Dalam wawancara dengan BBC, Blair menepis fakta yang sangat nyata bahwa apa yang dilakukan muslim Chechnya, Kashmir, Palestina, Irak dan Afganistan adalah melawan pendudukan dan penjajahan asing.

Dia juga ingin menimbulkan kesan seolah-olah perangBarat terhadap umat Islam dirancang untuk menghadapi Islam radikal karena mereka “regresif, jahat dan mundur”. Blair juga mengambil kesempatan untuk mempromosikan perang terhadap Iran.

Mengomentari pernyataan Blair, Taji Mustafa, media wakil Hizbut Tahrir di Britania berkata: “komentar Blair, yang agresif dan ofensif, datang secara mengejutkan dari seorang yang bertanggung jawab terhadap tertumpahnya darah ratusan ribu Muslim di Irak dan Afghanistan akibat penjajahan Barat.

Blair juga merupakan orang yang sama yang menyatakan Syariah dan Khilafah sebagai ‘ideologi jahat’; yang pernah menyombongkan diri bahwa Israel tidak punya teman yang lebih besar dari pemerintahannya, dan yang menikmati keramahan diktator pembunuh seperti Muammar Gaddafi dan Hosni Mubarak. “

“Namun, bukan Islam yang merupakan ancaman bagi dunia tetapi ideologi Blair-lah yang mengancam dunia . Ideologi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan perusahaan Barat dan untuk kepentingan bencana kapitalisme yang merusak.”

“Bukan Islam yang memimpin dunia selama 100 tahun terakhir, dengan dua perang dunia, dan perang-perang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bukan Islam yang merampok kekayaan alam India dan Afrika selama 200 tahun terakhir, kemudian meninggalkan warisan sebagai negara melemah, dan dipecahbelah dan terjerat dalam konflik yang berkepanjangan.

Bukan Islam , yang menjatuhkan bom-bom uranium dan fosfor putih di Gaza, bukan Islam yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima atau Nagasaki. Bukan  Islam yang membiarkan elit dunia yang kaya semakin kaya, sementara orang miskin di dunia semakin miskin. “

“kebohongan Blair terhadap Islam adalah upaya mengalihkan perhatian dari kejahatan Kapitalisme bukan hanya dimasa lalu tapi juga sekarang. Blair sangat mencintai kapitalisme yangmenarik dengan cara memaksa orang lain lewat laras senjata.

Sementara masyarakat melihat bagaimana kebobrokan realita kebebasan dan demokrasi Barat , disisi lain dunia Islam semakin nyaring menyerukan Khilafah sebagai alternative bencana global kapitalisme. (hizb.org.uk ; 6 September 2010 )

TRIBUNNEWS.COM

Kalaupun harus berperang maka TNI yakin menang dan sudah siap siaga karena dunia tahu kekuatan tentara Indonesia adalah terbaik ke-13 di dunia. Dan dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara cinta damai dan pemimpin ASEAN yang memayungi. Sehingga bisa dipastikan “tidak akan terjadi” perang.

Banyaknya aksi perampokan di darat serta berbagai isu terorisme tidak membuatnya sedih si Mayor TNI AL ini karena yakin hal-hal begitu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak makan waktu lama.

Yang membuatnya sedih adalah kasus “perampokan” paling akbar oleh Amerika di bumi Papua Indonesia, pembalakan liar hutan hutan di Kalimantan dan Papua yang di-majikan-i orang Malaysia. Serta kasus penyelundupan besar-besaran dengan ‘kongkalikong’ antara pelaku dengan instansi yang berwenang. Serta perdagangan senjata di perbatasan Filipina, Malaysia dan Australia yang tentu saja ada “becking”nya orang besar di Indonesia.

Untuk keempat kasus tersebut si Mayor ini harus prihatin karena menahan gejolak idealisme sebagai TNI yang harus mengamankan NKRI, tapi di sisi lain “para pembesar” justru merusak negerinya sendiri. “Saya hanya seorang mayor bisa berbuat apa?” kata si Mayor kepada tribunnews.com, Sabtu (4/9/2010) malam.

Coba bayangkan kasus penambangan EMAS di PAPUA. Si Mayor pernah berhasil menyelinap masuk ke lokasi pertambangan itu dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Amerika mengeruk harta karun Indonesia secara besar-besaran dan “dilegalkan” oleh pemerintah dengan “kontrak” yang sangat merugikan rakyat Indonesia.

Dalam sehari saja, perusahaan Amerika itu bisa mengangkut sekitar 175.000 ton biji pasir emas dari bumi Papua melewati perairan Samudera Pasifik. Indonesia dapat apa?? tidak ada sama sekali uang masuk ke kas negara. Kalau 20 persen saja dari jumlah emas yang diangkut itu untuk kas negara maka sudah cukup untuk biaya pendidikan dan kesehatan GRATIS  seluruh Indonesia selama-lamanya.

Penambangan emas di Timika, terbesar di dunia, memang sejak awal sangat merugikan rakyat Indonesia karena hanya 0% untuk kas negara.

Indonesia sewajarnya mendapat manfaat yang proposional dari tambang yang dimilki. Hal ini bisa dicapai jika kontrak kerja yang ditandatangani antara lain berisi ketentuan-ketentuan yang adil, transparan, dan memihak kepentingan negara dan rakyat. Ternyata pemerintah pada masa lalu, hingga kini tidak mampu mengambil manfaat optimal.

Hingga Tahun 1976 perusahaan itu gratis atau setor ke negara 0%, enak kan?
Tahun 1976-1983 pemerintah kenakan (PPh) sebesar 35% (bukan produk yang dikenai pajak tapi hanya penghasilan !)
Tahun 1984 pemerintah dapat royalti 1% atas penjualan emas dan perak.
Tahun 1994 pemerintah mengeluarkan  PP No.20/1994 belum maksimal.

Seharusnya Presiden SBY bisa mengeluarkan PP  untuk menghilangkan berbagai kerugian dengan menjadikan BUMN dan BUMD sebagai pemegang saham mayoritas di Freeport atau Timika

Perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintah untuk mengeruk emas terbesar di dunia itu, diduga ada  penyelewengan, manipulasi, dugaan KKN, tekanan politik, dan jauh dari kaidah-kaidah bisnis dan negara yang terpuji dan beradab. Coba hitung lagi jika di bawah emas itu terdapat cadangan URANIUM terbesar di dunia. Berapa nilainya?? Harga URANIUN berapa kali lipat dari harga emas?? Indonesia itu SANGAT KAYA!

Selama 42 tahun periode tambang (1967-2009) bangsa Indonesia tidak mendapatkan hasil yang optimal dan sebanding dari potensi tambang Timika.

Dan jika Presiden tidak melakukan perubahan dengan PP maka harta karun di Papua itu akan terus dikeruk hingga tahun 2041. Menagislah rakyat Indonesia tanpa sadar kekayaannya diangkut ke Amerika.

Padahal kalau rakyat tahu, berbagai manipulasi data dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mengelabuhi pajak kepada pemerintah. Katakanlah ada 100 kapal yang mengangkut emas dari Papua ke Amerika maka yang dilaporkan hanya 10 kapal saja agar pajak royalti 1% itu bisa diperkecil lagi nominalnya. (narasumber dirahasiakan demi keamanan) (www.syariahpublications.com)

Oleh : Harits Abu ulya (Ketua Lajnah Siyasiyah DPP-HTI)

menghina Islam

SyariahPublications.Com — Babak demi babak dunia terbuka matanya, terhadap kebesaran Islam dan kaum muslimin. Berhadapan dengan sikap hipokritnya barat dengan demokrasinya yang makin terjun kedasar jurang irrasionalitas dalam berfikir dan bersikap. Isu yang paling panas menggelinding tanpa terbendung saat ini; polah tingkah rencana sekelompok kaum salibis (nasrani) yang di motori oleh pendeta Terry Jones, 58 tahun, pemimpin Gereja Dove World Outreacch Center di Gainesville, Florida, AS. Dengan lantang dia menyerukan kesuluruh gereja didunia; “Pada 11 September 2010, pukul 06.00-09.00,kita akan membakar al Qur’an untuk mengenang korban 11 September dan untuk berdiri melawan kejahatan Islam. Islam itu dari setan!”.

(http://loganswarning.com/2010/07/13/us-church-starts-international-burn-a-koran-day/) Sebuah gagasan yang terinspirasi dari laman Facebook dengan titel “Everybody Drow Muhammad Day”, bahkan dikabarkan pendeta Terry sudah membuat video untuk dijadikan guide pembakaran Al Qur’an.

Dunia Islam tidak hanya kali ini dihadapkan kepada upaya atau tindakan pelecehan dan pelanggaran hak-hak mereka sebagai muslim. 1,3 miliar muslim lebih dimuka bumi ini, kerap menyaksikan sikap durjana yang menjadi nilai inheren dari imperialisme yang diemban oleh AS dan sekutunya. Darah mereka tumpah di Iraq, di Afghanistan, di Palestina, di Yaman dan lainya, infrastruktur mereka hancur porak poranda dan menyisakan puing-puing dan derita. Sekedar mengingatkan; pelecehan, penghinaan, dan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia sebagai muslim tidak hanya dalam bentuk pelecehan al Qur’an yang dilakukan serdadu AS di penjara Guantanamo-Kuba atau kartun Nabi dari Denmark, atau seperti yang akan dilakukan oleh pendeta Terry (11 September 2010).

Tapi apapun faktanya, kali ini perlu kita uji logika-logika yang dibangun oleh pendeta Terry begitu pula orang-orang yang mengiyakan gagasan sinting ini. Perlu kita ajukan beberapa pertanyaan; apa hubungan peristiwa 11 september 2001 dengan Al Qur’an? Kenapa al Qur’an harus menjadi subyek yang bertanggung jawab dari tragedi kemanusiaan? Dan bagaimana sikap Barat dan penguasa negeri kaum muslimin seperti halnya Indonesia?

Logika dengkul Sang Pendeta

Wajar sekali kalau reaksi keras; kemarahan dan celaan muncul dari kalangan muslim. Di kalangan orang salibis sendiri melahirkan kecaman keras terhadap rencana tindakan pendeta Terry Jones. Sebagian besar melihat gagasan pendeta Terry dibangun diatas logika yang sangat prematur bahkan logika dengkul (irrasionalitas). Sebuah rencana yang lebih tepat dikatakan; kebencianlah yang menjadi dasar bangunan logikanya. Demikian mudahnya pendeta Jones menjustifikasi orang muslim yang menjadi pelaku dari tragedi 11/9. Dan orang muslim melakukan tindakan “terorisme” dalam tragedi 11/9 itu sumber inspirasinya adalah kitab Al Qur’an. Oleh karena itu, dalam logika pendeta Jones peringatan 11/9 adalah momentum tepat untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Islam dan al Qur’anlah sumber dari segala bencana, karenanya perlu di lawan dan dikumandangkan tentang masalah ini.

Logika pendeta Jones sangat “sinting”, yang lebih tampak adalah kebencian didalam dada mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, kalau mau jujur ini adalah potret yang mewakili sentimen mayoritas yang silent masyarakat Amerika terhadap Islam. Jika kembali menoleh kebelakang; tragedi 11/9/2001 dengan runtuhnya gedung kembar WTC, AS melakukan invansi ke Afghanistan dibawah spirit “kristus” seorang presiden paranoid George W Bush. Tentu dengan tuduhan; rezim yang berkuasa di Afghanistan adalah teroris dan berada dibalik runtuhnya WTC. Kemudian dilanjutkan oleh Bush ke Iraq dengan dalih kurang lebih sama; negara teroris yang berpotensi membahayakan dengan senjata kimia pemusnah massalnya. Hingga sampai detik ini, belum ada satupun alasan yang dipakai Bush kemudian bisa dipertanggung jawabkan di hadapan publik dunia. Dalam penyelidikan terbuka dan akuntable, tidak ada satu bukti bahwa tergedi runtuhnya WTC ada kaitanya dengan kelompok al Qoida, pemerintahan Afghanistan waktu itu dan demikian juga yang kedua pada kasus Iraq. Semua akal-akalan Bush untuk membenarkan tindakan terorisnya atas dunia Islam khususnya Afghanistan dan Iraq.

