dalam sistem keuangannya. Bangunan dasar dari sistem keuangan Islam adalah bahwa Islam mewajibkan bagi negara untuk mencetak mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Namun demikian, disamping adanya kewajiban dalam pencetakan mata uang emas dan perak bagi negara tersebut, Islam juga memberikan ketentuan bagi negara untuk melakukan penjagaan terhadap mata uang tersebut agar penggunaannya senantiasa sesuai dengan aturan syara’, yaitu:

1. Hanya menggunakan mata uang sebagai alat tukar dan alat berjaga-jaga saja (tidak untuk aktivitas spekulasi).

2. Wajib memungut zakat maal ke atas harta kekayaan (termasuk di dalamnya adalah mata uang yang disimpan), yang sudah sampai nishob dan haulnya.

3. Larangan menimbun mata uang (kanzul maal), yaitu menyimpan uang tanpa ada hajat tertentu untuk pembelanjaannya.

4. Larangan mengambil riba nashiah (riba dalam utang-piutang).

5.Larangan mengambil riba fadhl (riba dalam tukar-menukar atau jual beli pada barang tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’, seperti: jual beli mata uang, saham dsb. secara tidak kontan dan tidak berada di tempat).

6. Larangan jual beli yang mengandung unsur judi (maysir), yaitu: jual beli mata uang, saham dsb. yang mengandung unsur spekulasi dan dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat.

7.Larangan jual beli barang dan jasa yang haram (tabdzir).

8. Larangan menggunakan harta untuk berfoya-foya (tarif).

9. Larangan untuk kikir (taqtir) dalam membelanjakan hartanya.

V. PENUTUP

Demikianlah penjelasan sekilas tentang kerapuhan dari sistem finansial yang berasal dari sistem ekonomi kapitalisme, serta solusinya menurut sistem ekonomi Islam. Walaupun sangat singkat, semoga dapat memberi gambaran awal bagi ummat Islam dalam mengelola sistem keuangannya.

Tentu kajian ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Semoga ummat Islam senantiasa terdorong untuk terus mengkaji dan menyosialisasikan sistem keuangan Islam tersebut, sehingga ummat dapat segera menjadi sadar dan mau segera kembali kepada sistem keuangan Islam khususnya, dan secara umum tentu juga akan berkenan untuk kembali pada pengaturan kehidupan Islam secara menyeluruh. Amin.

= = = = =

*Makalah disampaikan dalam Kajian Tsaqofah Islam, Jum’at, 29 Januari 2010, di STEI Hamfara Jl Gurami no 31 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Chapter Kampus Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pondok Pesantren Hamfara Yogyakarta.

**Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, Dosen STEI Hamfara Yogyakarta, dan Kandidat Doktor Ekonomi Universitas Kebangsaan Malaysia.

Sumber : www.khilafah1924.org

Dinar Must Be Back!

UNDANGAN TERBUKA

A. Pendahuluan

Persoalan yang membelenggu kaum muslimin saat ini adalah problematika ekonomi. Penggunaan mata uang yang tidak sesuai syariat di dunia ini sangat berimbas ke dunia Islam. Terlebih lagi saat terjadi krisis financial di Amerika. Kemelut yang terjadi di tempat lain namun berdampak ke dunia Islam. Hal tersebut menggambarkan ketidakmandirian dari sisi keuangan.

Kembalinya dinar-dirham sebagai mata uang yang di akui oleh syariat menjadi pelihan yang kemudian mencuat. Berbagai pro kontra kemudian mengiringi upaya mengembalikan dinar dirham.

Oleh karena itu STEI Hamfara bermaksud menyelenggarakan sebuah rentetan kegiatan pemikiran yang akan mencoba mengurai persoalan finansial di kalangan kaum muslimin tersebut. Akan diselenggrakan dalam empat jenis kegiatan, yaitu konferensi, diskusi intensif, stadium general dan pameran mata uang Islam.

Untuk serangkaian kegiatan tersebut STEI Hamfara akan bekerja sama dengan CISMOR Doshisha University Japan, LEBI UGM, P3EI, PPEI UMY, UIN dan sebagainya. Telah bersedia hadir dalam kegiatan ini beberapa pakar economi international, antara lain Prof Umar Ibrahim Vadillo (Dean of Dallas College, USA), Prof Hasan Kameel (Dean of IIBF, IIUM, Malaysia) dan Prof Hasan Ko Nakata (Doshisha University Japan).

B. Tujuan

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya akademisi tentang persoalan yang ditimbulkan oleh mata uang tidak berstandar logam
2. Memaparkan argumentasi normatif dan empiris bagi penggunaan mata uang dinar-dirham
3. Menemukan langkah-langkah konkret bagi implementasi dinar dirham
4. Mencari solusi bagi persoalan yang timbul akibat diaplikasikannya dinar-dirham

C. Bentuk Acara

1. International Conference of Islamic Economic System

Hari : Sabtu, 27 Juni 2009

Tempat : Auditorium MM UGM

Jam : 08.00 – 16.00 WIB

Keterangan : Umum, ticket fee Rp 75.000

2. Lecturer Intensive Discussion

Hari : Ahad, 28 Juni 2009

Tempat : Ruang Audiovisual FEB UGM

Jam : 08.00 – 12.00

Keterangan : Khusus dosen, Free

3. Stadium General

Hari : Ahad, 28 Juni 2009

Tempat : UMY, UII, UIN

Jam : 13.00 – 16.00 WIB

Keterangan : Umum, Free

D. Tema Acara

Dinar Will Be Back!

F. Materi Konferensi

G. Pendaftaran:

a. Ruang UBM STEI Hamfara Jl. Gurami 32 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta Telp. 0274-6906918

H. Brach Office

Alamat: : Gurami 32 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. 0274-6906918

Email : icies2_hamfara@yahoo.com

Website : www.steihamfara.ac.id

update :

revisi :  kampus pendukung acara icies 2 FE UGM, UMY, UII, UAD

Ada dua pertanyaan seputar dunia pertanian: (1) Kalau dunia pertanian Indonesia telah berhasil swasembada beras, apakah itu keberhasilan Departemen Pertanian? (2) Kalau kita telah swasembada beras, adakah kita aman dari krisis global? Apapun jawaban anda pada dua pertanyaan itu, marilah kita menelaah lebih jauh persoalan.

Pertanian membutuhkan lahan, air, dan infrastruktur. Tanpa lahan di mana kita menanam? Tanpa air tidak ada kehidupan. Dan tanpa infrastruktur seperti jalan atau pasar, hasil panen sulit dijual. Dan keseluruhan aspek ini karena menyangkut ruang, diatur dalam UU 24 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tanpa wawasan pertanian yang cukup, dapat saja di era otonomi daerah ini seorang gubernur atau bupati mengalokasikan suatu ruang untuk peruntukan yang tidak ramah pertanian atau bahkan rajin menukar peruntukan dari sektor pertanian ke sektor yang lebih komersil, misalnya real estat atau industri.

