DALAM tulisan opini di Lampung Post edisi Jumat (13-1) berjudul Bahaya Formalisasi Agama, M. Iwan Satriawan menyebutkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah Wahabi.

Apakah benar HTI adalah Wahabi? Wahabi adalah gerakan Islam yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab (1115—1206 H/1701—1793 M). Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian berijtihad dalam beberapa masalah, sebagaimana yang diakuinya sendiri dalam kitab, Shiyanah al-Insan, karya Muhammad Basyir as-Sahsawani. Gerakan Wahabi beberapa kali bermetamorfosis.

Mulanya gerakan keagamaan murni yang bertujuan memurnikan tauhid dari syirik, takhayul, bidah, dan khurafat, yang dimulai dari Uyainah, kampung halaman pendirinya tahun 1740 M. Di kampungnya, gerakan ini ditentang. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab pun terusir dari kampung halamannya dan berpindah ke Dariyyah. Di sini, pendiri Wahabi itu dilindungi Muhammad bin Saud, yang bermusuhan dengan Amir Uyainah. Dalam tujuh tahun, dakwah Wahabi berkembang pesat.

Tahun 1747 M, Muhammad bin Saud menerima pemikiran keagamaan Muhammad bin Abdul Wahhab. Keduanya pun sama-sama diuntungkan. Dalam kurun 10 tahun, wilayah kekuasaan Muhammad bin Saud berkembang seluas 30 mil persegi. Muhammad bin Abdul Wahhab pun diuntungkan, karena dakwahnya berkembang dan pengaruhnya semakin menguat atas dukungan politik dari Ibn Saud (Raja Saudi).

Partai Politik

Ini jelas berbeda dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam yang berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds Palestina, bukan Saudi. Pendirinya adalah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Tujuannya, mengembalikan kehidupan Islam dengan mendirikan khilafah yang menerapkan sistem Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Politik adalah aktivitasnya.

Walaupun begitu, Hizbut Tahrir tak pernah terlibat dalam pendirian rezim mana pun di dunia. HT juga tidak pernah terlibat dalam dukung-mendukung kekuasaan/negara manapun—termasuk Saudi—(meski HT telah berkembang di 44 negara di dunia). Sebab, semua negara yang ada di seluruh dunia saat ini–termasuk Saudi—bukanlah negara yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan memerintah berdasarkan hukum Allah. Dalam pandangan Islam, satu-satunya negara bagi umat Islam di seluruh dunia adalah khilafah, bukannya kerajaan sebagaimana Saudi.

Pendek kata, perbedaan Hizbut Tahrir (HT) dan Wahabi begitu jelas dan nyata. Menyamakan HT dengan Wahabi bisa jadi karena tidak mengerti, atau sengaja untuk melakukan monsterisasi terhadap HT agar disalahpahami. Lantas, darimana sumbernya kalau disebutkan Hizbut Tahrir mendapatkan dana dari Saudi?

Selain itu, M. Iwan juga mengatakan syariat Islam ketika diterapkan dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia. Ia mengatakan syariat Islam tidak cocok dengan masyarakat yang heterogen. Keraguan ini pada dasarnya cermin kegagalan penulis memahami realitas masyarakat itu sendiri.

Sunatullah

Di kehidupan ini, tidak ada dan tak akan pernah ada masyarakat yang homogen. Heteroginitas/pluralitas masyarakat memang sudah dimulai dari dulu hingga akhir zaman. Bahkan, heterogenitas merupakan sunatullah.

Faktanya pun hukum yang diterapkan kini bukan di kalangan yang homogen. Sebagai contoh, di Amerika tidak semua penduduknya satu agama, tapi aturannya yang diterapkan Amerika adalah kapitalisme. Di Indonesia terdapat empat agama resmi yang diakui, tapi aturan yang diterapkan adalah kapitalisme sekularisme. Di Tiongkok, puluhan juta dari berbagai umat tinggal di sana, tapi aturan yang diterapkan sosialisme komunisme.

Tidak konsisten dan tak adil apabila menolak ditegakkannya syariat Islam dengan alasan pluralitas. Terlebih lagi, mengapa seolah-olah yang dihakimi hanyalah Islam? Sedangkan kapitalisme maupun sosialisme yang nyata-nyata telah membawa kerusakan itu tidak? Bahkan, kapitalisme sendiri sudah diterapkan 67 tahun di negeri yang mayoritas muslim ini. Mengapa lalu ideologi Islam diragukan? Jelas itu hanyalah alasan yang dibuat-buat dan irasional.

Sejarah juga telah membuktikan dalam khilafah Islam bukan hanya muslim. Agama lain seperti Yahudi dan Nasrani dibiarkan di dalamnya. Tidak pernah ada pemberantasan etnis minoritas tertentu yang dilakukan kaum muslim. Masih ingat kita kisah Salahuddin al-ayyubi ketika ingin  mengembalikan Al-quds Palestina, di mana akhirnya pendeta nasrani itu memberikan kunci masjid dan tidak ada pembantaian sama sekali. Juga dalam sejarah penerapan syariat Islam di Spanyol, kaum muslim, nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai dan tenteram.

Karena itu pula penegakan syariah Islam dan khilafah harus dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata oleh umat Islam dalam berusaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik pada masa datang, dan dalam rangka mewujudkan negeri yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghaffur.[]

Sumber: Lampungpost.com (17/01/2012)

   Download artikel PDF; dikirim via email

Percaya atau nggak percaya, fakta semacam ini ada. Begitulah suatu hari, ketua DKM salah satu masjid bilang ke saya. Saya jadi mikir “pantes aja mobil si Ustadz Ganteng Fortuner dll” hehe..

Saya pribadi juga seringkali ditanya, “Ustadz, maaf nih, administrasinya berapa yang harus kita siapkan?”Jawab saya “Saya nggak pernah minta bayaran untuk dakwah, berapapun yang panitia kasih akan saya terima, kalo nggak ada pun nggak papa, asal transportasi dan akomodasi ditanggung panitia”

Parahnya masa kini, banyak orang yang udah nggak malu menjadikan Ustadz dan Da’i sebagai profesi. Pekerjaan profesional. Karena itu layaknya seorang pembicara publik, mereka mematok tarif sekali pengajian. Kalo udah masuk TV apalagi, matoknya diatas 10 juta. Subhanallah.

Padahal dakwah bukan profesi, dia adalah kewajiban sebagaimana shalat 5 waktu dan puasa. Yang tanpa dibayar pun harusnya dia tetap berdakwah. Karena itu kewajiban dia.

Bagaimana pendapat Anda bila ada orang mengatakan “Hmm.. boleh saja, saya mau shalat, dan Anda boleh lihat saya shalat, asal bayar dulu 10 juta”. Aneh, yang perlu siapa yang ribet siapa?

Pantas saja, ketika dakwah sudah jadi profesi, maka Da’i akan menyesuaikan materi dakwahnya sesuai permintaan pasar. Dia akan menyampaikan yang diinginkan orang bukan yang dibutuhkan oleh orang. Dia akan membiarkan kemaksiatan di depan matanya karena dia telah dibayar untuk itu.

Sikap kritis pun hilang dari situ. Karena dia sudah dibayar. Entah dipasangkan pengajiannya dengan artis doyan mabok atau penyanyi dangdut, sang Ustadz tidak merasa risih. Karena dia sudah dibayar!

Bagaimana mau protes, kalo protes bisa-bisa nggak dipanggil lagi!Pembodohan pun terjadi. Karena dakwah telah dianggap profesi.

Saya tidak pernah bilang menerima uang dari menyampaikan Islam adalah sesuatu yang haram

sah-sah saja, bukankah Rasul juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan kitabullah” (HR. Bukhari)Namun, ada perbedaan besar antara upah mengajarkan kitabullah dengan memelintir kitabullah untuk mendapatkan harta dari situ.

