Pemerintah kembali mengangkat wacana pembubaran ormas, salah satunya adalah ormas Islam yang selalu vokal dan aktif memberantas kemaksiatan, FPI, dengan alasan sering melakukan tindak kekerasan. Padahal parpol peserta pemilu maupun pemilukada jauh lebih banyak yang melakukan tindak kekerasan apalagi ketika calon yang diusungnya kalah. Kalau begitu, lantas apa motif di balik rencana pembubaran ini? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan mediaumat.com dengan Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Harits Abu Ulya berikut ini.

Bagaimana tanggapan anda dengan rencana pemerintah membubarkan FPI, FBR dan BMB?

Tidak mudah, karena Indonesia menganut demokrasi dengan begitu kebebasan berpendapat, berserikat dan berkelompok di jamin Undang-Undang. Kalau toh memaksakan diri untuk melakukan itu, maka perlu ada perubahan di Undang-undang keormasan yang ada yaitu UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas.

Pemerintah melalui Kemendagri telah menyiapkan draft revisi atau penyesuaiannya. Dan tentu akan banyak mendapat tantangan dari masyarakat. Kalau sampai pemerintah membubarkan ormas seperti FPI, FBR dan lainya maka akan menjadi presden buruk dalam kehidupan sosial politik.

Kalau ada oknum ormas tertentu melakukan tindak kekerasan, itu tidak bisa di generalisir bahwa ormas secara institusional melakukan tindakan tersebut atau itu menjadi garis perjuangan ormas tersebut.Tentu tidak demikian…, Di Indonesia di era reformasi ada sekitar 9000 ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, dan yang tidak mendaftar jumlahnya masih banyak.

Dari jumlah tersebut yang kerap melakukan tindakan kekerasan tidak hanya “oknum” dari ormas yang berbendera keagamaan, tapi opini yang dibangun media selama ini selalu mengesankan yang berbuat kekerasan selalu ormas-ormas keagamaan tertentu. Kalau pemerintah represif, tentu bagi ormas yang dibubarkan cukup dengan merubah dengan nama baru maka dia bisa eksis lagi.

Apa motif di balik rencana pembubaran itu?

Saya melihat dan mengamati dari opini yang berkembang masalah ormas ini, ada beberapa hal yang perlu di cermati. Pertama, pemerintah berusaha memaksakan diri memasukkan Pancasila menjadi ideologi ormas. Tapi ini gagal, karena disaat yang sama bisa melihat keberadaan parpol yang juga tidak bisa di seragamkan harus mengadopsi Pancasila menjadi ideologi partai. Kalau partai saja tidak bisa, bagaimana dengan ormas? Atau sekarang muncul wacana perlunya ormas berwatak “lokal”, artinya mengedepankan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Tapi ini menjadi ambigu dan sulit dirumuskan karena parameternya tidak jelas.

Kedua, ada kecenderungan terus mengekspos beberapa kasus friksi sosial, dan dikait-kaitkan dengan ormas keagamaan tertentu. Dan ketika opini mengelinding, ditindak lanjuti oleh pemerintah untuk kembali mendiskusikan eksistensi ormas-ormas keagamaan yang ada. Saya melihat, dengan upaya revisi undang-undang keormasan pemerintah hendak mengunci mati langkah ormas-ormas Islam yang dianggap vokal selama ini. Banyak lini yang pemerintah bermain, terutama di penguatan legal frame. Ada usaha serius untuk melahirkan regulasi yang bisa mengendalikan ormas, karena selama ini peran pemerintah sebagai pembina, pengawas dan pemberi sanksi bila ormas melanggar dirasa masih kurang efektif. Perlu ada undang-undang yang lebih keras, dijadikan pijakan untuk menindak.

Ketiga, saya menangkap sikap “hipokrit” pemerintah. Kenapa juga tidak mempersoalkan LSM-LSM yang kerap melakukan pelanggaran?

Bagaimana dengan ormas pemuda yang berlabel nasionalis seperti merah putih, pancasila, demokrasi atau ormas lain yang tidak jarang melakukan tindak kekerasan atau diduga menjadi ‘backing’ premanisme ?

