SyariahPublications.Com — Setiap orang adalah pemimpin.  Setidaknya bagi dirinya sendiri.  Lebih besar lagi bagi keluarganya.

Tapi seorang pejabat di suatu organisasi apapun, tidak diragukan lagi – harusnya menyadari – bahwa dia seorang pemimpin, setingkat apapun levelnya.  Hanya realitasnya banyak yang tidak  menyadari apa saja tugas seorang pemimpin.

Ternyata setidaknya ada lima fungsi mulia di pundak seorang pemimpin itu.

1. Memberi arah (Visi)

Seorang pemimpin mestinya adalah orang yang paling menginternalisasi tujuan dan mimpi-mimpi organisasi.  Tetapi aneh, banyak pejabat negeri ini, soal visi-missi-strategi organisasi saja, minta tolong ke consultan untuk membuatkan …  Kalau sekedar mengemas dalam kalimat yang sexy, boleh saja, tetapi kalau all-in, terima beres, itu yang aneh … Tetapi gak apa-apa sih, bisa jadi rejeki bagi consultan itu.  Sayang consultannya bukan milik saya …  Yang jelas, sebagai yang paling tercerahkan dengan mimpi, pemimpin harus bisa terus menginspirasi anak buahnya.  Kalau di birokrasi yang setiap Senin atau setiap tanggal 17 ada upacara, mestinya para pemimpin itu bisa men-charge anak buahnya dengan inspirasi hebat, sehingga mereka justru akan selalu menunggu-nunggu, kapan upacara lagi …

2. Memasarkan arah (Share)

Seorang pemimpin mesti mengkomunikasikan apa yang menjadi arah dan kemampuan – atau bahkan keunggulan – organisasinya baik ke dalam maupun ke luar.  Ke dalam, agar mendapatkan dukungan maksimal dari stakeholdernya (yaitu karyawan, pemodal/penyandang dana, supplier maupun para tetangga).  Mereka akan semakin termotivasi dengan setiap langkah maju ke depan mendekati sasaran.  Ke luar, agar produknya laku, setidaknya dipakai oleh konsumen dan berdampak kontributif di masyarakat.  Pemimpin boleh saja mendelegasikan soal marketing dan promosi ini ke Juru bicara, Chief Marketing Officer atau Kepala Biro Humas, tetapi dalam pertemuan apapun, seorang pemimpin akan menjadi icon yang paling penting yang mewakili keseluruhan organisasi.

3. Mengoptimasi sumberdaya (Ressources Optimizer)

Seorang pemimpin adalah penentu dalam koordinasi sumberdaya (SDM, finansial, ruang, waktu) organisasi, yang pasti tidak akan sepi dari friksi, kesenjangan, konflik kepentingan, dan sejenisnya, tetapi tetap harus dioptimasi.  Kalau SDM bertalenta di bagian teknik dipromosikan ke bagian keuangan, karena orang itu selain cerdas juga integritasnya luar biasa, maka tentu saja bagian teknik akan menjerit, dan bagian keuangan belum tentu berterima kasih mendapat orang “dari luar”.  Pokoknya koordinasi atau conflict-solver soal sumberdaya itu puncaknya di pimpinan.  Kalau bawahan disuruh “atur-atur sendiri”, atau “tolong saling koordinasi ya”, ya pasti jalannya sempoyongan lah.  Dan kalau pimpinan salah memilih anak buahnya yang langsung di bawahnya, salah mengalokasi pembagian kue, menunjuk ruang yang salah untuk orang-orang tertentu, atau mengajak lembur di saat liburan anak sekolah, pasti dia hanya akan menciptakan lebih banyak musuh di organisasinya.  Pemimpin harus ada, ketika resources ini terasa menipis.  Jangan sampai, ketika anak buahnya berjuang seakan-akan air serasa sampai di leher, sang pemimpin malah sedang pesta pora di pantai dikelilingi dayang-dayang menawan.

4. Memberi bentuk (Shape)

Setelah tujuan, bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh proses bisnis yang dipilihnya. Proses bisnis ini tentunya perlu disistemkan dalam bentuk rangkaian Standard Operating Procedure.  Apalagi kalau itu menyangkut berbagai hal yang perlu inovasi.  Tanpa inovasi suatu organisasi akan tergilas oleh perkembangan zaman.  Tentu saja, rincian SOP bisa diserahkan ke profesional.  Tetapi beberapa bagian-bagian kritis dari SOP perlu diputuskan sendiri oleh pemimpin.  Misalnya, apakah orang yang selalu telat hadir di kantor kumulatif 8 jam dalam 1 minggu perlu diberi sanksi?  Kalau ya sanksi apa?  Atau apakah staf yang meraih 200% dari target perlu diberi reward khusus?  Tentu saja, tugas seorang pemimpin tidak hanya membuat SOP, tetapi dia harus menjadi figur yang pertama-tama mentaati SOP.  Anak buah paling sebal melihat pemimpin yang tidak mentaati SOP yang dia buat sendiri.

5.  Menjamin hasil (QCD Assurance)

Orang luar pada umumnya tidak akan peduli dengan sesulit apa proses bisnis sebuah organisasi.  Mereka hanya peduli bahwa output organisasi itu pada kualitas yang bermanfaat untuk mereka, harganya terjangkau, dan dapat diakses tepat waktu.  Quality-Cost-Delivery ini harus bisa dijamin.  Oleh siapa?  Bukan oleh QC-manajer, tetapi oleh pemimpin! Pemimpin mempertaruhkan jabatan dan reputasinya untuk itu.  Kalau dia tidak percaya pada QC-manajer, ya tidak perlu memblame.  Masyarakat tidak ambil pusing siapa QC-manajernya.  Itu urusan pemimpin.  Jadi kalau QC-manajer-nya jelek, ya ganti saja, gitu saja koq repot.

Dalam birokrasi:tugas no 1 sering didelegasikan ke Widyaiswara (Diklat),

tugas no 2 sering didelegasikan ke Promosi & Pranata Humas (Biro Humas),

tugas no 3 sering didelegasikan ke Perencana (Biro Perencanaan),

tugas no 4 sering didelegasikan ke Peneliti (Litbang),

tugas no 5 sering didelegasikan ke Auditor (Inspektorat).

Karena pentingnya, tugas-tugas ini semestinya dilakukan oleh mereka yang berpengalaman pada core-business organisasi.  Artinya, kalau organisasi itu bergerak di bidang teknis, maka widyaiswaranya harus punya pengalaman cukup di bidang teknis (kalau tidak, nanti dia ngajar apa?), humasnya juga mantan orang teknis (agar ngerti benar yang dipasarkan), perencananya juga begitu (otherwise, nanti hanya sekedar kompilator proposal), penelitinya apalagi (kalau nggak, nanti risetnya gak konek) dan last but not least, auditornya juga, bukan sekedar ngerti akuntansi keuangan.

Tapi paling top lagi, kalau pemimpin utama empati dan mau belajar minimal 5 hal-hal ini, agar dia benar-benar dirasakan memimpin, dan anak-buahnya tidak merasa organisasi itu dijalankan oleh “autopilot”

Dalam dunia swasta, ternyata mirip-mirip juga.

Kalau mau bisnis sukses, ternyata yang paling pertama itu harus ada mimpi dulu, lalu menciptakan jejaring (baik untuk pasar maupun yang lain), lalu bisa mengoptimasi sumberdaya (terutama SDM dan cash-flow!), kemudian selalu ada inovasi, dan terakhir, kontrol – agar produk tidak mengalami penurunan mutu, dan juga agar tidak ada benih-benih perusak dari manapun.

Demikian juga di dunia nirlaba, baik itu organisasi sosial maupun politik.

Intinya, fungsi pemimpin ini di mana-mana mirip ya …

Atau anda ada ide/pendapat yang lain? (www.syariahpublications.com)

Sumber : http://www.facebook.com/notes/fahmi-amhar/lima-fungsi-mulia-seorang-pemimpin/10150515877906921

   Download artikel PDF; dikirim via email

Dengan latar belakang pribadinya –yang merupakan intelektual dengan segudang pengetahuan akademis- Saudara Sigit Kamseno melontarkan serangan kepada para syabab HT -terkait pandangan mereka terhadap demokrasi- di dalam sebuah catatan panjang, yang di dalamnya terdapat bumbu-bumbu penyedap, berupa ungkapan-ungkapan di luar substansi pembahasan, untuk memberi penegasan bahwa para syabab HT itu punya karakter “tidak berilmu” -atau minimal- tidak se-intelek dan setercerahkan beliau -yang mengenyam materi-materi kuliah ilmu politik serta melahap berbagai literatur akademis dalam bidang tersebut (Contohnya seperti ungkapan beliau yang ditujukan kepada para syabab: “menyedihkan”; “tanpa pengetahuan”; “kejahilan”; “pemahaman Hizbut Tahrir ini hanyalah produk dari doktrin yang tak tercerahkan”; “sok tahu”; “Menghujat-hujat demokrasi tanpa pengetahuan memadai, dan mendewa-dewakan khilafah tanpa pengetahuan memadai pula”). Ungkapan-ungkapan tersebut –terlepas dari benar-salahnya- disengaja atau tidak dapat membangkitkan citarasa emosional tertentu bagi pembaca, daripada sekedar bahasa-bahasa akademis yang kaku, yang hanya memberi pengetahuan dan kepahaman minus sentuhan emosi.

Di sini saya tidak hendak menyalahkan atau membenarkan ungkapan-ungkapan tersebut. Sebagai anggota HT, saya menginsyafi sepenuhnya, bahwa tidak semua syabab HT (termasuk saya) memiliki pengetahuan yang luas, apalagi menyamai luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh saudara Sigit. Namun, hal itu tidak kemudian menghalangi saya –yang kurang berilmu ini- untuk mencoba memberi tanggapan balik terhadap beliau, meskipun bagi orang sekelas beliau, barangkali tidak ada hal baru yang bisa didapat dari orang sok tahu seperti saya.

Sebelum saya memulainya, perlu saya tegaskan bahwa tanggapan ini bukan saya buat dalam rangka membantah lontaran Saudara Sigit, bahwa Syabab HT itu “tidak punya ilmu tapi sok tahu“, sebab saya tidak ingin mempersoalkannya. Saya hanya ingin membahas substansi masalah, yaitu soal demokrasi itu sendiri, dan mencoba agar pembahasan saya nanti akan steril dari ungkapan-ungkapan propokatif yang justru akan mengusik sisi-sisi emosi, yang pada gilirannya akan mengundang tanggapan-tanggapan yang bias, liar, remeh dan kurang berkualitas. Tanggapan pertama ini saya beri judul “Halal-haram (Hukum Syara’) Dalam Kubangan Sistem Demokrasi“. Wa biLlaahit Taufiiq. ***

Halal-haram (Hukum Syara’) Dalam Kubangan Sistem Demokrasi

“Demokrasi, bukanlah agama yang berbicara tentang halal dan haram. Demokrasi adalah konsep politik yang hanya bicara soal legal dan tidak legal. Untuk itulah dalam bahasa Anis Matta, diperlukan usaha agar yang ‘halal’ dalam agama menjadi legal dalam pandangan hukum postitif, dan apa yang ‘haram’ dalam pandangan agama menjadi tidak legal pula dalam pandangan hukum positif itu. Jika hal ini tercapai maka sebetulnya produk hukum yang dihasilkan oleh demokrasi justru mencerminkan berlakunya kedaulatan Tuhan dalam kehidupan bernegara…”

Demikianlah apa yang terlulis dalam sebuah catatan seorang intelektual muda yang percaya bahwa sistem demokrasi bukanlah sesuatu yang layak untuk dipertentangkan dengan Islam. Beliau berpandangan demikian kurang-lebih karena alasan berikut :

Keputusan formal yang dilahirkan dan diberlakukan sebagai hukum positif oleh sistem demokrasi tidak bisa disetarakan dengan hukum halal-haram yang menjadi domain agama. Sebab, demokrasi tidak memberi wewenang bagi negara untuk menentukan halal dan haram -yang merupakan urusan Tuhan. Negara sekedar menentukan mana yang legal dan mana yang tidak legal. Ketika proses politik dalam sistem demokrasi menghasilkan produk hukum atau keputusan yang berbeda dengan syara’, bukan berarti sistem demokrasi menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi, demokrasi sama sekali tidak menyentuh wilayah yang menjadi wewenang Tuhan, dan juga tidak menganulir hukum-hukum yang berlaku dalam agama. Yang halal tetap halal meskipun tidak legal, dan yang haram tetap haram meskipun dilegalkan oleh negara. Dari sinilah kemudian beliau berkesimpulan bahwa demokrasi akan sejalan dengan “kedaulatan tuhan” jika saja proses politik yang terjadi dalam sistem tersebut menghasilkan keputusan hukum yang cocok dengan ketentuan halal-haram dalam agama. Maka adalah penting untuk berjuang dalam kancah sistem demokrasi agar yang dihalalkan Allah menjadi legal dan yang diharamkan oleh Allah menjadi tidak legal…. Begitulah kira-kira jika saya membahasakan ulang apa yang ingin diungkapkan oleh intelektual muda kita ini.

Antara Halal-haram dengan Legal-ilegal

Berdasarkan apa yang bisa kita pahami dari penjelasan pemikir muda kita tadi, sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang tidak menjamin keselarasan antara halal-haram dengan legal-ilegal, kedua kategori ini  tidak harus selalu pararel. Dengan begitu, jika proses politik menghasilkan keputusan hukum yang tidak sejalan dengan hukum Allah, bahkan yang qoth’i sekalipun, maka ia harus diterima secaralegowo sebagai sebuah keputusan politik dalam sistem demokrasi, meski bisa jadi kita secara pribadi tidak menyetujuinya.

Sebagai contoh, seandainya rakyat menuntut negara untuk membolehkan berdirinya bank-bank ribawi dan membangun sendi-sendi ekonominya dengan riba, maka pemerintah harus tunduk pada kehendak rakyatnya, meskipun diriwayatkan bahwa Rasulullah saw menyatakan “apabila zina dan riba telah tampak nyata di sebuah negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan adzab Allah untuk diri mereka“[1]. Contoh lain, seandainya rakyat –melalui saluran politik yang ada- menghendaki agar diperbolehkan untuk tetap memakai busana adat atau menampilkan berbagai kesenian rakyat, meski di sana ada unsur ikhtilath dan buka-bukaan aurat, maka pemerintah tidak berhak untuk melarang itu semua, meskipun Allah jelas-jelas melarangnya (itulah mengapa UU pornografi-pornoaksi tidak gol).  Contoh lain, kesetaraan hak-kewajiban warga negara di depan hukum merupakan suatu nilai yang tidak bisa dicabut dalam sistem demokrasi, sehingga seandainya aspirasi masyarakat menghendaki pengabaian penarikan jizyah dari non-muslim, maka pemerintah pun tidak boleh secara “semena-mena” menarik jizyah dari non-muslim, meskipun Allah mewajibkan kepada penguasa untuk menarik jizyah tersebut (Lihat Surat At Taubah ayat 29). Contoh lain, kebebasan beragama adalah nilai mutlak yang harus terinstall dalam sistem demokrasi, sehingga seandainya aspirasi yang ada menghendaki agar masyarakat boleh pindah dari/ke agama mana saja, maka pemerintah tidak boleh menghukum seorang muslim yang meninggalkan agamanya, meskipun diriwayatkan bahwa Rasulullaah saw bersabda “barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia“[2]. Semua itu ada dalam realitas kehidupan kita –di alam demokrasi ini-, dan sulit menghitung contoh-contoh lain yang bisa kita ajukan.

Memang, semua itu mungkin tidak sejalan dengan hukum Allah, tetapi juga bukan merupakan suatu penyimpangan dalam sistem demokrasi. Itu adalah suatu hal yang wajar, karena dalam sistem ini, yang halal tidak otomatis legal, dan yang haram juga tidak otomatis dilarang (secara hukum). Dan seorang pemimpin dalam sistem demokrasi wajib menjalankan aspirasi rakyat yang telah menjadi keputusan sistem, meski jelas bertentangan dengan syara’, dan meski hati-nuraninya tidak menyetujui.

Hal di atas merupakan konsekuensi langsung dari faham kedaulatan[3]rakyat[4], yang berarti: pemerintah harus tunduk kepada kehendak rakyat, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak –meminjam istilah tokoh kita tadi- dalam menentukan mana yang legal dan mana yang tidak legal.

Hal tersebut akan sangat aneh jika kita bandingkan dengan fungsi dan tugas negara dalam islam untuk menerapkan agama dan menjaga agama dengan menindak setiap pelanggaran terhadap agama, sebagaimana diutarakan oleh para ulama. Ibnu Kholdun dalam Muqoddimahnya mengatakan: “ Pada hakekatnya dia (khilafah) merupakan wakil dari pemilik syari’at (Shohibusy Asy Syar’i) dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama tersebut.[5] Ibnu Taimiyyah menyatakan: Amar ma’ruf nahi munkar tidak bisa sempurna kecuali dengan penegakkan sanksi-sanksi syariat, sebab Allah mencegah dengan kekuasaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dicegah dengan Al Qur’an. Menegakkan sanksi-sanksi hudud wajib bagi pemerintah, itu dilakukan dengan menerapkan hukuman ketika ada yang meninggalkan kewajiban maupun melaksanakan keharaman[6]. Imam Al Ghozali mengatakan: “agama adalah asas sedangkan kekuasaan adalah penjaga, apa yang tidak memiliki asas akan runtuh dan apa yang tidak memiliki penjaga akan lenyap”[7]. Jadi sangat aneh, jika Islam mentolelir sistem politik yang tidak mewajibkan penguasanya untuk melegalkan yang halal dan meng-ilegalkan yang haram, seperti demokrasi.