Nyata-nyatanya, tidak ada satupun Ustadz Ganteng yang membacakan ayat-ayat nahi munkar, ataupun memperingatkan tentang bahaya-bahaya yang betul-betul mengancam ummat semisal syirik modern (demokrasi), ashabiyah modern (nasionalisme), atau liberalisme yang mengajak Muslim meninggalkan Al-Qur’an.

Uang memang mengerikan. Ia bisa merubah niat seseorang yang awalnya lurus menjadi bengkok. Yang tadinya tegas menjadi samar.

Bersyukurlah pada Allah bila anda adalah Da’i yang tidak mengharapkan dan tergantung bayaran dari ummat.

Karena Anda akan selalu objektif dalam memandang masalah, bukan memberikan yang diinginkan namun mengobati ummat dengan memberikan yang mereka perlukan.

Saya betul-betul bersyukur, ketika baru masuk Islam, Ustadz saya Fatih Karim menyampaikan kira-kira begini:”Lix, kalo dikasi orang uang, antum boleh terima, tapi untuk melatih keikhlasan, lebih baik gunakan lagi di jalan dakwah”

Subhanallah, mudah-mudahan masyarakat akan segera bisa melihat, Da’i mana yang sebenarnya betul-betul sayang pada mereka, peduli dan mengasihi mereka. Da’i yang tertumpah air matanya di malam hari karena memikirkan ummat yang tak kunjung cenderung pada Islam. Da’i yang justru mengeluarkan uang mereka agar ummat mau berpaling pada Islam. Da’i yang menumpang angkot dan berjalan kaki demi ummat. Da’i yang siap memasang badan satu-satunya demi kehormatan Islam.

Sayangnya, Da’i semacam ini mungkin takkan kondang, mungkin takkan muncul di sinetron atau di TV

karena mereka menolak untuk menyesuaikan materi karena uang.

Bagi Da’i semacam ini uang tak bernilai buat mereka walaupun uang sangat mereka perlukan

karena demi Islam, tak ada yang bisa menawar

Salamku,

Felix Siauw

pada semua Da’i yang hanya Allah Swt yang tahu mereka

Ya Allah, berikanlah mereka kemudahan, berikan mereka kekuatanfollow di @felixsiauw

   Download artikel PDF; dikirim via email

Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa sejak dunia Islam tidak memiliki pemimpin umum (khalifah), maka setiap negeri dan bahkan nyaris setiap ormas menyusun sendiri kalender hijriyah dengan metode, kriteria dan parameter yang berbeda-beda. Karena itu kalender Islam yang ada di dunia tidak seragam.

Sebagai contoh, kalender Ummul Qura yang dipakai di Makkah Saudi Arabia, dan sepertinya diikuti di institusi tempat Prof. Sofian Siregar bekerja, menggunakan kriteria ijtima’ qabla ghurub (moon-conjunction sebelum maghrib). Karena ijtima’ sya’ban jatuh pada tgl 1 Juli pukul 15:54 WIB, akibatnya, tgl 1 Sya’ban 1432H jatuh pada 2 Juli 2011.. Sedang Kementerian Agama RI dan juga negara-negara ASEAN menggunakan kriteria imkanur rukyat 2 derajat, sehingga 1 Sya’ban 1432H jatuh pada 3 Juli 2011. Karena startnya sudah berbeda, maka tanggal 29 Sya’bannya juga berbeda. Di Indonesia, 29 Sya’ban jatuh pada Ahad 31 Juli 2011.

Manakah dari kriteria itu yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Karena ini soal fakta, maka semestinya menanyakan kepada para ahli-ahli astronomi yang menekuni falakiyah Islam, terutama masalah rukyatul hilal. Hingga hari ini, para ahli falak yang melakukan rukyat secara teratur tiap bulan dan terdokumentasikan dengan baik (difoto), mendapatkan bahwa hilal baru dapat dirukyat kalau terpenuhi tiga syarat: (1) Astronomi, (2) Baiknya pengamat dan lingkungan pengamatan, dan (3) Cuaca yang mendukung (atau disebut juga syarat ABC). Dari hasil sekian ratus rukyatul hilal yang terdokumentasi dengan baik, didapatkan beberapa kriteria astronomi yang dikenal dengan kriteria Danjon, atau kriteria LAPAN (yang diusulkan Prof. Thomas Djamaluddin), atau kriteria Odeh (Prof. Mohammad Odeh dari Jordanian Astronomical Society). Kriteria itu menyebutkan misalnya tinggi hilal minimal, umurnya, prosentase pencahayaan dan sebagainya, agar tidak ada kekeliruan rukyat.

Namun demikian, meski secara astronomi sudah mungkin terlihat, tidak otomatis bisa diamati, karena kalau syarat B dan syarat C tidak terpenuhi, tetap saja hilal tersembunyi. Untuk itulah pengamatan hilal harus tidak dibatasi tempat tertentu, tetapi dilakukan secara global (rukyat global).

Jadi melalui FB  ini saya mengajak Prof. Sofian Siregar untuk bersama-sama mencerdaskan ummat, mengajak ummat bersatu, dan tidak sepihak menganggap bodoh mereka yang saat ini masih berbeda. Maklumilah, inilah buah tidak adanya Khilafah yang mempersatukan kaum muslimin saat ini. (Fahmi Amhar)

Sumber : http://www.facebook.com/notes/fahmi-amhar/prof-sofian-siregar-harusnya-tidak-membodohi-bodohi-ummat/10150267105711921

   Download artikel PDF; dikirim via email

Pengantar

Setelah pemerintah frustasi, karena rencananya untuk menghapus BBM jenis premium dari tengah masyarakat banyak menghadapi penolakan, termasuk dari para ulama’ dan tokoh-tokoh ormas, maka pemerintah pun menggunakan Ma’ruf Amien untuk mengeluarkan fatwa aneh seputar haramnya orang kaya menggunakan premium. Meski istilah “menggunakan Ma’ruf Amien” ini ditolak oleh Menteri ESDM, tetapi kesimpulan ini tidak bisa ditolak, karena fatwa ini dinyatakan Ma’ruf Amien, setelah pertemuan antara kementerian ESDM dengan MUI (27/6/2011).  Pimpinan PP Tebuireng, Jombang, KH Shalahuddin Wahid, atau akrab dipanggil Gus Sholah, yang juga cucu Hardratus SyaikhHasyim Asy’ari, menyatakan bahwa fatwa ini bukan merupakan sikap MUI, tetapi masih pandangan pribadi Ma’ruf Amien (29/6/2011).

Rencana menghapus BBM jenis premium dari tengah masyarakat ini sebenarnya sudah dirancang oleh pemerintah sejak kementrian ESDM dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro dan bekerjasama dengan DPR kala itu, hingga lahir UU No. 22/2001. Undang-undang ini sendiri didanai USAID, seperti dalam pengakuan mereka, “USAID telah membantu pembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. UU tersebut akan meningkatkan kompetisi dan  efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi).”

Setelah UU ini disahkan, dalam rilisnya, USAID menyatakan, “Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai USD 4 juta (Rp 40 miliar) untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan  kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan.“ Tidak hanya itu, USAID juga meggelontorkan dana ke sejumlah LSM untuk mendukung rencana mereka, “Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan USD 850 ribu (Rp 8.5 miliar) untuk mendukung sejumlah LSM dan universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasukmenghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal.”

Ternyata semua kebijakan penghapusan BBM jenis premium ini merupakan dampak dari pencabutan subsidi BBM, yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor Migas. Semuanya ini tak lain merupakan syarat dari hutang yang diberikan Bank Dunia, sebagaimana yang mereka rilis, “Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh  ke tangan orang kaya.”(Indonesia Country Assistance Strategy – World Bank, 2001).