Masalah lahan juga masalah pertanahan. Sebagian besar petani kita adalah petani penggarap yang tidak punya tanah, atau memiliki lahan sangat sempit atau marginal yang tidak mencukupi untuk menopang kehidupannya. Ada UU Pokok Agraria, namun UU ini kini terdesak dengan UU Penanaman Modal yang membolehkan investor asing mendirikan usaha dengan memperoleh Hak Guna Usaha hingga 95 tahun. UU PM ini sedang di-judicial review di Mahkamah Konstitusi. Masalahnya, tanah memang sudah menjadi objek investasi spekulatif, sedang petani kita karena keterbatasan ilmu sering terjerat pada rentenir dan ujung-ujungnya tanahnya digadaikan untuk bayar utang.

Pertanian membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Merekalah yang akan bertani. Mereka perlu dibekali di dunia pendidikan, disuluhi agar selalu segar dengan teknologi terkini dan dimotivasi agar cerdas pasar dan cerdas politik. Tanpa cerdas pasar, para petani ini akan selalu diakali oleh para tengkulak. Dan tanpa cerdas politik, para petani ini tidak akan mengenal mana pemimpin dan mana sistem yang lebih ramah pertanian.

Pertanian juga membutuhkan teknologi. Teknologi ini mulai dari teknik persiapan lahan, perbenihan, perpupukan, pemberantasan hama, pascapanen (pergudangan, pengemasan) hingga teknologi untuk mengetahui perkembangan pasar maupun teknologi pertanian itu sendiri, yaitu e-agro. Teknologi ini menyangkut pemuliaan tanaman (termasuk dengan rekayasa genetika), teknologi traktor, kultur jaringan, teknologi pupuk dan pestisida organik, penyebaran pupuk dan pestisida yang presisi (precission agriculture) hingga teknologi pergudangan dengan energi matahari yang diatur komputer. Namun semua teknologi ini jika tidak cerdas, kemungkinan juga sulit digunakan karena dilindungi UU Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dan terakhir tak kalah pentingnya adalah Sosial Ekonomi. Ekonomi Pertanian harus dipandang sebagai rantai pasokan (Supply Chain). Tanpa kontrak supply chain dari petani ke end-user, pola tanam petani tidak sustainable (berkesinambungan), sehingga harga pun dapat mudah dimainkan, baik di pasar tradisional maupun di Bursa Komoditas Berjangka. Masalah sosial ekonomi juga menyangkut persoalan kredit pembiayaan, masalah bea masuk, peran Bulog dan sebagainya. Dari sisi pemerintah, distribusi hasil pertanian semestinya juga dapat dimonitor ke seluruh Indonesia.

Dari sini tampak bahwa keberhasilan pertanian adalah buah sinergi dari berbagai struktur yang lain. Demikian pula kegagalannya adalah buah dari kegagalan berbagai sistem yang lain.

Bagaimana pertanian akan berhasil kalau tidak ada sawah baru yang dicetak, justru malah tanah produktif dialih fungsi atau cuma dijadikan objek spekulasi? Masalah pertanahan adalah lingkup tugas BPN. Masalah Tata Ruang di daerah adalah urusan Bappeda.

Bagaimana pula pertanian akan berhasil kalau air kini sudah menjadi komoditas ekonomi setelah adanya UU Sumber Daya Air? Masalah irigasi adalah lingkup tugas Departemen PU.

Bagaimana pula pertanian akan berhasil kalau pendidikan gagal mencetak petani yang unggul? Ribuan alumni Fakultas Pertanian sekarang justru bekerja jauh dari dunia pertanian, sampai ada anekdot bahwa IPB sekarang telah menjadi “Institut Pleksibel Banget”, bisa menyiapkan orang ke segala profesi, dari bankir sampai ustadz, tapi tidak menjadi petani? Bagaimana pula setelah adanya UU BHP sehingga kampus pertanian top ini justru semakin sulit dimasuki oleh anak-anak petani? Ini semua lingkup tugas Departemen Pendidikan.

Bagaimana pertanian akan maju kalau para peneliti yang terkait pertanian hidup kembang kempis dengan “anggaran penghinaan”? Persoalan riset adalah tugas Kementrian Riset dan Teknologi.

Bagaimana dengan pupuknya? Pabrik pupuk di Aceh berhenti karena ketiadaan pasokan gas. Gas kita justru dijual ke Cina. Ini tugas siapa? Departemen ESDM!

Sedang tentang rantai bisnis terkait pertanian adalah urusan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, BULOG, Otoritas Bursa dan Otoritas Moneter.

Jadi tidak tepat bila swasembada beras diklaim sebagai keberhasilan Departemen Pertanian.

Lagi pula masih perlu dilihat, berapa lama swasembada itu akan bertahan? Setahun? Kita baru meraih swasembada beras, belum meraih ketahanan pangan.

Padahal krisis global yang kini terjadi akan berdampak jauh lebih parah dari krisis moneter tahun 1997. Harga pangan dunia sebelumnya sudah sempat meroket. Impor pangan jadi mahal. Padahal kita masih belum swasembada terigu, jagung, daging dan sebagainya.

Kini, ekspor produk pertanian anjlog. Resesi dunia membuat permintaan produk kita di Luar Negeri turun drastis. Petani yang menanam produk khusus ekspor (seperti sawit, coklat atau kakao) merugi. Mereka terancam bahkan tidak bisa makan, karena tidak punya uang untuk beli beras yang konon telah swasembada itu, sementara di lahannya mereka tidak lagi punya tanaman yang dapat dimakan.

Jadi kesimpulannya: kita belum aman dari krisis. Kita membutuhkan solusi yang komprehensif. Solusi yang tidak ego-sektoral. Solusi yang fundamental. Ibarat kendaraan yang akan melewati medan sulit, kita tidak hanya mencari sopir yang lebih baik, namun juga kendaraan yang lebih baik. Solusi kapitalisme selama ini terbukti gagal. Solusi dari syariat Islam wajib dikaji lebih mendalam.

(dari Seminar Pertanian di Unpad Jatinangor, 21 Feb 2009)