Demokrasi Bisa Berujung Pada Kedaulatan Tuhan?

Benar, hukum positif dalam demokrasi memang tidak selalu bertentangan dengan syara’. Terbuka peluang dalam sistem demokrasi bagi dihasilkannya keputusan hukum yang sejalan dengan hukum Allah. Misalnya, negara melarang peredaran daging babi dan menghukum siapa saja yang mengedarkannya, kemudian masyarakat luas pun mentaatinya. Di sini seolah-olah hukum syara’ berdaulat. Padahal tidak. Sebab,di samping hal tersebut sekedar suatu kejadian kasuistik, lebih dari itu, negara hanya akan berani mengambil keputusan tersebut jika arus aspirasi yang ada menghendaki demikian. Ini menunjukkan bahwa negara demokrasi selalu menjadikan kehendak manusia sebagai faktor penentu bagi keputusan negara. Sebab, ketundukan negara itu tetap tertuju kepada manusia, bukan kepada syara’ itu sendiri. Maka pada hakekatnya, negara demokrasi tetap “menghamba” kepada rakyat, tidak tunduk kepada Syariat., rakyatlah yang memegang kunci, bukan syara’; rakyatlah yang dianggap oleh negara sebagai pemegang supremasi hukum tertinggi, bukan syara’; rakyatlah yang dianggap oleh negara sebagai pemilik kehendak yang absolut, bukan syara’; rakyatlah yang dianggap oleh negara sebagai pemilik kekuasaan orisinil yang tidak tersandar kepada pihak manapun, bukan syara’; singkatnya, rakyatlah yang tetap dianggap berdaulat, bukan syara’.

Hukum syara’ di dalam sistem demokrasi, jika ada yang menyuarakannya, paling jauh hanya akan dipandang sebagai suatu bentuk aspirasi yang tidak mengikat dengan sendirinya. Jika aspirasi itu lemah, maka tidak akan dihiraukan; jika aspirasi kuat, baru diperhatikan. Begitulah, negara yang menganut sistem demokrasi akan meletakkan rakyat pada posisi yang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari pada syara’. Karenanya, negara harus tunduk kepada rakyat, dan apa yang sejalan dengan syara’ hanya bisa diterapkan jika dikehendaki oleh rakyat (dalam hal ini adalah wakilnya). Itu merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah, dan tidak perlu bertele-tele dengan literatur akademis untuk menjelaskan kenyataan yang begitu gamblang ini[8].

Demikianlah, dalam tataran filosofis, sistem demokrasi memberikan kedaulatan kepada rakyat. Jelas, hal tersebut bertentangan dengan konsep sistem pemerintahan dalam Islam. Sebagai konsekuensi dari falsafah kedaulatan rakyat, dalam tataran praktis, munculah hukum-hukum positif yang tidak sesuai dengan syariat (meskipun kadang, ada juga yang kebetulan sesuai dengan syari’at). Kenyataan itu terjadi bukan karena sistem demokrasi tidak berjalan secara normal (menyimpang dari prosedur), tapi lebih disebabkan karena konsep dasarnya yang bathil, tidak dirancang untuk selalu selaras dengan Islam. Akibatnya, ketika sistem ini berjalan dengan baik, ia bukan hanya bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan islam, tapi juga –kenyataannya- lebih banyak dan lebih sering menelurkan produk hukum yang tidak sesuai dengan Islam.

Karena hal di atas, sistem demokrasi tidak bisa diharapkan untuk diterapkan dalam sebuah negara yang ingin mengaplikasikan Islam secara sempurnya. Jika diibaratkan mesin, tatkala dalam kondisi yang baik dan dijalankan dengan prosedur yang benar, sistem demokrasi lebih sering menghasilkan produk gagal daripada produk yang kita kehendaki. Kesalahan bukan terjadi dalam menjalankan prosedur operasional mesin, tapi kesalahan terjadi saat memilih mesin –yang tidak cocok dengan produk yang ingin dihasilkan. Artinya, kesalahan tidak terjadi pada saat kita menjalankan demokrasi, tapi justru terjadi ketika kita memilih demokrasi untuk selalu menghasilkan kebijakan yang syar’i, padahal demokrasi tidak didesain untuk itu.

Negara Dalam Islam Dirancang Untuk Selalu Tunduk Kepada Syara’

Tidak seperti demokrasi, negara yang menganut Sistem Islam akan menempatkan syara’ sebagai pemegang kedaulatan, sehingga –secara konstitusional- seluruh kebijakan negara harus didasari pada hukum syara’[9]. Hal ini berarti, syara’ bukan dipandang sekedar sebagai aspirasi, akan tetapi syara’ adalah ketentuan yang mengikat penyelengaaraan negara. Sehingga, ibarat mesin, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang didesain untuk selalu menghasilkan kebijakan dan hukum yang Islami (syar’i), tidak seperti layaknya demokrasi.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah adanya kewajiban penguasa untuk selalu mengeluarkan keputusan atas dasar hukum syara’ dan tidak mengikuti aspirasi siapapun yang menyimpang dari hukum-hukum syara’. Jika penguasa menyimpang dari ketentuan pokok ini, maka dia bukan hanya menyalahi hukum syara’, tapi juga menyalahi ketentuan dasar (konstitusi) Negara Islam. Allah SWT berfirman:

{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}

“Maka hukumilah (perkara) di antara mereka dengan apa yang diturnkan oleh Allah, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka (untuk berpaling) dari kebenaran yang telah datang kepadam”u (Al Maidah ayat 48)

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}

“Dan hendaklah kamu putuskan (perkara) di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (sehingga mereka) memalingkan kamu dari sebagian (hukum) yang diturunkan Allah kepadamu. Sehingga jika kalian berpaling maka ketahuilah bahwa Allah tidak berkehendak lain kecuali akan menimpakan (hukuman) karena dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya sebagian besar dari manusia itu benar-benar orang-orang yang fasik” (Al Maidah ayat 49)

Kedua ayat ini memberi perintah tegas kepada Nabi -yang waktu itu berperan sebagai penguasa- untuk memutuskan suatu permasalahan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Kata uhkum merupakan fi’l amr, dari hakama-yahkumu, yang menurut kamus Al Munawir artinya adalah menetapkan atau memutuskan (qorroro)[10]. Maka dari itu, tidak bisa dikatakan bahwa ayat ini merupakan perintah kepada Nabi saw untuk menjelaskan dan menyatakan secara tegas bahwa yang halal adalah halal dan yang haram adalah haram semata, akan tetapi, ayat di atas justru memberi perintah kepada Rasulullaah saw untuk mengeluarkan keputusan hukum formal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (hukum syara’). Maka dari itu, dalam menjelaskan kalimat “fahkum bainahum bimaa anzalaLlaah” itu, Ibnu Katsir mengatakan : “berilah keputusan hukum wahai muhammad di tengah-tengah manusia, baik Arab maupun non-Arab, baik kalangan yang ummi maupun ahli kitab, dengan apa yang diturunkan oleh Allah“[11]. , Imam Ath Thobari mengatakan: “ini adalah perintah Allah Ta’ala, peringatanNya untuk nabiNya, Muhammad saw, agar beliau memberi keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang minta keputusan hukum kepada beliau -dari kalangan ahli kitab dan penganut semua agama yang ada- dengan menggunakan kitab yang Allah turunkan kepada beliau“[12].

Terlebih lagi, sebab turunnya ayat ini terkait dengan pemberian putusan hukum kepada non-muslim, yakni orang yahudi yang melakukan zina dalam keadaan muhshon (telah menikah). Ketika ia dibawa ke hadapan Rasulullah saw, Allah memerintahkan beliau untuk menghukumnya dengan hukum yang turun kepada beliau, yakni rajam[13]. Atas dasar itu, tidak mungkin jika ayat ini dikaitkan dengan masalah penghalalan dan pengharaman, karena Rasulullah saw tidak berkepentingan terhadap urusan halal-haram dalam agama lain. Tapi, sebagai penguasa, beliau berkepentingan untuk menegakkan hukum yang berlaku secara formal kepada seluruh manusia yang hidup dalam yurisdiksi Negara Islam. Dalam konteks inilah, Allah memerintahkan beliau untuk memberi keputusan hukum berdasarkan syari’ah Islam.

Perintah tersebut, meskipun tertuju kepada Nabi saw, namun juga berlaku kepada seluruh penguasa muslim, sebagaimana dikatakan oleh Al Qurthubi “annal khithoba liNabi ‘alaihis salam khithobun li-ummatihi[14] (seruan kepada Rasul adalah juga seruan kepada umatnya), tentu selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi, ini adalah ketentuan legeslasi dan penegakkan hukum di dalam Negara Islam yang harus senantiasa terikat dengan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Atas dasar itulah, Kepala Negara Islam itu diangkat, didengar dan ditaati atas dasar aqad untuk menegakkan Al Qur’an dan As Sunnah, sebagaimana lafadz baiat Abdullah bin Umar ra kepada Kholifah Abdul Malik bin Marwan : “Sesungguhnya aku mengakui Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mu’minin, untuk didengar dan ditaati atas dasar sunatuLlah dan sunah rasulNya, dalam hal yang aku mampu”[15].

Rasulullah juga bersabda: “dengar dan taatilah (imam) sekali pun kalian dipimpin oleh seorang budak habsyi yang kepala seperti zabibah (sejenis anggur) selama ia menegakkan kitabullah di tengah-tengah kalian”[16].

Ad Dumaiji mengatakan: “hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa mendengar dan taat kepada pemimpin itu disyaratkan ketika sang pemimpin tersebut memimpin rakyatnya dengan Kitabullah. Adapun apabila dia tidak menerapkan syariat Allah kepada mereka, maka tidak ada kepatuhan dan ketatan, dan yang demikian itu mengharuskan pemecatannya. Ini dalam kasus ketika dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah karena kefasikan. Adapun apabila itu dilakukan karena kekafiran, maka dia wajib dipecat meski harus dengan peperangan”.[17]

Jadi jelas, kepala Negara Islam itu diangkat untuk menegakkan kitabullah dan sunnah rasul, didengar dan ditaati selama melaksanakan ketentuan tersebut. Jika dia keluar dari ketentuan itu, maka dia sah untuk dima’zulkan. Ini jelas kontras dengan sistem demokrasi, di mana seorang presiden tidak akan diturunkan sekalipun terang-terangan menerapkan kebijakan dan hukum yang tidak diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul, selama dia masih mentaati aspirasi rakyat.

Dalam Negara Islam, Aspirasi Yang Tidak Islami Wajib Diabaikan

Adapun perintah untuk tidak mengikuti hawa nafsu manusia dalam kedua ayat tadi  yakni:

“janganlah engkau mengikuti hawa nafsu (ahwaa’) mereka agar mereka tidak memalingkan kamu dari kebenaran yang telah datang kepadamu” (TQS Al Maidah 48)

Serta: “ janganlah engkau mengikuti hawa nafsu (ahwaa’) mereka  dan berhati-hatilah terhadap mereka agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu” (TQS Al Maidah 49)

keduanya merupakan peringatan yang jelas bagi Rasulullah dan para penguasa agar tidak mendengar pendapat-pendapat manusia yang menyimpang dari hukum syara’. Ahwaa’ (hawa nafsu) menurut Ibnu Katsir adalah :” pendapat-pendapat yang mereka sepakati yang menyebabkan mereka meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah“[18]. Kemudian, beliau membahasakan potongan ayat tersebut dengan ungkapan : “janganlah engkau berpaling dari kebenaran yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu kepada hawa nafsu orang-orang yang bodoh lagi celaka“[19]. Peringatan ini memberi penegasan terhadap perintah yang pertama, yakni untuk menerapkan hukum Allah semata dan tidak mengikuti aspirasi-aspirasi rakyat yang muncul dari hawa nafsu mereka, yang pada gilirannya akan memalingkan keputusan penguasa dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia. Jadi, dalam Negara Islam, aspirasi yang tidak sesuai dengan Islam wajib diabaikan.

Sebagai catatan, meskipun ayat ini dilatarbelakangi oleh sikap Yahudi, akan tetapi ketentuannya berlaku umum, yakni tidak boleh berpaling dari hukum Allah seraya mengikuti kehendak manusia, sebab para ulama mengatakan: “al ‘ibrah bi ‘umuumil lafdzi laa bi khushuusis sabab“[20] (yang diperhitungkan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab).

Kedaulatan Negara Islam di Tangan Syara’

Dari semua itu bisa disimpulkan, bahwa pemilik kedaulatan di dalam sistem Islam itu adalah hukum syara’, bukan rakyat[21]. Karenanya, rakyat dan penguasa diharuskan secara konstitusional untuk selalu tunduk dan terikat kepada syara’. Mungkin sebagian ulama kontemporer ada yang mengungkapkan dengan istilah “kedaulatan Allah”. Tidak ada masalah, karena maknanya sama.

Hanya saja, bagi orang yang tidak cermat mungkin akan mengaitkan ungkapan “kedaulatan Allah” ini dengan selogan laa hukma illaa liLlaah yang didengungkan oleh kelompok Khowarij yang memisahkan diri ke Nahrawan pada masa pemerintahan Kholifah Ali ra. Mereka mengecam proses tahkim (arbitrase) antara pihak Ali –yang diwakili oleh Abu Musa- dengan pihak Mu’awiyah –yang diwakili oleh Amr- (ridhwanullah ‘alaihim). Mereka menyatakan bahwa Ali ra. telah kafir karena beliau telah menunjuk Abu Musa sebagai hakim, sementara satu-satunya hakim adalah Allah. Padahal, “tidak ada hukum kecuali hukum Allah” bukan berarti bahwa Allah harus hadir menjadi hakim di antara manusia secara langsung. Tidak ada satu pun pemilik akal sehat yang mengatakan demikian. Kholifah Ali berkata menanggapi ungkapan mereka itu “kalimatu ‘adlin wa yurodu biha jaur“[22] (kalimat yang haq, yang dimaksudkan untuk suatu yang batil). Maka, beliau mengutus Ibnu Umar ra. untuk beradu argumen dengan mereka.

Laa hukma illaa liLlaah sebenarnya berarti bahwa segala permasalahan hukum itu wajib dikembalikan kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Yang disebut hukum yang diturunkan Allah itu bukan sekedar nilai-nilai universal yang mengilhami akal manusia –sebagaimana dipahami oleh John Locke-, akan tetapi hukum Allah adalah hukum yang benar-benar diambil dari Al Qur’an dan As Sunnah secara langsung atau melalui proses ijtihad dengan prosedur yang benar seperti yang diuraikan panjang-lebar oleh para ulamaushul. Inilah yang dikenal dengan istilah hukum Syara’ (al Hukmu asy Syar’iy)[23]. Sementara, yang secara langsung menjadi hakim di antara manusia adalah manusia yang punya wewenang untuk menerapkan hukum, yaitu aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, di bawah kepemimpinan seorang Imam/Kholifah. Oleh karena itu, keberadaan imam yang memerintah dan ditaati adalah sine qua non bagi tegaknya hukum Allah di muka bumi, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al Ghozali di dalam Al Iqtishod[24] dan Ibnu Taimiyah di dalam As Siyasah Asy Syar’iyah[25]. Dan kepemimpinan tersebut bersifat manusiawi (basyariy) bukan bersifat ketuhanan (ilahiy)[26].

Tentang Suara Mayoritas

Jurang antara demokrasi dengan Islam terasa lebih lebar lagi ketika kita membahas standard yang digunakan oleh sistem demokrasi untuk mengukur kebenaran. Kebenaran praktis menurut demokrasi adalah suara umumnya masyarakat, yang oleh Rouseau disebut sebagai la volonte generale (general will / kehendak umum)[27] . John Locke, yang oleh para akademisi dianggap sebagai salah satu tokoh utama peletak prinsip dasar demokrasi,[28]menyatakan dalam salah satu magnum-opusnya, Second Treatise : “Jadi setiap orang -dengan membuat perjanjian bersama orang lain untuk membentuk suatu badan politik di bawah satu pemerintahan- bersama orang lain dari masyarakat tersebut, menempatkan dirinya di bawah kewajiban untuk tunduk pada keputusan mayoritas dan diatur olehnya“[29].

Para penganjur demokrasi, seperti Locke, tidak punya pilihan lain untuk mengukur kebenaran kecuali dengan kehendak mayoritas. Sebab, sebagai seorang penganut empirisme, Locke percaya bahwa nilai kebaikan itu bersifat empiris, objektif dan bisa ditangkap oleh semua manusia secara universal, mirip seperti pandangan Mu’tazilah terhadap kategori hasan dan qobih(terpuji dan tercela)[30]. Locke percaya bahwa akal budi manusia layak menjadi hukum karena ia membawa karakter keTuhanan[31]. Lebih dari itu, mereka tidak percaya jika kebaikan itu harus didekte oleh sesuatu yang tidak rasional, seperti klaim-klaim dari otoritas keagamaan. Namun, ketika dalam kenyataannya manusia itu sering kali berbeda pendapat, faham relativisme kebenaran menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Maka, asumsi dasar bahwa kebenaran itu bersifat relatif selalu tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi. Sehingga, suara terbanyaklah yang menjadi penentu. Itulah mengapa, Ebenstain menyatakan bahwa empirisme rasional -yang berbuntut pada relativisme kebenaran- menjadi kriteria dan dasar psikologis bagi demokrasi.[32]

Sementara itu, Islam mengakui adanya sumber kebenaran yang bersifat absolut dan tidak bisa didongkel dari kedudukannya, dan negara harus tunduk dengan sumber kebenaran yang absolut ini. Dua ayat dari surat Al Maidah tadi jelas menegaskan bahwa al haq itu hanyalah apa yang diturunkan oleh Allah, bahkan, akhir ayat ke 49 dari Al Maidah tadi jelas menyatakan: wa inna katsiiron minannaasi lafaasiquun: “dan sesungguhnya sebagian besar manusia itu benar-benar orang-orang yang fasiq” (TQS Al Maidah 49). Ibnu Katsir mengatakan: “yakni, sebagian besar manusia itu keluar dari ketaatan kepada Tuhan mereka, menyimpang dari al haq, serta  menjauhinya“[33].  Jika demikian, lantas bagaimana mungkin suara kebanyakan manusia bisa dijadikan sebagai standar kebenaran? Dan ingat, padahal demokrasi memberi hak kepada seluruh warga untuk bericara, tanpa memandang aqidah dan kepribadian mereka.