Keingan USAID dan Bank Dunia itu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena dengan senang hati, pemerintah ketika itu mengikutinya, sebagaimana tertuang dalamMemorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan 2000), “Pada sektor migas, pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional.” Ini ditegaskan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) “..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus  secara bertahap subsidi BBMdan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”

Ini ditegaskan oleh Menteri ESDM ketika itu, Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003). Bahkan, Dirjen  Migas Kementrian ESDM kala itu, Iin Arifin Takhyan menyatakan, “Saat ini terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Di antaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika)…”

Berbagai kebijakan liberalisasi Migas yang digulirkan sejak tahun 2001 memang tidak bisa berjalan mulus. Meski kenaikan BBM terus merangkak sejak era Megawati, kemudian dilanjutkan pada era SBY-JK dengan menaikkan 100% lebih, ternyata masih belum cukup bagi pemain asing untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka pun terus mendesak pemerintah SBY-Budiono untuk segera menjalankan agenda liberalisasi Migas ini, antara lain dengan mencabut subsidi BBM dan menghapus BBM jenis premium. Berbagai dalih dan penyesatan pun dibuat, seperti “Subsidi hanya untuk miskin”, dan terakhir dengan menggunakan fatwa Ma’ruf Amien, yang menyatakan “Haram orang kaya mengambil hak orang miskin.”

Karena itu, fatwa ini harus didudukkan dalam posisi mendukung program liberalisasi migas pemerintah, penghapusan subsidi BBM dan penghapusan BBM jenis premium. Lebih jauh, fatwa ini sebenarnya mendukung program penjajahan Kapitalisme Global, baik melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID maupun perusahaan multinasional, seperti Chevron, Shell, Exxon Mobil Oil, dll. Sebab, produksi Migas Indonesia yang dikuasai asing, seperti Chevron (44%), Total E&P (10%), Conoco Philip (8%), CNOOC (4%), Petro China (3%), British Petrolium (2%), lain-lain (4%) ini tidak akan bisa mengeruk keuntungan maksimal dari Indonesia, kalau masih terhalang kebijakan BBM jenis premium. Sementara Pertamina sendiri hanya menguasai 16% dari total produksi.

Benarkah BBM Premium Hanya Hak Orang Miskin?

Minyak dan gas adalah barang tambang (ma’adin) yang merupakan hak milik umum, baik orang kaya maupun miskin. Ini ditegaskan oleh Nabi dalam sejumlah hadits, antara lain:

النَّاسُ شُرَكَآءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الكَلإِ وَالمَآءِ وَالنَّارِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

“Manusia sama-sama membutuhkan tiga hal: padang, air dan api.” (H.r. Ahmad dan Abu Dawud. Tokoh-tokoh perawinya terpercaya [tsiqqat])

Dalam riwayat lain juga dinyatakan hadits yang serupa, dengan redaksi yang agak berbeda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكلإِ وَالْنَّارِ (رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)

“Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga hal: air, padang dan api.” (H.r. Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibn ‘Abbas. Di dalamnya terdapat tambahan, “Harganya haram.”)

Karena ini merupakan hak milik umum, yang sama-sama dibutuhkan oleh semua orang, maka setiap orang, baik kaya maupun miskin, sama-sama berhak untuk menikmati barang milik umum tersebut. Keumuman lafadz “an-Nas” dan “al-Muslimun” tetap berlaku dengan konotasi umum, selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

اَلْعُمُوْمُ يَبْقَى بِعُمُوْمِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيْلُ التَّخْصِيْصِ

“Lafadz umum tetap dengan konotasi keumumannya, selama tidak ada dalil yang menyatakan kekhususannya.”

Dalam konteks ini tidak ada satu dalil pun yang mengecualikan keumuman lafadz/dalil tersebut. Padahal, melakukan takhshish (pengkhususan) tanpa adanya mukhashish(lafadz/dalil yang mengkhususkan) jelas tidak boleh. Padahal jelas tidak ada dalil yang men-takhshish hadits-hadits di atas, baik al-Qur’an, as-Sunnah, Ijmak Sahabat maupun Qiyas. Dengan demikian, mengkhususkan BBM bersubsidi hanya untuk orang miskin sama dengan melakukan takhshish tanpa adanya mukhashish. Jelas tidak boleh.

Maka, pandangan yang menyatakan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak orang miskin, dan karenanya orang kaya haram mengkonsumsinya jelas merupakan pandangan yang batil. Bahkan, kesimpulan seperti ini bukan merupakan kesimpulan hukum syara’, melainkan kesimpulan logika mantik. Kesalahannya terletak pada premis yang menyatakan, bahwa BBM bersubsidi adalah hak orang miskin. Padahal, nas syara’ menyatakan sebaliknya, dimana semua orang mempunyai hak yang sama, baik kaya maupun miskin. Akibat kesalahan presmis tersebut, maka disimpulkan, bahwa orang kaya haram mengkonsumsinya. Sebab, dianggap mengambil hak orang miskin. Ini jelas kesimpulan yang batil.

Membatasi BBM Bersubsidi Bukan Pengaturan

Alasan lain yang dikembangkan adalah, bahwa pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan bentuk pengaturan pemerintah untuk kemaslahatan publik, sebagaimana kaidah:

تَصَرُّفُ الإمَامِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (kebijakan) imam (khalifah/kepala negara) terikat dengan kemaslahatan (rakyat).”

Tindakan (tasharruf) pemerintah dalam hal ini harus dibedakan, antara tasyri’i (legislasi) dan ijra’i (administratif). Mengubah kepemilikan yang diatur syariah, dari kepemilikan umum menjadi milik negara (nasionalisasi) atau individu (privatisasi) adalah bentuktasyri’i, yang jelas menyimpang dari ketentuan syariah. Demikian juga membatasi BBM bersubsidi hanya untuk orang miskin adalah bentuk tasyri’i, yang juga menyimpang dari ketentuan syariah. Maka, tindakan pemerintah seperti ini merupakan pelanggaran terhadap syariah. Dengan alasan apapun, pelanggaran syariah tetaplah pelanggaran. Tidak bisa dicarikan pembenaran sebagai bentuk pengaturan.

Ini berbeda dengan tindakan (tasharruf) pemerintah dalam hal administratif, seperti peraturan lalulintas, SIM, KTP dan sebagainya, maka tindakan dalam konteks ini benar-benar merupakan bentuk pengaturan yang dibolehkan. Mengikuti dan metaatinya pun wajib, karena dalam konteks ini merupakan masalah admistratif.

Di Balik Dalih Pengaturan BBM Bersubsidi

Penjelasan di atas sudah cukup untuk menunjukkan kebatilan fatwa haramnya orang kaya mengkonsumsi BBM jenis premium. Sekali lagi, fatwa ini hanyalah stempel pemerintah dalam melegalkan kebijakan liberalisasi sektor Migas. Jika harus dikeluarkan fatwa, semestinya fatwa yang mengharamkan liberalisasi ekonomi, termasuk sektor Migas yang menjadi penyebab terjadinya kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini. Jika harus dikeluarkan fatwa, mestinya fatwa yang mengharamkan hutang, baik kepada IMF, Bank Dunia maupun USAID, yang menjadi otak lahirnya kebijakan liberalisasi Migas ini.

Karena itu, fatwa seperti ini, selain tidak ada nilainya di dalam Islam, juga bertentangan dengan syariah. Tidak hanya itu, fatwa ini juga bisa membukan jalan orang-orang Kafir untuk menguasai sektor strategis, yaitu Migas. Sekaligus melanggengkan penjajahan mereka terhadap negeri Muslim terbesar ini. Ini jelas haram. Pertama, karena haram hukumnya memberi jalan orang Kafir untuk menguasai kaum Muslim. Allah berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum Kafir untuk menguasai orang Mukmin.” (Q.s. an-Nisa’ [04]: 141)

Kedua, membantu mereka untuk menguasai kaum Muslim juga haram, sebagaimana ditegaskan oleh Allah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam (melakukan) dosa dan permusuhan.” (Q.s. al-Maidah [05]: 02)

Bagaimana Seharusnya?