]]> http://syariahpublications.com/2009/03/19/pertanian-kita-swasembada-atau-krisis/feed/ 0 http://syariahpublications.com/2009/03/04/rencana-aksi-g-20-ujung-ujungnya-krisis-juga/ http://syariahpublications.com/2009/03/04/rencana-aksi-g-20-ujung-ujungnya-krisis-juga/#comments Wed, 04 Mar 2009 13:42:35 +0000 admin http://syariahpublications.com/?p=615 LIMA rencana aksi dalam menghadapi masalah moneter dan ekonomi dunia dewasa ini telah dirumuskan pada pertemuan Puncak Pasar Moneter dan Ekonomi Dunia Pemimpin Kelompok 20 (G-20) yang diadakan di Washington tanggal 15 November 2008. Rencana aksi tersebut adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan regulasi, mendorong integritas dalam pasar keuangan, memperkuat kerja sama internasional, dan reformasi institusi keuangan internasional. Rencana aksi lebih detail menurut rencana baru akan dijabarkan pada Maret 2009 mendatang.
Indonesia merupakan satu-satunya negara Asean yang menjadi anggota G-20. Anggota lainnya adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, AS dan Uni Eropa. Meskipun Indonesia, Cina, Brasil dan India hanya menjadi penonton di luar pagar (KR, 20/11) tetapi setidaknya sudah terlibat dalam rangka penyelesaian krisis ini.
Ada yang menarik dari pertemuan tersebut, yaitu adanya dua yang saling tarik kekuatan. Di satu sisi Bush meminta negara-negara maju melanjutkan kapitalisme dengan mendukung praktis pasar bebas, sebaliknya Perdana Menteri Australia dan sebagian negara Eropa khususnya presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyarankan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap pasar keuangan dengan gaya-gaya model sosialisme.
Jika dilihat dari rencana aksi yang ada, sepertinya aroma kapitalisme masih cukup dominan. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa krisis finansial yang sedang berlangsung saat ini telah menjadi bukti akan kerapuhan dari sistem ekonomi kapitalisme yang disebabkan oleh rapuhnya pilar-pilar yang menjadi penopang sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Jika demikian, mungkinkah langkah-langkah tersebut benar-benar akan mampu menyelamatkan krisis yang sudah diambang keruntuhannya ini?
Mari kita cermati langkah-langkah tersebut. Pertama, penguatan transparansi dan akuntabilitas. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari langkah ini. Sebab dalam pencatatan akuntansi, praktiknya piutang masih akan tetap dapat dihitung sebagai asset atau kekayaan. Asset inilah yang kemudian akan diperjualbelikan dalam bentuk surat berharga dalam bursa saham. Surat piutang yang dijual inilah yang digunakan untuk mendapatkan utang baru. Andai saja terjadi kemacetan, dan ini juga dipraktikkan oleh semua perusahaan, maka krisis likuiditas pasti akan terjadi, dan ujung-ujungnya krisis berikutnya akan segera kembali.
Kedua, penguatan regulasi. Salah satu poin dalam  rencana penguatan regulasi ini adalah penguatan modal perbankan berdasarkan struktur kredit dan aktivitas perdagangan di bursa serta pembentukan lembaga pengelolaan credit default swap (CDS) di beberapa negara. Penguatan ini memang akan menggairahkan perdagangan di lantai bursa, tetapi jangan dilupakan bahwa gelembung ekonomi non-riil ini suatu saat akan meletus kembali.
Ketiga, mendorong integritas dalam pasar keuangan. Mengintegrasikan pasar keuangan memang bagus, tetapi perlu diingat, kelemahannya adalah ketika ada satu lantai bursa di negara tertentu kolap, maka efek dominonya juga akan menjalar ke berbagai negara lainnya. Jadi ujung-ujungnya krisis lagi juga.
Keempat, memperkuat kerja sama internasional. Ini juga lagu lama, toh selama ini kerja sama internasional sudah dilakukan, tetapi ujungnya juga krisis. Kelima, reformasi institusi keuangan internasional. Langkah ini terkait dengan rencana reformasi institusi keuangan dunia, yaitu IMF dan Bank Dunia. Kalaupun ini dilakukan, secara empirik lembaga-lembaga tersebut sebenarnya justru digunakan oleh negara-negara kaya dalam rangka mengeruk kekayaan atas jasa pinjaman yang telah diberikan kepada negara berkembang (Perkins, 2005).
Akar Masalah
Jika dicermati secara mendalam, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang mengakibatkan krisis global yang terjadi sebagaimana diungkap oleh An-Nabhani (1997), yaitu sistem perbankan yang ribawi (berbasis bunga), pasar saham yang spekulatif, dan mata uang kertas yang tidak disandarkan pada emas.
Persoalan pertama, sistem perbankan ribawi menjadikan bunga sebagai nilai dari dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, perbankan ribawi selalu menjanjikan return pada nasabah dan menekan kreditor untuk selalu untung, agar dapat membayar bunga yang telanjur dijanjikan bank kepada nasabah. Padahal secara alamiah tidak semua usaha selalu mendatangkan keuntungan. Akibatnya gelembung bunga yang lebih besar dari pokoknya tidak dapat dielakkan ketika suatu saat ada kreditor yang macet.
Kedua, pasar modal merupakan perdagangan non-riil yang transaksinya lebih banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial politik yang berkembang. Bahkan transaksi sektor non-riil selalu berlipat ganda jauh melampaui dari nilai sektor riil. Kondisi inilah yang memunculkan spekuasi yang pada dasarnya sama dengan aktivitas perjudian. Peraih hadiah Nobel bidang ekonomi 1997, Allais Maurice pernah menyebutnya sebagai big casino.
Ketiga, tidak disandarkannya mata uang kertas pada emas. Dengan menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang, dan dimasukkannya dolar AS sebagai pendamping mata uang dalam Perjanjian Brettonwood, telah menyebabkan dolar AS mendominasi perekonomian global. Akibatnya, goncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di Amerika Serikat pasti akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara-negara lain. Sebab, sebagian besar cadangan devisanya, jika tidak keseluruhannya, dicover dengan dolar AS yang intrinsiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera di dalamnya.
Tiga perkara inilah yang membuat ekonomi non-riil menggelembung lebih besar dari ekonomi riil. Hal ini menciptakan ekonomi yang rapuh. Kelihatannya besar namun mudah meletus (bubble economice).
Dengan demikian upaya negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk memperbaiki krisis keuangan global perlu dipertanyakan. Dari lima rencana aksi perbaikan yang ditetapkan tidak ada satupun yang menyentuh kepada akar masalah. Selama akar masalah ini tidak diperbaiki, sekali lagi, ujung-ujungnya akan terjadi krisis kembali. Wallahu a’lam q-s (4911-2008).
*) Meti Astuti, Alumnus Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta.

Sumber : Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 4 Maret 2009

Oleh : Revrisond Baswir (Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, UGM, Yogyakarta)

Kesepakatan diam-diam untuk menyebut krisis keuangan yang terjadi belakangan ini sebagai krisis keuangan global tampaknya merupakan gejala yang sangat umum di seluruh dunia. Sepintas lalu, penyebutan seperti itu mungkin tampak biasa-biasa saja. Namun bila dipikirkan secara mendalam, tidak akan terlalu sulit untuk dibuktikan bahwa penyebutan seperti itu tidak hanya cenderung mengaburkan, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi yang sangat serius terhadap sikap dan cara-cara yang akan kita tempuh dalam menanggulangi dampaknya.

Saya kira semua pihak mengetahui bahwa krisis keuangan yang terjadi belakangan ini bermula di Amerika. Dengan latar belakang seperti itu, alih-alih menyebutnya sebagai krisis keuangan global, jauh lebih tepat bila ia disebut sebagai krisis keuangan Amerika. Bahwa dampak krisis keuangan yang bermula di Amerika itu cenderung menyebar ke seluruh penjuru dunia, hal itu hanya mengungkapkan betapa sangat dominannya peranan Amerika dalam tata perekonomian dan keuangan global.

Namun bagi saya, penyebutan krisis keuangan yang bermula di Amerika itu sebagai krisis keuangan Amerika saja jauh dari cukup. Saya kira kita semua mengetahui bahwa selain memiliki peranan yang sangat dominan dalam tata perekonomian dan keuangan global, Amerika juga memiliki kedudukan yang sangat terhormat sebagai pusat kapitalisme internasional. Sebab itu, bagi saya, krisis keuangan yang terjadi belakangan ini paling tepat bila disebut sebagai krisis kapitalisme Amerika.