Tapi apa yang dilakukan Bush telah mampu menyihir masyarakat Amerika, dan mengendapkan sentimen serius dalam jiwa kaum kristiani mayoritas di AS. Tuduhan; Islam dengan kitab sucinya al Qur’an adalah sumber tindakan-tindakan “terorisme” yang mengancam peradaban barat Amerika.Sekalipun disisi lain, juga menjadikan sadar sebagian anggota masyarakat tentang kejahatan dan rekayasa pemerintahan Bush. Yang akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam, cukup interest untuk mengenal Islam dan mengkonsulidasikan dalam ruang publik masyarakat Amerika. Maka tuduhan Pendeta Jones sangat mengada-ada, dan sangat berbahaya yang telah melampui semua logika dan kepekaan masyarakat dunia.

Dari realitas “konspirasi” seorang pendeta Jones membuat kesimpulan yang sinting, menjadikan kitab suci menjadi tempat pertanggungjawaban atas kejahatan manusia. Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan sikap umat Islam, dalam rentang waktu yang tidak sebentar menghadapi kondisi penuh pelanggaran terhadap harkat dan martabat mereka sebagai muslim yang dilakukan secara masif oleh negara imperialis AS dan sekutunya.Tapi orang-orang muslim belum pernah merespon tindakan brutal AS dengan semboyan perang “crusade” (perang salib) seperti yang dilontarkan dari mulut ponggahnya G.W.Bush (Presiden AS sebelum Obama) dalam bentuk tindakan seperti rencana pendata Terry Jones, belum terdengar kabar dan adanya bukti gerakan pembakaran Injil oleh masyarakat Islam dimanapun mereka berada.

Bagaimana sikap masyarakat Barat?

Beberapa pendeta Kristen menolak ide gila dari pendeta Jones, demikian pula DK PBB mengecam karena hal tersebut dianggap pelanggaran hak dan bukan kebebasan berekspresi. Tapi itu tidak menyurutkan langkat Jones, seperti halnya tulisan yang sangat kasar selalu terpampang didepan gereja Dove World Outreach Center :”Islam is of the devil (Islam adalah dari iblis)”, dimana Jones menjadi pendeta di gereja tersebut. Dan sikap sinting Jones makin mendapat angin, dengan adanya rencana pembangunan Rumah Cordoba atau Park 51 (yang akan menjadi pusat kegiatan Islam) termasuk rencana pembangunan masjid, ditanah luas yang berjarak dua blok kearah utara dari tempat yang disebut “ground zero”. Dewan kota New York sudah menyetujui dan walikotanya Michail Blommberg mendukung.Tapi akhirnya tertunda karena terjadi tarik ulur kepentingan para politisi baik dari kubu Demokrat begitu juga kubu Republik.

Sekalipun pembangunan itu sesuai dengan amandemen Pertama Konstitusi Amerika, yaitu soal kebebasan beragama, namun sentimen mayoritas masyarakat New York dan di representasikan oleh para politisinya menunjukkan paradoks demokrasi yang dianut oleh AS. Sejak awal propaganda media barat menjadikan salah paham, karena sesungguhnya komunitas muslim tidak membangun masjid dan semisalnya di ”ground zero”, tapi di tanah luas yang jaraknya dua blok dari “ground Zero” jarak yang lumayan jauh. Dengan berpikir obyektif, dalam ruang demokrasi tidak ada pelanggaran atas hak-hak orang kritiani oleh orang muslim. Kemudian bagaimana itu juga bisa dijadikan alasan pembenaran sekolompok orang kristen dibawah pendeta Terry Jones hendak melakukan pelanggaran serius terhadap harkat martabat orang muslim sedunia?.

Jika Obama konsisten dengan pernyataannya di Taman Balai Kota Columbus Ohio: ”Mereka punya hak yang sama melaksanakan kewajiban keyakinan mereka” dalam kesempatan berbeda ketika berbuka bersama dengan pemuka muslim di New York; ”mereka punya hak seperti warga negara lain, dengan keyakinan yang lain”. Sebuah bentuk dukungan Obama terhadap komunitas muslim, sekalipun kemudian di ralat oleh juru bicara gedung putih (Robert Gibbs); ”presiden tidak mengurus soal kebijakan tingkat lokal (New york)”.

Dan akhirnya juga melahirkan kecaman dari kubu Republik di Senat dan Konggres, dalam pandangan mereka persoalnya bukan masalah keyakinan tapi masalah keamanan.Dan hingga saat ini juga tidak ada suara atau kritik resmi dari Vatikan (Paus). Sekali lagi disana kita dapatkan sebuah tuduhan yang sangat stereotif terhadap Islam. Komunitas Islam menjadi ancaman bagi Amerika dan masa depannya. Dan seorang Obama akhirnya tidak mudah untuk menghentikan segala bentuk provokasi anti-Islam yang berkembang di masyarakat Amerika termasuk rencana pendeta Terry Jones.

Ruang demokrasi, menampilkan sikap hipokrit barat terhadap dunia Islam. Dan dengan dalih kebebasan umat Islam berulang kali mendulang penghinaan oleh komunitas barat kafir. Dan sangat niscaya rencana Terry Jones terjadi, mengingat selama ini pelaku-pelaku penghinaan terhadap komunitas muslim juga aman-aman saja bahkan dilindungi oleh negara-negara barat dengan alasan kebebasan ekspresi dan demokrasi.

Implikasi lokal dan Peran penguasa Indonesia?

Semua membayangkan dan menduga, jika pembakaran al Qur’an ini terjadi maka ini akan menjadi krisis serius di dunia Islam, perang antar agama dan semisalnya. Atau ada dugaan sebaliknya, tidak memberikan efek apa-apa kecuali riak-riak kecil dalam bentuk demo yang berisi cacian dan makian.Tapi itu semua sporadis dan tentatif berlangsung hanya dalam beberapa waktu saja, akan hilang seiring dengan belitan problem-problem berikutnya yang antri untuk menghantam umat Islam.Mulai dari soal ekonomi, hingga krisis politik. Atau umat Islam khususnya di Indonesia sebagian besar akan membisu dan memaklumi, dengan bersikap sangat “toleran” (efuisme lemahnya iman) dan dianggap elegan kalau tidak terpancing atau merespon dengan tindakan-tindakan kekerasan dan balas dendam kepada komunitas kristen di Indonesia.

Langsung atau tidak, komunitas non-muslim di Indonesia merasa kawatir, was-was, dan cemas. Tidak bisa menerka lebih jauh apa yang akan dihadapi jika peringatan 11/9 di AS itu betul-betul dalam bentuk pelecehan dan penistaan terhadap al Qur’an (dengan membakarnya). Dalam konteks psikologi seperti ini, wajar kalau kemudian pihak gereja dan aktifisnya, begitu pula kelompok yang mengatas namakan gerakan pluralisme roadshow keberbagai pihak yang dianggap bisa mereduksi langkah-langkah destruktif dan unpredictible dari komunitas muslim di Indonesia.

Karena cemas dan kawatir yang menjadi dasar sesungguhnya dari pendekatan yang dilakukan oleh non-muslim, dengan berbagai strategi dan menggunakan berbagai komunitas dan elemen untuk menyumbat resiko tak terkendali nantinya. Misal; dengan sumbangan al Qur’an dari gereja, atau dialog lintas agama. Atau himbauan dan bahkan turut mengecam tindakan pendeta sinting Terry Jones. Ini semua lipstik untuk mendulang empati dan mengkebiri kesadaran umat Islam atas tiap jengkal pelecehan dan penghinaan atas diri mereka.

Satu sisi yang tidak berbeda dalam konteks ini, pemerintah terbiasa dengan strateginya akibat mandul politik luar negerinya. Tidak berusaha keras untuk menekan pemerintahan AS di bawah Obama yang sudah gembar-gembor cukup respek terhadap dunia Islam. Agar menghentikan kebebasan berekspresi yang diluar batas akal dan nurani manusia dari sekolompok orang kristinai dibawah kendali pendeta Terry Jones.

Tapi sebaliknya, pemerintah dengan gerakan moderatisasinya berusaha membungkam reaksi umat Islam. Di tanamkan sikap toleran, moderat, dan menganggap semua itu bukan perkara serius yang perlu ditanggapi. Bahkan umat yang baik itu berdiam diri atas tindakan penghinaan diluar batas itu. Disini sering kita melihat sikap aneh penguasa negeri Islam terasuk Indonesia. Kenapa tidak mengamputasi sumber penyakit? Tapi sebaliknya memaksa dengan halus kepada umat Islam untuk menerima dan menganggap biasa terhadap penyakit tersebut. Wajar kalau kemudian umat ini kehilangan haibahnya (wibawa dan kehormatanya), dibawah kendali pemimpin yang tidak mengerti bagaimana berkhikmat untuk agamanya. Bisa jadi “ka’bah kiblat umat Islam itu di bombardir” penguasa juga akan diam seribu bahasa, dan akan lebih sibuk membungkan reaksi umat Islam dibandingkan dia menghukum orang yang telah menghinakan umat Islam.

Presiden Susilo BY yang pernah mengatakan “I love the United States, with all its faults. I consider it my second country.” barangkali pada kasus ini tidak terlalu “bebal” dan menunggu berfikir “matang-matang” untuk merespon isu dan peka terhadap aspirasi umat Islam di Indonesia. Dan SBY bisa meminta kepada Obama sebagai presiden dari negara keduanya SBY agar menghentikan ide sinting pendeta Terry Jones dalam peringatan 11/9. Jika terlambat, maka “militansi” akan tersulut demikian mudahnya, seperti tumpahan minyak ditengah terik matahari begitu peka terhadap pemantik api. Jangan sampai semua terlambat, dan para “pemadam kebakaran” yang dengan baju “moderat” dan “pluralisnya” sia-sia dengan apa yang mereka lakukan. Karena realitas sosial umat Islam; ada sebagian yang tidak solat dan lainya tapi akan bertaruh nyawa jika kehinaan (seperti rencana pembakaran al Qur’an) ini terjadi.

Jangan sampai presiden SBY di cap tukang ngibul membual dengan retorika yang ambigu, seperti yang ditunjukkan dalam peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara 26/8/2010: ”setiap individu dinegeri ini memiliki kemerdekaan beragama dan beribadah.Karena itu tidak boleh ada satupun yang memaksakan kehendak, apalagi dengan kekerasan..”. Apa itu artinya komunitas seperti Ahmadiyah dan semisalnya yang jelas-jelas menghina umat Islam itu juga dibiarkan dan harus bebas? Atau bahkan dianggap bagian dari keberagaman dan indahnya demokrasi? atau pelecehan dalam bentuk lainya baik di dalam negeri atau oleh orang non-muslim diluar negeri itu juga termasuk dinamika demokrasi dengan kebebasan berpendapatnya?

Ingatlah warning al Qur’an!

Sikap dasar yang dimiliki umat Islam dalam memandang hubungan dengan orang non-muslim sangat jelas.Standar kebenaran untuk bersikap tertuang dalam al Qur’an;

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.(QS. Al Baqarah: 120)

Begitu juga dipertegas lagi tentang posisi mereka dan hakikat sikap mereka:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”(QS.Al Imran:118)

Hari ini umat Islam terus menerus menemukan relevansi kebenaran dari ayat-ayat diatas dalam ruang demokrasi yang menghegemoni hampir seluruh negeri kaum muslimin.