Barang-barang milik umum seharusnya ini tidak boleh dialihkan, baik sebagai milik negara (nasionalisasi) maupun individu (privatisasi). Negara dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pengelola hak milik umum ini agar barang-barang tersebut sampai kepada pemiliknya dengan harga yang murah dan terjangkau.

Memang tidak ada larangan bagi negara untuk menetapkan harga migas mengikuti harga pasar atau harga tertentu yang rasional, tetapi seluruh kebijakan tersebut bukan untuk keuntungan pemerintah (negara) atau asing (privat), karena barang tersebut bukan milik mereka. Jika pemerintah (negara) harus menempuh kebijakan yang kedua ini, maka hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat, melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Termasuk jaminan terpenuhinya sandang, papan dan pangan melalui pembukaan lapangan kerja yang memadai.

Apa yang ditempuh oleh pemerintah (negara) saat ini justru merugikan rakyat. Karena, selain BBM murah dihilangkan, maka keuntungan dari kenaikan harga BBM itu juga tidak dikembalikan kepada rakyat. Sebab, subsidi kesehatan, pendidikan dan layanan yang lain justru dipangkas. Artinya, kenaikan harga, dihilangkannya BMM murah dan rakyat dipaksa mengkonsumsi BBM jenis Pertamax jelas-jelas untuk kepentingan asing. Ini jelas haram.

Sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/06/30/kontroversi-fatwa-haram-orang-kaya-menggunakan-premium/

   Download artikel PDF; dikirim via email

Isu Negara Islam kembali ramai dibicarakan. Beberapa teror bom disebut-sebutdilakukan kelompok yang mengatasnamakan NII (Negara Islam Indonesia). Meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya , kelompok ini diduga terlibat cuci otak beberapa mahasiswa yang tiba-tiba menghilang. Termasuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana.

Beberapa media pun dengan gencar mengopinikan bahaya mendirikan negara Islam yang dikatakan menj adi tujuan kelompok ini. Perjuangan mendirikan negara Islam dianggap membahayakan Indonesia dan menjadi ideologi kelompok teroris.

Ironisnya , salah seorang petinggi partai yang dulu mengklaim partai Islam dan sekarang sudah menjadi partai terbuka (sekuler) , menyatakan ide negara Islam adalah kampungan.

Adalah penting bagi kita untuk memahami , perjuangan mendirikan negara Islam sesungguhnya adalah perjuangan yang mulia. Sebab negara Islam, dalam pengertian negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah adalah kewajiban syar’i. Sebab , tanpa ada negara yang didasarkan kepada Islam, kewajiban menerapkan seluruh syariah Islam, yang menjadi konsekuensi keimanan seorang muslim, mustahil bisa dilakukan.

Sebab, banyak hukum syariah Islam yang membutuhkan institusi politik yang sekarang disebut negara. Hukum syariah Islam yang berkaitan dengan hudud seperti potong tangan bagi pencuri,rajam bagi pezina, tentu membutuhkan institusi politik atau otoritas yang legal atau negara.

Demikian juga menerapkan kebijakan mata uang yang didasarkan pada dinar dan dirham (berbasis emas dan perak), pendidikan dan kesehatan gratis, pengaturan pemilikan umum (milkiyah ‘amah) seperti barang tambang yang melimpah (emas, minyak, batu bara) harus dikelola negara , tidak boleh diberikan kepada swasta asing, dan hasilnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat, tentu membutuhkan otoritas negara.

Imam Abul Qasim Al-hasan bin Muhammad bin Habib bin Ayyub Asy-syafi’I An-naisaburi, menjelaskan “…umat telah sepakat bahwa yang menjadi obyek khitab (”maka jilidlah”) adalah imam. Dengan demikian mereka berhujjah atas wajibnya mengangkat imam. Sebab, apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna tanpa adanya sesuatu tersebut maka ada sesuatu tersebut menjadi wajib pula”(Tafsir An-naisaburi,juz 5 hal 465)

Kewajiban membangun otoritas politik seperti inilah yang oleh para ulama disebut imamah atau khilafah, amirul mukminan yang makna sama. Syeikh Muhammad Abu Zahrah menjelaskan Khilafah adalah imamah al-kubra (imamah yang agung). Disebut khilafah karena yang memegang dan yang menjadi penguasa yang agung atas kaum Muslim menggantikan Nabi SAW dalam mengatur urusan mereka. Disebut imamah karena khalifah itu disebut Imam. Karena ta’at padanya adalah wajib. Karena manusia berjalan di belakang imam tersebut layaknya mereka shalat dibelakang yang menjadi imam shalat mereka” (Tarikh Al-madzahib Al-islamiyyah, juz I hal 21)

Kewajiban imamah atau khilafah ini berdasarkan kepada al Qur’an , As Sunnah dan ijma’ush shohabah, dimana kewajiban ini disepakati oleh para ulama. …”. Imam Mansur bin Yunus bin Idris Al-bahuti Al-hanafi menjelaskan : “…(mengangkat Imam yang agung itu) atas kaum Muslimin (adalah fardhu kifayah). Karena manusia membutuhkan hal tersebut untuk menjaga kemurnian (agama), menjaga konsistensi (agama), penegakan had, penunaian hak serta amar ma’ruf dan nahi munkar (Kasyful Qina’ an Matnil Iqna’, juz 21 hal. 61)

Syariah Islam yang diterapkan dalam Daulah Islam (negara Islam) yang disebut Khilafah , bukanlah merupakan ancaman bagi masyarakat. Bagaimana mungkin syariah Islam yang berasal dari Allah SWT yang memiliki sifat ar rahman dan ar rahim disebut sebagai ancaman. Syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah justru merupakan rahmatan lil ‘alamin, memberikan kebaikan kepada manusia baik muslim ataupun non muslim .

Bagaimana mungkin syariah Islam yang mengatur bahwa pendidikan dan kesehatan harus gratis bagi seluruh rakyat, negara wajib menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan, dan papan), hukuman yang tegas (hukuman mati) bagi pembunuh, larangan bughot (memisahkan diri) dari negara, barang tambangharus dikelola negara dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan rakyat disebut mengancam masyarakat ?

Sesungguhnya sistem kapitalisme yang dipraktikkan oleh elit sekuler Indonesia sekarang inilah yang menjadi ancaman negara, musuh negara, karena membahayakan rakyat dan negara. Puluhan juta rakyat miskin, tingginya angka pengangguran, meluasnya kemaksiatan, perampokan atas nama privatisasi BUMN , investasi, dan pasar bebas, termasuk maraknya korupsi dan manipulasi merupakan dampak nyata dari penerapan sistem kapitalisme di negara kita.

Namun mendirikan negara Islam tentu bukan dengan cara-cara yang bertentang dengan syariah Islam seperti teror bom, mengkafirkan orang tua atau pihak lain , menganggap militer dan kepolisian sebagai ancaman atau kafir , cuci otak, penipuan atau perampokan. Semua itu jelas-jelas bertentangan dengan syariah Islam.

Cara seperti itu justru kontroproduktif dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan stigma negatif terhadap Islam , negara Islam atau syariah Islam. Kalau cara-cara seperti itu dibiarkan atau dipelihara, kita tentu wajar curiga kalau semua itu memang sengaja dan direkaya , untuk menyudutkan Islam. Tujuannya, agar umat jauh dari Syariah Islam, sehingga penjajah kapitalisme tetap kokoh di negeri ini. (Farid Wajdi)

Sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/05/07/negara-islam-bukan-ancaman-dan-bukan-ide-kampungan/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+hizbindonesia+(Hizbut+Tahrir+Indonesia)&utm_content=FaceBook

   Download artikel PDF; dikirim via email

Menurutnya, kelompok teroris mana pun di dunia, tidak pernah memberikan serangan awal sebagai peringatan pada lawan-lawan mereka, tetapi langsung memberikan serangan yang mematikan.

