Syariah Publications » Arab Saudi

Menyedihkan! Pelarangan Cadar Menular ke Negara-negara Arab

admin — Sat, 24 Jul 2010 00:45:50 +0000

Besamaan dengan perdebatan yang berkecamuk di negara-negara Barat mengenai pelarangan cadar, maka ketegangan lebih serius berlangsung antara para aktivis Islam setelah laporan tentang keputusan Suriah yang melarang wanita bercadar untuk mendaftar di perguruan tinggi, di samping pelarangan terhadap para guru wanita yang bercadar bekerja di sekolah-sekolah di salah satu kota di Suriah.

Berita tentang pelarangan cadar di Suriah ini muncul setelah berbulan-bulan kontroversi atas larangan cadar di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini dalam pandangan para aktivis Islam sebagai kampanye melawan busana Muslim, dan berikutnya agama secara keseluruhan.

Wartawan CNN berbahasa Arab telah menghubungi sejumlah pejabat Suriah. Mereka menolak untuk mengkonfirmasi atau menafikan keputusan itu, atau bahkan mereka menolak untuk mengomentari laporan mengenai status perempuan bercadar di universitas.

Suriah bukan satu-satunya negara Arab yang mempermasalahkan pemakaian cadar, sebab beberapa pemerintah di negara-negara Arab lainnya, seperti Tunisia, Yordania, Mesir dan Uni Emirat Arab juga melarang pemakaian cadar karena alasan keamanan di sejumlah departemen dimana kejelasan identitas seseorang sangat diperlukan.

Berdasarkan sejumlah perjanjian internasional, negara memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan dan undang-undang dalam rangka meningkatkan jaminan keamanan dan stabilitas dalam negerinya. Namun para aktivis HAM berpendapat bahwa pelarangan terhadap pemakaian jenis pakaian tertentu merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan pribadi, dan piagam hak asasi manusia.

Nadim Houry, seorang peneliti di organisasi “Human Rights Watch” bidang Hak Asasi Manusia berkata bahwa hubungan antara pakaian dengan kebebasan sangat rumit dan kompleks, sebab kontroversi seputar cadar mengarah ke persoalan lain tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama, yang dijamin oleh piagam hak asasi manusia.

Ia menambahkan “tidak ragu lagi bahwa pelarangan memakai cadar merupakan pelanggaran yang jelas terkait kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama. Namun jika suatu negara melarangnya di beberapa tempat tertentu saja, maka masalah ini perlu pada kajian mendalam, seperti mengkaji dampak cadar terhadap proses pendidikan. Apakah benar ada dampaknya?

Seorang aktivis Islam Suriah yang minta identitasnya tidak disebutkan berkata bahwa “pelarangan cadar di universitas dan lembaga di Suriah hanyalah provokasi terhadap puluhan ribu orang yang berpendapat bahwa cadar adalah sebuah hak pribadi mereka.”

Ia menambahkan yang berbicara dengan CNN berbahasa Arab melalui telepon dari ibu kota Yordania, Amman bahwa “argumen yang dikutip oleh media dari pejabat Suriah sangat lemah, dan tidak membenarkan pelarangan cadar.” Ia berkata, “Ada banyak cara untuk menangani masalah ini, dan untuk memverifikasi identitas seorang wanita bercadar bisa dilakukan, tanpa harus memaksanya untuk melepaskan cadarnya. ”

Ia mengatakan bahwa keputusan seperti ini “tidak memberikan manfaat apapun selain pembenaran atas sebuah provokasi”. Dan hal ini justru akan mengusik kaum Muslim di Suriah yang teguh menjalankan agamanya. Perlu diingat bahwa “kerudung, cadar, dan pakaian agama lainnya yang tersebar di negeri ini, sama sekali tidak dianggap aneh.” (CNNArabic.com, 22/7/2010).

Obama dan Raja Abdullah Bahas Solusi Dua Negara

admin — Wed, 30 Jun 2010 07:43:14 +0000

Presiden AS, Barack Obama berkata bahwa dirinya dan Raja Saudi Abdullah pada hari Selasa (29/6) membahas proses perdamaian di Timur Tengah, dan pentingnya sebuah tanah air bagi rakyat Palestina di sisi negara Israel yang kuat.

Obama mengatakan bahwa pertemuan makan siang dengan Raja Abdullah membahas sejumlah isu strategis, termasuk program nuklir Iran, Pakistan dan Afghanistan di samping “pentingnya langkah nyata dan berani untuk menjamin berdirinya tanah air Palestina yang berdampingan dengan negara Israel, dengan aman dan sejahtera”.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mulai melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Palestina pada bulan Mei, namun ia mengajukan persyaratan yang ketat untuk menerima permintaan mereka terkait pemdirian negara.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman mengatakan sebelumnya pada hari Selasa (29/6) bahwa masalah yang menghambat adalah perundingan dan perpecahan di antara rakyat Palestina, artinya bahwa tidak akan mungkin untuk mendirikan negara Palestina pada tahun 2012.