Umat Islam mendapat penghinaan nyaris tanpa perlawanan, karena sikap hipokrit (munafik) Barat. Dan suatu ketika, siapa yang akan disalahkan jika bendungan kesabaran umat ini sudah di titik kulminasinya…Bisa jadi umat bisu seperti yang dikehendaki oleh orang kafir dan munafikin, atau sebaliknya akan bangkit dalam berbagai rupa, ini semua niscaya.Dan inilah buah simalakama demokrasi!.Wallahu a’lam bisshowab (www.syariahpublications.com)

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

Dengan usia kemerdekaan yang cukup matang, patut kiranya kita ajukan soal berikut; apakah para pemimpin dan pemangku pemerintahan telah mampu merealisasikan cita-cita dari kemerdekaan tersebut?

Sudahkah rakyat dan bangsa ini benar-benar merdeka dengan arti sesungguhnya?, jika penjajahan fisik sudah berakhir, apakah penjajahan ekonomi, politik, hukum dan budaya juga sudah berakhir di negeri ini?. Setiap 17 Agustus upacara pengibaran bendera dilakukan sebagai simbol kemerdekaan, namun fakta nasib rakyat negeri ini belum berubah signifikan. Nasib mereka makin merana, seperti makin lusuhnya bendera sang saka.

Seharusnya dengan rentang waktu setengah abad lebih (65th), sebagai bangsa merdeka idealnya telah banyak meraih impian anak-anak negeri.Karena potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini.Namun lagi-lagi fakta berbicara lain, bahwa Indonesia belum “merdeka” dari keterjajahan politik, ekonomi, hukum dan budaya.

Indonesia belum “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, busng lapar, malnutrisi dan keterbelakangan. Perlu di ingat dari 237 juta jiwa lebih ini yang berpijak di atas tanah air ini adalah mayoritas muslim (87%), artinya jika belum merdeka secara “hakiki” maka merekalah yang mayoritas mengalami keterjajahan.

Pandangan diatas tentu tidak mengada-ada, sebagai contoh dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan harian Kompas (16/8/2010); masyarakat menilai banyak aspek dan kondisi makin buruk saja pada saat ini. Semisal pada aspek keadilan hukum (59,3% menyatakan semakin buruk, 13,4%:tetap, 21,6%:semakin baik),keadilan ekonomi (60,7%:semakin buruk, 15,1%:tetap,21,1%:semakin baik).

Dan angka yang menunjukkan rendahnya kebanggaan terhadap bangsa dan tanah airnya cukup tinggi (29,8%:semakin buruk). Ketika bicara pada aspek peran negara, apakah sudah memadai atau belum dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai bidang paling krusial, kesimpulanya peran negara tidak memadai.

Peran negara dalam bidang Ekonomi (tidak memadai:75,7%,), politik (tidak memadai:53,5%), hukum (tidak memadai:72,7%), pendidikan (tidak memadai:46,9%), kesehatan (tidak memadai:48,4%).Dan pandangan masyarakat tentang kemerdekaan, terlihat jelas bahwa Indonesia belum merdeka baik menyangkut aspek ekonomi (67,5%:menyatakan belum merdeka), politik (48,9%;menyatakan belum merdeka), budaya (37,1%:belum merdeka).

Tentu pandangan dan persepsi masyarakat (sampling di atas) tidak mengada-ada, rasanya cukup mewakili pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Karena fakta empirik mereka merasakan dan meraba atau bahkan menjadi obyek penderita dari keterjajahan di era ”merdeka” saat ini. Seakan layak diartikulasikan dalam sebuah pertanyaan retorik; Indonesia merdeka, kata siapa?.

Dalam rentang waktu 65 tahun, di Indonesia masih menyuguhkan potret terkini dari kehidupan rakyatnya yang masih banyak memprihatinkan. Dari data BPS yang dibacakan presiden SBY (16/8), jumlah penduduk Indonesia 2010: 237.556.363 jiwa dan yang masuk katagori miskin lebih dari 100 juta penduduk dengan ukuran pendapatan 2 dolar AS/hari, bukan sekitar 31,02 juta (sekitar 13,33%) seperti yang dirilis oleh BPS.Dan sebagian kemiskinan itu sebaranya ada di 183 kabupaten terkatogori tertinggal (79%:kawasan Indonesia timur, 30%:kawasan barat Indonesia).

Bahkan ditengah hiruk pikuknya perayaan di halaman Istana Merdeka, nun jauh di perbatasan Kaltim-Malasyia, ada 255 desa diperbatasan terisolir dengan kehidupan memprihatinkan dan tingkat kesejahteraan mereka sangat rendah, sangat paradoks. Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2009, mencapai 8,96 juta orang atau 7,87 persen dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang. Jumlah tersebut menurun 7,87 persen dibandingkan posisi Februari 2009, sebanyak 9,26 juta atau turun 8,39 juta dibandingkan Agustus tahun lalu yang mencapai 9,39 juta.Fakta saat ini di tahun 2010 tidak ada penurunan angka yang signifikan, bahkan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY hanya menggambarkan tentang apa yang akan dikerjakan ke depan layaknya kampanye.

Namun tidak menjelaskan mengapa target periode pertama masa jabatan tidak tercapai.Yaitu (target) kemiskinan menjadi 8,2 % dan (target) angka pengangguran menjadi 5,1 % pada tahun 2009. Contoh, di ibukota Jakarta saja, lebih dari 73 ribu sarjana jadi pengangguran dan dari jenjang SMK menyumbang angka pengangguran lebih tinggi lagi.Jika mereka mendapatkan pekerjaan maka yang banyak di sektor buruh (82%) dan itupun tidak dilindungi kontrak.

Pidato kenegaraan jelang hari kemerdekaan menjadi tak berarti, karena hanya menjadi ajang “memuji” keberhasilan semu penguasa dan politik pencitraan. Berbusa-busa cerita espektasi RAPBN-2011 dan nota keuangan, dengan memaparkan asumsi makro dalam RAPBN 2011; pertumbuhan ekonomi Indonesia: 6,3%, nilai tukar Rupiah: Rp 9.300 per dolar AS, inflasi: 5,3%, SBI 3 bulan: 6,5%, harga minyak: US$ 80 per barel, lifting minyak: 970.000 barel per hari (pidato kenegaraan Presiden SBY 16/8).

Bahkan rencana menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI serta pensiunan masing-masing 10 persen. Kenaikan akan mulai dilakukan pada tahun anggaran 2011.

Tentu bagi presiden itu sah-sah saja, tapi yang tidak bisa di ingkari adalah potret kemiskinan rakyat dan keterjajahan mereka di tanah airnya sendiri. Rakyat dihadapkan kenaikan harga yang makin tidak terkendali, baik bahan pokok(sembako), pupuk pertanian, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, hingga kenaikan TDL juga mendongkrok kenaikan kebutuhan-kebutuhan sekunder lainya.

Jika para pengusaha(industri) diminta tidak perlu kawatir dengan kenaikan TDL 15% yang efektifberlaku awal 2011, tentu hal ini menjadi absurt karena akhirnya rakyat kecil juga yang cemas dan menanggung efek dominonya. Yang tidak ketinggalan perlu diingat oleh masyarakat, APBN yang 70% sumbernya adalah dari pajak tapi sebagian besar tidak kembali untuk kesejahteraan rakyat. Karena sebagian di rampok oleh para koruptor, sebagian lagi melalui kebijakan yang tidak pro-rakyat menjadikan APBN tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan.

Bisa di bandingkan, bagaimana sikap penguasa menghadapi kasus Bank Century yang sigap mengucurkan Rp 6,7 triuliun (yang akhirnya di rampok juga) tapi begitu abai untuk menyelamatkan korban lumpur Lapindo, atau tega menurunkan subsidi baik disektor pendidikan (turun 1,5 triliun), pertanian, kesehatan dan BBM, subsidi 2011 sebesar Rp 41 triliun, turun Rp 14,1 triliun (25,6%) dibanding tahun 2010, Rp 55,1 triliun. Dan yang terbaru pemerintah rencana melepaskan harga gas kepasar, setelah rakyat sebelumnya digiring untuk mengikuti kebijakan konversi dari minyak ke gas oleh pemerintah.

Merdeka akhirnya menjadi sebatas retorika, hanya dinikmati orang partai yang punya akses dijabatan publik serta orang-orang yang berada seputar kekuasaan dengan logistik yang cukup mereka menguras kekayaan negara dan menggunakan untuk berpesta pora di arena politik.Rasanya wajar, jika beberapa daerah menuntut otonomi daerah, hingga referendum untuk menjadi negara bagian (federal) bahkan menuntut kemerdekaan.Sebagai contoh kasus, Papua yang terus bergejolak hingga sekarang adalah potret kegagalan otonomi khusus yang tidak terimplementasi dengan baik.

Kalau seorang presiden SBY, di pidato kenegaraan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masa bhakti Kabinet Indonesia Bersatu II ini juga mengklaim keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan perubahan demokrasi yang fundamental. Indonesia diam-diam sedang berevolusi. Telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia, kini, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. “Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal.

Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat,” ucap SBY.Hasilnya, peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental kata SBY di hadapan seluruh anggota DPD dan DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010. Ini pernyataan “jauh panggang dari api”, artinya klaim keberhasilan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan tingkat keadilan dan kesejahteraan yang didapat oleh rakyat. Rakyat berdaulat itu ilusi demokrasi, menjadi gubernur gajinya Cuma sekitar 8 juta, walikota sekitar 6 juta kemudian ketika seorang hendak merebut kursi kekuasaan ongkos politik yang mereka keluarkan hingga mencapai ratusan miliar.

Kemudian ketika terpilih dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang clear dan clean, budaya politik yang bejat menjadikan “clear dan clean” menjadi mimpi disiang bolong. Kekuasan akan mengabdi kepada segelintir orang (oligarki kekuasaan), rakyat tetap terpinggirkan nasibnya. Tapi rakyat selalu dijadikan tumbal dan alasan pembangunan, padahal itu adalah penipuan dan inilah fakta budaya politik Indonesia yang dibangun diatas struktur politik dan substansi politik demokrasi-sekuler.

Di tahun 2010 saja,SBY sudah meneken izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.Dalam kurun 2009-2014 Indonesia sudah dan akan melakukan 503 pemilu memperebutkan 19.433 kursi. Yakni sekali pemilihan presiden dan wapres, kemudian 4 kali pemilu legislatif, 32 kali pemilihan gubernur dan wagub,466 kali pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.Kita bisa bayangkan, berapa dana yang dihamburkan? Dan sejauh ini perubahan apa yang didapatkan oleh rakyat?.Inilah paradoks demokrasi.

Rakyat terjajah penguasanya sendiri?

Dari beberapa gambaran diatas, jika mau jujur akar masalahnya adalah pada sistem kehidupan yang dipakai oleh Indonesia. 65 tahun merdeka dengan mengadopsi demokrasi-sekuler, dengan bentuk pemerintahan presidensil kadang parlementer, menjadikan Indonesia menjadi negara merdeka yang tidak berdaulat atas negerinya sendiri. Karena pada akhirnya “demokrasi” menjadi topeng imperialisme baru terjadi begitu masif dilakukan bangsa barat (AS dan sekutunya) terhadap Indonesia.

Para pemimpinnya mabuk dengan doktrin demokrasi, globalisasi dan liberalisasi. Tanpa sadar, dogma-dogma yang dijadikan “topeng” penjajahan gaya baru itu menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat kemerdekaan tak berarti untuk anak negeri. UU KHUP masih warisan penjajah, UU pengelolaan SDA yang liberal, UU kelistrikan, UU pendidikan, kesehatan dan banyak lagi yang lain tidak begitu berpihak dan berorentasi kepada kepentingan rakyat. Dengan kekuatan lobi dan jejaring serta dominasi sain teknologinya, bangsa imperialis mengkooptasi semua potensi yang ada diperut bumi negeri tercinta ini mengoyak dan menyedot semua isi.