Memang, Ulil dikenal sebagai liberalis anti Syariah Islam dan pembela aliran sesat Ahmadiyah. Juga sudah menjadi rahasia umum Gories Mere sebagai aktor belakang layar war on terrorism­-nya Amerika di Indonesia. Sehingga mereka wajar menjadi sasaran pemboman pihak-pihak tertentu.

Tapi anehnya bom tersebut dikirim ke BNN yang menangani narkoba, bukan dikirim ke rumah Gories Mere atau ke markas Densus  88. Begitu juga untuk Ulil, paket bomnya di kirim ke kantor radio FM 68 H. Bom untuk Yapto lebih tidak masuk akal lagi. “Apa relevansinya ia dengan benturan pemikiran Islam ‘garis keras’?” ujarnya.

Karena, lanjut Pengamat Kontra Intelijen ini, teroris sejati, yang bukan rekaan intelijen penguasa, memiliki pola standar operasi. Biasanya cara mereka mengeksekusi target yang bersifat personal, bukan massa atau lembaga maupun gedung, adalah langsung menyerangnya secara individual.

Jadi kalau memang pelakunya adalah benar-benar orang yang dituduh sebagai teroris maka yang paling mungkin dilakukan adalah  menembak langsung. “Baik dari jarak dekat atau dengan sniper,” Harits mencontohkan.

Selain itu, bisa juga dengan  menikam, atau bom bunuh diri atau dengan bom berpengendali jarak jauh, atau meracuninya seperti yang dialami Munir atau mantan intelijen Rusia yang masuk Islam Levitnenko.

Mengirimkan paket bom ke kantor dengan sasaran personal, tidaklah lazim karena kemungkinan melesetnya amat besar. “Kasus 3 bom yang dikirim ke rumah atau ke kantor seperti yang terjadi beberapa hari lalu, jauh dari sasaran personal!” tegasnya.

Bom-bom itu lebih bersifat mengacaukan keamanan belaka, karena terkategori berdaya ledak rendah. Maka tidak aneh kalau paket bom ini divonis sebagai produk intelijen. Karena dengan bom buku ini pihak-pihak tertentu menjadi sangat diuntungkan.

Bagi pemerintah isu ini menguntungkan karena perhatian publik dan politisi pun teralihkan dari isu Wikileaks dan isu lainnya yang menyudutkan SBY. Bagi liberalis plularis isu ini pun menguntungkan karena mengundang simpati kepada kelompok liberal yang pro Ahmadiyah.

Bagi BNPT isu ini pun sangat menguntungkan untuk  kontinuitas proyek WOT (war on terrorism) beserta target dibaliknya. “Karena saat ini juga  proses sidang Ustadz ABB terkait isu terorisme terancam terbuka kedok konspirasinya pasca pengakuan taubat Khairul Ghazali di balik jeruji besi Polda Sumut,” pungkasnya.

Sumber : http://mediaumat.com/headline-news/2565-beberapa-kejanggalan-bom-buku-ulil.html

   Download artikel PDF; dikirim via email

Tulisan Ahmad Syafii Maarif (ASM), Revolusi Tahrir dan Demokrasi di rubrik Resonansi (Republika, 22/02), menarik untuk dikaji sekaligus dikritisi. Apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini merupakan hal yang natural. Pemerintah diktator yang bertindak represif dan gagal menyejahterakan rakyatnya, sekuat apa pun akan tumbang. Dalam kondisi seperti ini, yang penting bagi rakyat adalah turunnya penguasa diktator. Artinya, bisa jadi rakyat tidak begitu peduli apakah itu demokrasi atau tidak!

Justru, di sinilah titik rawan dari pergolakan di Timur Tengah. Perubahan tanpa visi yang jelas tentang sistem masa depan, bisa dibajak oleh siapa saja, termasuk rezim lama yang berganti wajah menjadi pendukung rakyat dan terkesan reformis. Di Mesir, kecenderungan seperti ini yang tampaknya kini terjadi. Dewan tertinggi Angkatan Bersenjata, yang sekarang memegang kekuasaan transisi, diisi oleh perwira tinggi atau mantan perwira loyalis Mubarak yang pro-Amerika dan Israel, seperti Umar Suleiman dan Tantawi.

Termasuk, rawan dibajak kepentingan asing. Perubahan sebatas rezim menjadi cara untuk revitalisasi dominasi negara besar dengan mengangkat rezim baru yang tetap dalam kontrol mereka. Amerika yang selama 30 tahun mendukung rezim Mubarak yang diktator, berubah arah seakan-akan menjadi pembela rakyat Mesir. Padahal, pada awal masa pergolakan, Amerika masih memuji Mubarak, bahkan Joe Biden, wapres AS, menyatakan Mubarak bukanlah diktator.

Karena itu, Hizbut Tahrir dalam seruannya mengingatkan masyarakat Mesir dan Timur Tengah bahwa seharusnya yang dituntut bukanlah sebatas perubahan rezim, melainkan juga sistem. Dalam hal ini, sistem demokrasi sekuler bukanlah pilihan satu-satunya. Terdapat persoalan perbedaan ‘value’ dari segi sumber kedaulatan hukum yang tertinggi antara Islam dan demokrasi. Di samping itu, demokrasi sering kali digunakan menjadi alat politik yang efektif mempertahankan kepentingan rezim lama yang berganti wajah dan negara-negara imperialis.

Adapun tentang jaminan hak-hak warga, kebolehan berpendapat, pemilihan oleh rakyat, transparansi, persamaan di depan hukum, bukanlah monopoli sistem demokrasi seperti yang diklaim ASM.

Islam menegaskan bahwa kedaulatan, dalam pengertian sumber hukum, ada di tangan hukum syariah (as-siyadah lil syar’i). Namun, kekuasaan ada di tangan rakyat (as-sulthan lil ummah), dalam pengertian rakyat atau wakilnyalah yang berhak memilih khalifah (nizhamul hukmi fi al Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani). Khalifah bukanlah sistem warisan seperti monarki. Hal itu tecermin dari pemilihan Khalifah Abu Bakar RA yang dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi, yang merupakan representasi masyarakat Islam.

Mengkoreksi khalifah atau kepala negara, bukan saja sah dalam Islam, bahkan wajib. Hal ini karena Khalifah bukanlah sumber kedaulatan hukum seperti dalam sistem monarki. Khalifah adalah manusia biasa yang mungkin saja keliru. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebut afdhalul jihad (sebaik-baik jihad) dan sayyidusy syuhada adalah siapa pun yang mengoreksi pemimpin yang zalim kemudian dia terbunuh.

Ketaatan kepada khalifah juga bukanlah mutlak, tapi ada batasnya. Rasulullah menyatakan, “Tiada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT.” Karena itu, dalam sistem khilafah, keberadaan individu, partai, atau kelompok yang berfungsi untuk melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa dijamin oleh negara.

Tentu saja, sepanjang sejarah khilafah tidak semuanya lurus. Khalifah adalah manusia yang juga bisa menyimpang dari Islam. Namun, penyimpangan perilaku khalifah dari hukum syariah, bukan karena kesalahan sistem khilafahnya. Karena itu, kalau ada khalifah yang terbunuh, yang salah bukan sistem khilafahnya, tapi tindakan pembunuhan itulah yang menyimpang dari hukum syariah.