Inilah satu contoh sikap hipokrit pemerintah. Kenapa tidak merespon serius jika yang melakukan kelompok seperti itu. Maka jangan salahkan jika masyarakat cenderung melihat pemerintah tebang pilih kalau mau menertibkan ormas. Dan tebang pilihnya, berangkat dari sentimen dan paradigma yang tidak sehat.

Ada orang-orang dilingkungan pemerintah yang alergi dan salah paham terhadap eksistensi ormas Islam dengan segala aktifitasnya.Yang jelas masih banyak orang liberal di sekitar kekuasaan. Dan mereka terus berusaha dengan berbagai cara dan upaya (pendekatan) untuk mendorong pemerintah berani melakukan langkah terobosan (merevisi UU ormas) biar mulus niat busuk kelompok liberal ini terhadap ormas-ormas Islam tertentu.

Bagaimana pula dengan parpol yang sering rusuh-rusuh bila jagoan yang diusungnya kalah pilkada?

Ya kalau konsisten, nanti kita tuntut kepada pemerintah agar partai-partai itu juga harus dibubarkan saja. Karena setiap pemilu selalu ada saja yang melakukan tindak kekerasan. Baik pemilu nasional, maupun pemilukada. Lagian hasil pemilu tidak juga membawa perubahan nasib rakyat. Sudah membuang banyak duit, rakyat sering jadi korban dan rakyat hanya jadi obyek kepuasaan syahwat kekuasaan orang dan kelompok-kelompok partai yang ada.

Kalau mekanisme pemerintah, jika ada pelanggaran pemerintah memberikan teguran secara bertahap. Di tingkat kabupaten dilakukan oleh Bupati, di Provinsi oleh Gubernur, dan pusat oleh Menteri. Setelah tiga kali teguran kemudian membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dibekukan atau membawa ke Mahkamah Agung untuk dibubarkan.

Itu skenarionya, tapi kita ambil sampel kasus kekerasan politik karena pemilu yang terjadi dibanyak tempat dan setiap pemilu terulang, kenapa pemerintah tidak serius melihat hal ini? Terlihat sekali, paradigma yang subyektif dari pemerintah dan orang-orang opurtunis di legislatif bermain seenak perutnya.

Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap?

Kalau pemerintah mau terbuka dan obyektif, maka tidak perlu kuaatir terhadap keberadaan ormas-ormas keagamaan khususnya Islam. Selama jelas-jelas mereka berdiri tegak berdasarkan Islam dan garis perjuangannya juga berlandaskan Islam maka sesungguhnya itu ada berkah dan kebaikan untuk bangsa Indonesia.

Justru yang perlu diwaspadai adalah ormas-ormas/orpol/LSM komprador yang menebarkan virus Sepilis (sekulerisme, pluralisme dan liberalisme) yang jelas-jelas membahayakan nasib Indonesia ke depan. Pemerintah perlu secara terbuka kalau berani, debat publik dengan mengundang ormas-ormas yang dituduh selalu melakukan kekerasan atau ormas Islam tertentu yang dianggap meresahkan masyarakat.

Apakah benar paradigma dan argumentasi pemerintah, biar masyarakat yang cerdas ini menilai. Jangan sampai istilah “meresahkan”, membuat tidak “nyaman” masyarakat itu hanya propaganda dan akal-akalan untuk membungkam langkah ormas Islam dalam upaya amar makruf nahi mungkar, khususnya yang di arahkan kepada penguasa yang selama ini di anggap dzalim dan lalai terhadap urusan umat Islam yang mayoritas menghuni tanah air Indonesia ini.

Contoh sikap lembeknya pemerintah adalah kasus kelompok sesat Ahmadiyah yang terkatung-katung hingga saat ini.Terus ngapain pemerintah ujug-ujug ngurus pembubaran ormas? Saya rasa banyak batu sandungan yang akan menjadikan sakit sembelit bagi pemerintah sendiri dan akhirnya seperti kurang kerjaan! []

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.