Demokrasi Islami dan Mayoritas Muslim, Mungkinkah menghasilkan kedaulatan Syara’?

Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa negara yang mayoritas penduduknya muslim akan bisa menjalankan demokrasi secala islami, karena jika sebagian besar warganya muslim, tentu aspirasi masyarakatnya juga tidak akan menyimpang dari Islam. Perkataan ini terbantahkan oleh realitas. Contoh Indonesia, ia adalah negeri yang dipimpin oleh orang islam, warganya juga mayoritas muslim, tapi tidak otomatis hukum dan kebijakan yang diterapkan didasarkan atas Islam. Dan kenyataan itu bukan merupakan kasus penyimpangan terhadap demokrasi.

Mungkin ada yang membantah lagi bahwa di Indonesia terjadi demikian karena mayoritas muslim di sana belum memiliki kepahaman yang baik terhadap Islam. Pernyataan itu bisa dibantah, karena jika demikian, maka sistem Islam itu hanya bisa berlaku penuh di daerah yang hampir 100% muslim,  adapun di daerah yang jumlah non-muslimnya cukup banyak, meski tidak mayoritas, akan sulit dibayangkan bisa diterapkan Islam secara keseluruhan. Padahal, pada masa lalu, tidak semua wilayah yang dikuasai Islam itu dihuni oleh mayoritas muslim. Ada wilayah-wilayah taklukkan yang mayoritas penghuninya adalah ahlu dzimmah atau kafir dzimmi. Lantas apakah di wilayah itu penguasa muslim juga harus tunduk kepada kehendak matoritas rakyat dalam berbagai hukum dan kebijakan yang berlaku di sana? Jika demikian, niscaya wilayah itu akan lepas dari kekuasaan Islam.

Sudan adalah tempat kita mengambil pelajaran. Ia adalah suatu negeri yang dikuasai Islam setelah ditaklukkan oleh pasukan Abdullah bin Abi As Sarh pada masa pemerintahan Kholifah Utsman ra[34], kemudian Sudan menjadi bagian dari negara Islam, dan diperintah oleh umat Islam. Akan tetapi, pasca penjajahan Barat, Sudan berdiri sebagai negara sendiri. Negeri ini menghadapi kenyataan bahwa wilayah bagian selatan lebih banyak dihuni oleh orang Kristen dan pagan. Pergolakan politik antara wilayah utara dan selatan pun terjadi. Dengan alasan demokrasi, dan atas desakan Barat, diadakanlah referendum yang menentukan nasib wilayah selatan. Hasilnya, mayoritas rakyat bagian selatan memilih pisah dari pemerintah pusat (utara). Dan kemarin, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi berdiri sebagai negara baru. Padahal, secara syar’i, kaum muslimin tidak boleh melepaskan wilayah yang menjadi bagian dari kekuasaan mereka, meskipun di dalamnya banyak dihuni oleh non muslim.

Para kholifah dahulu menaklukkan wilayah-wilayah yang masih dihuni non-muslim seperti Syam, Mesir, Maroko, Irak, Iran dan sebagainya, kemudian menyatukan wilayah tersebut ke dalam Islam, dan mempertahankan wilayah itu mati-matian. Itu karena mereka tahu, bahwa negeri yang telah ditaklukkan oleh umat Islam dan dikuasai oleh umat Islam maka ia telah menjadi bagian dari Darul Islam, dan wajib mempertahankannya agar tidak lepas dari pemerintahan Islam[35], seperti halnya kata Imam Ar Rofi’i “Darul Islam tidak disyaratkan harus dihuni oleh umat Islam, akan tetapi yang penting ada di bawah kekuasaan Imam dan Islam”..”.[36] Maka saya tidak bisa membayangkan, apa jadinya jika dahulu para Kholifah menerapkan demokrasi di wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga pemerintah pusat harus tunduk kepada kehendak penduduk di daerah-daerah tersebut, sekalipun mereka meminta untuk memisahkan diri.

Penutup

Dari apa yang telah kami uraikan, kiranya sangat jelas, ada perbedaan yang begitu  kontras dan mendalam antara sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan Islam. Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi memberikan kedudukan teratas kepada manusia dalam menentukan yang legal dan yang tidak legal tanpa terikat oleh ketentuan syara’ secara mutlak. Sehingga dalam kubangan demokrasi, yang halal bisa ilegal sementara yang haram bisa jadi legal. Sementara sistem Islam -yang menganut kedaulatan syara’- mengharuskan penguasa untuk terikat dengan syara’ dalam melakukan legeslasi hukum dan menerapkan kebijakan-kebijakannya, sehingga Kholifah bisa dima’zulkan apabila tidak mengindahkan ketentuan asasi ini. Artinya,tasyrii’ (penentuan hukum halal-haram) yang menjadi domain Allah SWT harus ditindaklanjuti dengan sannul qowanin (legalisasi hukum) yang menjadi domain pemerintahan Islam yang manusiawi itu. Bahkan, dalam kaitannya dengan legeslasi ini, Ibnu Kholdun pun telah mengajari kita untuk membedakan sistem politik yang syar’i dengan yang tidak, ketika beliau mengatakan : apabila undang-undang ini ditentukan dari gagasan kaum pemikir atau pembesar-pembesar negara atau para cerdik-pandai maka ia merupakan sistem politik aqliyah (siyasatan ‘aqliyatan) dan apabila ditentukan dari Allah dengan hukum-hukum yang ditetapkan dan disyariatkan olehNya maka ia merupakan politik diniyah (siyasatan diniyatan) yang akan memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat“[37]. WaLlahu A’lam [titok_14/7/2011]

Catatan kaki

[1] Hadit riwayat Al Hakim, dengan lafadz:إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله

[2] Hadits riwayat Al Bukhori, dengan lafadz : من بدل دينه فاقتلوه

[3] Kedaulatan, siyaadah dalam bahasa Arab, dan sovereignty dalam bahasa Inggris. diartikan oleh Encyclopedia Britanica sebagai the ultimate overseer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order (penguasa atau pemegang otoritas tertinggi dalam proses pembuatan keputusan dan penegakkan aturan di suatu negara) (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/557065/sovereignty).

Sementara Prof. Wahbah Az Zuhaili mendefinisikannya sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak ada lagi kekuasaan di atasnya, tidak tunduk kepada siapa pun, posisinya berada di atas semuanya dan menguasainya. Ia juga bermakna kekuasaan yang pokok dan orisinil, dalam arti, tidak diambil dan tidak didapat dari kekuasaan yang lain (Az Zuhaili, W., 2011. Fiqh Islam. GIP, Jakarta. Hal. 421)

Orang yang pertama kali merumuskan konsep kedaulatan secara sistematis adalah Jean Bodin (Prancis, 1530-1596). Dia menyatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang absolut dan abadi yang diletakkan padacommonwealth, yang merupakan kekuasaan tertinggi di atas warga negara dan tidak dibatasi oleh hukum. Menurut Bodin, kedaulatan itu memiliki karakter : mutlak, langgeng dan tidak terbagi-bagi. Ia juga mengatakan bahwa atribut pertama dari penguasa yang berdaulat adalah kekuasaan untuk membuat hukum yang mengikat semua rakyatnya secara umum dan secara khusus mengikat setiap orang. Dan dia melaksanakan kekuasaan ini tanpa persetujuan dari siapa pun (Schmandt, H.J., 2002. Filsafat Politik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 282). Dengan pengertian kedaulatan yang seperti ini, maka jelas, syara’ tidak berdaulat dalam demokrasi. Karena ia hanya berlaku jika disetujui oleh rakyat.

[4] Menurut Prof. Akhil Reed Amar, kedaulatan rakyat (people sovereignty) secara historis bermakna suatu mayoritas rakyat memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengubah atau menghapus bentuk pemerintahan kapan pun mayoritas itu menghendaki (lihat: Azhari, A.F., 2005. Menemukan Demokrasi. Muhammadiyah University Press, UMS. Surakarta. Hal 31.). Ini jelas bertentangan dengan Islam, karena dalam sistem Islam, Kholifah wajib menolak jika rakyat menghendaki pembubaran sistem Islam.

[5] Abdur Rahman Ibnu Kholdun. 2006. Muqoddimah Ibni Kholdun. Darul Kutubil Ilmiyah, halaman 151.

[6] Ibnu Taimiyah. Tt. Al Hisbah fil Islam au Wadhifatul Hukumatil Islamiyah.Darul Kutubil Ilmiyah, Beirut. Hlm 45

[7] Al Ghozali. 1997. Al Iqtishod fil I’tiqod. Darul Fikr, Beirut. Hlm 168

[8] Lihat penjelasan panjang lebarnya dalam buku karya Prof. Dr. M. Ahmad Ali Mufti, Naqdlul Judzur al fikriyah lid Dimuqrotiyah al Ghorbiyah. 2002.

[9] Dr. Abdul Majid Al Kholidi, Qowaidu Nidhomil Hukmi fil Islam, hlm 364; An Nabhani, Nidhomul Hukmi fil Islam.hlm 105

[10] AL Munawir, bab ha’ – kaf -  mim

[11] Ibnu Katsir. Tafsirul Qur’anil Adhim

[12] Ath Thobari. Jami’ul Bayan min Ta’wili Aay Al Qur’an

[13] Lihat, AS Suyuthi, lubabun Nuqul fii asbabin nuzul, dicetak bersamaTafsir Jalalain, Darul Fikr, Beirut

[14] Lihat, Al Qurthubi. Al Jami’ liahkamil Qur’an, tafsir suarat Al An’am ayat 56

[15] Hiriwayatkan oleh Al Bukhori, dengan lafadz:

إِنِّى أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِاللَّهِ عَبْدِالْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ

[16] Diriwayatkan oleh Al Bukhori,dengan lafadz:

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله

[17] Ad Dumaiji, A.tt. Al Imaamah Al ‘Udzmaa ‘Inda Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah. Daru Thoyyibah, Riyadl. Halaman 473. Sebuah Tesis di Univ. Ummul Quraa, Makkah, yang salah satu pembimbingnya adalah As Sayid Saabiq rahimahullaah, tokoh dari Jama’ah Ikhwan.

[18] Ibnu Katsir. Tafsirul Qur’anil Adhim

[19] Ibnu Katsir. Tafsirul Qur’anil Adhim

[20] Prof. Dr. Ali Ash Shobuni. 2003. At Tibyan fi ulumil Qur’an. Darul kutubil Islamiyah, Jakarta. Halaman 29.

[21] Prof. Dr. M. Ahmad Ali Mufti, Naqdlul Judzur al fikriyah lid Dimuqrotiyah al Ghorbiyah. 2002.hlm 38;  Dr. Abdul Majid Al kholidi. 1980.Qowaidu Nidhomil Hukmi fil Islam. Darul Buhuts al ‘Ilmiyah, Kuwait. Hal 23; Dr. Sholah Ash Showi. Tt.  Nadhoriyatus Siyadah wa atsaruha ‘ala Syar’iyatil Andhimatil Wadl’iyah. Hlm 60. Diunduh dari http://www.assawy.com

[22] Asy Syahrostani. 2007. Al Milal wan Nihal, Juz I. Darul kutubil Ilmiyah, Beirut. Editor: Prof. Ahmad Fahmi Muhammad. Halaman 110

[23] Hukum Syara’, didefinisikan oleh para ahli ushul sebagai khithobusy Syari’ al muta’alliqu bi af’aalil ‘ibaad (seruan pembuat hukum (Allah) yang terkait dengan perbuatan hamba (Lihat: Dr. Samih Athif Az zain, Al Muyassar fii Ushulil Fiqh)

[24] Laa yahshulu nidhomud diin illaa bi imaamin muthoo’. Abu Hamid Al Ghozali. 1997. Al Iqtishod fil I’tiqod. Darul Fikr, Beirut. Halaman 167

[25] Yajibu an yu’rofa anna wilayata amrin nasi min a’dhomi wajibatid dini, bal laa qiyama liddini illa biha (Wajib untuk diketahui, bahwa pemerintahan merupakan kewajiban terbesar di dalam agama, bahkan agama tidak bisa tegak tanpanya), As Siyasah Asy Syar’iyah.Darul Afaqil Jadidah,Beirut. 1983. hlm 138

[26] An Nabhani menyatakan “Daulatul Khilafah daulatun basyariyatun wa laisat daulatan ilahiyatan” (daulah khilafah adalah negara manusiawi, bukan negara yang bersifat ketuhanan). Lihat: Nidhomul Hukmi fil Islam. Hlm. 116

[27] Straus dan Cropsey (Ed). 1987. History of Political philisophy. Ed III.  Thr University of Chicago Press, Chicago dan London. Halaman 570. Lihat juga: Azhari, A.F., 2005. Menemukan Demokrasi. Muhammadiyah University Press, UMS. Surakarta. Hal 31

[28] Lihat misalnya Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu Politik (hlm 57); Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat (hlm 300); Revitch dan Thernstrom, Demokrasi Klasik dan Modern (hlm 54)

[29] Schmand,Fisafat Politik, halaman344.

[30] Al Ghozali, Al Mustashfa min ilmil Ushul; An Nabhani, Asy Syakhshiyyah juz iii

[31] Ahmad Suhelmi, Pemikiran politik barat, 191

[32] Ahmad Suhelmi, Pemikiran politik barat, hlm 304.

[33] Ibnu Katsir. Tafsirul Qur’anil Adhim

[34] Al Qolqosyandi (w 820 H). tt. Ma’atsirul Inafah fii Ma’alimil Khilafah.Jilid I. Alamul Kutub, Beirut. Hal. 104

[35] Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili. 1998.  Atsarul Harb fil Fiqhil Islamy, Dirosah Muqoronah. Cet II. Darul Fikr, Beirut. Halaman 179

[36] Dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, Ahkamudz Dzimmiyyin wal Musta’minin fi Daril Islam, hal 19.

[37] Abdur Rahman Ibnu Kholdun. 2006. Muqoddimah Ibni Kholdun. Darul Kutubil Ilmiyah, hlm 150

   Download artikel PDF; dikirim via email

Tanggal 31 Desember 2010: Setelah shalat Jumat di seluruh wilayah Tepi Barat, para anggota Hizbut Tahrir menyampaikan pidato yang berani yang membuat kemarahan Otorita Palestina dan mengakibatkan lebih dari seratus orang ditahan dan terjadi banyak sekali serangan verbal dan fisik terhadap para anggota HT baik terhadap perempuan maupun anak-anak, paling terlihat jelas di kota Bidya dekat Salfeet.
Otoritas Palestina (OP) mengerahkan Tentara Keamanan terhadap orang-orang yang tidak bersalah itu yang banyak di antaranya diserang secara fisik dan ditahan karena kaitan mereka dengan para anggota HT. Mereka menggunakan berbagai taktik menakut-nakuti untuk mencoba dan menangkap anggota HT sebanyak mungkin, sambil mengancam para istri dan anak-anak mereka. Di Bidya, terdapat laporan serangan fisik terhadap kaum perempuan karena mereka berusaha mencegah banyak Pasukan Keamanan memukuli para suami, saudara, dan anak-anak mereka.

Pesannya adalah bagi orang-orang yang menyaksikan dengan kaget dan cemas kejadian itu ketika para petugas keamanan Otoritas Palestina merangsek masuk kedalam rumah-rumah penduduk dan mencari anggota HT, terutama mereka yang memberikan pidato setelah khutbah Jumat. Otoritas diberikan hak untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membawa orang-orang yang vokal yang menentang tindakan mereka, termasuk dengan menggunakan peluru tajam dengan menembakkan ke udara untuk membersihkan jalanan.

Pidato itu bergaung keras ke dalam pikiran dan hati seluruh penduduk Palestina dengan mengingatkan masyarakat luas atas pengkhianatan dan korupsi yang dilakukan oleh rezim penguasa mereka. Otoritas Palestina mengucapkan mantra bahwa Palestina akan dibebaskan dari laut hingga sungai dan tidak akan pernah menyesal atau kehilangan satu inci pun dari Tanah Suci mereka. Sekarang rezim OP sedang melakukan negosiasi dengan orang-orang yang menduduki wilayahnya yang hanya 20% dari tanah mereka. Apa yang terjadi dengan kehoramatan dan perjanjian bagi jutaan warga Palestina? Mereka menjadikan penduduk mereka sebagai korban korupsi khususnya terhadap kaum perempuan dan generasi mendatang, yakni dengan menggunakan uang pajak dan dukungan eksternal untuk melawan Islam dan moral untuk mencapai keuntungan mereka sendiri. Mereka mentaati seruan Amerika dan Yahudi untuk memerangi penduduk mereka sendiri dengan menginjak-injak Mahkamah Agung dan Undang-Undang untuk memadamkan panggilan kebenaran.