Kita bisa saksikan; berapa kebijakan (regulasi) yang pro-imperialis menjadi sebab rakyat masih dalam kotak kemiskinan. Indonesia menjadi terjajah kembali oleh negara-negara imperialis dan dibantu oleh para pengkhianat negeri. Para komprador lokal yang terdiri dari para penguasa, politikus, intelektual yang lebih loyal kepada kepentingan Asing karena syahwat kekuasaan dan kebutuhan pragmatisnya.Wajar rakyat seperti “ayam mati dilumbung padi”, sengsara dinegerinya sendiri dan Indonesia dengan julukan “zamrud katulistiwa, negeri yang subur” tidak begitu berarti bagi anak negeri.

Kembali kepada kemerdekaan hakiki: Islam

Dari aspek ekonomi, jelas kita masih dijajah. Kebijakan ekonomi merujuk Kapitalisme Barat. Ketergantungan ekonomi kepada negara-negara kapitalis Barat juga luar biasa. Utang luar negeri yang terus bertambah hampir 2.000 triliun dan menjadi beban yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek politik, juga masih dijajah. Buktinya, sistem politik yang kita anut, yakni demokrasi, lagi-lagi berasal dari negara kapitalis penjajah.

Tragisnya, demokrasi menjadi alat bagi penjajah Barat untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Hukum kita masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial. Fakta kemiskinan menjadi penyakit umum rakyat; busung lapar dan gizi buruk terjadi di mana-mana. Negara juga belum berhasil membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat Indonesia. Bukan hanya tidak aman dari sesama, rakyat juga tidak aman dari penguasa mereka.

Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan hubungan antarmusuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur di sana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tidak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para aktifis Islam juga tidak aman menyerukan kebenaran Islam; mereka bisa diculik kapan saja dan dituduh sebagai teroris.

Karena itu, kunci agar kita benar-benar mampu melepaskan diri penjajahan ada dua: pertama; melepaskan diri dari sistem kapitalis dalam segala bidan, kedua; jangan percaya pada penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Dan tidak sekadar melepaskan diri dari sistem kapitalis. Sebagai solusinya, kita harus menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh kehidupan kita. Hanya dengan syariat Islamlah kita dapat lepas dari aturan-aturan penjajahan. Hanya dengan syariat Islam pula kita bisa meraih tujuan-tujuan bernegara.

Syariat Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah Islam akan menjamin kesejahteraan rakyat karena kebijakan politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Lebih dari kebutuhan pokok (primer), negara juga akan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan kebutuhan sekunder dan tersier. Negara juga akan menjamin kebutuhan vital bersama rakyat seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan kemudahan transportasi.

Khilafah Islam juga akan menjamin keamanan rakyat dengan menerapkan hukum yang tegas. Dan capaian semua berdiri tegak diatas sebuah ideologi yang sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa dan memuaskan akal. Menjadikan setiap hamba menghamba kepada Sang Maha Pencipta hamba, bukan menjadi budak sesama hamba, maka akhirnya menjadi rahmatan lil ‘alamin dengan tegaknya ideologi tersebut dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Wallahu a’lam bisshowab

Sumber : www.eramuslim.com

Ismail mengingatkan bahwa SBY itu seorang presiden. Ia bukan seorang pengamat politik, bukan seorang anggota DPR, juga bukan rakyat biasa. Dia adalah seseorang yang ditangannya ada kewenangan dan kewajiban. Jadi semestinya pidatonya itu mencerminkan seorang presiden.

“Tapi saya melihat pidatonya itu baru mencerminkan dia sebagai seorang pengamat,dia potret masalah-masalah yang ada tetapi tidak terlihat langkah dia sebagai seorang presiden,” ujarnya kepada mediaumat.com, Selasa (17/8) petang di Jakarta.

Dia hanya mengatakan tahu banyak pilkada bermasalah, demokrasi mahal, ada ini ada itu, tetapi apa tindakan dia sebagai seorang presiden? “Saya ingin mengatakan daripada dia berpidato seperti itu lebih baik dia diam tetapi banyak melakukan berbagai hal yang diperlukan oleh rakyat banyak!” tegasnya. Misalnya, menerapkan kebijakan praktis soal gas sehingga rakyat tidak diteror lagi oleh ledakan gas; menstabilkan harga-harga agar tidak naik terus.

SBY pun terlalu membesar-besarkan sesuatu yang kecil. SBY menganggap pluralitas terancam, terorisme mengancam. Coba adakan jajak pendapat, tanya rakyat, apa yang sebenarnya paling menakutkan mereka? Bukan pluralisme dan bukan terorisme. Soalnya terorisme itu mengancam apa? itu hanya klaim dari para pejabat, khususnya dari kepolisian. Setelah bom Rizt Carlton kan tidak ada lagi. Bom itu pun relatif kecil ya. Artinya ada masalah lain yang lebih besar yang luput dari perhatian SBY.

Demoralisasi masyarakat misalnya. Itu lebih bahaya lagi dari terorisme. Banyak masyarakat yang putus asa sehingga bunuh diri. Itu kan harus diketahui akar penyebabnya? Itu semua kan terkait erat dengan kebijakan ekonomi yang berakibat menyengsarakan rakyat, ditambah lagi minimnya edukasi keimanan sehingga membuat rakyat rentan stress dan mengambil jalan pintas dengan bunuh diri.

Jumlah korban bunuh diri ini lebih banyak daripada korban bom. Jadi sebenarnya bahaya mana?“Sehingga saya bependapat, sebagai pengamat pun SBY juga gagal menjadi pengamat yang baik untuk mengidentifikasi masalah negara ini!” ungkapnya.

Minoritas Tindas Mayoritas

Ismail pun menyinggung soal toleransi antar umat beragama. Ketika pelanggaran itu menimpa umat mayoritas dianggap tidak ada masalah tetapi umat minoritas selalu membesar-besarkan masalah yang menimpanya. Padahal kalau ditelisik, sebenarnya kesalahan bermula pada umat minoritas itu sendiri.

Hebohnya Jemaah Kristen HKBP di Bekasi, itu sebenarnya kasus kecil yang dibesar-besarkan. Itukan problem mereka sendiri. Problem administratif sebenarnya. Tetapi seolah-olah dianggap sebagai problem penindasan, agama mayoriyas terhadap minoritas. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendirikan gereja. Tetapi tetap mendirikan tempat ibadah, sehingga kan menjadi ilegal, warga setempat jelas saja tidak terima. Kemudian dibesar-besarkan seakan-akan umat yang mayoritas yang bersalah dan tidak toleransi.

Padahal banyak sekali diskriminasi yang ditimpakan kepada umat Islam. Lihatlah umat Islam di Bali, betapa sulitnya umat Islam mendirikan masjid di sana. Umat Islam tidak boleh adzan. Begitu juga umat Islam di NTT, di Papua, nasibnya juga sama. Tapi itu tidak diekspos, jadi seolah-olah yang dijadikan masalah kerukunan itu ketika ada orang non Muslim itu yang punya masalah, kemudian dicaplah orang Islam sebagai tidak toleran. Tetapi giliran umat Islam yang punya masalah tidak dianggap sebagai problem kerukunan antar umat beragama. “Nah, presiden juga lupa menyinggung masalah ini,” ungkap Ismail.

Itu baru sedikit bermasalah dengan umat Islam, itupan karena kesalahan umat Kristen sendiri yang tidak memenuhi syarat administratif mendirikan gereja. Sudah dihebohkan. Lha umat Islam sendiri malah sudah ditembagi oleh pemerintah! Kasus baru-baru ini saja di Cawang itu kan ditembak, dan polisi tidak tahu siapa mereka yang ditembak. Kalau tidak tahu siapa mereka itu, mengapa ditembak? Kalau sudah tahu mati, mengapa kemudian polisi tidak tahu siapa yang ditembak itu? Itukan sebenarnya masalah. Tapi SBY tidak pernah menyinggung-nyinggung ini. Seolah-olah absah kalau orang ditembak begitu saja, dengan cap teroris kemudian dianggap selesai.

“Intinya SBY itu berpidato tidak seperti layaknya seorang presiden berpidato, mutu pidatonya sangat mengecewakan, dianggap sebagai pengamat pun pengamatannya saja sudah keliru.” pungkasnya.[] joko prasetyo

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya toleransi keagamaan sementara meningkatnya seruan kepadanya agar mengambil tindakan tegas terhadap golongan Islam radikal, yang terus menyerang golongan minoritas. Dalam pesan kemerdekaannya, Presiden SBY menekankan perlunya toleransi keagamaan sementara meningkatnya seruan kepadanya agar mengambil tindakan tegas terhadap golongan Islam radikal, yang terus menyerang golongan minoritas.

Dalam pidato penting di depan parlemen pada malam menjelang Peringatan HUT Kemerdekaan RI, Presiden SBY menyerukan kepada rakyat Indonesia agar menghayati kehidupan harmonis sejati dalam masyarakat pluralistis.SBY menghendaki pembangunan kehidupan demokratis dan adil dan menekankan perlunya memelihara dan memperkuat persaudaraan, harmoni dan toleransi sebagai bangsa.(VOA ; Senin, 16 Agustus 2010)

Sehari sebelumnya, ribuan orang dari Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Wahid Institut, dan elemen organisasi masyarakat lain berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Ahad (15/8). Mereka menagih janji pemerintah tentang kebebasan beragama.

Tampak sebuah gerakan yang sistematis belakangan ini yang membangun opini bahwa di Indonesia tidak ada kebebasan beragama, golongan Islam radikal menyerang golongan minoritas, gereja dibakar, gereja dirubuhkan . Opini kemudian disertai dengan pernyataan bahwa pluralism di Indonesia terancam, Pancasila terancam, dan berujung pada NKRI terancam. Siapa yang mengancam ? Kelompok-kelompok Islam radikal yang memperjuangkan syariah.

Jelas ada penyesatan politik luar biasa dibalik ini semua. Benarkah di Indonesia tidak ada kebebasan beragama ? Benarkah di Indonesia pembangunan gereja terhambat ? Kenyataannya tidaklah seperti itu. Menurut Kepala Badan Litbang Departemen Agama, Atho Mudzhar pertumbuhan tempat ibadah yang terjadi sejak 1977 hingga 2004 justru meningkat. Pertumbuhan rumah ibadah Kristen justru lebih besar dibandingkan dengan masjid. Rumah ibadah umat Islam, pada periode itu meningkat 64,22 persen, Kristen Protestan 131,38 persen, Kristen Katolik meningkat hingga 152 persen (Republika: 18 Februari 2006)

Laporan Majalah Time juga berbicara lain, dalam tulisan yang berjudul Christianity’s Surge in Indonesia (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1982223,00.html) majalah itu menunjukkan gelora peribadahan pemeluk kristen di Indonesia. “Banyak yang mengira Indonesia adalah sebuah negeri Muslim, tetapi lihatlah orang-orang ini ” kata pendeta David Nugroho. Dia membanggakan jemaat gerejanya yang berkembang , sekarang berjumlah 400 orang , naik dari 30 orang saat didirikan pada tahun 1967. “Kami tidak takut untuk menunjukkan iman kami .”,ujar Pendeta David

Dalam laporan yang ditulis Hannach Beech (26/04/2010) itu gelora pertumbuhan kristen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ledakan penganut kristen di Asia. Jumlah umat Kristen Asia meledak menjadi 351 juta pengikut pada tahun 2005, naik dari 101 juta di tahun 1970 (merujuk kepada the Pew Forum on Religion and Public Life yang berbasis Washington, D.C. )

Masih menurut laporan TIME, sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk kristen hanya 10% dari penduduk Indonesia. Sesuatu yang tidak dipercaya oleh pemimpin-pemimpin kristiani. Bukti sederhananya, di Tamenggung pada tahun 1960 tidak ada gereja Evangelical sama sekali. Namun sekarang terdapat lebih dari 40 gereja Evangelical.