   Download artikel PDF; dikirim via email

Stepanopoulos: Ada dokumen terbaru yang menyatakan bahwa Usamah bin Ladin berada di Teheran. Salah satu nama yang disebut dalam dokumen itu adalah Alan Parrot yang mengaku berkali-kali bicara dengan Usamah sejak tahun 2003. Benarkah Usamah ada di Teheran?

Ahmadinejad: Pertanyaan Anda menggelikan.

Stepanopoulos: Mengapa

Ahmadinejad: Pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah menginvasi Afghanistan untuk menahan bin Ladin. Artinya mungkin mereka tahu di mana bin Ladin berada. Kalo mereka tidak tahu keberadaanya, mengapa harus menginvasi? Bukankah kita tahu intelijen?

Stepanopoulos: Saya pikir, kalu tahu, mereka sudah bisa menemukannya. Mereka bisa menangkapnya.

Ahmadinejad: Pertama, mereka harus berusaha dulu untuk menemukan keberadaanya, barulah menginvasi. Siapa pun yang tidak tahu keberadaannya tapi kemudian langsung menginvasi sebuah negara, apa ini masuk akal? Apakah Anda pikir ini masuk akal?

Stepanopoulos: Apa yang saya pikir adalah Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah dia ada di Teheran atau tidak?

Ahmadinejad: Posisi kami sangat jelas. Beberapa wartawan sudah mengatakan bin Ladin berada di Iran. Kalimat ini tidak punya nilai hukum. Posisi kami terhadap Afghanistan dan perlawanan terhadap terorisme sangatlah jelas.

Stepanopoulos: Tapi ini benar atau tidak?

Ahmadinejad: Mungkin Anda tahu. Saya tidak tahu.

Stepanopoulos: Saya tanya Anda. Anda adalah presiden Iran.

Ahmadinejad: Saya tidak tahu, Anda sudah menyiarkan berita yang sangat aneh.

Stepanopoulos: Izinkan saya bertanya dengan cara lain. Jika Anda tidak tahu Usamah bin Ladin di Teheran, akankah Anda menerimanya? Ataukah menghalaunya? Ataukah Anda akan menangkapnya?

Ahmadinejad: Saya malah mendengar bahwa Usamah bin Ladin ada di Washington DC.

Stepanopoulos: Oh tidak.

Ahmadinejad: Iya. Dia ada di sana, soalnya dia dulu adalah partnernya Mr Bush. Mereka telah berkolega di masa lalu. Anda tahu itu. Mereka juga bisnis minyak bersama, mereka bekerja sama. Bin Ladin tidak pernah bekerja sama dengan Iran, tapi dia kerja sama dengan Mr Bush.

Stepanopoulos: Saya akan tanya satu lagi, lalu silakan pergi. Jika Anda tahu Usamah bin Ladin ada di Teheran, tapi Anda katakan tidak. Tapi jika Anda tahu, akankah Anda menghalaunya, menangkapnya, atau justru menerimanya?

Ahmadinejad: Perbatasan kita, perbatasan kita adalah tertutup dan tidak bisa seenaknya dimasuki. Siapapun, baik itu tiga orang pendaki asal AS atau Usamah bin Ladin, atau juga orang lain. Perbatasan kami tertutup, dan posisi kami sangat jelas.

Saya agak terkejut untuk melihat kehidupan hari-hari Anda yang hanya mendasarkan pada berita. Saya perhatikan pemerintah AS juga menempatkan posisinya berdasar berita. Jika ini benar, sungguh disayangkan. Berita haruslah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika seperti ini bisa mengganggu hubungan antarnegara. Ini contohnya, apakah pemerintah AS tahu soal lokasi bin Ladin? Dan Anda kayakan tidak, mereka akan menemukannya. Baiklah, jadi pertama harusnya ditemukan dulu lokasinya.

Stepanopoulos: Mereka kehilangan jejak.