Penyebutan krisis keuangan yang terjadi belakangan ini sebagai krisis kapitalisme Amerika terutama memiliki makna yang sangat penting dalam tiga hal sebagai berikut :

Pertama, dengan memberi sebutan seperti itu, saya berharap kita dapat dengan cepat menyadari bahwa Amerika dan perekonomian Amerika bukanlah segala-galanya. Sama seperti perekonomian negara-negara lain, perekonomian Amerika juga dapat mengalami krisis. Bahkan, sama seperti imperium-imperium kuno yang hilang ditelan sejarah, Amerika pun sesungguhnya tidak memiliki hak istimewa untuk terhindar dari nasib serupa.

Kedua, dengan menyebutnya sebagai krisis kapitalisme Amerika, saya juga berharap agar kita segera menyadari bahwa sistem perekonomian kapitalis bukanlah sistem perekonomian yang sempurna. Dengan mengatakan hal itu saya tidak hanya bermaksud untuk mengatakan bahwa mekanisme pasar tidak hanya tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Lebih dari itu, kelemahan sistem perekonomian kapitalis ternyata tidak hanya terletak pada ketidakadilan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, tetapi juga pada sifat destruktifnya ketika ia terjerumus ke dalam krisis.

Ketiga, dengan menyebutnya sebagai krisis kapitalisme Amerika, saya berharap kita segera memperoleh inspirasi untuk memikirkan berbagai sistem perekonomian alternatif yang tidak hanya lebih tepat bagi negara kita masing-masing, tetapi secara global juga jauh lebih berkeadilan, lebih ramah lingkungan, dan lebih menjamin terjaganya kesinambungan peradaban umat manusia. Krisis kapitalisme Amerika harus menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk meyakini bahwa dunia yang tidak kapitalis tidak hanya mungkin, tetapi juga jauh lebih baik daripada sebuah dunia yang berada di bawah hegemoni kapitalisme Amerika seperti saat ini.

Dengan memulai makalah ini dengan sebuah pengantar yang sangat umum seperti itu, saya sama sekali tidak bermaksud untuk melupakan masalah utama yang harus saya bahas di sini. Sesuai dengan judul di muka, bahasan utama makalah ini adalah mengenai dampak krisis kapitalisme Amerika terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan saya memulai makalah ini dengan sebuah pengantar yang sangat umum seperti itu adalah untuk menghindarkan kita dari perangkap penjelasan yang hanya bersifat kuantitatif dan teknis. Dengan kata lain, dalam menyikapi krisis yang terjadi belakangan ini, selain perlu memahami dampak kuantitatif dan teknisnya, kita juga perlu memahami dampak politis dan bahkan dampak ideologisnya.

Sebab itu, sebelum membahas dampak krisis kapitalisme Amerika terhadap perekonomian Indonesia, izinkan saya memaparkan secara singkat latar belakang sejarah dan corak struktur perekonomian Indonesia. Pemaparan mengenai latar belakang sejarah dan corak struktur perekonomian Indonesia ini sangat penting untuk memahami pola hubungan antara perekonomian Indonesia dengan perekonomian Amerika. Sebagaimana diketahui, dampak krisis kapitalisme Amerika terhadap berbagai negara di dunia cenderung berbeda-beda. Salah satu variabel yang menyebabkan timbulnya perbedaan itu adalah sifat khusus hubungan perekonomian negara yang bersangkutan dengan kapitalisme Amerika.

Latar belakang sejarah dan corak struktur perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme yang dialami negeri ini. Sebagaimana diketahui, terhitung sejak awal abad ke 17, bangsa Indonesia secara berturut-turut dijajah oleh serikat dagang Belanda yang bernama VOC, oleh Kerajaan Belanda, oleh Kerajaan Inggris, dan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Dampak yang sangat serius dari penajajahan yang berlangsung selama tiga setengah abad itu adalah pada terbentuknya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia. Presiden pertama Indonesia Ahmad Soekarno, yang menyoroti sisi internasional fenomena tersebut, mengemukakan tiga hal berikut sebagai ciri utama struktur perekonomian Indonesia yang bercorak kolonial itu. Pertama, perekonomian Indonesia hanya diposisikan sebagai produsen komoditas-komoditas primer untuk diekspor ke pusat-pusat kapitalisme internasional Kedua, perekonomian Indonesia hanya diposisikan sebagai pasar barang-barang jadi yang diproduksi di pusat-pusat kapitalisme di dunia. Dan ketiga, perekonomian Indonesia cenderung menjadi tujuan tempat memutar kelebihan kapital yang terdapat di pusat-pusat kapitalisme internasional itu.

Sedangkan wakil presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta, lebih memusatkan perhatiannya terhadap sisi domestik dari struktur perekonomian Indonesia yang bercorak kolonial tersebut. Menurut beliau, salah satu ciri dari struktur perekonomian Indonesia yang bercorak kolonial itu adalah pada terbaginya masyarakat Indonesia menjadi tiga strata sebagai berikut. Lapisan paling atas, yang memiliki akses paling besar terhadap sumberdaya alam Indonesia, diisi oleh warga Eropa. Lapisan tengah, yang menguasai sektor perdagangan barang dan jasa, ditempati oleh warga Timur Asing. Sedangkan lapisan bawah diisi oleh mayoritas penduduk asli Indonesia yang dikenal sebagai kaum pribumi.

Dengan memahami latar belakang sejarah dan corak struktur perekonomian Indonesia itu maka perlu saya garis bawahi bahwa tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak semula tidak terbatas hanya pada upaya untuk merebut kedaulatan politik. Setidak-tidaknya, kedaulatan politik bukanlah tujuan utama. Tujuan utama perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang diwarisinya dari para penjajah. Secara tegas, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, tujuan pendirian negara Republik Indonesia adalah: Pertama, untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh tanah air Indonesia. Kedua, untuk memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketiga, untuk dapat turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

Dalam rangka mencapai ketiga tujuan tersebut, maka dalam bidang ekonomi para pendiri bangsa Indonesia menggariskan perlunya upaya sistemik untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Sebagaimana diuraikan secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945, upaya sistemik untuk mewujudkan demokrasi ekonomi itu harus dilakukan berdasarkan tiga pedoman sebagai berikut. Pertama, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertanyaannya, bagaimanakah reaksi pihak kolonial, khususnya Belanda dan Inggris terhadap perjuangan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia tersebut? Jawabannya sangat jelas, mereka tidak hanya tidak dapat menerimanya tetapi berusaha sekuat tenaga untuk segera mengakhirinya. Bahkan, setelah bangsa Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemerintah Belanda (dan Inggris) tanpa ragu-ragu mengirim kembali angkatan bersenjata mereka ke Indonesia. Akibatnya, setelah melalui dua rangkaian peperangan yang dikenal sebagai peristiwa Agresi I (1947) dan Agresi II (1948), bangsa Indonesia dipaksa oleh pemerintah Belanda untuk kembali berunding mengenai masa depan Indonesia dalam sebuah konferensi internasional yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar.

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di De Hague, Belanda, yang berakhir pada tanggal 12 Desember 1949 itu, bangsa Indonesia akhirnya memang berhasil memperoleh pengakuan kedaulatannya dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Persoalannya, sebagaimana berlangsung secara luas di Indonesia, ternyata tidak banyak warga masyarakat, termasuk yang telah berusia lanjut, yang mengetahui bahwa pengakuan kedaulatan yang diperoleh Indonesia dari Konferensi Meja Bundar bukanlah sebuah pengakuan kedaulatan yang bersifat cuma-cuma.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen rekaman sidang konferensi tersebut, sekurang-kurangnya ada dua syarat ekonomi yang harus dibayar Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan itu. Pertama, Indonesia harus bersedia mewarisi 4,3 milyar gulden utang dalam dan luar negeri pemerintah Hindia Belanda. Kedua, bangsa Indonesia harus bersedia menyelenggarakan perekonomiannnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dana Moneter Internasional (IMF), bahkan sebelum Indonesia secara resmi menjadi anggota lembaga tersebut.