Di ibukota Jakarta sekarang dibangun‘megachurches’ gereja megah yang baru, seperti layaknya Texas (yang dikenal banyak terdapat gereja) dengan menara yang menjulang tinggi ke langit .Penganut kristen lain ramai-ramai beribadah di gereja-gereja tidak resmi di hotel-hotel dan mall , bersaing dengan para pengunjung yang meningkat di akhir pekan. Patung Yesus Kristus tertinggi dibangun pada tahun 2007, di kota Manado di Indonesia timur. Sementara TV kabel Indonesia menyiarkan chanel yang mendakwahkan Kristen 24-jam terus menerus.
Melarang Beribadah ?

Disamping itu tentu sangat keliru menyimpulkan ketika pembangunan sebuah gereja dihambat berarti tidak ada kebebasan beragama. Umat Islam selama ini tidaklah mempersoalan hak umat Kristen untuk beribadah. Ajaran Islam juga memberikan hak kepada agama lain seperti Kristen untuk beribadah sebebas-bebasnya. Islam melarang pemaksaan untuk memeluk ajaran Islam apalagi menghancurkan tempat-tempat ibadah umat non muslim. Dalam sejarah Khilafah Islam , umat kristen hidup berdampngan secara harmonis dibawah naungan syariah Islam.

Yang dipersoalkan umat Islam selama ini adalah pembangunan gereja yang melanggar aturan. Seperti membangun gereja di tempat pemukiman yang mayoritas muslim sementara yang beragama kristen disana sedikit. Apalagi sudah banyak terjadi gereja dijadikan basis kristenisasi untuk memurtadkan penduduk sekitar yang muslim.

Dalam kasus Bekasi yang kemudian menjadi pemicu unjukrasa bentrok diawali ketika pihak kristen menggunakan mempergunakan tempat yang semestinya tidak diperuntukkan bagi peribadahan. Pantas warga di sekitarnya tak berkenan. Karenanya rumah ibadah itu kemudian disegel oleh Pemkot Bekasi.Jemaat tersebut mengadakan ibadah di lahan kosong seluas 2.300 meter persegi di kawasan Pondok Timur Indah, Bekasi, pada Ahad (8/8/2010). Warga sekitar pun tak berkenan. Mereka membubarkan acara tersebut. Wargapun diprovokasi hingga menyebabkan bentrok.

Pemerintah Kota Bekasi sudah menyiapkan tempat gedung untuk ibadah. Tapi para jemaat sendiri yang menolak. Di Bekasi sendiri berdiri tiga bangunan ilegal yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Di antaranya, Gereja HKBP Pondok Timur Indah di Kecamatan Mustika Sari, Gereja Gelilea Galaxi di Kecamatan Bekasi Selatan, Gereja Vila Indah Permai (VIP) di Kecamatan Bekasi Utara.Rencana pendirian gereja juga seringkali dengan cara menipu warga.

Panitia pembanguna Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor memalsukan tandangan tangan warga. Anehnya IMB keluar padahal tidakada satu wargapun yang menandatanganinya. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri pembangunan fasilitas sosial wajib memiliki 60 hingga 90 tanda tangan warga.

Cerita lain, pada November 2009 Satuan Polisi Pamong Praja membongkar lima gereja di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Lima bangunan gereja yang dibongkar adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Huria Gereja Batak Protestan (HKBP), Gereja Pantekosta Haleluya Indonesia (GPHI), Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan Gereja Pantekosta Indonesia (GPI). Mengapa gereja-gereja itu dibongkar? Berdasarkan keterangan pejabat setempat, pembangunan lima gereja yang berdiri di lahan seluas 110 hektar milik Sekretariat Negara (Sekneg) itu menyalahi aturan karena tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Sebelumnya, tiga kali peringatan sudah dikeluarkan Pemda Tangerang, namun pihak Kristiani tetap tak peduli.

Penyesatan Politik Sistematis

Fakta-fakta seperti ini sering tidak diungkap, jadi memang ada kesengajaan untuk membangun opini bahwa di Indonesia tidak ada kebebasan beragama. Di sisi lain, sangat jarang diblow-up oleh media massa terutama media internasional, bagaimana sulitnya umat Islam mendirikan masjid di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya non muslim seperti di daerah Papua, Bali, atau Timor Timur (saat masih bergabung dengan Indonesia).

Isu pembangunan gereja ini kemudian dipolitisasi oleh kelompok-kelompok liberal untuk mengkampanyekan ide sesat mereka tentang pluralisme oleh sudah difatwakan haram oleh MUI. Alasan melindungi pluralisme inilah yang digunakan untuk membenarkan kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Islam. Disisi lain menuntut ormas-ormas Islam yang mereka cap radikal dibubarkan. Alasan menjaga Pluralisme juga digunakan membenarkan pembangunan gereja-gereja tanpa izin . Dengan alasan pluralisme ini digunakan oleh pihak kristen untuk membenarkan kegiatan misionaris mereka memurtadkan umat Islam. Semua ini menunjukkan memang ide pluralisme sangat berbahaya bagi umat Islam.

Pihak Kristen sendiri sudah sejak lama menolak larangan menyebarkan agama kristen pada umat lain termasuk umat Islam. Beberapa tokoh Islam seperti H.M. Rasjidi dan M. Natsir pernah mengusulkan agar pemerintahmembuat peraturan yang pada intinya melarang penyiaran agama lain kepada orang yang sudah beragama tertentu. Namun kalangan Kristen seperti T.B. Simatupang menentang usul itu, karena menurut mereka hal itu bertentangan dengan sifat-dasar agama Kristen sebagai agama misioner, maupun dengan kebebasan beragama (termasuk beralih agama) yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang Dasar 1945 (Jan S Aritonang; interfidei.or.id/pdf/DS19113)

Tidak hanya itu, isu pembangunan gereja ini juga digunakan kelompok sekuler liberal untuk melakukan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok Islam yang mereka cap radikal dan ingin menegakkan syariah Islam. Tidak heran kalau mereka yang selama ini memang getol menyerang syariah Islam seperti orang-orang yang tergabung dalam Wahid Institute dan Jaringan Islam Liberal (JIL) sangat aktif berperan .

Logika minoritas yang ditindas oleh mayoritas juga sangat menyesatkan. Umat Islam memang mayoritas dari segi jumlah , namun umat Islam di Indonesia justru menjadi korban dari elit-elit minoritas sekuler baik secara ekonomi maupun politik. Dengan kebijakan kapitalisme elit-elit minoritas ini menyengsarakan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Kalau kita jujur, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan kebijakan kapatalis-Liberal ini ? Jelas bukan mayoritas umat Islam.

Kita juga mempertanyakan , kenapa kelompok liberal-sekuler yang mengklaim mendukung HAM diam seribu bahasa saat terjadi pembantaian terhadap umat Islam Palestina, Irak dan Afghanistan, termasuk diam terhadap pembantaian umat Islam di Ambon dan Poso. Mereka juga diam terhadap ketika Aktifis-aktifis dan ulama umat Islam juga diperlakukan semena-mena atas nama perang melawan terorisme ala Amerika. Terakhir, kita ingin mengatakan kalaulah menjalankan syariah Islam yang kaffah (menyeluruh) dianggap hak umat Islam Indonesia yang mayoritas , justru pemerintah yang didukung oleh elit minoritas liberal-sekuler telah menghambat hak utama mayoritas umat Islam ini. (Farid Wadjdi)

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal terorisme, sebelumnya lewat  jubir presiden Julian A Pasha menyatakan bahwa presiden SBY sudah mengetahui perihal penangkapan Abu Bakar Ba’asyir melalui Kapolri di hari Senen (9/8). Plus tepisan kalau penangkapan tersebut bukan intruksi dari SBY. Kemudian saat Presiden SBY rapat kabinet di Sekretariat Negara mengingatkan kasus terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama maupun politik. Ia menegaskan terorisme merupakan kejahatan yang terkait dengan hukum. “Saya tak pernah membawa terorisme ke dalam arena politik, karena bukan politik. Juga tidak membawa terorisme ke arena agama, karena terorisme bukan ajaran agama,” kata SBY di Gedung Sekretariat Negara, komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/8).

Dan SBY mempercayakan kepada penegak hukum untuk menangani dengan cara tepat,profesional, akuntabel, dan dapat dijelaskan kepada publik. Bahkan menambahkan bahwa masalah ini sensitif dan sering melahirkan salah paham diantara masyarakat terhadap apa yang dilakukan penegak hukum.

Rasanya kelewat wajar kalau sebagian orang mengkritik sikap SBY, ambigu bahkan ada yang katakan lebay. Dalam kasus terorisme, masih terekam beberapa jejak sikap SBY yang ditampilkan dihadapan publik yang menunjukkan ambiguitasnya. Menjelang Pemilu Presiden di tahun 2009 silam,SBY mengomentari peristiwa bom di JW Marriott dan The Ritz Carlton, 17 Juli 2009. SBY mengatakan secara eksplisit, dirinya termasuk salah satu target incaran penembakan oleh kelompok yang ingin menggagalkan pemerintahan yang demokratis. “Berdasarkan laporan intelijen, ada upaya yang sistematis menggagalkan kelangsungan pemerintahan yang demokratis ini,” ungkap SBY merespon tragedi  pengeboman di kawasan Mega Kuningan 17 Juli 2009. Hal yang sama sebelum penangkapan orang-orang yang diduga teroris dan kemudian disusul penangkapan ustad ABB, SBY juga mengeluh menyatakan dirinya menjadi sasaran kelompok teroris. “Saya dapat laporan tadi malam dari jajaran pengamanan, ada di antara anak bangsa yang punya niat tidak baik yang sekarang ada di sekitar Ciwidey,” ujarnya, Sabtu (8/8).

Di tahun 2010, tepatnya di bulan Mei presiden SBY juga mengeluarkan pernyataan terkait kasus terorisme juga. Dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusumah, Senin (17/5/2010) sebelum bertolak ke Singapura dan Malaysia Presiden SBY menegaskan tujuan dari para teroris adalah mendirikan negara Islam. Padahal, menurut SBY, perdebatan tentang pendirian negara Islam sudah rampung dalam sejarah Indonesia. Aksi teroris juga bergeser dari target asing ke pemerintah. Ciri lain, menurut Presiden, para teroris menolak kehidupan berdemokrasi yang ada di negeri ini. Padahal, demokrasi adalah sebuah pilihan atau hasil dari sebuah reformasi. Karena itu menurut presiden keinginan mendirikan negara Islam dan sikap anti demokrasi tidak bisa diterima rakyat Indonesia.

Di satu sisi kita memang bisa menyaksikan keberanian pihak Polri luar biasa untuk menangkap kesekian kalinya ustad ABB, sebagian pihak menganggap tentu langkah ini dengan pertimbangan matang dan tidak gegabah. Terutama ketika Polri merasa memiliki bukti (data) yang meyakinkan untuk kembali menjerat ustad ABB.Dan menjadi beban moral yang sangat besar kiranya kalau kali ini mengulangi kegagalan, tidak bisa membuktikan didepan pengadilan melalui penuntut kejaksaan terbaiknya bahwa ustad ABB terbukti seperti yang disangkakan. Jika mampu untuk itu, tidak menutup kemungkinan ustad ABB akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dijangkauan pasal berlapis UU Terorisme. Yakni, pasal 14 jo pasal 7, 9, 11, dan atau pasal 11 dan atau pasal 15 jo pasal 7, 9, 11, dan atau pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Ancaman maksimalnya hukuman mati.Jika ini sukses, maka bisa dipastikan pemerintah AS, Australia, Singapura dan sekutu  AS lainya mengulum senyum dan memberi warning kalau tugas kontra-terorisme tidak boleh berhenti sampai disitu.