Ahmadinejad: dan untuk menemukannya mereka menginvasi Afghanistan. Pertama, mereka harus menemukan lokasinya dulu, barulah menginvasi. Ini seperti hakim yang menahan seseorang, barulah dicari bukti-buktinya.

Stepanopoulos: Tapi Anda membantahnya bahwa dia sekarang di Teheran?

Ahmadinejad: Yakinlah dia di Washington. Saya pikir dia berpeluang besar ada di sana

Stepanopoulos: Saya tidak setuju, terima kasih atas waktunya Mr Presiden.

(republika.co.id, 7/5/2010)

   Download artikel PDF; dikirim via email

Muhammad Rahmat Kurnia, Ketua Lajnah Fa’aliyah DPP HTI

AKKBB menggugat regulasi yang melarang penistaan agama. Mereka menganggap UU tersebut melanggar HAM karena memicu tindak kekerasan dan terjadinya pemaksaan penafsiran keyakinan dari mayoritas Islam terhadap minoritas. Benarkah? Terkait dengan itu Wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Ketua Lajnah Fa’aliyah DPP HTI Muhammad Rahmat Kurnia. Berikut petikannya.

Siapa sebenarnya di balik para penggugat UU Penistaan Agama?

Dalam berkas permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi jelas tertera bahwa para penggugat UU tersebut adalah IMPARSIAL (Rachland Nashidik), ELSAM (Asmara Nababan), PBHI (Syamsudin Radjab), DEMOS (Anton Pradjasto), Perkumpulan Masyarakat Setara (Hendardi), Desantara Foundation (M. Nur Khoiron), dan YLBHI (Patra M Zen).

Selain itu, ada juga perorangan yaitu Abdurrahman Wahid (alm.),  Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq.  Mereka memberikan kuasa kepada pihak yang menamakan diri Tim Advokasi Kebebasan Beragama yang dikomandani Asfinawati.

Kita tahu kelompok tersebut selama ini adalah para penyeru sepilis (sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme). Merekalah yang selama ini berteriak membela aliran sesat dan sangat keras menentang penerapan Islam.

Mereka membela homoseksual/lesbianisme berkembang.  Kita masih ingat, mereka adalah gembong Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sangat sengit membela aliran sesat Ahmadiyah.

Apa yang mereka inginkan?

Keinginan mereka tertuang secara jelas dalam permohonan pengujian material yang mereka ajukan secara tertulis. Tuntutan mereka adalah UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Dengan kata lain, mereka menghendaki UU tersebut tidak berlaku. Artinya, mereka menginginkan bebas melakukan penafsiran seenak perutnya terhadap ajaran agama (khususnya Islam) dan penyimpangan terhadap ajaran pokok agama (pasal 1), penyimpangan tersebut tidak dianggap melanggar hukum (pasal 2 dan 3).

Selain itu, mereka ingin bebas melakukan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama, juga bebas melakukan hal tersebut supaya orang tidak menganut agama apapun juga (Pasal 4).

Intinya, mereka menginginkan bebasnya bermunculan aliran sesat dan penistaan/penodaan terhadap ajaran agama (Islam) sebagai bagian dari seruan mereka kepada sepilis.  Juga, mereka secara halus menggiring kepada atheisme.

Dalam butir 45 dasar mereka menggugat disebutkan: “Bahwa kebebasan ‘memeluk’ suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik ….”  Tidak heran di antara kelompok tersebut ada yang menyatakan, “Untuk apa atheis dilarang, wong Tuhan saja tidak ber-Tuhan”.

Karenanya, kalau dulu gerakan mereka adalah kelompok Sepilis, kini berkembang menjadi kelompok Sepilis A+, yakni sekulerisme, pluralisme, liberalisme, atheisme, plus pengokohan penjajahan.

Benarkah UU tersebut melanggar HAM karena memicu tindak kekerasan dan terjadinya pemaksaan penafsiran keyakinan dari mayoritas ormas Islam terhadap minoritas seperti Ahmadiyah dan Lia Eden?