Dalam sejarah sistem demokrasi Amerika Serikat, empat presidennya (Abraham Lincoln, James Abram Garfield, William McKinley, dan John F Kennedy) semuanya tewas terbunuh. Sejarah demokrasi AS juga mengalami perang saudara.Total korban tewas di pihak utara (Union) 360 ribu orang, yang terluka 275.200 orang. Di pihak konfederasi total korban tewas 260 ribu orang dan lebih dari 137 ribu orang terluka. Namun, pengusung demokrasi tidak pernah menyalahkan sistem demokrasi karena adanya pembunuhan terhadap presidennya atau perang saudara tersebut.

Mengangkat sebagian sejarah khilafah yang gelap, tetapi menutup-nutupi sejarah panjang kejayaan khilafah adalah cara pandang yang tidak objektif dan juga ahistoris. Apalagi, bila menyatakan sistem khilafah membelenggu pemikiran umat tanpa disertai bukti-bukti. Bukankah justru dalam sistem khilafah banyak bermunculan para ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka dengan karyanya yang gemilang? Seperti Imam Syafii, al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan banyak lagi lainnya.

Perpustakaan Khalifah al-Hakim di Kairo menyediakan 1,6 juta volume buku. Mengenai hal ini, Bloom and Blair menyatakan, “Rata-rata tingkat kemampuan literasi (kemampuan melek huruf, membaca, dan menulis) dunia Islam di abad pertengahan lebih tinggi daripada Byzantium dan Eropa. Karya tulis ditemukan di setiap tempat dalam peradaban ini.” (Islam: A Thousand Years of Faith and Power).

Keemasan khilafah ditulis secara jujur oleh sejarawan dunia seperti Will Durant dalam Story of Civilization. “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.” Pertanyaannya, bagaimana mungkin karya-karya cemerlang ini lahir dari sistem khilafah yang dituduhkan oleh ASM sebagai sistem yang membelenggu pemikiran?

Termasuk, terlampau tergesa-gesa menyimpulkan sistem diktator negeri-negeri Arab saat itu merupakan warisan Dinasti Umayyah. Mengingat rezim diktator itulah yang selama ini justru paling gencar memberangus aktivis Islam yang ingin menegakkan khilafah dan syariah Islam. Di samping ada yang mengadopsi monarki absolut, rezim diktator di Arab justru merupakan negara-negara sekuler, menganut sistem republik, demokrasi atau sosialisme seperti Mesir, Tunisia, dan Libya. Bagaimana sistem ini dikatakan mewarisi sistem khilafah?

Terakhir, kalau jujur, kita seharusnya juga tidak menutup-nutupi fakta bahwa negara Barat yang mengklaim paling demokratislah yang selama ini mendukung rezim-rezim brutal di Timur Tengah. Sesuatu yang membuat kita semakin meragukan benarkah sistem demokrasi akan membawa keadilan? Jadi, siapa sebenarnya yang tidak objektif?

Sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/02/27/demokratisasi-atau-revitalisasi-tanggapan-untuk-ahmad-syafii-maarif/

   Download artikel PDF; dikirim via email

Aksi protes itu telah dimulai tiga hari lalu, dan di dalam aksi itu pertama kalinya menggema slogan-slogan yang menyerukan penggulingan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, yang telah memerintah Libya selama 42 tahun, dan membuat konstitusi sendiri untuk negara.

Sesungguhnya yang menarik perhatian dari setiap insiden Libya, adalah liputan media tentang apa yang terjadi, dan bervariasinya di antara berbagai saluran satelit dan kantor berita, di mana masing-masing melaporkan sesuai dengan agenda, loyalitas dan afiliasinya.

Channel Aljazeera, misalnya, bukan untuk membatasi, melalui pemberitaannya atas insiden Libya, menunjukkan ketidakpeduliannya, bahkan mencoba untuk memarjinalkan berbagai insiden, dan ini tidak seperti pemberitaan sebelumnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Channel Aljazeera dalam memberitakan insiden Mesir, misalnya, di mana ia menganggap dirinya sebagai poros dan penggerak utama dalam pemberontakan di jalanan Mesir, bahkan yang mencambuknya agar melakukan perlawanan terhadap rezim korup.

Perlu dicatat di sini bahwa ketergantungan politik rezim Mesir kepada Amerika, berbeda dengan ketergantungan Qatar (pemilik Aljazeera) kepada 10 Downing Street di London, sehingga perbedaan inilah yang memperlihatkan wajah konflik media internasional tentang Mesir dan masa depannya.

Rezim fasis Gaddafi, adalah rezim yang sangat loyat terhadap Inggris. Dengan demikian media-media yang menjadi corong agen Inggris akan mencoba untuk meminimalisir berita terkait apa yang terjadi, atau setidaknya tidak tergerak untuk melakukan liputan lapangan.

Kembali dengan apa yang terjadi di Libya. Sungguh rezim busuk ini, dengan perjalanannya yang diwarnai kejahatan dan tirani selama lebih dari 40 tahun pemerintahan kolonel pengkhianat, di mana setiap orang, awan maupun terpelajar menyaksikan kejatahan dan kekejamannya baik fisik maupun pemikiran. Dialah pembuat bid’ah dengan nama “Buku Hijau” yang bertujuan menghapus Sunnah Rasulullah Saw. Sementara kelompok di antara kaum Muslim terbaik yang berani mengoreksi atas kezaliman dan kekejiannya, maka ia membunuhnya dan menyiksanya dengan darah dingin. Dan ia membuka pintu bagi para budaknya dari komite revolusioner untuk menangkapi mereka yang ikhlas di antara generasi Libya untu disiksa dan diterornya, bahkan beberapa dari mereka mendapatkan syahid di tangan para penjahat yang menjadi algojonya.

Adapun penjaranya, maka di dalamnya menyengat bau busuk pembantaian terhadap para penghuninya, seperti penjara Abu Salim yang begitu menyakitkan jika disebutkan. Sungguh tiran ini telah biasa menangkapi generasi Libya yang ikhlas dan dimasukkan untuk disiksa dan dilecehkan oleh para penjahat yang mendapat didikan dari Inggris. Semua itu dilakukan semia menjaga kepentinggan Inggris di Libya, dan untuk menjarah setiap kekayaan dan potensinya.

Rezim ini pernah memperlihat watak pengemisnya dan pelacuran politiknya ketika penyerahan kontrol militernya untuk kepentingan CIA, maka ia mengirim Washington dengan tunduk dan terhina untuk menjaga kepalanya setelah pendahulunya tumbang dalam pemerintahan Irak.

Berikut adalah geng penjahat komite revolusioner yang menangkapi generasi muda terbaik Libya yang sedang melakukan aksi long match, dengan dilengkapi senjata berat mereka mengarahkan senjatanya itu pada dada generasi muda Libya yang tidak bersenjata.

Sedangkan yang wajib dilakukan oleh generasi muda Muslim Libya adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk terus menuntut penggulingan rezim secara radikal dan revolusioner. Kemudian menggantinya dengan sistem Islam yang agung, sistem yang mentangkan keadilan dan kemuliaan, yang akan mengakhiri dominasi Inggris, dan mengusirnya hingga tidak berani lagi untuk kembali, mengadili setiap kejahatan yang dilakuakn terhadap generasi kaum Muslim di Libya dan lainnya, serta mencabut rezim Gaddafi dan para algojonya agar mereka menjadi pelajaran bagi para tiran dan diktator lainnya.

Sementara bagi tentara Libya wajib mendukung rakyat dalam mewujudkan tuntutannya untuk perubahan secara radikal, berlepas diri dari rezim busuk, dan beralih menolong Islam (hizb-ut-tahrir.info, 22/2/2011).