Di sisi lain yang tidak bisa di abaikan, bahwa selama ini narasi tentang terorisme datangnya dari sepihak (polri).Lebih khusus datang dari Den88, dan wabil khusus lagi di sana ada satgas anti teroris di luar “struktur” yang dikendalikan oleh  Gories Mere sekalipun saat ini dia ada di BNN (Badan Narkotika Nasional).Dan di sinyalir karena persahatan Gories Mere dengan  Karni Ilyas (TV One) yang menyebabkan dalam isu terorisme TV yang satu ini masuk barisan terdepan untuk news update berita.Oleh karena itu, pada konteks ini meniscayakan  penanganan kasus terorisme ini diduga  sarat rekayasa, seperti pada kasus-kasus besar yang menghantam institusi polri.Misalkan pada kasus rekening gendut beberapa jendral polri, century gate, markus, dan semisalnya.Maka kalau sudah seperti ini, yang salah bisa benar dan sebaliknya serta dalih tuduhanpun bisa direka-reka berdasarkan paradigma subyektif yang dimiliki polri dalam melihat kasus terorisme ini. Lebih-lebih jika kontra-terorisme adalah proyek yang berkelindan didalamnya kepentingan asing dan dijadikan ajang menunjukkan “prestasi” dan mencari dana atau langkah pengalihan isu oleh para “komprador” asing dan kelompok opurtunis lokal.

Oleh karena itu perlu kiranya SBY menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, sekiranya betul bahwa isu terorisme adalah murni kejahatan dan masuk diranah hukum. Dan terorisme bukan persoalan politik, juga bukan masalah agama.

Pertama; kalau ada pernyataan penangkapan ustad ABB bukan intruksi SBY sebagai presiden, maka artinya ada distorsi dalam penegakan hukum. Aneh jika Presiden menyatakan terkejut dengan penangkapan ABB, padahal Densus berada di bawah kendali Polri dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi Densus bekerja untuk siapa?,Sementara dari tahun 2003-2009 Polri sudah menangkap lebih dari 500 orang dalam kasus terorisme. Dan dimasa pemerintahan SBY banyak orang mati sekitar 40 orang dieksekusi dengan cara “ekstra judicial killing”. Dan minim sekali suara yang berteriak untuk mengatakan ini adalah “kedzaliman” atau pelanggaran HAM. Para penggiat HAM juga setengah hati, menyikapi soal korban proyek kontra-terorisme ini.

Kedua; bukankah kontra-terorisme telah SBY adopsi menjadi salah satu prioritas 100 hari kerja pemerintahannya? Diupayakan lahirnya blueprint penanganan secara koprehensif, yang terbaru dengan dibentuknya BNPT(Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) melalui Peraturan Presiden no 46 tahun 2010 yang SBY tanda tangani 16 Juli lalu. Sekaligus ini bukti implementasi komitmen SBY yang pernah dibicarakan bersama Obama presiden AS tentang  terorisme. Kalau sudah seperti ini, apakah sebagai presiden tidak tahu menahu bagaimana langkah demi langkah, tahapan demi tahapan yang akan dioperasikan institusi terkait yang notabene-nya semua dibawah kendali presiden? Bahkan kita yakin, target-target antara dan puncak target dari proyek kontra-terorisme SBY juga mengetahui. J ika tidak, maka SBY itu presiden atau anak buah siapa?

Ketiga; jika presiden SBY menyatakan kasus terorisme tidak ada relevansinya dengan persoalan politik atau tidak akan menggeret ke ranah politik. Lantas, kenapa juga membicarakan tentang motif “negara Islam” dan terancamnya “demokrasi” dalam konteks ini? Kelompok yang dicap teroris hendak mendirikan negara Islam, dan SBY sendiri memberikan prespektifnya bahwa wacana negara Islam bagi Indonesia sudah menjadi sejarah masa lalu? Begitu juga, tentang ancaman kelompok tersebut terhadap kelangsungan demokrasi, atau di sesi lain SBY  menempatkan dirinya sebagai obyek yang terancam dan pernah mengkaitkan kelompok terorisme terhadap kelangsungan pemilu di tahun 2009. Ambigu bukan?atau mungkin ada tafsiran lain tentang politik versi presiden SBY?

Keempat; kalau SBY menjelaskan kasus ini adalah kejahatan dan tidak terkait dengan agama.Maka ada pertanyaan penting, kenapa SBY tidak pernah menegur insan media yang sedemikian rupa membangun opini dan persepsi masyarakat secara kontinyu dan simultan yang  menstigmatisasi Islam dengan teroris? Contoh terbaru Upaya membangun stigma negatif terhadap Islam. Salah satunya tampak dari pemberitaan detik.com dengan judul : Penggerebekan Teroris di Bandung, Ditemukan Lembaran Kertas Arab Gundul Soal Hijrah dan Jihad. Detik.com  (8/8) melaporkan dalam mobil milik Fahri, yang ditangkap Densus 88 karena diduga teroris, ditemukan ceceran kertas berisi tulisan arab gundul, antara lain soal kumpulan fatwa Ibnu Taimiyyah soal jihad, hijrah, dan dakwah. Lebih lanjut dilaporkan, ceceran kertas itu ada yang berupa tulisan tangan dan berupa print out, dengan beragam ukuran. Semua berisi tulisan arab gundul. Terdapat empat lembar kertas print out arab gundul merupakan kumpulan fatwa Ibnu Taimiyyah soal jihad, hijrah, dan dakwah.Hal ini merupakan upaya membangun citra negatif terhadap syariah Islam. Contoh lain, mantan PM Inggris Tony Blair, di hadapan Konggres Partai Buruh pernah menyatakan Islam sebagai ideologi iblis (BBC News, 16 Juli 2005) dengan ciri-ciri : (1) ingin mengeliminasi Israel ; (2) menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum ; (3) menegakkan khilafah ; (4) bertentang dengan nilai-nilai liberal.Hal senada direkomendasikan Cheryl Benard. Usulannya ada beberapa ide yang harus terus menerus diangkat untuk menjelekkan citra Islam : prihal demokrasi dan HAM, poligami, sanksi kriminal, keadilan Islam, minoritas, pakaian wanita, dan kebolehan suami untuk memukul istri. (Civil democratic Islam, partners , resources, and strategies, the Rand Corporation )

Dan apakah presiden SBY tidak pernah merasa adanya fakta pengkambing hitaman Islam dan kaum muslimin dalam persoalan ini? seharusnya SBY sadar, betapa umat Islam di Indonesia nyaris tidak bisa memberikan pembelaan, bahkan menerima kekalahan (apologis) dengan istilah teroris itu yang identik dengan; orang berjenggot, celana cingkrang, gamis, cadar, jidat hitam, orang yang sering aktif kemasjid, pengajian-pengajian kecil (usroh/halqoh/liqo’), pesantren, atau aktifis yang mengusung penegakkan syariat dalam koridor negara, atau ketika menempatkan AS adalah musuh Islam.Ini peran media, jelas-jelas mengkaitkan agama dengan isu teroris.Lebih jauh, kalau mau jujur, bukankah ketika pihak penegak hukum dan lebih khusus Den88 atau satgas anti teror lainya ketika melakukan pemetaan (maping) tentang ancaman baik dalam kontek global atau lokal (Indonesia) maka kesimpulanya adalah Islam sebagai ancaman?lebih spesifik Islam Ideologis, atau gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang mengusung Islam sebagai ideologi. Lantas bagaimana bisa SBY mengatakan bahwa perkara terorisme tidak terkait agama? Sangat aneh bukan?

Kelima; di institusi yang terkait dengan proyek kontra-terorisme dibawah kementerian PolHukam terlihat paradigma yang dibangun ketika berbicara tentang terorisme selalu dikaitkan dengan pemahaman agama yang di anggap radikal dan fundamentalis. Karenanya perlu langkah-lengkah de-radikalisasi dengan beberapa strategi yang softh. Misalkan dengan mengarusutamakan tokoh-tokoh Islam moderat, menggalakkan interfaith dialog (dialog antar iman), diterbitkannya buku-buku yang moderat dan merubah kurikulum pesantren atau sekolah, masih banyak strategi lainya yang semuanya dianggap bisa mempertahankan format Indonesia yang pluralis, liberal, demokratis yang berdiri diatas ideologi kapitalis-sekuler. Maka bagaimana  SBY menjelaskan ini semua? Rakyat semua ingat, sikap yang ditampilkan SBY dihadapan publik selama ini adalah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan lantas bagaimana dengan persoalan teroris? Beranikah SBY dialog dan debat terbuka dengan kelompok-kelompok yang di cap radikal dan fundamentalis untuk bicara problem kenegaraan dan politik secara fair dalam rangka mencari solusi terbaik untuk Indonesia? Sehingga SBY dan jajaran dibawahnya tidak selalu su’udzan dengan apa yang diperjuangkan oleh kelompok tersebut.

Sekali lagi, wajar kalau akhirnya presiden SBY dianggap sangat ambigu dalam kasus “terorisme” ini atau bahkan terkesan mau “cuci tangan”. Semoga semua pemimpin institusi yang terlibat proyek kontra-terorisme itu kalau mereka orang muslim, maka masih tersisa iman dan Islamnya, hingga sadar tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut mereka kecuali ada dua Malaikat yang mencatatnya dan hisab Allah SWT adalah seadil-adil hisab.umat Islam Indonesia butuh pemimpin yang bisa melindungi agama dan harga dirinya,dan bukan sebaliknya; pemimpin yang jadi “hamba” dari penguasa negara-negara kafir imperialis dan mendzalimi umatnya. Wallahu a’lam bisshowab.[]

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

Lebih lanjut dilaporkan, ceceran kertas itu ada yang berupa tulisan tangan dan berupa print out, dengan beragam ukuran. Semua berisi tulisan arab gundul. Terdapat empat lembar kertas print out arab gundul merupakan kumpulan fatwa Ibnu Taimiyyah soal jihad, hijrah, dan dakwah

Upaya mengkaitkan terorisme dengan ajaran syariah Islam yang mulia seperti jihad,hijrah, dan dakwah memang gencar dilakukan. Padahal Ibnu Taimiyyah adalah salah satu ulama yang ‘alim dan faqih terkemuka. Demikian juga ajaran jihad dan dakwah adalah kewajiban yang diperintahkan Allah SWT .

Hal ini merupakan upaya membangun citra negatif terhadap syariah Islam. Mantan PM Inggris Tony Blair, di hadapan Konggres Partai Buruh pernah menyatakan Islam sebagai ideologi iblis (BBC News, 16 Juli 2005) dengan ciri-ciri : (1) ingin mengeliminasi Israel ; (2) menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum ; (3) menegakkan khilafah ; (4) bertentang dengan nilai-nilai liberal.

Hal senada direkomendasikan Cheryl Benard. Usulannya ada beberapa ide yang harus terus menerus diangkat untuk menjelekkan citra Islam : prihal demokrasi dan HAM, poligami, sanksi kriminal, keadilan Islam, minoritas, pakaian wanita, dan kebolehan suami untuk memukul istri. (Civil democratic Islam, partners , resources, and strategies, the Rand Corporation )

Barat tampaknya sadar benar bahwa tegaknya syariah Islam akan mengancam penjajahan kapitalisme. Mereka juga sadar, umat Islam sangat merindukan syariah Islam sebagai solusi terhadap persoalan kehidupan umat Islam saat ini. Lebih-lebih lagi tegaknya syariah Islam merupakan kewajiban setiap muslim.