Mencermati kedua syarat ekonomi itu, dapat disaksikan betapa pemerintah Belanda sejak semula telah berusaha menjerumuskan Indonesia ke dalam sebuah perangkap yang saya sebut sebagai perangkap neokolonialisme. Artinya, sesuai dengan bunyi kedua persyaratan tersebut, sebelum membuat utang sendiri, bangsa Indonesia sudah memiliki utang dalam jumlah cukup besar. Selanjutnya, sebelum secara resmi menjadi anggota IMF, Indonesia sudah terikat oleh semua ketentuan yang diterbitklan oleh lembaga keuangan multilateral yang dikendalikan oleh Amerika Serikat itu.

Walau pun sampai dengan tahun 1956 pemerintah Indonesia berusaha mematuhi kedua persyaratan tersebut, namun sebagaimana terungkap dalam sejarah, secara ekonomi dan politik kedua persyaratan itu cenderung sangat menyulitkan Indonesia. Secara ekonomi, persyaratan itu sangat memberatkan sebab ia memaksa Indonesia untuk mengalokasi sumberdaya terbatas yang dimilikinya untuk keperluan yang sama sekali bertolak belakang dengan kepentingannya. Sedangkan secara politis, kedua persyaratan itu jelas merupakan kendala yang sangat serius bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah dicanangkannya.

Sebab itu, mudah dimengerti bila pada 1956, pemerintah Indonesia mengambil keputusan sepihak untuk membatalkan hasil-hasil KMB tersebut. Implikasinya, terhitung sejak 1956, bangsa Indonesia juga berhenti mengangsur utang-utang warisan Hindia Belanda. Keputusan sepihak itu tentu sangat mengecewakan pemerintah Belanda dan para sekutunya. Tetapi pemerintah Indonesia ketika itu tidak hanya berhenti sampai disitu. Terhitung sejak 1957, pemerintah Indonesia mulai secara berangsur-angsur melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang terdapat di Indonesia.

Tindakan nasionalisasi pertama, yang berlangsung sejak 1957 dialami oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian disusul oleh nasionalisasi tahap kedua, yang berlangsung pada tahun 1964, yang ditujukan terutama terhadap perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika. Puncaknya adalah pada terbitnya Undang-undang No. 16/1965 pada bulan Agustus 1965, yang secara tugas dan tuntas mengakhiri semua bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia.

Reaksi Belanda, Inggris, dan terutama Amerika terhadap konfrontasi terbuka yang dilancarkan Soekarno itu sangat mudah diduga. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, tepat pada tanggal 30 September 1965, atau persis sebulan setelah terbitnya UU No. 16/1965, meletuslah perisitiwa berdarah yang menandai dimulainya proses transisi kekuasan di Indonesia. Yang menarik, walau pun secara informal Soekarno mulai kehilangan kekuasaan sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret pada bulan Maret 1966, namun secara formal Soekarno masih terus menandatangani UU hingga Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasan pada bulan Maret 1967.

Empat diantara beberapa UU yang ditandatangani Soekarno pada akhir masa kekuasaannya, yang secara jelas mengungkapkan keterlibatan asing, khususnya Amerika, dalam proses penggulingan Soekarno adalah sebagai berikut. Pertama, UU No. 7/1966 tentang kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan yang belum terselesaikan antara keduanya. Kedua UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota Bank Pembangunan Asia (ADB). Ketiga, UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia. Dan keempat, UU No. 1/1967 tentang Penamanan Modal Asing. Perlu diketahui, UU No. 7, 8, dan 9/1966 terbit pada tanggal yang sama yaitu 8 Nopember 1966. Sedangkan UU No. 1/1967 terbit pada tanggal 10 Januari 1967.

Dengan latar belakangan sejarah dan perjalanan ekonomi-politik sebagaimana saya papar tersebut, rasanya tidak terlalu berlebiham bila saya cenderung memahami peristiwa berdarah 30 September 1965 bukan sebagai konflik politik atau militer yang semata-mata bersifat domestik. Menyimak UU No. 16/1965 dan keempat UU terakhir yang ditanda tangani Soekarno tadi, serta disusul oleh berlangsungnya peran dominan sekelompok ekonom hasil didikan Amerika yang dikenal sebagai Mafia Berkeley sepanjang era pemerintah Soeharto, saya lebih suka memahami peristiwa berdarah yang menelan korban lebih dari satu juta jiwa itu sebagai peristiwa yang menandai berlangsungnya transisi dari era kolonialisme klasik ke era neokolonialisme di Indonesia. Bila dalam era kolonialisme klasik Indonesia secara berganti-ganti dijajah oleh VOC, pemerintah Belanda, pemerintah Inggris, dan pemerintah Jepang, maka dalam era neokolonialisme yang berlangsung sejak 1965 itu, Indonesia secara resmi terjerumus menjadi koloni Amerika.

Dengan memahami kedudukan Indonesia sebagai koloni Amerika, maka dampak krisis kapitalisme Amerika terhadap perekonomian Indonesia cenderung sangat berbeda dari yang dialami oleh negara-negara lain yang bukan merupakan koloni pusat kapitalisme internasional tersebut. Sehubungan dengan itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih terinci, saya akan membagi dampak krisis kapitalisme Amerika terhadap perekonomian Indonesia ini menjadi dua kategori besar sebagai berikut. Pertama, dampak langsung krisis kapitalisme Amerika terhadap kondisi riil perekonomian Indonesia. Kedua, dampak tidak langsung krisis kapitalisme Amerika terhadap dinamika politik perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Dampak langsung krisis kapitalisme Amerika terhadap kondisi riil perekonomian Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa sisi. Selain dapat ditelusuri dengan mencermati perkembangan sektor moneter dan sektor riil, hal itu dapat pula ditelusuri dengan mencermati dampak turunannya terhadap volume cadangan devisa dan utang pemerintah, serta pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Secara moneter, dampak langsung krisis kapitalisme Amerika terhadap perekponomian Indonesia dapat dicermati pada berlangsungnya gejolak kurs rupiah dan indeks harga saham di lantai bursa. Sebagaimana berlangsung dalam tiga bulan terakhir 2008, kurs rupiah yang sampai dengan pertengahan September 2008 cenderung bertahan pada kisaran Rp 9.000 per satu dollar AS, secara berangsur-angsur merosot melampau Rp11.000 per satu dollar AS. Bahkan, pada awal November 2008, kurs rupiah sempat merosot tajam melampau Rp13.000 per satu dollar AS. Angka ini adalah angka terburuk sejak kemerosotan tajam kurs rupiah yang pernah menembus Rp16.000 per satu dollar AS pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 lalu.