Pidato itu juga menunjukkan kasus Muhammad Al-Khateeb, seorang warga sipil, yang secara tidak adil dihukum selama enam bulan di bawah undang-undang darurat militer meskipun tidak didapatkan bersalah atas tuduhan oleh Pengadilan Tinggi Palestina.
Pidato itu mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat yang terbaik — mereka adalah keturunan dari Nabi SAW, para Sahabat (ra), dan para mujahidin yang meninggalkan hidup mereka atas nama Allah SWT. Janganlah takut dari rezim yang ada karena Allah  SWT lah yang memegang hidup dan rizki anda, semuanya dalam genggaman Yang Maha Kuasa. Beranilah bertindak sebagaimana para mujahidin terdahulu dalam menghadapi musuh. Palestina bukanlah untuk Otoritas Palestina yang meninggalkan orang-orang Yahudi karena Tanah Suci adalah milik setiap muslim di dunia.

Hizb mengakhiri pidatonya dengan memperkuat pesan kepada para penduduk bahwa ia tidak akan mengehentikkan seruannya bagi Khilafah yang akan membebaskan semua tanah pendudukan dan menyelamatkan umat Islam yang tertindas di seluruh dunia. Tidak ada sebuah rezim pun yang bisa menghentikan HT untuk menyebarkan pesan-pesannya kepada kaum Muslim di seluruh dunia. Khilafah akan mengembalikan martabat yang hilang dari umat, dan memulihkan kebanggaan dan kemuliaan bagi kaum Muslim.

فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari itu (kemenangan bangsa Rumawi) bergembiralah orang-orang yang beriman. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.” [Ar-Rum, 30:4-5]

Manal Baader

Baitul Maqdis
1-1-2011

Sumber: www.khilafah.com

   Download artikel PDF; dikirim via email

Kemenangan Tim Garuda atas tim Philipna dalam laga sepakbola piala AFF Suzuki 2010 benar-benar menyihir para bola mania tanah air. Aneka tingkah polah soporter tampak dari atribut, dan dandanan ala hooligan Inggris juga mewarnai euporia kemenanngan tersebut.

Kemenangan tersebut dinyatakan oleh Presiden SBY sebagai bukti bahwa Indonesia bisa mengubah keadaan apabila bersatu dan bersama-sama berjuang dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

Sepak bola, bagi Presiden, adalah salah satu wahana pemersatu bangsa di tengah dinamika demokrasi yang terkadang memang wajar memunculkan benturan elit politik baik di tingkat daerah maupun pusat. Sedangkan menurut Abu Rizal Bakri, “Sepak bola telah terbukti bisa membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang kadang-kadng turun naik,” (Antara).

Bahkan demi kebanggan tersebut keluarga besar Bakrie hari ini memberikan hibah tanah seluas 25 hektar kepada PSSI,” kata Sekjen PSSI Nugraha Besoes saat pertemuan timnas, pengurus PSSI dengan keluarga besar Bakrie di kediaman Aburizal Bakrie di Jakarta, Senin. (Antara). tanah berlokasi di Jonggol Jabar tersebut akan dibangun pusat pelatihan PSSI lengkap dengan prasarananya.

Tempat ini akan menjadi “base camp” PSSI. Andai saja keluarga Bakrie menghadiahkan tanah itu kepada warga korban Lapindo dimana hingga kini PT Minarak Lapindo belum juga mau melunasi kewajibannya yakni ganti rugi tanah yang dituntut oleh warga Siring Sidoarjo.

Sementara Presiden SBY pernah meyakinkan kepada warga Lapindo bahwa keluarga Bakrie pasti melunasinya karena kekayaannya yang melimpah. Tapi mereka sepertinya telah kehabisan air mata dan kehilangan harapan untuk mendapatkan hak-haknya.

SBY agaknya menyadari berbagai ekses proyek demokratisasinya. Dan Sepak Bola tampaknya dipilih sebagai ‘solusi’ untuk mempersatukan rakyat dan elit dari segala bentuk konflik politik. Jadi untuk sementara waktu para elit maupun gras root harus melupakan jejak rekening gendut, skandal century, korban Merapi-Mentawai, Lumpur Lapindo, bocoran kawat Wikileaks dan rencana pencabutan subsidi (baca: kenaikan) BBM. Lebih Ironis bak orchestra tanpa seorang dirigen, media massa juga ikut tersihir.

Mereka berlomba-lomba menjadikannya sebagai head line news. Bahkan reportase sejumlah staisun TV seratus persen berisi berita ulasan aksi-aksi individu para pemain naturaliasi.

Menjadi Republik Bola
Italia, Brasil, dan Argentina dapat dikatakan mewakili profil Republik Bola. Di tengah kemiskinan, pengangguran yang tinggi, dan kebodohan masif, anak bangsa Republik Bola melihat bintang sepak bola sebagai obsesi hidupnya. Lalu para Kapitalis pun menemukan lahan empuk ini sebagai intertainment industry untuk mendulang banyak dollar.

Di saat begitu tingginya kompetisi hidup, anak-anak gras root hanya melihat satu-satunya jalan instan meraih sukses adalah menjadi bintang bola dan artis. Walhasil para dhu’afa di negeri ini pun yang masa depannya suram lebih memilih mengadu nasib di club-club Liga Nasional daripada meraih gelar sarjana yang tak terjangkau biayanya.

Rakyat di Republik Bola memiliki kesadaran politik (tentang hak dan kewajiban rakyat) yang teramat rendah. Sebagai contoh, di Italia hari ini jelas-jelas di pimpin oleh seorang Silvio Borlusconi politisi korup dan sangat doyan zina. Kemampuanya menduduki kursi Presiden tak lepas dari perannya dalam bisnis Club SepakBola negeri Azuri ini.

Begitu pula di Brasil dan Argentina setali tiga uang. Situasi yang sama segera menyusul di negeri tercinta ini. Baru saja ICW melaporkan sepuluh tersangka korupsi berhasil menjadi Kepala Daerah. Mengapa, soalnya rakyat Republik bola tak terlalu paham poltik.

Kebodohan politik dimanfaaatkan kaum oponturir politk membeli suara mereka. Cukup dengan merogoh kocek sepuluh ribu, mereka membeli suaranya. Sebab mereka hanya butuh untuk makan dan membeli tiket bola.

Akibatnya politisi korup menikmati sikap cuek bebek rakyatnya. Jurus Wirosableng 212 — 2 tahun pertama kembalikan modal, hanya 1 tahun untuk membangun dan 2 tahun sisanya bkin proyek-proyek untuk curi star kampanye jabatan keduanya — dipakai untuk menaklukkan konstituenya. Ya sungguh mengenaskan!

Kebanggaan Semu
Ketum Partai Demokrat mengomentari kemenangan itu sebagai modal untuk memupuk rasa kebanggaan bangsa Indoensia. “Sepak bola telah terbukti bisa membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang kadang-kadng turun naik,” kata Ical.

Sementara itu, kata Presiden kemenangan itu adalah wujud persatuan, dimana diharapkan dapat menjadi tradisi dan dibudayakan sehingga rakyat Indonesia bisa berbangga terhadap negerinya. Jadi begitu sederhananya makna nasionalisme di negeri ini. Tidakkah ada kebanggaan yang lebih hebat dibandingkan sekedar prestasi olah raga.

Tidaklah mengherankan mereka membuang kebanggaan nasional yang hakiki dengan menjual industry strategis itu kepada pihak asing. Indosat melayang, Krakatau Steel dan industry semen nasinal dijual, Pertamina tidak dipercaya mengelola blok Cepu, Natuna pasca kedatangan Obama diserahkan ke Exon, dan Telkom dan PLN pun segera menyusul.

Pada rezim sebelumnya karena desakan IMF, IPTN dibubarkan, Gas Tangguh diobral murah dan Kapal Tangker dilego. Para elit berkonspirasi menikmati hasil penjualan industry strategis di atas. Sementara rakyat dininabobokan dengan hingar bingar permainan si kulit bundar itu.

Atas ‘prestasi’ tersebut mereka masih saja mengklaim sebagai pembela slogan demi menjaga NKRI dan Pancasila. Sedangkan para pejuang Syariah ikhlas harus siap mendpatkan stigma negatifi sebagai kelompok radikal pengusung ideology transasional yang membahayakan NKRI.

Sesungguhnya nasionalisme (qaumiyah) yang bekembang saat ini merupakan perwujudan ashobiyah jahiliyyah. Ashobiyyah dipicu oleh dorongan naluri mempertahankan diri (survival instink) yang lahir dalam bentuk ambisi cinta kekuasaan (hubbub as-siyadah) dan rasa ingin memiliki (hubb attamalluk).

Naluri ini juga diciptakan oleh Allah SWT kepada sekawan gajah dan harimau. Ikatan berdasarkan qaumiyah adalah ikatan yang derajatnya paling rendah, menjijikkan dan hina. Ia juga berwatak emosional dan temporal.

Di era jahiliyah orang-orang Quraisy terbiasa menunmpahkan darah sesama mereka hanya gara-gara unta dan perempuan. Di abad modern lahirlah nazisme Hitler dan Fasisme Mussolini. Sekarang Hologinisme dan fenomena bonek juga hadir karena fanatisme sporter bola.

Contoh lain dalam kasus konfrontasi Indo-Malaisya, penganut faham nasionalis juga lebih peduli membela sengketa soal batik dan reyog daripada menjaga persaudaraan Islam antar bangsa Melayu.

Penutup
Rasulullah mengingatkan dengan ungkapan LAISA MINNA MAN DA’A, WA MAN QATALA, WA MAN MATA, ‘ALA ‘ASHOBIYATIN (Bukan termasuk golongan kami, barang siapa yang menyeru, berperang dan mati membela ‘ashobiyah). Belia juga memperingatkannya FAINNAHU MUNTANITUN (sesungguhnya slogan jahiliyyah itu menjijikkan).

Maka hendaklah kita mencamkan wasiat Shahabat Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu: “Ikatan Islam akan lepas satu persatu bila di kalangan Umat Islam timbul sebuah generasi yang tidak paham dengan jahiliyyah” (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Fawaid, hal. 143).

Sebagai penutup marilah kita renugkan kata-kata hikmah Al hafid ibn ‘Abd Al Barr Al Andalusy:

اَلحْاَفِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اَلْاَنْدَلُوْسِيْ, بُهْجَةُ الْمَجَالِسِ وَأُنْسُ الْمَجَالِسِ – (ج 1 / ص 169)
أَأَخِي إِنَّ مِنَ الرِّجَالِ بَهِيْمَةً
فيِ صُوْرَةِ الرَّجُلِ السَّمِيْعِ الْمُبْصِرِ
فِطَنٌ لِكُلِّ مُصِيْبَةٍ فِي مَالِهِ
وَإِذَا يُصَابُ بِدِيٍنِهِ لمَ ْيَشْعُرِ

“Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara laki-laki itu berujud binatang…..dalam bentuk seorang laki-laki yang mendengar dan melihat….cerdas pada setiap musibah yang menimpa hartanya….namun, jika agamanya ditimpa musibah ia tidak pernah merasa…

Jadi kalau soal bola kemenangan menjadi kebanggan dan kekalahan adalah mushibah besar. Sementara berita maraknya pornografi, free sex di kalangan remaja, penjualan BUMN, legalisasi kaum homo, syariat Islam malah dianggap melanggar HAM, dan maraknya aliran sesat dibiarkan angin lalu. Wallahu A’lam.

Al faqir
A. Baedlowi (Alumni Ponpes Al Huda Oro-oro Ombo Madiun)

Sumber : http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/a-baedlowi-alumni-ponpes-al-huda-madiun-republik-bola-dan-berhala-nasionalisme.htm

   Download artikel PDF; dikirim via email

Ada keinginan dari sebagian “tokoh” Muslim di negeri ini untuk berdialog dengan Obama di sela-sela kunjungannya ke Indonesia. Menurut Wakil Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Masykuri Abdillah, sangat disayangkan apabila agenda dialog tersebut ditiadakan dalam serangkaian jadwal kunjungan Obama ke Indonesia. “Padahal posisi Indonesia berbeda dan strategis karena mayoritas Muslim yang bisa menerapkan demokrasi,” katanya di Jakarta, Kamis (4/11).

Masykuri menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang bisa dikomunikasikan secara langsung kepada Obama. Pertama, jelasnya, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Terbukti demokrasi bisa berjalan di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim. “Ini berbeda dengan Muslim lain, di Turki misalnya,” ungkap Masykuri yang juga ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sekalipun penerapan demokrasi di Indonesia masih ada kekurangan, tutur dia, hal itu lebih disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan taraf ekonomi. Kedua, tindakan terorisme yang belakangan marak di tanah air adalah ulah segelintir orang. Ketiga, kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih sangat terjaga (Republika.co.id, 9/11/2010).

Sikap Inferior dan Dialog dengan Kepala Negara Kafir

Pernyataan sebagian “tokoh” Muslim, yang sesungguhnya hanya mewakili diri dan kepentingannya sendiri itu, harus diakui sebenarnya tidak berangkat dari ajaran Islam, tetapi lebih pada sikap inferior dan menganggap AS, yang nota bene merupakan Negara Kafir Harbi Fi’lan itu, sebagai adidaya. Maka, dialog mereka dengan sang presiden negara itu bukan untuk menyampaikan Islam, apalagi mendakwahinya, tetapi hanya sikap basa-basi dan menjilat (mujâmalah) demi credit point untuk mereka sendiri di mata sang adidaya.

Selain sikap inferior itu, mereka juga tidak dalam posisi yang sejajar, apalagi di atas sang presiden. Karena itu, mereka tidak akan bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, atau delegasi yang diutus oleh Nabi kepada para penguasa Arab dan non-Arab pada waktu itu. Dimana dengan tegas, mereka bisa menyerukan kepada para penguasa itu dengan lantang:

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين و (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون(

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Heraqlius Penguasa Romawi. Keselamatan semoga diberikan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk (Islam).  Selanjutnya, Sungguh saya menyeru Anda dengan seruan Islam. Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat, jika Anda masuk Islam, maka Allah akan memberikan pahala dua kali lipat bagi Anda. Namun jika Anda menolak, maka dosa seluruh penduduk romawi ditanggung oleh Anda. Allah berfirman, “Katakanlah, ‘Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” (Q.s. Ali Imron [03]: 64).

Rasul dan para delegasi yang baginda utus bisa melakukan tugas mulia tersebut karena secara psikologis mereka dalam posisi sebagai orang merdeka, bukan dalam posisi sebagai antek atau budak sang adidaya. Mereka juga dalam posisi sebagai pengemban risalah yang mulia, yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bukan sebagai pengekor paham yang dibawa oleh sang adidaya. Negara mereka juga merupakan negara merdeka, bahkan salah satu adidaya. Ini berbeda dengan “tokoh” Muslim itu, selain tidak mengemban apapun, kecuali kepentingannya sendiri, mereka juga bukan rakyat sebuah negara merdeka, apalagi adidaya. Maka, sikap mereka yang meminta-minta untuk bisa berdialog dengan presiden negara adidaya itu sejatinya merupakan sikap menghinakan diri (idzlâl), yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim, apalagi diklaim sebagai “tokoh”, tentu dengan catatan, kalau mereka masih memiliki keimanan kepada Islam yang mereka peluk, sebagai risalah yang tinggi, agung dan mulia.

Karena itu, dengan tegas Allah menyatakan:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

“Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Q.s. Hud [11]: 113)

Condong kepada orang zalim saja tidak boleh, apalagi bermesraan dan berdialog dengan mereka. Jika bersikap seperti itu kepada orang zalim saja tidak boleh, lebih-lebih terhadap dedengkot Kafir Harbi Fi’lan. Selain itu, Allah juga melarang bersikap inferior terhadap kaum Kafir, dengan catatan, jika kita masih memiliki keimanan kepada risalah-Nya:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.s. Ali ‘Imran [03]: 139)

Frasa “In kuntum mu’minîn (Jika kalian beriman)” menjadi penegasan, bahwa mereka yang merasa inferior atau bersikap menghinakan diri di depan orang Kafir itu adalah orang yang tidak beriman, yaitu meyakini kemuliaan dan ketinggian ajaran Islam di hadapan kekufuran dan pemeluknya.

Posisi Menentukan Tindakan

Dengan posisi psikologi seperti itu jelas tidak memungkinkan mereka melakukan apa yang disebutnya sebagai dialog, tukar pikiran atau sejenisnya. Yang terjadi adalah, laporan dari cecungguk atau budak, kepada tuan dan majikan. Jangankan mereka, presidennya saja menyatakan, “Yang Mulia Bapak Presiden AS, Barack Obama..” (Selasa, 9/11/2010), bandingkan dengan sikap Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Nakfur, “Dari Harun ar-Rasyid, pemimpin orang-orang Mukmin, kepada Nakfur, anjing Romawi..” (as-Suyûthi, Tarikh al-Khulafa’, h. 231)

Karena itu, apa yang disebutnya dialog, mutual respect atau kemitraan dan sebagainya hanyalah penyesatan opini dan politik. Karena semuanya itu tidak pernah terjadi, dan bertentangan seratus delapan puluh derajat dengan kenyataan yang ada. Sebagaimana ada di antara mereka yang mengirim surat terbuka kepada presiden adidaya itu (Antara, 8/11/2010). Mereka lupa, bahwa mereka bukanlah negara, yang memiliki kekuatan, sehingga suara mereka tidak akan dihiraukan oleh presiden, karena “siapa mereka” di mata sang presiden? Tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan, bahwa sebagian “tokoh-tokoh” Muslim ini kehilangan pandangan yang jernih tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada negara Kafir Harbi Fi’lan dan penguasanya.