Entah dengan maksud apa detik.com memberitakan hal ini. Padahal tidak ada hubungan antara Ibnu Taimiyyah , ajaran jihad, dakwah dan hijrah dengan isu terorisme.  Sangat disayangkan kalau media seperti detik.com terjebak dalam ‘game’ perang melawan terorisme ini yang diarahkan menjadi perang terhadap umat islam dan syariah Islam. (mediaumat.com)

Oleh : Felix Siaw

SyariahPublications.Com — Nama saya Felix Y. Siauw, kelahiran Palembang 26 tahun yang lalu, dan setidaknya dalam jangka waktu yang lebih dari ¼ abad itu saya sudah merasakan banyak sekali kesulitan dan kebahagiaan hidup. Setidaknya ada 4 momen paling bahagia bagi saya, yaitu tahun 2002 ketika saya memutuskan untuk mengganti keyakinan dengan mengakui Allah swt. sebagai satu-satunya Tuhan dan sesembahan. Tahun 2006 ketika saya menikahi seorang muslimah yang kelak memberikan saya 2 momen bahagia lagi; kelahiran Alila Shaffiya asy-Syarifah pada tahun 2008 dan Shifr Muhammad al-Fatih 1453 pada tahun 2010.

Dari nama yang saya publish, sebagian besar pasti memahami bahwasanya saya tergolong etnis Cina. Dan inilah salahsatu sebab kenapa saya menulis tulisan ini, disamping alasan utamanya adalah karena kewajiban mendakwahkan Islam dan pemikiran-pemikirannya ke seluruh dunia. Ini adalah sebuah curahan hati dan aduan serta penjelasan dari seorang Ayah, Muslim-“Cina”. Walaupun banyak kasus lain yang saya alami berkaitan dengan ide bid’ah nasionalisme yang diwariskan Belanda dan Barat, saya akan sedikit memfokuskan pada satu kisah yang baru saja saya alami.

Berawal ketika Istri saya yang melahirkan anak keduanya di RS. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, setelah itu seperti biasa, atas nama pribadi ada beberapa karyawan yang menawarkan jasa pembuatan akte kelahiran putra saya. Dan kami pun menyambut baik tawaran yang dibandrol dengan harga Rp. 100.000. Tak berapa lama, setelah karyawan tadi melihat fisik saya, lalu dia bertanya pada istri:

“Bu, bapaknya muslim bukan? keturunan ya?”
“Muslim kok, emang kenapa mbak?” Jawab istri saya santai,
“Nikahnya pake cara Islam kan?, karena kalo nikahnya beda agama susah ngurusnya bu, dan beda juga biayanya..”
“Ya Islam lah, bedanya apa mbak”, sedikit terintimidasi, Istri saya tetap berusaha santai
“Kalo pribumi 100.000 kalo keturunan 250.000”

Setelah memberitahu saya perihal percakapan ini, dengan agak kesal saya pun mencoba membuktikan perkataan istri saya tadi. Ternyata benar, ada diskriminasi kepengurusan akte kelahiran, dan dokumen yang diperlukan pun lebih daripada yang biasanya. Walau saya desak dengan berbagai dalil, termasuk dengan dalil bahwa penghapusan istilah WNI Keturunan sudah dilakukan, tetap saja tidak ada penjelasan yang memadai kepada saya. Bertambah kekesalan saya, maka saya memutuskan untuk mengurus sendiri akte kelahiran anak kedua saya. Bukan masalah uang, ini masalah ide kufur yang tidak perlu diberikan ruang toleransi.

Langkah pertama adalah melakukan browsing ke Internet ke alamat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/akta-kelahiran, dan disitu saya mendapatkan informasi bahwa pembuatan akte kelahiran biayanya gratis s/d Rp. 5000. Dan syaratnya: Surat Keterangan Lahir, KK, KTP Orangtua, dan Surat Pengantar RT/RW yang dilegalkan Kelurahan. Ternyata setelah saya datang pada hari Rabu, 07 Juli 2010, petugas malah meminta akte kelahiran untuk dikonfirmasi apakah saya warga keturunan atau bukan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa urusan keturunan sudah tidak ada, semua yang dilahirkan di tanah Indonesia adalah WNI. Dan setelah itu akhirnya saya tetap diminta membayar Rp. 70.000, sebelum membayar saya menanyakan bukti pembayarannya, sedikit gagap petugas menyatakan bahwa lembar bukti penyerahan dokumen sudah dianggap menjadi bukti pembayaran (nanti coba kita liat ya). Dan yang paling menyakitkan, ditulis lagi dalam keterangan permintaan akte kelahiran bahwa anak saya termasuk Stbld. 1917.

Lalu dengan serius saya tanyakan: “Masih berlaku tuh stbld?”
“Oh masih pak, semuanya harus ditulis begitu”
“Oh gitu, kirain jaman belanda aja pake stbld!” sindiran dari saya yang tampaknya tidak dipahami petugas bersangkutan.

Ok, cukup cerita pendahuluan saya, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan.

1. Inilah budaya pegawai negeri Indonesia yang jauh dari kesan profesional dan korup, birokrasi yang terbiasa tidak jujur dan selalu mencari kesempatan atas minimnya data yang mereka beri kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sehingga seolah-olah masyarakat yang harus membayar mereka karena pelayanan itu, padahal pelayanan mereka sudah dibayar oleh negara. Sampai setelah saya membayar Rp. 70.000 itu, saya tidak mengetahui kemana uang ini dialokasikan, dan parahnya yang menerima uang ini adalah muslim. Saya terima kalau yang melakukan korupsi ini bila bukan muslim, tapi pelakunya sekali lagi adalah muslim, yang seharusnya menjadi pekerja yang paling jujur karena aqidahnya memerintahkan begitu

2. Budaya rasialis dan nasionalisme kampungan rupanya masih menjadi mental ummat Islam saat ini. Mereka membedakan antara pribumi dan keturunan. Tanpa mereka ketahui bahwa cara ini adalah strategi utama belanda dalam melakukan politik divide et impera dan menghancurkan sendi ekonomi dan masyarakat.

Politik rasialis ini dimulai ketika VOC dan Pemerintah Belanda membagi kelompok masyarakat menjadi Inlander (pribumi) dan Vreemde Oosterlinge (Orang Timur Asing, termasuk Cina, Arab dan India)(lihat http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/3523), lalu memberikan akses ekonomi kepada Vreemde Oosterlinge terutama orang Cina sehingga pecahlah permusuhan dan kebencian antara Inlander dan Vreemde Oosterlinge (lihat Buku Api Sejarah, Ahmad Mansur Suryanegara).

Politik rasialis ini bahkan dimulai semenjak awal pencatatan akta kelahiran dengan membedakan antara Inlander dan Vreemde Oosterlinge, antara agama penjajah Belanda Kristen dan Katolik serta Islam. Lihat saja akte kelahiran Anda yang muslim pribumi akan mendapatkan kode Stbld. 1920, sedangakan yang nasrani pribumi mendapatkan kode Stbld. 1933, warga keturunan dari timur (Cina, Arab, India, dan lainnya) dengan Stbld. 1917 (lihat http://www.jasaumum.com/akteKelahiran.htm). Akta kelahiran inilah yang menjadi dasar dalam perbedaan perilaku penjajah Belanda dalam masalah pendidikan, pekerjaan dan status sosial.

Sayangnya (baca: bodohnya), pemerintah Indonesia justru mengadopsi Stbld. (Staatsblad, artinya Peraturan Pemerintah Belanda) menjadi aturan dalam pencatatan kelahiran yang otomatis dari awal sudah membedakan membuat rasial penduduknya berdasarkan cara penjajah Belanda membedakannya. Jadi ketahuan sekali bahwa negara kita secara hukum dan ekonomi masih terjajah dan samasekali belum merdeka. Nah, wajar kan kalau kita liat konflik horizontal maupun vertikal atas nama etnis masih terjadi di negeri ini? karena memang dari awal pemerintah Indonesia sudah meniatkannya. Membebek penjajah Belanda. Dan hampir sebagian besar hukum kita adalah adopsi Belanda.

Belum puas rupanya dijajah 350 tahun?!

Inilah ikatan-ikatan yang merusak dan terbukti menimbulkan perpecahan dan konflik yang tak berkesudahan. Ikatan yang muncul dari pemikiran yang dangkal dan sempit. Ikatan etnisitas, kekauman dan juga termasuk ikatan nasionalisme kampungan. Ikatan inilah yang menyebabkan muslim Indonesia tidak memperdulikan muslim Palestina hanya karena dibatasi oleh garis-garis khayal batas negara. Ikatan ini juga yang memenangkan penjajah Belanda ketika membelah ummat Islam Indonesia atas nama etnis. Dan ikatan ini pula yang menyebabkan Arab Saudi, Yordan, Turki, Mesir, Irak, Iran dan semua negara muslim saat ini terpecah belah padahal dahulunya mereka adalah satu kekuatan. Inilah sebuah ikatan palsu yang harus dimusnahkan: fanatisme golongan, bangsa dan semacamnya yang kita kenal dengan kata ashabiyah.

Padahal Rasulullah dengan sangat jelas telah mewanti-wanti agar kita jangan membedakan diri berdasarkan sesuatu yang tidak pernah dipilih manusia atau bagian dari qadar Allah.

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kalian dan tidak pula kepada bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah melihat qalbu (akal dan hati) kalian dan perbuatan kalian (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurrairah)

Maka benarlah dalam aturan kewarganegaraan Daulah Madinah ketika Rasulullah saw. menjadi kepala negara, beliau saw. hanya membedakan 2 jenis penduduk; muslim dan kafir. Begitu pula yang dilaksanakan Khulafaur Rasyidin setelah beliau dan Khalifah-khalifah setelah mereka sampai runtuhnya Daulah Khilafah Islam Utsmaniyah tahun 1924. Artinya pembedaan kewarganegraan adalah berdasarkan pengakuannya atas Islam, bukan yang lain seperti fanatisme golongan atau bangsa.

Juga larangan sempurna dari Rasulullah atas sikap fanatisme golongan, bangsa dan semacamnya yang dirangkum dalam larangan ashabiyah

ومن قاتل تحت راية عمّيّة يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهليّة
Siapa saja yang berperang di bawah panji kebodohan marah kerena suku, atau menyeru kepada suku atau membela suku lalu terbunuh maka ia terbunuh secara jahiliyah (HR Muslim)

ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية
Bukan dari golongan kami siapa saja yang mengajak kepada ashabiyah, bukan pula dari golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah, dan tidak juga termasuk golongan kami orang yang mati karena ashabiyah (HR Abu Dawud)

Tidak ada keistimewaan khusus karena warna kulit, karena jenis dan karena tanah air. Dan tidak halal seorang muslim merasa fanatik (ta’ashub) karena warna kulitnya melebihi kulit orang lain, karena golongannya melebihi golongan lain dan karena daerahnya melebihi daerah orang lain. Pribumi ataupun keturunan. Bahkan Islam menaruh ikatan semacam ini dalam posisi yang paling rendah karena pemikiran semacam ini adalah batil.

Tapi inilah kondisi masyarakat dan ummat, mereka mempunyai cap tertentu bagi etnis tertentu, dan akhirnya bukan melihat karena ketakwaannya tetapi karena bentuk wajahnya. Hanya karena seseorang berwajah Arab lantas setiap bertemu tangannya dicium, karena persangkaan bahwa arab identik dengan Islam (ironis). Hanya karena seseorang berwajah Cina lantas diidentikkan dengan kafir? (lebih ironis), lebih aneh lagi kalau ketemu bule semuanya serba senang, sumringah dan berjalan menunduk (kacau).