Hal yang lebih kurang serupa dapat pula disaksikan dengan mencermati gejolak indeks harga saham. Pada akhir 2007, Indeks Harga Saham Indonesia (IHSG), setelah mengalami pertumbuhan fantastis sepanjang tahun itu, sempat meningkat mencapai level Rp2.745,83. Bahkan, pada 9 Januari 2008, IHSG sempat meningkat mencapai level tertinggi sebesar Rp2.830,26. Tetapi menyusul terjadinya krisis kapitalisme Amerika, dalam tahun 2008 IHSG merosot secara drastis menjadi Rp1.355,41. Artinya, secara akumulatif, dalam tahun kalender 2008 IHSG mengalami koreksi sebesar 50,64 persen.

Sementara itu, dampak langsung krisis kapitalisme Amerika terhadap sektor riil Indonesia tampak secara mencolok pada terjadinya kemerosotan tajam pada harga ekspor beberapa komoditas primer Indonesia. Harga minyak bumi, misalnya, yang pada Mei 2008 sempat menembus US $140 per barrel, belakangan merosot secara drastis menjadi sekitar US$35 per barrel. Sedangkan harga minyak sawit (Crude Palm Oil), yang hingga pertengahan Juli 2008 terus meningkat mencapai level tertinggi US$1.300 per ton, belakangan merosot cukup tajam menjadi hanya sekitar US$500 per ton. Gambaran yang lebih kurang serupa dapat disaksikan pada beberapa komoditas ekspor lainnya seperti kopi, karet, dan kakao.

Akumulasi dari dua sisi dampak langsung krisis kapitalisme Amerika itu antara lain bermuara pada terjadinya kemerosotan besar-besaran pada cadangan devisa serta meningkatnya rencana pemerintah untuk membuat utang luar negeri pada tahun anggaran 2009 yang akan datang. Hingga pertengahan September 2008, cadangan devisa Indonesia masih tercatat sebesar US$60 milyar. Ini adalah angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Tetapi belakangan, menyusul terjadinya gejolak rupiah dan merosotnya harga komoditas-komoditas ekspor Indonesia sebagaimana dipaparkan tadi, pada awal Nopember 2008 cadangan devisa Indonesia berkurang sebesar US$10 milyar menjadi sekitar US$50 milyar. Implikasinya, sebagai bagian dari upaya berjaga-jaga terhadap kemungkinan terburuk pada 2009 yang akan datang, belakangan pemerintah Indonesia mulai menyusun rencana untuk meningkatkan pembuatan utang luar negeri dari rencana semula sebesar Rp60 trilliun, menjadi sekitar Rp200 trilliun.

Muara yang tidak terhindarkan dari dampak langsung krisis kapitalisme Amerika itu adalah pada meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Hingga akhir 2008, tingkat PHK yang terjadi diperkirakan sudah mencapai sekitar 100.000 orang. Sedangkan untuk tahun 2009, menurut perkiraan sementara, tingkat PHK cenderung meningkat menjadi sekitar 500.000 hingga satu juta orang. Sektor industri yang rawan terhadap kemungkinan PHK ini, selain industri-industri yang secara langsung berkaitan komoditas primer berorientasi ekspor sebagaimana dipaparkan di atas, adalah industri tekstil, industri sepatu, dan industri kayu. Potensi PHK pada industri tekstil saja, misalnya, diperkirakan dapat mencapai kisaran 70.000 – 80.000 orang. Sedangkan potensi PHK pada industri sepatu, diperkirakan dapat sekitar 30.000 orang.

Terlepas dari dampak langsung tersebut, dampak krisis kapitalisme Amerika yang perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh adalah terhadap perkembangan politik perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Sebagai sebuah negara yang menjadi koloni Amerika selama 40 tahun terakhir, secara substansial sesungguhnya tidak ada hal yang benar-benar baru bagi Indonesia. Bahkan, bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia dalam dua abad terakhir, hal yang secara terus menerus dialami negeri ini, kecuali dalam era pemerintahan Soekarno, adalah berlangsungnya proses sistematis liberalisasi permanen di Indonesia.

Dalam era pemerintahan Soeharto, terutama dengan masuknya Masuk Berkeley sebagai penentu kebijakan ekonomi Indonesia, proses pembentukan sistem perekonomian kapitalis pasar bebas itu dapat disimak antara lain pada dioperasikannya UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada masa awal pemerintahan Soeharto, pada berlangsungnya deregulasi dan debirokratisasi perekonomian pada pertengahan 1980-an, dan pada keterlibatan aktif Indonesia dalam mendukung organisasi perdagangan dunia WTO. Implikasinya, sebagaimana tampak pada masa akhir pemerintahan Soeharto, hal itu tidak hanya bermuara pada berlangsungnya peningkatan besar-besaran peranan sektor swasta dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga pada semakin meningkatnya peranan modal asing di Indonesia.

Percepatan luar biasa liberalisasi perekonomian Indonesia secara khusus berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997/1998. Sebagaimana diketahui, salah satu peristiwa penting yang menyertai depresiasi rupiah dan kontraksi ekonomi sebesar –13 persen pada tahun 1998 itu adalah pada berlangsungnya penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Sebagaimana dapat disimak pada berbagai butir nota kesepaham tersebut, dalam garis besarnya pemerintah Indonesia sepakat untuk menyelenggarakan agenda ekonomi neoliberal atau agenda Konsensus Washington secara penuh di Indonesia.

Sebagaiman dirumuskan oleh IMF dan Departemen Keuangan Amerika pada tahun 1989, pokok-pokok agenda ekonomi neoliberal atau agenda Konsensus Washington itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kebijakan uang ketat dan penghapusan subsidi bagi rakyat banyak. Kedua, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan. Ketiga, pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan. Dan keempat, privatisasi Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dampak pelaksanaan keempat agenda ekonomi neoliberal tersebut dalam sepuluh tahun belakangan ini tidak hanya tampak secara mencolok pada semakin dominannya peranan modal asing dalam perekonomian Indonesia, atau pada semakin dibanjirinya pasar Indonesia oleh produk-produk impor, tetapi juga pada dialaminya kelangkaan sejumlah produk seperti pupuk, minyak goreng, dan minyak tanah oleh rakyat Indonesia. Penyebabnya adalah karena lebih diutamakannya pemenuhan kontrak-kontrak ekspor daripada pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pertanyaannya adalah, sejauh manakah krisis keuangan yang saat ini sedang dialami Amerika akan berpengaruh terhadap berlangsungnya percepatan proses liberalisasi perekonomian Indonesia? Jawabannya sangat mudah. Jika dalam situasi normal Amerika secara terus berusaha memaksakan agenda-agenda ekonomi neoliberalnya, maka dapat dibayangkan apa yang akan dilakukan negeri itu dalam situasi krisis seperti saat ini. Ibaratnya, jika dalam situasi normal Amerika dapat bekerja secara lebih santai dalam memaksakan kehendaknya, maka tidak terlalu sulit dipahami bila dalam situasi krisis seperti saat ini Amerika akan terdorong untuk menggunakan tangan besi.

Saat ini tentu masih terlalu pagi untuk dapat mengetahui secara tepat tindakan yang akan dilakukan Amerika dalam memaksakan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberalnya kepada Indonesia. Tetapi sebagaimana dapat disimak dalam pidato Bush ketika menyongsong penyelenggaran Sidang G-20 beberapa waktu lalu, serta dalam butir-butir deklarasi APEC yang diterbitkan beberapa saat kemudian, arah kebijakan pemerintah Amerika terhadap masa depan politik perekonomian Indonesia tidak terlalu sulit untuk dibaca. Sebagaimana dikemukakan secara jelas dalam butir-butir deklarasi APEC, semua tindakan yang hendak dilakukan oleh negara-negara anggota asosiasi itu dalam menanggulangi dampak krisis harus tetap mengacu pada pelaksanaan prinsip pasar bebas.