Negara Kafir yang jelas-jelas memerangi negeri kaum Muslim disebut Daulah Muhâribah Fi’lan, dimana hukum yang harus diberlakukan terhadapnya adalah hukum perang (harb), bukan hukum damai (silm), karena itu hubungan dengan mereka seharusnya bukan hubungan damai (‘alaqat as-silm), tetapi hubungan perang (‘alaqat al-harb). Jangankan terhadap mereka yang jelas-jelas berperang dengan kaum Muslim, terhadap kaum Kafir secara umum pun, para para fuqaha’ mazhab Sunni maupun Syii di masa lalu, telah menyatakan, bahwa hukum asal hubungan dengan mereka adalah hubungan perang (Wahbah az-Zuhaili, Atsar al-Harb, hal. 113). Inilah posisi AS dan Obama, dan sikap yang diajarkan oleh Islam.

Memang benar, bahwa tidak selamanya hubungan tersebut melulu perang, tetapi bisa juga berubah, dari hubungan perang menjadi hubungan damai, dengan tiga kondisi: Pertama, ketika terjadi genjatan senjata (hudnah) atau perjanjian penghentian perang (mu’ahadah idhthirariyyah), dengan begitu untuk sementara perang bisa dihentikan, baik disertai kompensasi pembayaran dana maupun tidak kepada Negara Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Romawi, dan Amerika sendiri pada zaman Khilafah Islam; Kedua, tunduk dan membayar jizyah, sehingga mereka diakui sebagai bagian dari Negara Islam; Ketiga, mendapatkan perlindungan keamanan (al-amân) dari Negara Islam untuk memasuki wilayahnya, dengan tujuan untuk mempelajari Islam. Inilah tiga kondisi yang dinyatakan oleh mazhab as-Syafii (Lihat, as-Syarbîni al-Khathîb, Mughnî al-Muhtâj ila Ma’rifati Alfâdz al-Minhâj, IV/234).

Di luar ketiga kondisi tersebut, maka hubungan yang terjalin antara Negara Kafir Harbi Fi’lan dengan kaum Muslim adalah hubungan perang, bukan damai. Dalam kasus Obama, memang benar, bahwa dia datang ke Indonesia mendapatkan jaminan keamanan (al-amân) dari penguasa negeri ini. Meski dalam konteks yang bertentangan dengan kepentingan Islam dan kaum Muslim. Karena seharusnya, penguasa negeri Muslim terbesar ini tidak mengizinkan penguasa Negara Kafir Harbi Fi’lan itu untuk menginjakkan kakinya di negeri ini, apalagi memberinya jaminan keamanan (al-amân). Terlebih menjamu, berdialog dan bersenda gurau dengannya. Karena ini mengkhianati saudara-saudaranya di Irak, Afganistan, Pakistan dan Palestina. Bahkan, telah mengkhianati negara dan rakyatnya sendiri, karena sesungguhnya orang yang dijamu dan diajak dialog itu adalah pemimpin Negara Penjajah yang menjajah negerinya.

Dengan demikian, melakukan dialog dan mengirim surat terbuka yang dilakukan oleh sekelompok orang, adalah bukan sikap dan tindakan hukum yang ditetapkan oleh Islam terhadap pemimpin Negara Penjajah, yang juga Kafir Harbi Fi’lan. Bagi negara berdaulat dan penguasanya, sikap yang seharusnya adalah menolak kedatangannya, dan tidak memberinya izin untuk menginjakkan kakinya di negeri ini. Bagi umat Islam, tokoh-tokohnya dan organisasi-organisasi Islam seharusnya menekan penguasanya agar melakukan tindakan yang semestinya, atau minimal menunjukkan aksi penolakan, bukan dengan mengajak berdialog atau mengirim surat terbuka.

Apakah Tidak Boleh Mendakwahi Obama?

Kalau begitu, apakah tidak boleh mendakwahi Obama? Tentu saja boleh, tetapi siapa yang harus melakukan, dalam posisinya sebagai kepala negara adidaya? Dakwah kepada Obama tentu boleh, bahkan harus. Tetapi yang bertanggungjawab untuk melakukan itu adalah negara, dan tentu penguasanya. Masalahnya, apakah penguasa negeri ini akan melakukan tugas itu. Jawabannya, pasti tidak. Bahkan, sama sekali tidak ada keberanian untuk mengatakan, “Hentikan penjajahan Anda di negeri kami.” lebih-lebih mengajak kepada Islam. Padahal, tugas utama negara dalam hubungannya dengan negara lain, atau politik luar negeri, adalah berdakwah untuk menyerukan Islam dan tunduk pada sistem Islam. Jika tidak bersedia, maka negara harus bersiap untuk mengumumkan perang melawan mereka. Tetapi justru di sinilah masalahnya.

Karena itu semakin jelas, posisi negara dan penguasanya dalam konteks Islam dan kaum Muslim. Alih-alih berpihak kepada Islam dan umatnya, justru pertemuan penguasa negeri ini dengan sang presiden Negara Penjajah itu malah untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi Islam, yang ditunjukkan pada klausul “dukungan AS kepada Indonesia untuk Perang Melawan Terorisme.” (SCTV, 9/11/2010)

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka hukum berdialog dengan obama jelas hukumnya haram.

Alasannya: Pertama, fakta membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Obama dengan mengirim pasukan ke Afganisatan untuk memerangi kaum Muslim, bergabungnya Amerika  bersama NATO memerangi Pakisatan, tidak menarik tentara Amerika di Iraq, tidak menutup penjara Guantanamo tempat penyikasaan kaum muslimin dan pelecehan terhadap al-Qur’an, mendukung Israel malakukan pembantaian terhadap kaum Muslim dan menghancurkan Masjid al-Aqsa. Semua itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa status Obama sebagai kepala negara Amerika adalah Kafir Harbi Fi’lan. Hubungan dengan Kafir Harbi Fi’lan adalah hubungan perang bukan hubungan damai. Bukan hubungan persahabatan tetapi hubungan permusuhan.

Kedua, jika pun terjadi dialog dengan Obama, maka tugas tersebut dilakukan oleh negara untuk menghentikan pendudukannya di negeri-negeri kaum Muslim, termasuk Indonesia; untuk menyerukannya kepada Islam atau tunduk kepada sistem Islam. Jika menolak, maka hanya ada satu bahasa, yaitu perang. Itulah ketentuan yang dinyatakan dalam nas-nas syariah.

Ketiga, dialog yang ingin dilakukan oleh para tokoh Muslim dengan Obama bukanlah dialog untuk mengajak Obama masuk Islam, tapi dialog untuk menyakinkan Obama, bahwa Islam tidak bertentangan dengan Demokrasi, HAM dan Pluralisme. Dialog yang intinya menundukkan Islam sesuai dengan keinginan Amerika. Dialog seperti ini juga haram dilakukan. Bukan hanya haram, tetapi juga bisa menjadi justifikasi negara Kafir penjajah untuk melanggengkan penjajahannya, dengan menggunakan Islam. Segala bentuk bahaya dalam Islam harus dilenyapkan dan hukumnya haram. Kaidah Ushul mengatakan, “Al-ashlu fi al-madharr haramun” (hukum asal segala yang membahayakan adalah haram). Kaidah lain menyebutkan, “al-Dhararu Yuzalu” (segala yang membahayakan harus dilenyapkan).

Wallahu A’lam.

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

   Download artikel PDF; dikirim via email

Perlu dicatat bahwa normalisasi ini dilakukan setelah serangkaian pembicaraan dengan AS.  Begitu pula Kopasus telah melakukan banyak hal sesuai apa yang diminta oleh AS.  Dan secara umum Indonesia telah melakukan proses dan sangat banyak aktivitas yang menyenangkan AS.

Satu hal yang selama ini terus menjadi alasan larangan kerjasama dan digunakan oleh LSM selama ini yaitu masalah pelanggaran HAM oleh Kopasus.  Ini pula yang disinggung oleh Gates.

Menhan AS Robert Gates, mengatakan bahwa AS akan mencabut larangan kontak dan pelatihan ke Kopasus setelah pemerintahan Obama menyimpulkan bahwa Kopasus telah dibersihkan dari dan memiliki komitmen kepada HAM.

Gates mengatakan: “langkah awal ini akan berlangsung dalam batas-batas hukum AS dan tidak mengindikasikan makin kurang pentingnya HAM dan akuntabilitas”.  Gates juga mengatakan “perluasan langkah awal ini akan bergantung pada implementasi reformasi” (Craig Whitlock, Washington Post, Selasa,22/07).

Keputusan normalisasi itu sendiri dilakukan setelah dilakukan negosiasi berbulan-bulan.  Pejabat Dephan AS menyatakan bahwa Gedung Putih dan Dephan menyetujui kontak dengan Kopasus dilanjutkan kembali hanya beberapa saat sebelum Gates tiba di Jakarta pada hari Rabu.  AS melanjutkan kembali hubungan dengan militer Indonesia sejak 2005.

Pejabat Dephan AS mengatakan bahwa Indonesia telah membersihkan Kopasus dari orang-orang yang terlihat dalam pelanggaran HAM.  Pejabat Dephan AS juga mengatakan bahwa Kopasus telah memprofesionalkan para pejabatnya dalam satu dekade ini dan saat ini yang memgang komando adalah orang-orang yang memiliki reputasi bersih.

Keputusan itu tak ayal mendapat protes dari senator Patrick Leahy, yang dahulu memprakarsai lahirnya UU yang melarang kerjasama militer dengan militer manapun yang terindikasi melanggar HAM.  Begitu juga keputusan itu juga mendapat protes dari organisasi da aktivis HAM.

Hanya saja, Editorial Washington Post mengomentari para pengkritik itu.  “Kami berpikir bahwa mereka yang mengkritik itu melupakan point kuncu.  Indonesia saat ini adalah demokrasi -salah satu kisah sukses besar politik pada dekade terakhir ini. Berbeda dengan Vietnam, yang tetap menjadi negara satu partai dengan sedikit toleransi untuk perbedaan pendapat. Sedangkan Burma (Myanmar) adalah salah satu negara yang paling represif di dunia. Jadi Menurut Washington Post, pemerintah Obama telah tepat membuat perbedaan yang sesuai.

Menhan Gates juga mengomentari kritik organisasi dan aktivis HAM.  Menurutnya, “akuntabilitas (pertanggungjawaban) atas kejahatan masa lalu sangat penting, dan Amerika Serikat akan terus menekan untuk itu. Tapi para kritikus melupakan perubahan besar di Indonesia sejak jatuhnya diktator Soeharto pada tahun 1998. Indonesia telah mengadakan pemilu multipartai dan menyaksikan transfer kekuasaan secara damai. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu, jumlah penduduk sekitar 240 juta orang, sebagian besar tetap ramah kepada para Hindu, Kristen dan minoritas lainnya. Indonesia telah memerangi ektremisme islam dan intoleransi.  Dan militernya berada di bawah kendali sipil.  Prospek bagi HAM dalam situasi seperti ini cemerlang selama proses demokrasi tetap berlangsung -dan Amerika Serikat memiliki alasan untuk memperkuat aliansi dan bantuannya, sebanyak mungkin, agar demokrasi menjadi lebih tertanam.”

Gates juga mengatakan bahwa baginya pertanyaan yang harus diajukan terkait kerjasama dengan Kopasus adalah bagaimana cara terbaik untuk memajukan HAM.  “Pandangan saya adalah, terutama jika orang itu telah membuat upaya untuk membuat kemajuan, maka mengaku upaya itu dan bekerja lebih lanjut dengan mereka, akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam hal HAM daripada berkacak pinggang dan terus meneriaki mereka”, katanya.

Dalam persiapan pencabutan larangan itu, pejabat Dephan AS mengatakan bahwa mereka telah meminta pemerintah Indonesia dalam bulan-bulan lalu untuk memindahkan “hampir selusin” anggota Kopasus yang terlihat pelanggaran HAM.  Yang paling akhir adalah pencopotan Letkol Tri Hartomo yang divonis penjara oleh pengadilan militer akibat pelanggaan yang menyebabkan terbunuhnya aktivis Papua Theys Eluay (Elisabteh Bumiller dan Norimitsu Onishi, New York Times, 22/07).

Karena itu, Gates mengatakan bahwa ia dan Menlu AS Hillary Clinton sama-sama yakin bahwa pemulihan hubungan adalah “hal yang benar untuk dilakukan saat ini.” (NINIEK KARMINI, The Associated Press, Selasa, 22/07)

Philip Bowring dalam tulisannya di New York Times (22/7) menyatakan, “Orang Indonesia merasa mereka hanya menerima hadiah kecil (tidak sebanding) atas upaya memulihkan demokrasi dan harga diri.  Indonesia juga merupakan tempat yang paling terbuka, demokratis dan masyarakat yang pluralistik di kawasan ini.  Indonesia juga menjadi salah satu tempat dimana kelompok masyarakat sipil dapat bekerja secara bebas, tidak seperti tetangganya yang menikmati kedekatan hubungan militer dengan AS.

Ia menyatakan bahwa pengumuman ini bukanlah akhir dari sejarah (dalam masalah ini).  Kongress AS masih tetap melarang training bagi Kopasus di AS.  Akan tetapi menurutnya, pengumuman itu akan menyadarkan Washington terhadap fakta bahwa AS memiliki kepentingan yan lebih besar di Asia daripada terus menghukumnya atas tindakan satu dekade lalu atau lebih.

Salah satu faktor penting yang dibalik normalisasi kerjasama AS dengan Kopasus itu adalah dalam kerangka menyikapi tantangan yang muncul dari China.  Kurt Campbell, asisten menteri untuk Asia Timur dan Pasifik baru-baru ini berkomentar, “terdapat kebijakan ang baik dari China dalam melibatkan pihak lain di kawasan”.  Pada skor ini, tidak ada negeri yang menyerap lebih banyak perhatian AS dari bangsa kepulauan ini, yang menguasai jalur penting yang mengubungkan lautan India dengan laut China Selatan dan Pasifik dan denga terbuka, memiliki kekayaan ekonomi dan potensi pasar yang besar dari 250 juta penduduknya.

Bowring menulis, “Pengaruh AS menghadapi tantangan dair China yang mengunakan kekuatan barunya yaitu perdagangan untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara dan untuk memperluas jangkauan angkatan laut melewati laut China Selatan.  PM Wen Jiabao dalam kunjungan di Jakarta, ia akan datang dengan membawa banyak hadiah untuk bangsa yang secara tradisional menyikapi China dengan kecurigaan”.

Kepentingan dalam rangka menyikapi tantangan China ini juga disinggung dalam tulisan Di Balik Normalisasi Kerja Sama RI-AS (Kompas, Minggu, 25/7).  Dalam tulisan itu dinyatakan, “Ada yang luput dari perhatian saat Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menggelar konferensi pers seusai bertemu Menteri Pertahanan AS Robert Gates, Kamis (22/7/2010). Perhatian terpusat pada normalisasi Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan elite TNI AD, dengan AS. Padahal, Purnomo mengeksplorasi beberapa hal yang menjadi pusat perhatian Gates, yaitu pengamanan Laut China Selatan.”

“Soal ini, AS meminta Indonesia menjaga terusan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) agar bebas ancaman. Kepentingan AS soal Laut China Selatan meningkat. Ini akibat semakin intensifnya Angkatan Laut China yang mengubah strategi dari pertahanan lepas pantai menjadi pertahanan laut jauh.”

“Pada 18 Maret lalu, enam kapal perang China pertama kali melakukan latihan perang di Fiery Cross Reef, kepulauan di antara Vietnam-Malaysia-Filipina. Lalu, menurut New York Times, seorang pejabat militer China menyebut Laut China Selatan sebagai core national interest yang sejajar dengan Tibet. Tindakan China makin menjadi-jadi di Laut China Selatan.”

Ernie Bower, seorang ahli di the Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan, “dan ada pengakuan bahwa Anda perlu memiliki fondasi yang kuat di ASEAN untuk menangani China dari waktu ke waktu”  (U.S. continues effort to counter China’s influence in Asia, oleh John Pomfret, penulis di Washington Post, Jumat,23/7).  Dalam hal ini, Indonesia adalah jangkar di ASEAN mengingat Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN dan dari waktu ke waktu terlihat tetap memiliki peran dan pengaruh di ASEAN.  Untuk itulah, AS penting untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia termasuk militernya.  Dan dalam hal ini simbol puncak dari hal itu adalah normalisasi kerjasama dengan Kopasus yang telah dibekukan selam 12 tahun.

Menurut Bowring, saat ini AS terlihat tengah berupaya mengepung China dengan memperkuat hubungan dengan India, kemudian secara bertahap membangun hubungan dengan Vietnam dan melalui Jepang, Australia dan Korea Selatan, AS  berupaya mengokohkan posisinya dalam menghadapi pengaruh China.  Disisi lain Indonesia seperti tetangganya, menginginkan investasi China, tapi juga ingin mengkonter China.  Meskipun kalim teritorial oleh China tidak akan menyentuh wilayah perairan Indonesa, tetapi jelas akan memiliki implikasi strategis yang besar terhadap bangsa kepulauan ini”.

Washington juga memperhatikan pentingnya Indonesia bagi bisnis AS, peluang perdagangan dan investasi di pasar yang secara historis sangat menguntungkan bagi bisnis asing.  Penurunan porsi perdagangan dan investasi AS mungkin akan sulit membangkitkan pertumbuhan ekonomi kawasan ini.  Akan tetapi hampir tidak ada penolakan terhadap pengaruh kultur AS, meski Indonesia menolak politik AS di Timur Tengah.