Ini semakin menegaskan bahwa HAM dijadikan sebagai alat untuk memporakporandakan Islam melalui aliran sesat.  Padahal, aliran sesat bukan soal penafsiran, tetapi persoalan penodaan, penistaan, dan penyimpangan agama.

Penafsiran tidak ada persoalan dalam Islam, lihatlah berbagai tafsir ada seperti Jalalain, Ibnu Katsir, ath-Thabari.  Mazhab pun macam-macam seperti Syafi’i, Hambali, Maliki, dan Hanafi.  Mereka berada dalam koridor Islam sekalipun penafsiran bermacam-macam.

Siapa yang melanggar HAM, apakah mereka yang konsisten menjalankan agamanya; ataukah mereka  yang menodai, menistakan, serta menyimpangkan agama? Kekerasan yang kadang kala muncul justru akibat pemaksaan mereka dalam menistakan, menodai , dan menyimpangkan agama yang dibiarkan oleh aparat hukum.

Adakah kaitannya para penggugat dengan pihak asing?

Tentu.

Apa indikasinya?

Pertama, dari segi ideologis.  Apa yang diusung oleh mereka sama persis dengan yang diusung oleh pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia kuat.  Ingat, mengapa kasus Ahmadiyah berhenti hanya sebatas SKB, karena ada tekanan dari pihak asing kepada Indonesia.

Kedua, ada unsur Yahudi di dalamnya.  Tengoklah dasar gugatan mereka dalam butir 38(b): “Jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya masing-masing agama merupakan penyimpangan dari yang lainnya.  Kristen tentu menyimpang dari Yahudi…  Islam pasti adalah penyimpangan nyata dari agama Kristen …” Tampak, yang dipandang ajaran asli adalah Yahudi. Jadi, disini ada unsur Yahudi.

Ketiga, sudah menjadi rahasia umum LSM mendapatkan kucuran dana dari asing.  Bahkan, Soeripto dari Komisi I DPR saat itu menyatakan perlunya audit terhadap sumber dana asing di LSM (14/4/2007).  Kejaksaan Agung (Kejagung) pun pernah mengusulkan perlunya menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang audit keuangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Hal ini terkait kekhawatiran adanya kegiatan LSM yang memicu gangguan keamanan, konflik SARA, dan memecah belah persatuan bangsa.

Apa bahayanya bila MK mengabulkan permohonan mereka?

Sangat berbahaya. Pertama, aliran sesat akan bermunculan laksana jamur di musim hujan.  Mereka akan merasa bebas dengan dalih HAM. Mereka bersembunyi di balik membela “kebebasan beragama”, padahal  sebenarnya membela “kebebasan menghancurkan agama (Islam)”.

Kedua, penghancuran Islam akan terjadi secara terang-terangan dan massif. Sekarang saja kartun penghina Nabi, tuduhan bahwa Islam melecehkan perempuan, Alquran kitab kekerasan, Alquran kitab paling porno, harus ada amandemen terhadap Alquran, cerita kutukan terhadap homoseks kaum Nabi Luth dalam Alquran adalah cerita bohong, penulisan Alquran banyak fiktif, dll terjadi di Indonesia. Bila MK mengabulkan tuntutan kelompok Sepilis A+ ini maka akan terjadi penodaan terhadap Islam secara bebas tanpa konsekuensi hukum.

Ketiga, bila ini terjadi maka akan terjadi kekisruhan dan konflik di tengah masyarakat. Stabilitas akan terkoyak. Umat Islam akan disibukkan dengan persoalan ini. Sementara, penghancuran akidah dan akhlak terus berlangsung dengan mulus.Yang untung adalah pihak asing penjajah dan antek-anteknya yang memang sejak awal memusuhi Islam dan kaum Muslim serta tidak menginginkan Indonesia aman.

Jadi memang Sepilis A+ itu musuh Islam dan umatnya!

Bagaimana agar Indonesia aman dari penghancuran akidah dan ahlak?