   Download artikel PDF; dikirim via email

SyariahPublications.com — Bentrok fisik kembali pecah antara masyarakat dengan jemaat Ahamdiyah. Kali ini terjadi sekitar pukul 10.30 Wib hari Ahad (6/2/2011), di kampong Pasir Peuteuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada 3 tewas dan sejumlah lainya luka-luka akibat bentrokan, dan dari beberapa sumber informasi yang bisa dipercaya pemicu bentrokan akibat adanya sikap dan pernyataan yang provokatif  dari jemaat Ahmadiyah terhadap masyarakat setempat. Kapolri Timur Pradopo menyatakan para penentang Ahmadiyah adalah warga setempat dan sementara Jemaat Ahmadiyah  dibantu  sekitar 15 orang yang disinyalir datang dari Bekasi (Republika, 7/2).  Bahkan sebagian media memberitakan  sekitar 20 orang lebih datang dari Jakarta  dengan  maskud  mengamankan aset Ahmadiyah dan membela jemaat Ahmadiyah sampai titik darah penghabisan.

Kasus bentrok fisik diatas adalah kesekian kalinya, yang sebelumnya juga terjadi di Kuningan Jawa Barat, Mataram, Bogor  dan lainya. Dalam kasus diatas, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo meminta kepada masyarakat agar melihat kasus penyerangan Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten sebagai kasus kriminal murni tanpa mengkaitkan dengan kelompok atau aliran tertentu. Demikian diungkapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Ito Sumardi, Senin (7/2/2011), di Mabes Polri, Jakarta (Kompas.com,7/2).

Memunculkan Polemik

Akhirnya  peristiwa diatas mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh Agama, Ormas, LSM dan masyarakat luas pasca sebagian media elektronik dan cetak mengekspos secara masif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri meminta semua pihak agar kembali pada kesepakatan yang termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono  Minggu (Antara,7/2).

Dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto membacakan tujuh poin sikap pemerintah usai rapat tertutup dengan Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam,(kompas.com, 7/2).Poin penting diantaranya adalah poin ke tiga; kepada semua pihak baik dari warga Ahmadiyah dan pihak masyarakat lain harus tetap mentaati kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 yang terdapat ada 12 butir kesepakatan dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Tahun 2008.Dan point keempat; kepada segenap warga Ahmadiyah agar memahami dan mentaati kesepakatan bersama tanggal 14 Januari 2008 serta kesepakatan bersama tahun 2008. Kepada warga lain, diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisahan ataupun permasalahan harus disalurkan dan diselesaikan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang ada di setiap daerah yang diketuai Kejaksaan.

Dan saat ini sebagian besar umat Islam tidak habis pikir, kenapa kasus Ahmadiyah tidak kunjung usai? Kenapa pemerintah tidak tegas terhadap Ahmadiyah dengan payung UU yang ada? Padahal sejak tahun 2008 pemerintah juga sudah mengeluarkan SKB (surat keputusan bersama) yang bernomor: 3 tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008/ Nomor;199 Tahun 2008, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008 di tanda tangani Menag, Jaksa Agung dan Mendagri. Bahkan MUI sendiri telah mengeluarkan  fatwa kesesatan Ahmadiyah sejak 1 Juni 1980/17 Rajab 1400H, Rabithah Alam Islami (RAI, Lembaga Muslim Dunia) juga lebih awal megeluarkan fatwa sesatnya Ahmadiyah sejak tahun  1974. Wajar kalau kemudian muncul opini miring, pemerintah tidak konsisten dan sengaja melakukan pembiaran atas gesekan-gesekan fisik masyarakat dengan Ahmadiyah. Bahkan seakan “isu Ahmadiyah” sengaja di pelihara dan dijadikan komoditas politik dan kepentingan kelompok tertentu.

Jika kembali ke substansi SKB yang berisi  7 point keputusan, terlihat jelas bahwa pemerintahlah yang  paling besar peran dan fungsinya untuk menyelesaikan. Bola di tangan Presiden, jika pemerintah serius bisa saja meningkatkan SKB itu menjadi Kepres (keputusan presiden)  sehingga konflik horizontal bisa dihindari.Tapi sekali lagi kenapa pemerintah seolah bersikap mabigu (medua) dan ragu? Biar jelas, pemerintah tinggal pilih pertama; bubarkan Ahmadiyah dan kedua;di biarkan atau ketiga;jika Ahmadiyah tetap ngotot dengan pendiriannya maka pemerintah dengan dukungan mayoritas umat Islam bisa menetapkan Ahmadiyah bukan lagi bagian dari Islam dan jemaatnya bukan orang Islam. Tentu semua ada resiko, tapi jika dibiarkan tanpa ada keputusan tegas (memilih opsi pertama dan ketiga) serta implementasi keputusan secara konsisten itu akan jauh lebih berbahaya. Karena akan mengakumulasi rasa ketidak adilan dan ketersinggungan mayoritas umat Islam Indonesia yang merasa keyakinan (akidahnya) di nodai oleh kelompok Ahmadiyah.Jika ini dibiarkan terus akan menjadi “bara dalam sekam” tinggal menunggu pemantiknya, kontraksi social politik akan makin liar jika menemukan momentumnya.

Usaha mempolitisir?

Peristiwa “Cikeusik” juga menjadi angin surga bagi pengusung ide-ide sesat pluralisme dan kebebasan beragama. Apalagi peristiwa diatas terjadi berketepatan dengan event “World Interfeith Harmony Week” yang diadakan oleh Inter Religious Council (IRC) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (6/2) yang memiliki tujuan untuk mendorong kerukunan dan toleransi serta mengakhiri pertikaian dan kekerasan antar umat beragama. Maka hal diatas menjadi isu menarik bagi sebagian kelompok yang selama ini konsen mengkampanyekan toleransi dan pluralisme.

Ditahun 2010 melalui AKKBP melakukan Judicial Review terhadap undang-undang PNPS No.1 tahun 1965 tentang penodaan agama dan di tolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi).Dan sangat mungkin kali ini kembali mempolitisir peristiwa “Cikeusik” untuk menyuarakan pentingnya “kebebasan beragama” dan mengkambing hitamkan (mencari kesalahan) kelompok-kelompok (ormas) yang dianggap menjadi inspirator tindakan-tindakan kekerasan. Bahkan menyudutkan MUI sebagai pihak yang betanggungjawab akibat keluarnya Fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sesat. Tidak hanya itu, berikutnya akan mempersoalkan SKB tentang Ahmadiyah sebagai salah satu pemicu lahirnya kekerasan atas jemaat Ahmadiyah. Dengan jargon “HAM” langkah advokasi untuk melindungi eksistensi kelompok sesat dan menodai keyakinan umat Islam juga akan dilakukan. Tentu saat ini umat harus berfikir kritis dan bersikap waspada atas setiap manuver yang akan  menjadikan umat Islam menjadi tertuduh atas setiap peristiwa kekerasan. Karena banyak ruang terbuka munculnya konspirasi untuk melahirkan undang-undang (regulasi) yang bisa mengebiri kelompok atau setiap potensi yang dianggap kontra terhadap semangat toleransi, pluralism, dan kebebasan ala “demokrasi”.

Akar Masalah

Oleh karena itu, dalam anatomi masalah Ahmadiyah tersimpul beberapa penyebab pokok ahmadiyah menjadi “bisul” menahun dalam kehidupan kaum muslim di Indonesia.Pertama, Ahmadiyah sebagai kelompok sesat sudah menjadi perkara yang disepakati (mujma’ alaihi) dan tidak ada khilaf berdasarkan dalil-dalil syar’I -al Qur’an, As Sunnah dan Ijma’ Sohabat- namun dibiarkan eksis dalam kehidupan kaum muslim Indonesia.Kedua, inkonsistensi pemerintah menjalankan SKB alias SKB tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang jelas-jelas memutuskan Ahmadiyah sebagai kelompok sesat. Oleh karena itu pemerintah terlihat lalai bahkan “gagal” untuk melindungi keyakinan mayoritas umat Islam. Ketiga, keberadaan individu dan kelompok-kelompok pengusung liberalisme (kebebasan) beragama dengan kedok HAM dan Demokrasi berusaha membela kelompok sesat Ahmadiyah.Dalam koridor Demokrasi, kelompok ini menjadi ganjalan bagi pemerintah untuk bersikap tegas.Apalagi jika para penguasa (pemegang kebijakan) cara berfikirnya liberal juga dan lebih memperhatikan  citra agar dianggap seorang yang demokratis, moderat dan humanis serta meraih dukungan dari pihak asing (Barat) yang memberi tekanan, sehingga abai sama sekali terhadap nasib mayoritas umat Islam yang ternodai keyakinannya.