Tanda-tanda awal dari mulai berlangsungnya percepatan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di Indonesia dapat disimak antara lain pada beberapa peristiwa berikut. Pertama, terbitnya surat keputusan pemerintah yang berisi pelepasan tanggungjawab negara dalam menetapkan upah minimum. Kedua, terbitnya UU Badan Hukum Pendidikan yang menandai dimulainya proses liberalisasi pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. Dan ketiga, semakin gencarnya wacana untuk menyerahkan penetapan harga bahan bakar ke mekanisme pasar menyusul berlangsungnya penurunan harga minyak bumi secara besar-besaran di pasar internasional.

Menyimak rangkaian uraian di muka, tiga kesimpulan penting yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

Pertama, perekonomian Indonesia bukanlah sebuah perekonomian merdeka. Jika sampai dengan 1945 bangsa Indonesia secara berganti-ganti dijajah oleh VOC, Belanda, Inggris, dan Jepang, maka terhitung sejak terjadinya peralihan kekuasan dari Soekarno kepada Soeharto, sekurang-kurangnya secara ekonomi, bangsa Indonesia kembali terjerumus ke dalam perangkap neokolonialisme Amerika.

Kedua, sebagai sebuah perekonomian yang terjajah secara permanen, maka dinamika ekonomi-politik Indonesia lebih banyak ditentukan oleh pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pihak penjajah, bukan oleh dinamika ekonomi-politik internal di Indonesia. Sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya dalam dua abad terakhir, salah satu variabel yang secara terus menerus menyertai dinamika ekonomi-politik Indonesia adalah berlangsungnya liberalisasi permanen di Indonesia.

Ketiga, krisis kapitalisme Amerika adalah berita buruk bagi Indonesia. Sebagai koloni Amerika, krisis kapitalisme Amerika tidak hanya berdampak secara langsung terhadap kondisi riil perekonomian Indonesia, tetapi akan berpengaruh pula terhadap berlangsungnya percepatan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di Indonesia. Dengan demikian, krisis kapitalisme Amerika, selain akan menyebabkan semakin kukuhnya struktur ekonomi kolonial, juga akan menyebabkan semakin dalamnya perekonomian Indonesia terjerumus ke dalam perangkap sistem kapitalisme dunia.

Menyimak ketiga kesimpulan tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sesungguhnya bukanlah soal mengantisipasi dampak krisis atau menentukan strategi penanggulangannya. Jauh lebih lebih mendasar dari itu adalah pada semakin mendesaknya kebutuhan untuk memulai serangkaian perjuangan yang saya sebut sebagai rangkaian perjuangan kemerdekaan tahap kedua. Upaya menjawab tantangan ini, selain membutuhkan konsolidasi besar-besaran di Indonesia, tentu sangat membutuhkan dukungan masyarakat internasional dalam arti seluas-luasnya. Hanya dengan memerdekakan diri bangsa Indonesia akan terbebas pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neokolonial sebagaimana dipaksakan oleh Amerika. Dan hanya dengan cara itu pula bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Semoga Allah melindungi dan memberkati perjuangan rakyat Indonesia.

______________, tanpa tahun. Hasil-hasil Konferensi Medja Bundar Sebagaimana Diterima Pada Persidangan Umum Jang Kedua Terlangsung Tanggal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota ‘S-Gravenhage. Djakarta: Kolff

Baswir, Revrisond, 2008. Ekonomi Kerkayatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia, paper unpublished

_______________, 2008. Utang Luar Negeri dan Imperialisme, paper unpublished

Bello W, Cunningham S, Rau B, 2002. Dark Victory: Amerika Serikat,Penyesuaian Struktural, dan Kemiskinan Global. Jakarta: Yakoma PGI

Glassburner B, 1971. Indonesian Economic Policy After Soekarno. In (Glassburner B, eds). The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornel University Press, pp 426-443

_______, 1999. A Short History of Neoliberalism: Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities For Structural Change, http://www.milleniumround.org

Hatta, Mohammad, 1985. Membangun Ekonomi Indonesia. Jakarta: Inti Idayu Press

Higgins B, 1957. Indonesia’s: Economic Stabilization and Development. New York: Institute of Pacific Relation.

Hudson M, 2003. Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance. London: Pluto Press.

Kanumoyoso B, 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Palmer I, 1978. The Indonesia Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy. London: Frank Cass.

Petras J dan Henry V, 2001. Globalisation Unmasked: Imperialism in the 21st Century. Canada: Fernwood Publishing.

Robison R, 1986. The Rise of Capitalism. Australia: Allen and Unwin, Pty. Ltd.

Robinson W, 1985. Imperialism, Dependency and Peripheral Industrialization: the Case of Indonesia. In (Higgot R, Robison R, eds). London: Routledge & Kegan Paul.

Smit, C., 1976. Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan. Jakarta: Pustaka Azet

Soekarno, 1964. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I dan II, cetakan ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit DBR

= = =

*Makalah disampaikan dalam Konferensi Sistem Ekonomi Islam Internasional, dengan tema “Menuju Dunia yang Aman dan Stabil di bawah Naungan Sistem Ekonomi Islam”, diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir, di Burri Convention Hall, Khartoum, Sudan, Sabtu 3 Januari 2009.

Video Rekaman bisa dilihat dan didownload di :

http://www.4shared.com/file/82340268/3d91a75d/revrisond_baswir.html

Semua itu rupanya belum membuahkan hasil, hingga kaum Kapitalis yang mempunyai keyakinan negara tidak boleh intervensi pun terpaksa mengingkari keyakinannya sendiri. Adalah Inggris yang pertama kali menasionalisasi bank swasta, Northern Rock, 17 Februari 2008. Diikuti oleh Amerika dengan menasionalisasi perusahaan pembiayaan sektor properti, Fannie Mae dan Freddie Mac, 13 Juli 2008. Namun, rupanya pemerintah AS tidak mampu mengakuisisi semua perusahaan bermasalah. 15 September 2008, Lehman Broters Holdings Inc terpaksa dibiarkan ambruk. Setelah itu, 3 Oktober 2008 yang lalu, DPR AS menyetujui paket penyelamatan yang diajukan oleh Menkeu AS, Henry Paulson, dengan mengeluarkan dana talangan 700 miliar dolar AS.