Ya terapkan sistem Islam. Karena Islam sangat memperhatikan penjagaan agama, baik akidah maupun syariah. Salah satu dari maqashidusy syariah (tujuan penerapan syariah) adalah hifzhu ad-din (menjaga agama).  Caranya, melibatkan tiga pihak secara simultan.

Pertama, individu. Setiap individu menjaga agamanya dengan terus mengkaji Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, kelompok. Tiap kelompok turut menjaga agama masyarakat. Misalnya, setiap keluarga melakukan pendidikan agama dalam keluarganya, sekolah menerapkan Islam di lingkungannya, para pemilik stasiun TV tidak menayangkan tayangan yang merusak akidah dan syariah. Selain itu, kelompok, organisasi, lembaga, dll tidak segan-segan melakukan amar-ma’ruf nahi munkar.

Ketiga, negara. Negara menjaga akidah umat dengan melarang paham yang menghancurkan Islam seperti sekulerisme, pluralisme, liberalisme, atheisme; serta menerapkan dan menegakkan syariah Islam.[]

   Download artikel PDF; dikirim via email

27 Desember 2009
Yth. Caryl,
Re: “Reality Check: The Party’s Not Over” Terbit on-line tanggal 22/12/2009

Artikel Anda sangat menarik dan menimbulkan beberapa pertanyaan berkaitan meskipun ada banyak ketidakakuratan yang berulang.

Anda benar ketika mengatakan bahwa organisasi kami telah tumbuh dalam jumlah kekuatan dan pengaruh selama lebih dari 60 tahun, memiliki tujuan yang jelas, dan tidak pernah menyimpang dari metode intelektual dan politik. Ide-ide kami menjadi lebih halus dan terperinci selama puluhan tahun. Dalam 12 bulan terakhir saja, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan banyak makalah, buku-buku, seminar-seminar dan konferensi-konferensi yang membahas mengenai Krisis Keuangan Global dan model ekonomi Islam alternatif; Hizbut Tahrir Denmark menerbitkan sebuah makalah pada KTT Kopenhagen tentang perubahan iklim – yang telah diedarkan di konferensi itu (ini bertentangan dengan apa yang disajikan dalam artikel Anda, Hizbut Tahrir tidaklah dilarang di Denmark, sebagai review bahwa pada Juni 2008 telah disimpulkan untuk kedua kalinya dalam empat tahun terakhir bahwa tidak ada dasar untuk melarang HT); Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan Konferensi yang dihadiri enam ribu ulama Islam internasional setelah diadakannya Konferensi Khilafah Internasional tahun 2007 di Indonesia yang dihadiri lebih dari seratus ribu peserta. Contoh-contoh ini (dan banyak contoh lainnya) menyebabkan orang salah membuat perbandingan HT dengan yang lainnya.

Selama puluhan tahun, pandangan dunia Islam kepada kami telah berpindah dari pandangan skeptis atas tujuan kami (untuk menghidupkan kembali Islam sebagai dasar bagi kehidupan politik dan menegakkan kembali Khilafah) menjadi suatu pandangan dimana tingkat dukungan masyarakat telah lebih dari 70% menurut beberapa jajak pendapat.

Peningkatan dukungan atas ide-ide politik Islam ini – khususnya mengenai Kekhalifahan – menampilkan pertanyaan yang sebenarnya yang harus ditanyakan kepada Barat. Yaitu, bagaimana Barat dapat memahami dan berdialog dengan pandangan seperti ini?

Adalah memalukan bahwa artikel Anda tidak menyuarakan hal ini. Sebaliknya Anda malah melontarkan argumen pada bagaimana melawan pengaruh-pengaruh Hizbut Tahrir, yang terletak diantara seruan larangan oleh David Cameron dari partai Konservatif dan seruan Douglas Murray untuk memberikan response untuk lebih ‘ McCarthyite ‘ (McCarthyisme adalah praktek untuk membuat tuduhan disloyalitas, subversi, dll – red). Namun, kedua pandangan itu bertentangan dengan argumen yang anda kutip bahwa “cara terbaik untuk melawan ekstremisme religius adalah dengan memiliki kebebasan beragama” – dan dengan demikian jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti kebanyakan kebijakan ‘perang melawan teror’ dalam hal bahwa mereka menghancurkan prinsip-prinsip yang mereka pura-pura tegakkan.