Inilah mental-mental terjajah, mental yang sangat ridha dan bangga kepada negara yang menjajahnya tapi lupa sama sekali dengan Tuhan yang menciptakan dirinya dan memberinya kenikmatan. Padahal kita semua sebagai muslim tidak diseru kecuali berpegang pada aqidah yang satu, ikatan yang satu, perintah yang satu dan kepemimpinan yang satu. Tauhid dalam segala bidang.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai (QS ali Imraan [3]: 103)

Seandainya saja Rasulullah masih ada, maka tentu dia akan menghapuskan segala macam diskriminasi dan rasialisme yang diwariskan dunia Barat kepada kaum muslim. Seandainya saja Umar bin Khattab masih ada, maka pastilah beliau sendiri yang akan menghunus pedangnya untuk memenggal penyeru ashabiyah. Tapi mereka telah tiada, namun bukan tanpa warisan. Rasulullah menyiapkan sebuah sistem buat ummatnya agar ummatnya dapat bersatu padu dan kuat dalam satu kepemimpinan di seluruh dunia. Insya Allah saat Khilafah Islam tegak satu saat nanti, Khalifah lah yang akan mengomando kaum muslim membunuh ashabiyah. (www.syariahpublications.com)

Sumber : http://www.facebook.com/notes/felix-siauw/curhat-cina-muslim-indonesia-tentang-ashabiyah-dan-mental-terjajah-muslim-indone/10150200361920284

Penyerangan brutal militer Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang menewaskan lebih dari puluhan orang mendapat reaksi dari seluruh dunia. Seluruh dunia mengutuk dan mengecam penyerbuan itu. Nikaragua bersikap dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Turki menarik dubesnya dari Tel Aviv. Sebagian besar pejabat dari seluruh negara mengecam serangan itu.

Tak terkecuali pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepada para wartawan di Istana Negara selasa 2/6/10: “Saudara-saudara, langkah diplomasi kita ke depan adalah kita mendesak PBB to take action yang pasti, firmed, tegas, terhadap insiden ini. Indonesia juga akan menggalang dukungan internasional untuk menghentikan permukiman baru di Gaza yang justru menimbulkan permasalahan baru,” ujar Presiden kepada para wartawan.

Selain itu, kata Presiden, Indonesia juga mendorong negara-negara lain untuk meminta Israel menghentikan segala aktivitas militernya dan kembali ke perundingan yang pada intinya bertujuan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. “Indonesia siap untuk terlibat aktif dalam perundingan bagi kemerdekaan Palestina,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, jika perundingan berjalan konklusif, Indonesia siap terlibat dalam peace-keeping mission di Palestina. Sebagai salah satu pemimpin dunia, Presiden menyerukan kepada pemimpin dunia lainnya, termasuk Sekjen PBB, agar serius dalam menangani persoalan di Palestina. “Sebab, Indonesia punya pendapat bahwa perdamaian dunia dipengaruhi situasi politik di Timur Tengah, utamanya di Palestina,” katanya (Kompas.com, 2/6/10).

Dino Patti Djalal Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri dalam konferensi pers (1/6/10), menuturkan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan sidang darurat untuk membahas masalah penyerangan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan yang membawa 10.000 barang bantuan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza. Dewan Keamanan PBB pun telah mengeluarkan pernyataan mengutuk aksi Israel yang menelan korban setidaknya 10 korban jiwa dan banyak lagi yang cedera. “Dewan Keamanan PBB menyerukan adanya penyelidikan, investigasi langsung,” ujarnya.

Menurut Dino, Presiden Yudhoyono merasa cukup puas dengan adanya seruan Dewan Keamanan PBB tersebut dan menyerukan agar para sukarelawan dan kapal-kapal kemanusiaan yang ditahan Israel segera dibebaskan. Dino menjelaskan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah setuju mengadakan debat mendesak atau urgent debate guna membahas serangan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan di perairan internasional.

“Urgent debate ini selain didorong oleh Indonesia yang diwakili oleh Dubes PBB di Jenewa juga didukung oleh Mesir dan negara-negara anggota OKI,” ujarnya. Debat darurat yang diselenggarakan pada hari Selasa pukul 15.00 waktu Jenewa atau Selasa malam WIB itu akan mendorong diadakannya resolusi dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengenai serangan Israel.

Terkait serangan Israel terhadap kapal kemanusiaan itu, Indonesia sebagai Wakil Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendorong Dewan HAM mengeluarkan resolusi yang tepat. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan yang keras terkait penyerangan militer itu.

Tidak Boleh Bergeser dari Masalah Utama

Semua pihak ramai-ramai menyerukan pembebasan semua aktifis kemanusiaan yang ditahan oleh Israel. Pemerintah Indonesia yang dua orang dari 12 orang yang ikut dalam aksi kemanusiaan itu tertembak dan sisanya ditahan juga memfokuskan perhatian untuk memulangkan mereka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mempertimbangkan untuk membentuk satuan tugas guna memperkuat Kedubes RI di Amman, Jordania, dalam usaha penyelamatan 12 warga negara Indonesia yang ditahan Pemerintah Israel.

Upaya menyelematkan pada aktifis kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Semua pihak harus berupaya sekuat tenaga untuk itu. Namun upaya itu atau masalah tahanan tidak boleh berubah justru menjadi masalah utama dalam konteks ini. Masalah itu sampainya bantuan kemanusiaan ke penduduk Gaza tidak boleh terabaikan dan justru dimanfaatkan oleh Israel. Begitu pula masalah itu tidak boleh menutupi masalah serbuan brutal itu sendiri dan tindakan tegas yang harus dijatuhkan terhadap Israel.

Masalah yang harus menjadi fokus adalah tindakan apa yang harus dilakukan terhadap entitas Zionis Israel. Upaya yag dilakukan saat ini oleh berbagai pemerinta termasuk pemerintah negeri ini adalah meminta DK PBB untuk mengambil tindakan meminjam ucapan Presiden adalah tindakan yang pasti, firmed, tegas, terhadap insiden ini. Juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh, langsung dan kredibel. Dan DK PBB seperti diungkapkan Dino Patti Djalal dalam konferensi pers diatas juga menyerukan dilakukannya investigasi langsung. Selanjutnya banya pihak menuntut agar DK PBB memproses dan mengeluarkan resolusi dan menjatuhkan sanksi terhadap entitas Zionis Israel. Efektifkah semua itu?

Belajar dari Pengalaman

Sejarah memberikan pelajaran berharga kepada kita. Keluarnya resolusi PBB ditentukan oleh sikap negara pemilik hak Veto terutama AS. Selama ini banyak resolusi terhadap Israel yang kandas karena diveto AS termasuk resolusi terhadap Israel atas invasi ke Gaza yang menewaskan lebih dari 1300 orang termasuk banyak diantaranya wanita, anak-anak dan orang tua. Sementara dalam kontek kejahatan yang sekarang, AS yang merupakan konco akrab Israel itu hanya mengeluarkan pernyataan basa-basi mengutuknya dan mengecam Israel dengan nada halus. Tercatat sejak tahun 1972 sampai tahun 2009, sudah lebih dari 68 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi israel di palestina diveto amerika. Ini belum termasuk resolusi setelah tahun tersebut plus resolusi terakhir saat israel melancarkan agresinya di gaza. Jadi kembali menyerahkan dan mengharap PBB mengeluarkan resolusi atas kejahatan Israel termasuk di dalamnya tindakan tegas, maka itu adalah sia-sia dan seakan main-main saja, selama AS masih terus mengangkangi keputusan PBB dengan hak vetonya.

Bahkan jika pun resolusi itu berhasil dikeluarkan oleh PBB, apakah akan efektif menindak Israel atas kejahatannya itu? Lagi-lagi sejarah menunjukkan bahwa resolusi PBB itu seakan hanya efektif diberlakukan terhadap negeri-negeri islam namun melempem dan tumbul terhadap Israel. Sejak berdirinya Israel sudah melanggar lebih dari 85 resolusi PBB, namun tidak ada satuun tindakan tegas dijatuhkan terhadap Israel. Maka lagi-lagi sejarah dengan gamblang mengatakan resolusi PBB tidak akan berart apa-apa. Karena itu menggantungkan tindakan tegas dan hukuman terhadap Israel kepada PBB dengan resolusinya adalah sia-sia. Kenyataan itu sudah diketahui oleh semua orang. Para penguasa dan politisi pasti sangat mengetahui kenyataan itu. Lalu kenapa sesuatu yang sudah jelas tidak efktif itu masih saja diupayakan dan dijadikan sandaran harapan?

Hal yang sama ketika mengharapkan dilakukannya investigasi independen dan kredibel terhadap serbuan Israel atas kapal kemanusiaan itu. Pertanyaannya, akankah itu bisa melahirkan tindakan tegas terhadap Israel? Perlu diingat tahun 2009 lalu terjadi invasi Gaza oleh Israel, invasi yang lebih brutal menewaskan lebih dari 1400 orang dan banyak diantaranya wanita, anak-anak dan orang tua, dan melukai lebih dari 5000 orang. Setelah itu dilakukan investigasi oleh sebuah komite yang diketuai oleh Goldstones dan menghasilkan laporan dan rekomendasi yang dikenal Goldstone Report. Goldstone Report benar-benar membuktikan Israel melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban-korban yang tak bersalah. Namun toh laporan itu ditolak oleh pemerintah Amerika dan dicegah untuk diajukan ke Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Internasional. Akhirnya investigasi dan laporan itupun menjadi lembaran kertas tidak berguna. Maka sejarah kembali mengatakan dengan keras dan tegas bahwa investigasi meski dilakukan atas perintah DK PBB sekalipun tidak akan melahirkan tindakan tegas terhadap Israel. Hasilnya pun sering kali kandas dan jika pun keluar maka tidak akan digubris oleh Israel. Pasalnya puluhan resolusi PBB yang sifatnya lebih mengikat dan lebih kuat saja dilanggar dan tak digubris oleh Israel apalagi semua rekomendasi dan keputusan yang lebih rendah dan lebih lemah. Lagi-lagi jalan ini hanyalah sia-sia.

Sama sia-sianya menyeru negara-negara OKI untuk berkumpul dan mengambil tindakan terhadap Israel. Pada juli 2006 resolusi 57 negara anggota OKI kepada PBB tentang kecaman terhadap yahudi israel yang disetujui oleh DK PBB, diveto oleh AS. Artinya 57 negara menghadapi satu negara AS pun tidak mampu. Negara-negara OKI bukanya tidak memiliki kekuatan riil atau kekuatan militer yang cukup untuk menindak Israel. Namun yang ada adalah tidak adanya kemauan untuk menggunakan kekuatan itu dalam menindak Israel. Paling banter yang bisa dihasilkan oleh OKI hanyalah kecaman dan kutukan, tidak lebih. Tentu saja semuanya akan tak digubris oleh Israel. Begitu pula segala upaya diplomasi melalui lembaga-lembaga lainnya.

Sejarah puluhan tahun telah membuktikan, segala upaya diplomasi selalu gagal dalam menindak dan menghukum Israel. Serangan Israel terhadap kapal kemanusiaan dan aktifis di atasnya membuktikan bahwa Israel sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Juga menunjukkan bahwa satu-satunya bahasa yang dipahami oleh Israel adalah bahasa perang. Karenanya hanya bahasa perang sajalah yang akan bisa diperhatikan oleh Israel.

Maka jalan satu-satunya untuk menindak tegas Israel adalah dengan memobilisasi tentara dan senjata untuk mengepung Israel dan menghancurkannya serta menghukum para pemimpin dan siapa saja yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap kaum muslim khususnya penduduk Palestina. Negeri-negeri Islam sejatinya memiliki kekuatan militer dan persenjataan yang lebih dari mencukupi untuk melakukan itu. Yang belum ada di negeri kaum muslim adalah seorang penguasa mukhlis yang mau memobilisasi militer dan persenjataannya untuk melakukan itu. Karena itu kaum muslim harus berjuang keras mewujudkan pemimpin mukhlis itu yaitu dengan membaiat seorang khalifah yang rasyid dan mukhlis. Khalifah akan menggerakkan tentara dan memobilisasi persenjataan dalam rangka jihad membela islam dan kaum muslim, membela penduduk Palestina dan siapapun dari kekejaman dan kebrutalan Israel dan mencabutnya entitas zionis itu sejak dari akarnya.(LS)