Karena Washington Post dalam editorialnya (Jadi banyak faktor yang bermain dalam keputusan AS tentang bagaimana terlibat dengan negara-negara di wilayah yang dinamis ini, termasuk keuntungan ekonomi dan pentingnya meredam pengaruh China yang mulai meningkat. Bangsa yang tetap pada jalur demokrasi, seperti Indonesia dan Filipina, sangat berpotensi untuk menjadi sekutu yang jauh lebih bermanfaat -dan lebih menghormati HAM- dari diktator manapun. Pembela HAM harus mengakui itu.

Semua paparan diatas, menunjukkan bahwa normalisasi kerjasama AS dengan Kopasus ini adalah sesuatu yang penting.  Karena itu untuk mengumumkannya dirasa perlu Menhan AS sendiri datang ke Indonesia dan mengumumkannya di Jakarta, bukan pejabat Indonesia yang datang ke AS dan diumuman di sana.  Dengan demikian normalisasi kerjasama AS dengan Kopasus ini adalah simbol yang bisa jadi sama pentingnya dengan sebagian isi kunjungan Obama yang sudah tertunda dua kali dan akan dijadwalkan pada November mendatang.  Bowring menulis, “Semua itu membuat lebih penting sehingga AS menghilangkan hambatan dalam dirinya untuk memperkokoh pengaruh di Asia Tenggara dengan fokus kepada Indonesia dalam mencari dan mendefinisikan kepentingan dan partner strategisnya.  Keputusan tentang Kopasus ini haruslah baru sekedar permulaan”.  (Lajnah Siyasiyah DPP HTI)

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

   Download artikel PDF; dikirim via email

SyariahPublications.Com — Salah satu kewajiban penting umat Islam adalah mentaati seorang penguasa Muslim. Nabi Muhammad saw di dalam hadits-hadits shahih telah menjelaskan ketetapan ini dengan sangat jelas. Para ulama salaf dan khalaf juga tidak pernah berselisih pendapat mengenai kewajiban mentaati penguasa yang tetap menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan aqidah dan syariat Islam. Mayoritas ulama juga berpendapat, kaum Muslim wajib mentaati penguasa fasik dan dzalim, semampang mereka tidak mengubah salah satu sendi dari ajaran Islam. Mereka juga memahami bahwa ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak, namun dibatasi oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Para ulama juga sepakat, jika seorang penguasa telah menampakkan kekufuran yang nyata (kufran shurahan), maka kaum Muslim dilarang mentaati mereka, bahkan wajib memakzulkan mereka meskipun dengan menggunakan pedang.
Sayangnya, fatwa ulama-ulama ikhlash ini sering dipelintir untuk menghambat terjadinya suksesi kekuasaan dari kekuasaan kufur menuju kekuasaan Islam. Mereka menyerukan agar kaum Muslim tetap mentaati penguasa-penguasa walaupun penguasa itu jelas-jelas telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Mereka juga menyeru kepada kaum Muslim untuk tidak mengkritik mereka dengan terang-terangan. Bahkan, mereka menyerang sekelompok kaum Muslim yang berani mengkritik para penguasa dengan terang-terangan.
Lalu, benarkah para penguasa sekarang tetap harus ditaati? Bagaimana pandangan Islam mengenai ketaatan kepada penguasa? Dan kapan seorang Muslim wajib melepaskan ketaatan dari penguasa, bahkan wajib memakzulkan mereka?

Taat Kepada Penguasa
Mentaati penguasa merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim. Allah swt berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”[al-Nisaa’:59]
Ketika menafsirkan surat al-Nisa’:59, Imam Nasafiy menyatakan:

ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق فإذا خالفوه فلا طاعة لهم لقوله عليه السلام ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ” . وحكي أن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي حازم : ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله : و«أولي الأمر منكم»؟ فقال أبو حازم : أليس قد نزعت الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق . بقوله «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله» أي القرآن و«الرسول» في حياته وإلى أحاديثه بعد وفاته { ذلك } إشارة إلى الرد أي الرد إلى الكتاب والسنة
“Ayat ini menunjukkan bahwa taat kepada para pemimpin adalah wajib, jika mereka sejalan dengan kebenaran. Apabila ia berpaling dari kebenaran, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. Ketetapan semacam ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw, “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiyatan kepada Allah.”[HR. Ahmad]. Dituturkan bahwa Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Abu Hazim,” Bukankah engkau diperintahkan untuk mentaati kami, sebagaimana firman Allah, “dan taatlah kepada ulil amri diantara kalian..” Ibnu Hazim menjawab, “Bukankah ketaatan akan tercabut dari anda, jika anda menyelisihi kebenaran, berdasarkan firman Allah, “jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni kepada Rasul pada saat beliau masih hidup, dan kepada hadits-hadits Rasul setelah beliau saw wafat..”
Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Hafidz al-Suyuthi dalam kitab Tafsirnya,Durr al-Mantsuur, Imam Syaukani dalam Fath al-Qadir, dan serta kalangan mufassir lainnya.
Ibnu al-‘Arabiy, dalam kitab Ahkaam al-Quran, menyatakan:
“Kemudian mereka diperintahkan untuk mentaati pemimpin (ulil amri) yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Ketaatan kepada mereka bukanlah ketaatan mutlak, akan tetapi yang dikecualikan dalam hal ketaatan dan apa yang diwajibkan kepada mereka….”
Dalam kitab Minhaaj al-Sunnah, Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah berkata:
“Sesungguhnya, Nabi saw telah memerintahkan untuk taat kepada imam (pemimpin) legal yang memiliki kekuasaan, dan mampu mengatur urusan masyarakat. Tidak ada ketaatan bagi pemimpin yang tidak dikenal dan tidak legal. Tidak ada ketaatan bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kemampuan apapun, secara asal. “
Di dalam hadits-hadits shahih juga dituturkan mengenai kewajiban mentaati penguasa (ulil amriy), baik yang adil maupun fasik. Imam Bukhari menuturkan sebuah riwayat dari Abi Salamah bin ‘Abdirrahman, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي
“Rasulullah saw telah bersabda, “Siapa saja yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah swt, dan barang siapa bermaksiyat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiyat kepada Allah. Siapa saja yang mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaatiku; dan barangsiapa tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiyat kepadaku..”[HR. Bukhari]
Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra, bahwasanya ia menyatakan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

سَيَلِيْكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيْكُمُ الْبِرَّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُوْرِهِ فَاسْمَعُوْا لَهُمْ وَأَطِيْعُوْا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوْا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أًَسَاءُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ
“Setelahku akan ada para penguasa, maka yang baik akan memimpin kalian dengan kebaikannya, sedangkan yang jelek akan memimpin kalian dengan kejelekannya. Untuk itu, dengar dan taatilah mereka dalam segala urusan bila sesuai dengan yang haq. Apabila mereka berbuat baik, maka kebaikan itu adalah hak bagi kalian. Apabila mereka berbuat jelek maka kejelekan itu hak bagi kalian untuk mengingatkan mereka, serta kewajiban mereka untuk melaksanakannya.”
Imam Bukhari menuturkan sebuah hadits dari ‘Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami:

سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ
“Kalian akan melihat pada masa setelahku, ada suatu keadaan yang tidak disukai serta hal-hal yang kalian anggap mungkar. Mereka (para shahabat) bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Tunaikanlah hak mereka, dan memohonlah kepada Allah hak kalian.”[HR. Bukhari]
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Raja’, dari Ibnu ‘Abbas, dinyatakan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
“Barangsiapa membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Sebab, tak seorangpun boleh memisahkan diri dari jama’ah, sekalipun hanya sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah seperti mati jahiliyyah.”[HR. Bukhari]
Dalam Syarh an-Nawawi ‘alaa Shahiih Muslim telah dinyatakan, “Memisahkan diri dari mereka —maksudnya, para penguasa— hukumnya jelas haram, berdasarkan ijma’ kaum Muslim, walaupun para penguasa itu orang yang fasik dan zalim. Banyak hadits yang menunjukkan pengertian seperti pendapat saya ini”.
Hadits-hadits di atas merupakan hujjah yang sangat jelas wajibnya seorang Muslim mentaati penguasa meskipun ia terkenal fasik dan dzalim. Bahkan di dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah saw telah memberikan penegasan (ta’kid) agar kaum Muslim tetap mentaati penguasa dalam kondisi apapun.

Kapan Penguasa Tidak Boleh Ditaati?
Meskipun kaum Muslim diperintahkan untuk tetap mentaati penguasa dzalim dan fasiq , dan dilarang memerangi dengan pedang, akan tetapi dalam satu kondisi; kaum mukmin wajib memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang, yaitu, jika mereka telah menampakkan kekufuran yang nyata. Ketentuan semacam ini didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا
“Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]
Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, Imam Nawawi, dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan:

“قوله صلى الله عليه وسلم : ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم , ولكن من رضي وتابع , قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا . . . ما صلوا ” هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل , ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن عرف فقد برئ ) وفي الرواية التي بعدها : ( فمن كره فقد برئ ) فأما رواية من روى ( فمن كره فقد برئ ) فظاهرة , ومعناه : من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته , وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده لا لسانه فليكرهه بقلبه , وليبرأ . وأما من روى ( فمن عرف فقد برئ ) فمعناه – والله أعلم – فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه ; فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه , فإن عجز فليكرهه بقلبه . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن من رضي وتابع ) معناه : لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع . وفيه : دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت . بل إنما يأثم بالرضى به , أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه . وأما قوله : ( أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا , ما صلوا ) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام .
“Sabda Nabi saw, “(Satukuunu umaraaun fa ta’rifuuna wa tunkiruun faman ‘arifa faqad bari`a wa man ankara salima, wa lakin man radliya wa taaba’a, qaaluu: afalaa nuqaatiluhum? Qaala : Laa…ma shalluu)”, hadits ini, di dalamnya terkandung mukjizat yang sangat nyata mengenai informasi yang akan terjadi di masa mendatang, dan hal ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi saw. Adapun sabda Rasulullah saw, “(faman ‘arafa faqad bari`a) dan dalam riwayat lain dituturkan, “(faman kariha faqad bari`a). Adapun riwayat dari orang yang meriwayatkan, “(faman kariha faqad bari`a), maka hal ini sudah sangat jelas. Maknanya adalah, ”Siapa saja yang membenci kemungkaran tersebut, maka terlepaslah dosa dan siksanya. Ini hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisannya, lalu ia mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Dengan demikian, ia telah terbebas (dari dosa dan siksa). Adapun orang yang meriwayatkan dengan redaksi ”(faman ’arafa bari`a), maknanya adalah –Allah swt yang lebih Mengetahui–, ”Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, kemudian ia tidak mengikutinya, maka ia akan mendapat jalan untuk terlepas dari dosa dan siksanya dengan cara mengubah kemungkaran itu dengan tangan dan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Sedangkan sabda beliau, ”(walakin man radliya wa taaba’a)”, maknanya adalah, akan tetapi, dosa dan siksa akan dijatuhkan kepada orang yang meridloi dan mengikuti. Hadits ini merupakan dalil, bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak akan berdosa meskipun hanya sukut (mengingkari kemungkaran dengan diam). Namun, ia berdosa jika ridlo dengan kemungkaran itu, atau jika tidak membenci kemungkaran itu, atau malah mengikutinya. Adapun sabda Rasulullah saw, ”(Afalaa nuqaatiluhum? Qaala ” Laa, maa shalluu), di dalamnya terkandung makna sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni tidak boleh memisahkan diri dari para khalifah, jika sekedar dzalim dan fasik, dan selama mereka tidak mengubah salah satu dari sendi-sendi Islam”.
Dalam hadits ‘Auf bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim, juga diceritakan:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ
“Ditanyakan,”Ya Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka dengan pedang?!’ Lalu dijawab, ”Tidak, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat.” [HR. Imam Muslim]
Dalam riwayat lain, mereka berkata:

قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا
“Kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, mengapa kita tidak mengumumkan perang terhadap mereka ketika itu?!’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka masih sholat.”
Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasanya dia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]
Hadits-hadits ini telah mengecualikan larangan untuk memisahkan diri dan memerangi penguasa dengan pedang pada satu kondisi, yakni ”kekufuran yang nyata”. Artinya, jika seorang penguasa telah melakukan kekufuran yang nyata, maka kaum Mukmin wajib melepaskan ketaatan dari dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang.
Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan, jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shahih yang tidak memerlukan takwil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan takwil, seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa.
Imam al-Khathabiy menyatakan; yang dimaksud dengan “kufran bawahan” (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzaahiran baadiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang)
‘Abdul Qadim Zallum, dalam Nidzam al-Hukmi fi al-Islaam, menyatakan, bahwa maksud dari sabda Rasulullah saw “selama mereka masih mengerjakan sholat”, adalah selama mereka masih memerintah dengan Islam; yakni menerapkan hukum-hukum Islam, bukan hanya mengerjakan sholat belaka. Ungkapan semacam ini termasuk dalam majaz ithlaaq al-juz`iy wa iradaat al-kulli (disebutkan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan).
Masih menurut ‘Abdul Qadim Zallum, riwayat yang dituturkan oleh ‘Auf bin Malik, Ummu Salamah, dan ‘Ubadah bin Shamit, seluruhnya berbicara tentang khuruj ‘ala al-imaam (memisahkan diri dari imam), yakni larangan memisahkan diri dari imam. Ini termaktub dengan jelas pada redaksi hadits: ” Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]. Dengan demikian, hadits ini merupakan larangan bagi kaum Muslim untuk memisahkan diri dari penguasa, meskipun ia terkenal fasiq dan dzalim.
Masih menurut ‘Abdul Qadim Zallum; akan tetapi, larangan memisahkan diri dari penguasa telah dikecualikan oleh potongan kalimat berikutnya, yakni,” kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]. Ini menunjukkan, bahwa seorang Muslim wajib memisahkan diri dari penguasa, bahkan boleh memerangi mereka dengan pedang, jika telah terbukti dengan nyata dan pasti, bahwa penguasa tersebut telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata.”
Bukti-bukti yang membolehkan kaum Muslim memerangi khalifah haruslah bukti yang menyakinkan (qath’iy). Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kekufuran adalah lawan keimanan. Jika keimanan harus didasarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan (qath’iy), demikian juga mengenai kekufuran. Kekufuran harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti maupun fakta yang pasti, tidak samar, dan tidak memerlukan takwil lagi. Misalnya, jika seorang penguasa telah murtad dari Islam, atau mengubah sendi-sendi ‘aqidah dan syariat Islam berdasarkan bukti yang menyakinkan, maka ia tidak boleh ditaati, dan wajib diperangi. Sebaliknya, jika bukti-bukti kekufurannya tidak pasti, samar, dan masih mengandung takwil, seorang Muslim tidak diperkenankan mengangkat pedang di hadapannya.
Imam Nawawiy, di dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan;

قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر , وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل , قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها , ….. قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعته , ووجب على المسلمين القيام عليه , وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.
Imam Qadliy ‘Iyadl menyatakan, “Para ulama telah sepakat bahwa imamah tidak sah diberikan kepada orang kafir. Mereka juga sepakat, seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekafiran, maka ia wajib dimakzulkan. Beliau juga berpendapat, “Demikian juga jika seorang penguasa meninggalkan penegakkan sholat dan seruan untuk sholat…Imam Qadliy ’Iyadl berkata, ”Seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekufuran dan mengubah syariat, atau terjatuh dalam bid’ah yang mengeluarkan dari hukm al-wilayah (tidak sah lagi mengurusi urusan pemerintahan), maka terputuslah ketaatan kepadanya, dan wajib atas kaum Muslim untuk memeranginya, memakzulkannya, dan mengangkat seorang imam adil, jika hal itu memungkinkan bagi mereka”.
Patut dicatat, kewajiban memerangi penguasa yang telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata” berlaku bagi penguasa yang sebelumnya menerapkan sistem Islam, kemudian ia mengubahnya menjadi sistem kufur. Pada saat itu, umat Islam harus mencegah tindakan tersebut sekalipun dengan mengangkat senjata. Sedangkan apabila penguasa itu sejak awal menerapkan sistem kufur, maka tindakan yang dilakukan terhadapnya tidak dengan mengangkat senjata. Namun, melalui aktivitas dakwah yang mengikuti thariqah dakwah Rasulullah saw dalam mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islam. Dan thariqah dakwah Rasulullah saw dalam mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islam tidak menggunakan kekerasan dan senjata. Beliau saw melakukan pembinaan (tatsqif), berinteraksi dengan umat (tafaa’ul ma’a al-ummah), dan pengambilalihan kekuasaan (istilaam al-hukm).