Jadi, umat Islam hingga saat ini menunggu bukti dan realisasi dari SKB, bukan sekedar himbauan. Karena  kunci penyelesaian bergantung kepada keberanian pemerintah mengimplementasikan SKB yang ada.Jika tidak, maka pemerintah menunjukkan sikap ambigunya, seperti yang di sampaikan KH Amidhan (Ketua MUI Pusat); SKB seperti pisau bermata dua.Pertama, pemerintah mengakui bahwa jemaat Ahmadiyah beraliran sesat dan sudah tidak boleh melakukan penyebaran keyakinan mereka.Apabila melanggar, akan dikenakan sanksi pidana.Jika  masih membandel akan dibubarkan.Ketika MUI dan masyarakat sudah melaporkan kepada pemerintah jika sampai saat ini jemaat Ahamdiyah  masih menjalankan keyakinannya dan tidak melakukan perubahan apa-apa.Namun tidak ada respond dan tindakan apa-apa dari pemerintah. Kedua, masyarakat atau siapapun tidak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi kekerasan kepada jemaat Ahmadiyah.Jika ada masalah harus dilaporkan kepada aparat sehingga tidak ada penghakiman sendiri. (republika,7/2).

Jadi tampak jelas, konsistensi dan implementasi pemerintah terhadap SKB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Wajar kalau kemudian Ahmadiyah yang jumlahnya tidak sampai 0,001 persen dari penduduk Indonesia tetap eksis, bahkan menjadi pemantik gesekan-gesekan fisik dalam kehidupan beragama khususnya umat Islam.

Para penguasa harus ingat peringatan Allah SWT, tentang orang-orang yang condong kepada perbuatan dzalim atau bahkan lebih dari itu.

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang dzalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan”(QS.Hud:112-113). Wallahu a’lam bisshowab. (www.syariahpublications.com)

Sumber : http://www.facebook.com/notes/harits-abu-ulya/ahmadiyah-berulah-potret-kelalaian-penguasa-menjamin-rasa-keadilan-umat-islam-in/150607681663920

   Download artikel PDF; dikirim via email

PKS mengubah jargonnya yang sudah melekat dikalangan kader dan umat, yaitu bersih, peduli, dan profesional, menjadi ‘Partai Pekerja’. Karena itu, di spanduk-spanduk yang terpampang di Jakarta, bunyinya, seperti : “Bekerja Untuk Indonesia Adalah Ibadah”, atau ada :”Mari Bekerja Untuk Jakarta”.

Secara perlahan dan jelas, terjadi perubahan yang mendasar, dari sikap dan orientasi PKS, yang dulunya merupakan metamorfose dari PK (Partai Keadilan), yang menjadikan dakwah, sebagai ‘ruh’ dalam berpartai dan berpolitik, perlahan-perlahan, mulai ditinggalkan.

Sementara itu, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid, yang hadir di dalam acara refleksi akhir tahun 2010, yang dihadiri para pengurus PKS, Luthfie Hasan Ishak (Presiden PKS), Anis Matta (Sekjen PKS), Untung Wahono (Ketua MPP), dan sejumlah pengurus lainnya, menegaskan bahwa PKS harus kembali ke jati dirinya sebagai partai dakwah, ucapnya.

Dalam siaran pers DPP PKS yang diterima, Senin (27/12), Hidayat mengatakan, kembali ke jati diri PKS sebagai partai dakwah adalah sumber loyalitas kader dan konstituen untuk menghindari gejala deparpolisasi atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol.

Pernyataan Hidayat Nurwahid itu, menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi dalam Refleksi Akhir Tahun 2010 PKS yang diselenggarakan di Hotel Shaid Jakarta, Minggu (26/12).

Burhanuddin juga menyampaikan catatan LSI mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang cenderung terus mengalami penurunan. Pada Pemilu 1999, jumlah pemilih tercatat sebanyak 92 persen, pada 2004 tercatat 84 persen dan pada Pemilu 2009 menurun lagi menjadi 71 persen.

Menurut mantan Ketua MPR RI itu, karena prinsip Islam bersifat universal, maka perlu diterjemahkan dalam program aksi yang konkret untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga fungsi dan kiprah partai bisa dirasakan.

Pertanyaannya, ketika Allah Swt memberi “kemenangan” bagi perjuangan PKS dalam menyuarakan aspirasi politik umat Islam, apakah para aktivisnya tetap istiqomah dalam memperjuangkan Islam?

Adakah ketika para “Pejuang Politik” Islam ini telah “diberkahi” dengan kekuasaan dan kekayaan, apakah mereka masih istiqomah dalam memperjuangkan Islam?

Ketika para Ustadz dan Murabbi pengusung “Da’wah Politik” Islam ini telah menjadi pejabat publik, baik anggota DPR-DPRD, Gubernur, Walikota atau tokoh-tokoh politik, masihkah mereka istiqomah dalam memperjuangkan Islam?

Masihkah mereka istiqomah menyuarakan Islam, jargon-jargon perjuangan Islam, simbol-simbol Islam dan nilai-nilai Islam?

Masihkah mereka setia pada para “Mad’u” yang mereka ajak untuk memperjuangkan Islam dengan mengatasnamakan da’wah Islam?

Sekarang, benarkah para aktivis da’wah ini masih istiqomah dalam perjuangan Islam? Pertanyaan ini menjadi semakin keras disuarakan umat, terutama para kader dan simpatisan, di antaranya:

- Aktivis PKS jarang terdengar -atau bahkan tidak terdengar lagi- menyuarakan PKS sebagai Partai Dakwah. Mereka bahkan mulai menggunakan istilah “PKS Partai Terbuka” untuk menggantikan “PKS Partai Islam”.

- Simbol-simbol sebagai aktivis da’wah Islam mulai pudar. Lagu-lagu Nasyid yang mengiringi acara seremonial telah berubah menjadi lagu-lagu pop, gambar perempuan-perempuan berjilbab digantikan wanita-wanita yang memperlihatkan auratnya, bahkan wajah-wajah para Ustadz semakin klimis karena mencukur jenggotnya sampai habis.

- Wacana-wacana Islam yang dulu digembar-gemborkan telah berubah menjadi wacana-wacana yang sarat bernuansa nasionalisme. Apakah para Ustadz itu lupa bahwa nasionalisme merupakan derivat dari ash-shabiyyah yang berujung pada menomorduakan Islam?

- Untuk memperoleh dukungan luas, mereka mengembangkan koalisi yang dijustifikasi dengan bahasa Arab “musyarakah”. Banyak kepentingan Islam yang harus dikorbankan, salah satunya adalah “jangan menyuarakan Islam secara terang-terangan”.

Tentunya para aktivis PKS akan menyatakan bahwa mereka masih tetap istiqomah dalam memperjuangan Islam. Para kader dan simpatisan juga berharap begitu. Karena itu, seruan Hidayat Nurwahid -mantan Presiden PKS- ini sudah menjadi relevan.

Apa yang disampaikan Hidayat Nurwahid tentu bukan hal yang biasa. Apalagi di tengah hingar-bingar politik negeri ini parpol yang menyebut dirinya Partai Islam atau berbasis masa Islam kurang menunjukkan warna keislamannya dengan jelas.

Sumber : http://www.eramuslim.com/suara-kita/dialog/suara-hidayat-nurwahid-terhadap-pks.htm

   Download artikel PDF; dikirim via email