Hal ini tampaknya mengacu pada seruan Komite Quartet untuk perdamaian di Timur Tengah, yang anggotanya meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB guna mencapai kesepakatan pada saat itu.

Gedung Putih mengatakan bahwa Obama dan Raja Abdullah menyampaikan harapan mereka dari hasil perundingan tidak langsung antara Israel dan Palestina dapat “untuk melanjutkan pembicaraan langsung dengan tujuan untuk terbentuknya dua negara yang hidup berdampingan dalam keadaan damai”.

Raja Abdullah berbicara singkat setelah pertemuan tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada Obama atas keramahannya, dan memuji persahabatan antara kedua negara.

Bahkan ia mengatakan melalui seorang penerjemah di Oval Office (Kantor resmi Presiden Amerika Serikat). “Kami menghargai semua yang Anda lakukan secara pribadi untuk memperluas, memperdalam dan memperkuat hubungan ini.”

Para pengamat mengatakan, bahwa Saudi ingin Obama mengambil sikap yang lebih kuat terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terkait pembicaraan damai dengan Palestina yang macet, dan membekukan permukiman Yahudi. Sementara Netanyahu akan bertemu dengan Obama pada tanggal 6 bulan Juli (mediaumat.com, 30/6/2010).

Arab Saudi Izinkan Israel Memasuki Wilayah Udaranya untuk Serang Iran

admin — Sun, 13 Jun 2010 12:14:03 +0000

Surat kabar Inggris “The Times” mengatakan dalam laporan utamanya dengan mengutip dari sumber keamanan di Amerika Serikat dan yang lain dari Teluk bahwa telah ada perjanjian rahasia antara Arab Saudi dan Israel seputar izin bagi pesawat udara pasukan Israel untuk menggunakan wilayah udara Saudi pada saat penyerangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Surat kabar itu mengatakan bahwa isi perjanjian itu meminta Arab Saudi untuk tidak mengaktifkan pertahanan udaranya beberapa saat sehingga memungkinkan pesawat-pesawat tempur Israel menyeberangi wilayah udara Kerajaan Arab Saudi.

Sumber-sumber itu mengatakan kepada surat kabar bahwa perjanjian Arab Saudi-Israel ini telah dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Surat kabar itu juga mengutip dari sumber-sumber di Arab Saudi yang mengatakan bahwa komunitas keamanan di Riyadh telah mengetahui adanya perjanjian ini. Sementara para pejabat Israel menolak untuk mengomentari berita ini.

Mantan Kepala Intelijen Tenrara Israel, Mayor Jenderal Aharon Zeevi Farkash berkata-menanggapai pertanyaan tentang kemungkinan menggunakan lalu lintas udara Arab Saudi untuk menyerang Iran-bahwa kekhawatiran Arab Saudi terhadap kemampuan nuklir Iran melebihi kekhawatiran Israel terhadap hal ini (mediaumat.com, 13/6/2010).

Arab Saudi Terlibat Langsung dalam Perang Sipil Yaman

admin — Wed, 11 Nov 2009 20:44:50 +0000

Pesawat tempur Arab Saudi model F15 dan Tornado melakukan serangan udara secara intensif di kedua sisi perbatasan Saudi-Yaman melawan benteng Houthi yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh dan menangkap beberapa tentara Arab Saudi yang membantu pemerintah Yaman dalam melawan mereka.

Laporan mengatakan bahwa Arab Saudi telah memindahkan brigade militer keempat dari wilayah Mushaith ke wilayah Najran untuk berpartisipasi dalam perang di Yaman.

Pemerintah Arab Saudi dan kelompok Houthi masing-masing mengklaim pencapaian kemenangan dalam pertempuran yang pecah di sepanjang perbatasan. Sementara pemerintah AS mengatakan bahwa perang di Yaman ini diperkirakan akan berlangsung lama, sehingga ia meminta untuk menjaga keselamatan warga sipil.

Sesungguhnya Amerika dan para anteknya di belakang berkobarnya perang sipil yang tidak masuk akal di Yaman ini, yaitu perang yang pasti akan membawa bencana dan tragedi baru bagi kaum Muslim.

Sementara alasan-alasan aliran dan sektarian yang tidak berdasar itulah yang digunakan oleh para pemimpin Yaman dan Arab Saudi sebagai pembenaran untuk terlibat dalam perang kotor ini. (kantor berita HT, 9/11/2009)