Status Penguasa dalam Sistem Kufur
Para ulama telah sepakat; seorang Muslim wajib memisahkan diri dari penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, berdasarkan hadits-hadits shahih di atas. Mereka juga sepakat mengenai bolehnya memerangi penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Di dalam Syarh an-Nawawi ‘alaa Shahiih Muslim, dijelaskan sebagai berikut,” al-Qaadhi ‘Iyaadh berkata, “Para ulama’ telah sepakat, bahwa jabatan imamah tidak boleh diserahkan kepada orang kafir, kalau tiba-tiba kekufuran itu menimpa dirinya. Dalam kondisi semacam ini ia wajib dipecat. Beliau berkata,” Ketentuan ini juga berlaku jika ia meninggalkan penegakkan sholat dan dakwah untuk mendirikan sholat. Lalu, Imam Nawawi berkata,” al-Qaadhi berkata,” “Seandainya khalifah terjatuh ke dalam kekufuran, atau mengubah syariat, atau melakukan bid’ah yang bisa mengeluarkan dirinya dari jabatan kepala negara; maka ia tidak wajib ditaati. Kaum Muslim wajib mengangkat senjata, mencopotnya, dan mengangkat imam adil yang baru, jika mereka mampu melakukan hal itu.”.
Pertanyaannya, kapan seorang penguasa dianggap telah terjatuh kepada ”kekufuran yang nyata”, sehingga kaum Muslim harus melepaskan ketaatan kepada mereka?
Dr. Mohammad Khair Haekal menyatakan; penguasa dianggap telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, jika ia berada dalam kondisi-kondisi berikut ini;
1. Kekufuran nyata yang terjadi pada diri penguasa itu sendiri. Para ulama berpendapat mengenai wajibnya “munaza’ah” (merebut kekuasaan) dari penguasa yang telah keluar dari Islam . Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ‘Ubadah bin Shaamit ra, bahwasanya ia berkata;

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari dan Muslim]
2. Kekufuran nyata yang terjadi pada individu-individu kaum Muslim karena kemurtadan mereka dari Islam, namun hal ini tidak diingkari atau dicegah oleh penguasa. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang bertutur wajibnya merebut kekuasaan ketika telah terjadi kekufuran yang nyata pada individu-individu kaum Muslim, dan penguasa tidak mengingkari kekufuran ini. Menurut Dr. Mohammad Khair Haekal, kekufuran tersebut tidak dibatasi hanya kepada penguasa saja atau selain penguasa. Hadits-hadits itu hanya ditaqyiid (dibatasi) dengan kata “bawahan” (nyata) belaka; yakni kekufuran tersebut terjadi secara terang-terangan, telah tersebar luas, dan sudah tidak bisa diingkari lagi.
3. Kekufuran nyata yang berasal dari sistem pemerintahannya, yakni, ketika penguasa tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas aqidah kufur, walaupun penguasa itu belum dianggap kafir. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang menuturkan wajibnya merebut kekuasaan dari penguasa jika telah tampak kekufuran yang nyata. Frase “kekufuran nyata” yang terdapat di dalam nash-nash tersebut tidak hanya diterapkan kepada penguasa yang jatuh kepada kekufuran maupun kepada selain penguasa; akan tetapi juga bisa diberlakukan pada sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas aqidah kufur, misalnya atheisme maupun sekulerisme; dan selanjutnya, sistem ini dipaksakan dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, jika seorang penguasa memerintahkan rakyatnya melakukan kemaksiyatan, namun selama sistem aturannya menganggap kemaksiyatan itu sebagai tindak penyimpangan terhadap aturan, maka dalam kondisi semacam ini belum terwujud apa yang disebut dengan “kekufuran yang nyata”, baik pada penguasa maupun sistem pemerintahannya. Namun, bila kemaksiyatan yang dilakukannya berpijak kepada sistem aturan yang justru melegalkan dan mensahkan tindak kemaksiyatan tersebut, misalnya, karena sistem aturannya dibangun berdasarkan sekulerisme–, maka kemaksiyatan semacam ini dianggap sebagai “kekufuran yang nyata” .

Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan Dr. Mohammad Khair Haekal di atas dapatlah disimpulkan bahwa penguasa-penguasa yang menjadikan aqidah kufur sebagai asas negara –semacam demokrasi dan sekulerisme–, serta menerapkan aturan-aturan kufur telah terjatuh kepada tindak ”kekufuran yang nyata” (kufran shurahan), walaupun secara individu mereka masih mengerjakan sholat. Begitu pula jika mereka tidak lagi menyeru rakyat untuk menegakkan sholat dengan cara menegakkan sanksi bagi orang yang tidak mengerjakan sholat; atau jika mereka sudah mengubah salah satu sendi dari Islam; maka dalam kondisi semacam ini mereka tidak boleh ditaati, bahkan kaum Muslim wajib memisahkan diri dari mereka dan memakzulkan mereka jika memungkinkan.
Pendapat ini sejalan dengan penjelasan Imam Syaukaniy ketika menafsirkan firman Allah swt, surat An Nisa’ ayat 59;

“وأولي الأمر هم : الأئمة ، والسلاطين ، والقضاة ، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية”
“Ulil amriy adalah para imam, sultan, qadliy, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar’iyyah bukan kekuasaan thaghutiyyah ”.
Walhasil, penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum Muslim saat ini telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Kaum Muslim wajib memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan dengan sekuat tenaga berjuang untuk mengganti system kufur tersebut menjadi system Islam. Inilah pendapat yang lurus, suci, dan dipegang oleh para ulama-ulama wara’.
Sayangnya, ketentuan semacam ini telah dikaburkan dan diselewengkan oleh ulama-ulama salatin yang rela berkhianat terhadap umat Islam untuk melanggengkan eksistensi penguasa dan pemerintahan kufur melalui fatwa-fatwa culas dan penuh dengan pengkhianatan. Ulama-ulama ini tidak segan-segan dan malu-malu menyerukan kepada umat Islam agar mereka tetap mentaati penguasa-penguasa sekarang, padahal para penguasa itu telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata”. Wallahu al-Haadiy al-Muwaffiq ila Aqwaam al-Thaariq. (www.syariahpublications.com).

Sumber : http://www.facebook.com/notes/syamsuddin-ramadhan/kapan-penguasa-tidak-boleh-ditaati-ikhwaniy-wa-akhwatiy-barangkali-tulisan-ini-d/136020593104946

   Download artikel PDF; dikirim via email

Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi

Pengantar

Partai Islam (al-hizb al-Islami), atau lengkapnya partai politik Islam, perlu dipahami hakikatnya. Sebab banyak orang tidak bisa membedakan mana partai Islam dan mana yang bukan partai Islam. Ada partai yang mengaku partai Islam, padahal strateginya sangat pragmatis dan oportunis, hanya mengejar ambisi kekuasaan seraya mencampakkan Islam.

Sebaliknya ada partai Islam yang hakiki, tapi ditakuti umat, karena diopinikan atau dicitrakan buruk dengan berbagai stempel mengerikan, seperti cap teroris, fundamentalis, radikalis, dan sebagainya. Berikut ini sekilas penjelasan beberapa aspek terpenting mengenai partai Islam.

Pengertian Partai Islam

Partai Islam menurut Abdul Qadim Zallum adalah partai yang berdiri di atas dasar Aqidah Islam, yang mengadopsi berbagai ide, hukum, dan solusi yang Islami, yang metode perjuangannya adalah metode perjuangan Rasululllah SAW. (Ta’rif Hizbut Tahrir, Beirut : Darul Ummah, 2010, hal. 9).

Sementara Ziyad Ghazzal mendefiniskan partai Islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang Islam yang bertujuan untuk melakukan aktivitas politik sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. (Masyru’ Qanun Al-Ahzab fi Daulah al-Khilafah, hal. 39).

Dari dua definisi itu dapat diambil beberapa poin yang menjadi identitas pokok partai Islam. Pertama, partai Islam wajib berasaskan Aqidah Islam. Dengan kata lain, ideologi partai harus ideologi Islam. Maka partai yang asasnya bukan Aqidah Islam, bukanlah partai Islam. Misalnya partai yang berasaskan sekularisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya.

Kedua, partai Islam wajib mengadopsi fikrah (ide) dan thariqah (metode perjuangan) yang berasal dari Islam. Fikrah dan thariqah ini utamanya terwujud dalam penentuan tujuan dan langkah-langkah (program) untuk mencapai tujuan. Maka bukan partai Islam, partai yang tujuannya untuk melayani kepentingan ideologi Barat. Misalnya bertujuan mewujudkan masyarakat madani (civil society), karena masyarakat sipil sebenarnya istilah lain untuk masyarakat sekular. Bukan pula partai Islam, kalau dalam perjuangannya mengadopsi ide non Islam, seperti demokrasi dan nasionalisme. Bukan pula partai Islam, partai yang mengadopsi metode yang pragmatis dan oportunis, yang tidak memakai kaidah halal haram.

Ketiga, partai Islam wajib beranggota muslim saja. Maka bukanlah partai Islam, kalau menerima anggota-anggota non muslim. Perlu dipahami, masalah keanggotaan ini sebenarnya menunjukkan jenis ikatan (rabithah) yang menyatukan seluruh anggota partai menjadi satu kesatuan integral. Jika anggotanya muslim saja, berarti ikatannya adalah ikatan Ukhuwah Islamiyah yang berpangkal pada kesamaan aqidah, yaitu Aqidah Islam. Jika anggotanya campuran, ada muslim dan non muslim, berarti ikatan partai itu bukan lagi ikatan Islam, tapi telah berganti dengan ikatan lain yang bukan Islam, seperti ikatan kebangsaan (nasionalisme). Maka keanggotaan non muslim sebenarnya tidak sejalan dengan identitas pokok sebuah partai Islam, khususnya asas partai yaitu Aqidah Islam.

Kewajiban Mendirikan Partai Islam

Hukum mendirikan partai Islam adalah wajib. Hanya saja wajibnya bukanlah wajib ’ain, melainkan wajib kifayah. Artinya jika di tengah umat Islam sudah ada satu partai Islam yang mampu menjalankan tugasnya, berarti gugurlah kewajiban seluruh umat Islam. Jika di tengah umat tak ada satu pun partai Islam, maka berdosalah seluruh umat Islam. (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, 2010, hal. 104).

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS Ali ‘Imran : 104).

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, ayat ini merupakan perintah untuk membentuk sebuah kelompok (jamaah) dari kalangan kaum muslimin (minal muslimin), yang melaksanakan dua tugas, yaitu menyeru kepada kebajikan (Islam), dan melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar.

Mengapa demikian? Sebab kata “min” pada frase “minkum” adalah “min” yang berarti “sebahagian” (li at-tab’idh). Bukan “min” yang berfungsi untuk menjelaskan jenis (li bayan al-jins). Jadi artinya adalah “hendaklah ada sebuah jamaah di antara kaum muslimin”, dan bukan “hendaklah kaum muslimin menjadi satu jamaah/umat.” (Muqaddimah ad-Dustur, hal. 103).

Penjelasan ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang mengartikan “min” pada frase “minkum” adalah “min” yang berarti “sebahagian” (li at-tab’idh). (Lihat Tafsir Al-Jalalain, I/181; Tafsir Al-Qurthubi, IV/165).

Hal ini mengandung implikasi bahwa hukum mendirikan sebuah jamaah yang melaksanakan dua tugas seperti tersurat dalam ayat tersebut, adalah fardhu kifayah.

Perlu dicermati, yang fardhu kifayah bukan hukum amar ma’ruf dan nahi munkarnya, melainkan hukum mendirikan jamaah, yang melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar. Imam Ibnu Katsir menegaskan fardhu ‘ainnya amar ma’ruf nahi munkar ketika beliau menafsirkan QS Ali Imran : 104,”Yang dimaksud dengan ayat ini adalah hendaknya ada segolongan dari umat ini yang melaksanakan tugas ini, meski tugas ini wajib atas setiap-tiap individu umat sesuai kemampuannya masing-masing.” (Tafsir Ibnu Katsir, I/391).

Syaikh Yasin bin Ali dalam masalah ini menegaskan pendapat senada, “Hukum amar ma’ruf nahi munkar adalah fardhu ‘ain, bukan fardhu kifayah.” Alasannya menurut beliau antara lain perintah amar ma’ruf nahi munkar seringkali dibarengkan dengan amal-amal yang hukumnya fardhu ‘ain, seperti sholat dan zakat. Misalnya firman Allah dalam QS Al-Hajj : 41 dan QS At-Taubah : 71. (Yasin bin Ali, Min Ahkam Al-Amr bi al-Ma’ruf wa An-Nahyu ‘an Al-Munkar, hal. 24).

Jadi hukum amar ma’ruf nahi munkar berbeda dengan hukum mendirikan jamaah yang melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Yang disebut pertama hukumnya fardhu ‘ain, sedang yang kedua fardhu kifayah.

Yang juga penting disinggung di sini, bolehkah partai Islam jumlahnya lebih dari satu (ta’addud al-ahzab)? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua versi, masing-masing dengan dalilnya. Pertama, ada yang mengharamkan, seperti Syaikh Shofiyurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Ahzab as-Siyasiyah fi Al-Islam. Juga Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali dalam kitabnya Jama’ah Wahidah Laa Jama’at. Mereka inilah yang seringkali mengecam berbagai gerakan dan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh dengan istilah “hizbiyyah”, yaitu maksudnya fenomena bergolong-golongan di tengah umat.

Kedua, ada yang membolehkan, ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Seperti Sa’id Hawa dalam kitabnya Jundullah, Muhammad ‘Imarah dalam kitabnya Al-Harakah al-Islamiyah Harakah Mustaqbaliyah, Adnan Ali Ridha an-Nahwi dalam kitabnya Bina’ al-Ummah al-Wahidah, dan sebagainya. (Lihat Abdul Hamid al-Ja’bah, Al-Ahzab fi Al-Islam, hal. 187-189).

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, pendapat yang lebih kuat (rajih) adalah boleh hukumnya ada lebih dari satu partai Islam (ta’addud al-ahzab). Alasan beliau, karena ayat QS Ali ‘Imran : 104 tidaklah berbunyi “waltakun minkum ummah wahidah” (hendaklah ada di antara kamu satu jamaah saja), tapi bunyinya adalah “waltakun minkum ummah” (hendaklah ada di antara kamu satu jamaah).

Jadi, boleh di tengah umat satu partai dan boleh pula ada lebih dari satu partai, selama partai yang adalah partai Islam, bukan yang lain. (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, hal. 108; M. Syuwaiki, Al-Khalash wa Ikhtilaf al-Nas, hal.127-130).

Keanggotaan Partai Islam

Seperti telah diterangkan di muka, masalah keanggotaan merupakan satu identitas pokok partai Islam. Sebuah partai Islam tidak boleh menerima keanggotaan non muslim, berdasarkan firman Allah SWT QS Ali ’Imran : 104 di atas.

Berdasarkan ayat tersebut, Syaikh Abdul Hamid Al-Ja’bah berkata,”Kata “minkum” [di antara kamu] pada ayat di atas melarang sebuah kelompok atau partai dari keanggotaan non Islam, dan membatasi keanggotaannya pada muslim saja.” (Abdul Hamid Al-Ja’bah, Al-Ahzab fi Al-Islam, hal. 120; lihat juga Yasin bin Ali, Min Ahkam Al-Amr bi al-Ma’ruf wa An-Nahyu ‘an Al-Munkar, hal. 64; M. Abdullah al-Mas’ari, Muhasabah al-Hukkam, hal. 33).

Selain itu terdapat berbagai dalil yang menegaskan amar ma’ruf nahi munkar adalah ciri khas umat Islam, bukan umat non muslim. Misalnya QS Ali ‘Imran : 110 dan QS At-Taubah : 71. Jadi hanya umat Islam sajalah yang akan mampu menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar, umat non Islam tidak. Mungkinkah kita berharap non muslim mampu mendakwahkan wajibnya sholat, zakat, dan puasa, padahal dia sendiri tidak mempercayai wajibnya perbuatan-perbuatan itu? Tidak mungkin, bukan? Maka, Syaikh Ziyad Ghazzal mengatakan anggota partai Islam wajib orang muslim. Tak boleh non muslim. Sebab tugas amar ma’ruf nahi munkar telah mengharuskan keislaman anggotanya. (Ziyad Ghazzal, Masyru’ Qanun Al-Ahzab fi Daulah Al-Khilafah, hal. 46).

Namun perlu ditambahkan, meski keanggotaan non muslim dilarang dalam partai Islam, bukan berarti Islam mengharamkan partisipasi politik dari non muslim warga negara Khilafah (ahludz dzimmah). Partisipasi politik mereka tetap dapat disalurkan melalui saluran-saluran yang dibenarkan syariah, misalnya lewat Majelis Umat. Partai politik bukan satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi atau kritik.

Menurut Ziyad Ghazzal dalam kitabnya Masyru’ Qanun Al-Ahzab fi Daulah Al-Khilafah hal. 29-30, ada 4 (empat) saluran untuk menyampaikan aspirasi atau kritik kepada penguasa. Pertama, partai politik. Kedua, Majelis Umat. Ketiga, Mahkamah Mazhalim. Keempat, Media massa.

Misi Partai Islam

Misi partai Islam adalah melakukan aktivitas politik Islam, yaitu melakukan koreksi atau pengawasan kepada penguasa (muhasabah al-hukkam), atau memperoleh kekuasaan melalui jalan umat. (Muqaddimah ad-Dustur, hal. 103).

Dalilnya juga QS Ali ’Imran : 104 di atas. Redaksi amar ma’ruf nahi munkar dalam ayat tersebut adalah redaksi yang bermakna umum. Termasuk di dalamnya adalah melakukan amar ma’ruf nahi munkar kepada para penguasa. Atau yang diistilahkan dengan muhasabah li al-hukkam (mengoreksi penguasa). Jelas ini adalah aktivitas politik. Bahkan, kata Imam Taqiyuddin an-Nabhani, ini adalah aktivitas politik paling penting.

Maka dari itu, ayat ini di samping memerintahkan secara fardhu kifayah untuk membentuk sebuah jamaah, juga menjelaskan karakter atau misi jamaah tersebut, yaitu karakter sebagai sebuah partai politik. (Muqaddimah ad-Dustur, hal. 109).

Namun demikian, cara partai Islam dalam mengoreksi penguasa wajib berupa cara yang damai. Tidak dibolehkan menggunakan cara kekerasan, misalnya dengan mengangkat senjata. Sabda Nabi SAW :

من حمل علينا السلاح فليس منا

“Barangsiapa mengangkat pedang kepada kami, maka dia bukan golongan kami.” (HR Bukhari dan Muslim).