Krisis kali ini memang luar biasa. Krisis yang terjadi di AS itu menimbulkan efek domino bagi perekonomian dunia. Negara-negara Eropa pun terkena getahnya, karena itu empat negara besar Perancis, Jerman, Inggris dan Italia pun mengadakan pertemuan darurat guna mengkaji sistem moneter mereka. Bahkan, 10 Oktober 2008, Rusia mengajukan proposal aliansi Eropa-Rusia anti AS. Efek domino itu kini secara kasat mata menerjang perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari anjloknya bursa saham dan pasar uang Indonesia, yang mengakibatkan penutupan BEI (Bursa Efek Indonesia) sejak Rabu, 8 Oktober lalu, setelah terjadi penurunan indeks yang besar, yaitu 10,30 persen. Selain itu, krisis tersebut juga menyebabkan turunnya ekspor dan berkurangnya arus modal masuk, yang menyebabkan kurs rupiah melemah. Inilah yang terjadi pada hari Jum’at, 10 Oktober, di mana rupiah melemah, dan diperdagangkan pada Rp. 10.300 per dolar AS. Dengan melemahnya rupiah, berarti cadangan devisa Indonesia akan menguap, karena menggunakan dolar AS. Jika rupiah melemah Rp. 9.500 per dolar saja, sekitar Rp 500 triliun aset Indonesia telah menguap begitu saja, lalu berapa aset kita yang menguap dengan kurs rupiah saat ini?

Namun sayang, krisis yang terjadi ini tetap tidak mampu membuka mata hati dan pikiran para penguasa negeri ini. Meski Presiden menyatakan, bahwa kita harus menghadapi krisis ini dengan tenang dan rasional, namun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah justru menunjukkan kepanikan dan tidak rasional. Bagaimana tidak, sehari setelah mengumumkan BEI akan dibuka (9/10), ternyata dengan alasan beredar rumor tidak sehat, besoknya (10/10) keputusan itupun dibatalkan. Belum lagi kebijakan buyback saham BUMN, yang ternyata lebih menguntungkan asing. Karena 600.000 pemain saham di bursa saham, 60 persennya adalah pemain asing. Dengan kata lain, jika uang BUMN itu digunakan untuk bailout, maka yang diuntungkan jelas bukan Indonesia, melainkan pihak asing. Lalu di mana rasionalnya?

Meski dalam berbagai kesempatan Presiden dengan jajarannya selalu mengatakan, bahwa krisis keuangan ini tidak identik dengan krisis ekonomi, namun fakta krisis tahun 1997-1998 juga membuktikan hal yang sama, dan disebabkan oleh faktor yang sama: bursa saham, bank konvensional, mata uang dan perseroan terbatas (PT). Bursa saham ada dan berkembang karena adanya PT yang menjual saham, obligasi dan surat berharga lainnya di pasar modal. Di pasar inilah bisnis non-riil dan segala bentuk spekulasi dan penipuan terjadi. Sementara bank konvensional, dengan sistem bunga ribawinya memang merupakan bisnis yang sangat menggiurkan, meski faktor spekulasi dan resikonya juga sangat tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada mata uang, ketika cadangan yang digunakannya bukan emas dan perak, melainkan mata uang negara lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi kurs tukar mata uang, yang juga bisa berdampak pada menguapnya cadangan devisa negara. Kondisi ini diperparah dengan privatisasi kekayaan milik umum dan negara, yang menyebabkan hilangnya kekayaan yang seharusnya bisa menopang perekonomian rakyat dan negara.

Hizbut Tahrir sendiri telah mengingatkan berkali-kali, dan menyerukan para penguasa untuk berpikir rasional. Dengan cara meninggalkan Kapitalisme dan kembali kepada syariat Islam. Tahun 1997, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan booklet, Hazzat al-Aswaq al-Maliyah: Asbabuha wa Hukm as-Syar’i fi Hadzihi al-Asbab (Goncangan Pasar Modal: Sebab dan Hukum Syara’ terkait dengan Sebab ini), yang diterjemahkan dan diterbitkan di seluruh dunia. Bukan hanya itu, Hizbut Tahrir pun secara terbuka melakukan perdebatan intelektual dengan otoritas IMF tentang krisis, penyebab dan solusinya. Setelah sepuluh tahun berlalu, krisis yang sama terulang kembali. Hizbut Tahrir pun tidak lupa mengingatkan kembali kaum Muslim, khususnya para penguasa mereka, tentang hal yang sama. Namun, sayangnya mereka tidak pernah mau berpikir out of the box, keluar dari pakem Kapitalisme dan menggunakan Islam? Bahkan delegasi DPP HTI juga pernah menawarkan kajian sistem ekonomi Islam di kantor Menko Ekuin, ketika masih dijabat Aburizal Bakri, namun tawaran itu pun tak penah mendapatkan sambutan.

Momentum ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa hanya Islam-lah satu-satunya ideologi yang bisa menyelamatkan dunia. Inilah saatnya Islam memimpin dunia, dan kepemimpinan itu pun akan hadir kembali dengan berdirinya Khilafah. Kini, umat pun semakin yakin, bahwa tidak ada harapan lagi, kecuali kepada Islam, setelah runtuhnya Sosialisme-Komunisme, dan rontoknya ekonomi Kapitalisme. Maka, the chalipate dream bukan hanya mimpi umat Islam, apalagi Hizbut Tahrir, tetapi telah menjadi mimpi dunia. Mimpi itu pun tinggal selangkah. Semoga. (KH. Hafidz Abdurrahman)

Celakanya, umpama jari telunjuk menunjuk hidung orang lain, justru empat jari yang lain mengarah pada dirinya sendiri. Di saat lantang berteriak khilafah sebagai rejim totaliter, negara-negara barat dengan demokrasinya justru menekan secara politik, melakukan penyiksaan dan spionase yang berlebihan terhadap segala gangguan dan ancaman terhadap kepentingan-kepentingannya.

Kegagalan menampilkan demokrasi sebagai alternatif di negeri-negeri Muslim telah mengalihkan perhatian kaum Muslimin pada Islam dan Khilafah. Mayoritas umat Islam juga menginginkan sebuah “Timur Tengah Baru’ – seperti diusulkan AS – namun Timur Tengah yang mereka dambakan ialah Timur Tengah dimana mereka hidup berdasarkan syariah, bukan hukum sekular-demokratis (halaman 41).

Kesalahan umum yang seringkali dituduhkan oleh para pemikir barat adalah pemahaman bahwa pemerintah di sistem khilafah haruslah orang-orang yang suci. Hal ini jelas tak memiliki landasan. Mereka salah dalam memahami sistem khilafah dan tak bisa mengapresiasi mekanisme akuntabilitasnya.Penulis buku ini berpendapat akuntabilitas di dalam negara khilafah dibangun atas tiga hal. Khilafah terjamin pertama-tama melalui institusi pemerintahan, kedua di dalam kewajiban untuk mendirikan partai-partai politik, dan ketiga melalui kewajiban individu yang diemban seluruh warganegara (halaman 44).

Beberapa kisah yang dikutip buku ini menggambarkan lebih kongkret akuntabilitas negara khilafah. Kisah pertama adalah tentang prosesi pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah dari mulai proses pemilihan hingga ba’iat umat kepadanya. Yang kedua, kisah pengadilan sengketa baju zirah yang melibatkan khalifah Ali bin Abi Thalib dan seorang Yahudi. Ada juga kisah Jariyah bin Qudama as-Sa’adi yang mendebat keras khalifah yang saat itu dijabat oleh Muawiyyah bin Abu Sufyan. (www.syariahpublications.com)

Akuntabilitas Negara Khilafah

Judul buku : Akuntabilitas Negara Khilafah
Penulis : Abdul Kareem Newell
Penerbit : Pustaka Thariqul Izzah
Terbit : Cetakan 1, Desember 2007
Tebal Buku : 114 hlm + VI; 17,5 cm
Harga : Rp. 13.000,-

Sumber : www.khilafah-centre.com