Syaikh Ziyad Ghazzal menjelaskan, hadis tersebut telah melarang penggunaan senjata untuk mengoreksi penguasa. Senjata dalam hadis ini bersifat mutlak, yaitu meliputi senjata apa pun, seperti senjata tajam, senjata api, bom, dan sebagainya. Dikecualikan jika Khalifah menampakkan kekufuran yang nyata, misalnya membolehkan judi, maka penggunaan senjata dibolehkan. (Ziyad Ghazzal, Masyru’ Qanun Al-Ahzab fi Daulah Al-Khilafah, hal. 44)

Langkah-Langkah Partai Islam

Dalam setiap langkahnya, baik berupa program, agenda, rencana strategis, atau yang semacamnya, partai Islam wajib menggunakan cara-cara Islam. Tidak dibenarkan menghalalkan segala macam cara. Kaidah fikih menyebutkan : al-ghayah laa tubarrir al-wasithah. (Tujuan tidak membolehkan segala macam cara). (Ahmad al-Mahmud, Ad-Da’wah Ila al-Islam, hal. 288).

Maka partai Islam tidak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuannya, seperti suap menyuap. Tidak boleh pula misalnya melakukan kampanye untuk menarik pendukung dengan cara-cara yang melanggar syariah, misalnya menggelar pertunjukan dangdut disertai ikhtilat (campur aduk pria wanita), atau berkoalisi dengan partai-partai yang tidak berideologi Islam hanya demi kursi kekuasaan sesaat.

Semua itu bukanlah cara partai Islam, sebab partai Islam wajib berpegang dengan kaidah halal haram. Jika ada partai Islam yang tidak lagi peduli lagi halal-haram, itu berarti suatu pengumuman bahwa dia bukan lagi partai Islam, tapi sudah berubah menjadi partai sekular. Partai seperti ini jelas wajib dijauhi umat Islam. Haram hukumnya umat Islam mendukung partai oportunis dan hedonis seperti ini. Wallahu a’lam. [www.syariahpublications.com ]

Sumber : www.khilafah1924.org

   Download artikel PDF; dikirim via email

1.       Kegagalan Eropa dalam merespon secara tepat untuk mengatasi krisis abu vulkanik yang menjadikan semua perjalanan pesawat udara tertunda di seluruh Eropa. Sesuatu yang memperdalam keretakan diantara negara-negara Eropa terjadi ketika pemerintahan nasional berlepas diri dari arahan Uni Eropa dan beralih untuk menyelamatkan kas perusahaan maskapai yang rakus, dalam posisi yang mirip dengan posisi Uni Eropa yang ragu-ragu bergerak menyelamatkan Yunani dan menyelamatkan Euro.

2.       Disaat para pemimpin Eropa berupaya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengatasi kemarahan publik dan memutuskan paket bantuan ke Yunani, pasar keuangan dengan bantuan burung nasar Amerika (lembaga dana lindung nilai dan lembaga pemeringkat) justru berhasil memangsa negeri-negeri yang rentan (Portugal, Irlandia, Yunani dan Spanyol), yang menghadapkan Portugal dan Spanyol kepada kemarahan para spekulan. Akan tetapi hal itu bukan akhir dari krisis atau batas minimalnya, sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian pengamat. Seolah-oleh hal itu belum cukup buruk.

3.       Kanselir Jerman Angela Merkel, mengalami kemunduran dalam pemilu daerah. Hal itu mendorongnya mengambil langkah yang tidak biasa dengan melarang short selling, yang pada gilirannya memperparah krisis Eropa. Langkah sepihak itu mengejutkan negara-negara Eropa lainnya. Terungkaplah perpecahan yang dalam disebabkan oleh nasionalisme yang ikut berperan mempercepat erosi kekuasaan di jantung Uni Eropa. Hal itu tampak jelas dalam konferensi pers yang dengan cepat digelar oleh presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy karena perpecahan yang meliputi seluruh benua Eropa dan bukannya memperkuat kesatuan. Dukungan elit Eropa terhadap integrasi (uni) terkesan aneh dihadapkan dengan sentiment yang tersebar luas yang diekspresikan oleh rakyat mereka.

Dari krisis yang melanda Eropa bisa ditarik beberapa pelajaran penting:

Uni Eropa -sebuah eksperimen rekayasa sosial dan ekonomi- tengah menghadapi kegagalan yang monumental dan akan menghadapi kehancuran sebagai nasib akhirnya. Negara bangsa tampak diunggulkan atas negara integrasi, sesuatu yang berlawanan dengan kosakata masyarakat Eropa. Uni Eropa merupakan upaya berani dari sebagian negara Eropa untuk mengubur abad perpecahan dan peperangan. Akan tetapi setelah 40 tahun upaya menciptakan negara post modern, Uni Eropa harus terpecah menjadi banyak negara pre-modern (negara bangsa) dimana negara-negara yang kuat seperti Inggris, Prancis dan Jerman menjadi penentu masa depan Eropa. Semua itu sudah diprediksi sebelumnya. Benua Eropa telah menyaksikan perbedaan budaya dan kelompok keagamaan serta persaingan sengit diantara negara-negara kuat di sana. Sejarah Eropa juga memperlihatkan bahwa tidak ada dorongan untuk bersatu kecuali ancaman dari luar. Pada abad ketujuh belas bersamaan dengan sampainya tentara Utsmani ke pintu Wina, segera saja negara-negara Eropa mengesampingkan perbedaan diantara mereka, untuk dilanjutkan kembali di kemudian hari.

Pada abad kedua puluh akibat ancaman Uni Soviet dan berikutnya ancaman hegemoni global Amerika, Eropa dipaksa untuk mengkristalkan bentuk integrasi. Pada kebanyakan kondisi kebersamaan bangsa-bangsa Eropa itu bersifat sementara dan digunakan oleh sebagian untuk memulihkan diri akibat perang. Akan tetapi begitu ancaman dari luar itu mereda, dalam kondisi ini Amerika melemah di tingkat dunia, maka Eropa kembali lagi ke kondisi terpecah.

Sebaliknya, nasionalisme yang merusak tatanan sosial Uni Eropa justru mengalami kemunduran di banyak negeri dunia Islam. Konsepsi umat saat ini mengalahkan konsepsi nasionalisme. Konsepsi umat yang satu dianggap sebagai kekuatan yang menyatukan kaum Muslim di seluruh penjuru dunia. Kaum Muslim dari Maroko sampai Indonesia dengan cepat menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam pandangan (visi) Islam dan jauh dari dentitas nasionalisme yang ditentukan oleh batas-batas hasil rekayasa. Ujian kaum Muslim di Palestina, Chechnya, Kashmir, Irak dan Afganistan menjadi contoh yang tidak lagi dipandang sebagai permasalahan dalam negeri. Akan tetapi dalam pandangan kaum Muslim itu merupakan permasalahan Islami yang wajib disolusi dari Islam.

Disamping itu, ide negara bangsa saat ini telah dipandang sebagai ide asing yang disuntikkan di negeri dunia Islam. Dalam sejarah Islam tidak pernah ada ide nasionalisme itu. Begitu pula ide itu bukan merupakan hasil dari fikih Islami. Akan tetapi justru sebaliknya, ide itu merupakan ide yang dipaksakan kepada kaum Muslim oleh kekuatan barat untuk menghalangi kembali tegaknya Khilafah. Atas dasar itu kaum Muslim saat ini tidak memberikan loyalitas kepada negara-negara buatan itu. Sesuatu yang memaksa negara-negara itu untuk memerintah kaum Muslim secara tirani dan diktator. Sekarang tinggal masalah waktu tegaknya Khilafah global di atas reruntuhan rezim-rezim represif itu.

Sungguh para penguasa dunia Islam tidak buta dengan kenyataan itu. Bahkan mereka menentang proyek itu. Mereka adalah para penguasa yang meyakini bahwa kaum Muslim tidak mungkin kembali bersatu dan bahwa Khilafah hanyalah bagian dari masa lalu.

Sesuatu yang paradok adalah negara-negara yang dibuat di dunia Islam memupus kesatuan politik bagi kaum Muslim termasuk pilar-pilar perubahannya. Dimana kelemahan kaum Muslim di seluruh dunia telah mendorong mereka melupakan Amerika dan Eropa sebagai negara contoh (model) dan sebaliknya justru melipatgandakan upaya untuk menegakkan kembali Khilafah.

Abid Mustafa

16 Jumaduts Tsani 1431 H/30 Me 2010 M

   Download artikel PDF; dikirim via email

Oleh: Imam Sutiyono,
Pemerhati Masalah Sosial & Politik

Sudah bisa dipastikan, Israel tetap akan melangsungkan aneksasi dan invasi sistemik ke jantung Palestina selama tiga bulan berjalan. Sudah lebih dari 400 anak meregang nyawa dari 1600 korban jiwa akibat kebiadaban tentara zionis Israel. Serangan membabi-buta yang meluluh-lantahkan bangunan dan menelan korban jiwa ini merupakan serangkaian upaya Israel untuk membangun 1600 pemukiman baru Yahudi. Meski Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengatakan bahwa Israel telah melanggar perjanjian dan perbatasan serta diminta menghormati kedaulatan Palestina, nampaknya negara zionis tersebut tetap tutup telinga.

Sementara itu pekan yang lalu, Menlu AS, Hillary Clinton, menegaskan AS dan Yahudi Israel tetap berkomitmen menjaga hubungan, meski sedikit perang mulut semenghampiri diantara kedua negara tersebut. Sebagaimana karakteristik zionis Israel bersama AS maka semakin teguh dalam langkah-langkah imperilisme mengangkangi Palestina dengan berbagai dalih. Isu situs Kuil Sulaiman menjadi alasan klasik untuk melegalkan kekerasan yang terjadi. Akibatnya terowongan dibawah Masjid Al-Aqsha kian menghawatirkan dan bahkan bisa meruntuhkan tempat Mi’raj Nabi Muhammad tersebut jika tidak ada langkah kongkret untuk menghentikannya.

Dalam sebuah dokumen cukup terkenal yaitu Protocol of Zions atau Protokolat Zionis, Israel didirikan untuk menguasai dunia dengan link Yahudi nya. Maka tidak heran jika kelompok Yahudi selalu serius mengarap kepentingan bisnisnya. Henry Ford dalam karyanya The International Jew (1976) ketika ditanya tentang keotentikan Protokolat Zionis mengatakan tidak mau terjebak kepada perdebatan yang sengit. Henry hanya menekankan bahwa semua yang terjadi dengan perkembangan dunia sekarang selalu sejalan dengan kepentingan zionis.

Seputar nasib Palestina

Semenjak Israel didirikan dengan proses pengusiran rakyat Palestina sekitar tahun 1948, negara Yahudi Israel semakin meluaskan pendudukkannya. Korban rakyat sipil Palestina sebagai warga negara pribumi sudah tidak terhitung jumlahnya. Tanah suci tempat bersejarah Isra’-mi’raj Nabi pun sudah bersimbah darah. Kuburan-kuburan masal warga hampir ditemui di berbagai tempat. Anehnya resolusi PBB tidak pernah dikeluarkan untuk bisa menghentikan arogansi Israel. Selalu saja AS mengunakan hak veto untuk membela kawan dekatnya tersebut. Oleh karena itu berharap untuk menyelesaikan masalah kebiadaban Israel tidak bisa melalui jalur resmi PBB. Mesti ada langkah yang gradual untuk menghentikan dan sekaligus menghukum zionis Israel dan sekutunya, jika mengharapkan perdamaian yang hakiki.

Diakui kebengisan Israel dengan segala cara baik menyerang rakyat sipil, memburu para milisi atau gerakan pejuang bawah tanah Palestina, atau secara terang-terangan dengan invasi militer. Kiranya air mata warga pribumi sudah kering untuk menetes akibat kekejian Israel yang dilakukan selama ini dan mungkin sampai generasi berikutnya. Rapor merah Israel sudah tidak bisa terus dibiarkan begitu saja dengan mencabik-cabik nilai kemanusian dan keadilan. Dibelanya Israel oleh AS menjadikan malapetaka besar terjadi atas nasib warga Palestina. Lembaga Dunia Internasional pun seolah bungkam untuk menyibak semua jejak hitam para negara imperialis ini. Negara Dunia Ketiga atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) pun tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati atau minimal memberikan solidaritas yang signifikan atas penderitaan rakyat Palestina secara nyata.

Sementara itu aksi-aksi solidaritas yang digalang oleh para pemuda di berbagai negeri termasuk Indonesia menjadi sorotan tersendiri. Ini semata-mata karena para penguasa atau pemimpin negara-negara tersebut tidak lagi mempunyai keberanian meski sedikit. Semestinya kekuatan negara harus dilawan sebanding dengan kekuatan negara, bukan milisi apalagi kelompok kecil warga. Invasi Israel semestinya dilawan dengan pembelaan yaitu mengirimkan pasukan militer atau amunisi ke jantung Palestina. Bukan malah menutup perbatasan sebagaimana Mesir. Justeru akibat pemberlakuan ini, warga Palestina makin terkepung ibarat penjara besar yang siap dihujani dengan artileri berat dari Israel sehingga rakyat Palestina terus dirundung ketakutan.

Terkait dengan dukungan moral para pemuda akan nasib warga Palestina selayaknya menjadi cabuk bagi para penguasa agar berbuat lebih. Maksudnya bukan sekedar menyampaikan rasa simpati atau keprihatinan semata, melainkan menunjukkan pembelaan yang nyata dan memberikan bantuan demi keberlangsungan yang normal bagi warga Palestina. Bantuan harta benda memang sangat dibutuhkan, akan tetapi penguatan militer Palestina pun menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Bagaimana mungkin untuk membela kalau senjata dan pasukan Palestina sangat terbatas dan tidak sebanding dengan tentara Israel?

Disisi lain sering terbetik sebuah ide menyelesaikan masalah ini dengan opsi dua negara, yaitu kemerdekaan Palestina dan pengakuan Israel. Menimbang opsi ini sebenarnya tidaklah tepat kecuali memang harus ada komitmen dan pemahaman awal bahwa Israel adalah penjajah. Maka sebagai sebuah negara penjajah maka harus keluar dari Palestina dan memberikan tanah pendudukkan yang selama ini diklaim menjadi milik Israel. Jika ini tidak dilakukan oleh Israel dan sejauh ini tidak ada kemauan yang mengarah kesana, sudah bisa diprediksi bahwa Israel akan terus melangsungkan imperialisme nya di Palestina hingga semua tujuan terpenuhi. Inilah yang menjadikan Israel ngotot mengangkangi dan medudukki Palestina hingga benar-benar dimenangkannya alias tanah Palestina menjadi milik Israel sepenuhnya!

Mengakhiri problema Palestina

Banyak jalan menuju Roma. Pepatah singkat ini bisa menjadi sebuah renungan. Berbagai upaya dilakukan oleh PBB dan OKI tetapi semuanya berujung pada tidak selesainya masalah secara tuntas. Mandulnya PBB dihadapan kebiadaban Israel yang didukung AS dan lemahnya OKI yang hanya mengecam dan mengkritik sepantasnya menjadi perhatian bahwa mesti ada solusi gradual yang keluar dari mainstream yang ada. Ini bukan berari sesuatu yang utopis dan mengada-ada. Langkah yang berani dengan mendudukan Israel sebagai negara penjajah dan diharuskan keluar dari Palestina adalah opini yang wajib ditularkan kepada publik. Sedangkan warga Palestina dengan tanah tumpah darahnya menjadi hak dan kewajiban untuk membelanya meski Israel terus menginvasi dan menganeksasi.

Disudut yang lain mesti dipikirkan solusi bahwa kekuatan Israel sebagai sebuah negara penjajah mesti dilawan dengan kekuatan negara. Sebagaimana Indonesia dulu dijajah Belanda, Jepang atau Portugis, maka harus dilawan oleh rakyat Indonesia. Meski kemudian bisa jadi dibantu oleh negara lain. Melihat Palestina dengan segala keterbatasan maka harus ada keberanian seorang negarawan untuk membantunya. Ini sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan demi kedaulatan. Kalau ternyata Israel dan AS tetap bersekutu maka harus ada juga keberanian dari negara lain untuk menyeimbangkan kekuatan. Bisa jadi ini mengarah kepada dua kutub perperangan antara Barat (representasi negara sekular-zionis) dan Timur (baca: kelompok negara Islam). Bukan tidak mustahil perang peradaban atau clash of civilitation sebagaimana tesis Samuel P. Huntington benar-benar terjadi.

Drama imperialisme Israel dengan dukungan Amerika terhadap negara Palestina sepertinya tetap akan berlangsung hingga benar-benar hegemoni negara imperilis tersebut dibungkam oleh sebuah adidaya baru (baca: negara khilafah). Melihat fenomena ini maka dibutuhkan sebuah penyatuan negara-negara bebasis mayoritas Islam untuk menghentikan kesombongan dan kebengisan Israel. Darah dan air mata yang sudah keluar tidak mungkin bisa tergantikan kecuali benar-benar kedaulatan dan kemerdekaan hakiki atas segala imperialisme tercerabut bukan hanya di Palestina. Ingat negeri-negeri Islam seperti Irak, Afghanistan, dan Pakistan juga masih dalam penindasan tentara AS yang sama-sama imperilisme nya dengan zionis Israel. Adanya adidaya baru negara Khilafah dapat menghentikan segala imperialisme oleh negara manapun dan akan membangun peradaban baru yang jelas berbeda. Sebuah peradaban Islam yang  agung dengan menghargai pluralitas atau keberagaman tanpa kebencian atau penindasan. Insya Allah. Wallahua’lam.

   Download artikel PDF; dikirim via email