Anda mengajukan pertanyaan, “Apakah partai Islam Hizb-ut-Tahrir merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat Barat?”

Tidak ada ancaman dari Hizbut Tahrir dari akar hingga ke dahan. Pemerintah kolonial Barat tahu baik akan hal ini. Tapi dilema yang mereka hadapi adalah ‘ancaman’ bagi kelangsungan hidup klien rezim-rezim politik di dunia Islam yang menempatkan para kolonial Barat dan kepentingan perusahaan-perusahaan mereka di atas kepentingan Islam dan umat Islam. Jika misi Hizbut Tahrir dapat memenangkan opini publik dan mendapat dukungan kekuatan dari para pemilik kekuasaan di negara-negara Muslim itu, para ” kacung otoriter” itu akan disingkirkan dan diganti suatu sistim yang Islami, yang sepenuhnya bertanggung jawab dan di mana wewenangnya adalah milik masyarakat.

‘Ancaman’ lain yang mereka rasakan adalah bahwa Hizbut Tahrir menyoroti dampak rusaknya cara hidup kapitalis sekuler yang merusak dan mengungkap kebijakan-kebijakan kolonial yang memusuhi Islam dan umat Islam. Hal ini mungkin akan merusak kepentingan pemerintah, tapi saya berpendapat bahwa ini seperti melihat keburukan rupa pada cermin yang sayangnya itu merupakan suatu kenyataan.

Model yang kami tawarkan kepada dunia Islam sangat memerlukan stabilitas; sedangkan kebijakan Inggris, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya adalah penyebab dan secara aktif mengabadikan kekacauan dan ketidakstabilan. Perjanjian Sykes-Picot, penghapusan kekhalifahan dan perebutan kekuasaan atas Palestina menyerang jantung dan pusat dunia Islam. Akibatnya, semuanya berantakan dan ‘anarki itu merajalela didunia “(mengutip kata-kata Yeats) karena dunia Islam tidak lagi mempunyai pusatnya’. Inilah ‘pusat’ dimana kami berusaha pulihkan, sebagaimana yang diwajibkan Islam dan itu adalah prioritas terbesar dan hal ini memang ‘mengancam’ kolonialisme.

Ketika umat Islam berjuang untuk tujuan ini, pemerintahan Barat dan lembaga penelitiannya begitu mudah melabeli kami sebagai ‘ekstremis’ atau secara salah mengkaitkan dengan ‘terorisme’. Namun, hal itu adalah ironis bahwa pada satu waktu pernah George Washington juga diberi label itu oleh pihak berwenang di Inggris sebagai seorang teroris, karena ia berjuang untuk membebaskan Amerika dari kekuasaan despotic kolonial Inggris yang didasarkan pada keyakinan pada Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence). Dan apabila diingat bahwa ada orang Inggris bernama Thomas Paine yang mengilhami para Pendiri Negara, dengan pamflet penentangan yang disebut ‘Common Sense (Akal Sehat)’ pada tahun 1776, saat ini mereka toh tidak menyebut dirinya itu sebagai seorang ‘ban berjalan di pabrik’ yang memproduksi teroris, maupun ide-ide yang memotivasi menjadi ‘ekstremis’!

Hizbut Tahrir hanya dipengaruhi oleh Islam; senjata kita bukan apa-apa kecuali ide dan kata-kata; tujuan kami adalah membebaskan dunia Islam dari penjajahan dan pemulihan Kekhalifahan sehingga orang dapat hidup dengan aman dan adil dan kami sungguh percaya dukungan kepada kami atas tujuan ini akan tumbuh lebih kuat.

Saya berharap bahwa Anda akan mendengar pandangan-pandangan kami dari tangan pertama. Tentu saja kami akan menyambut baik dialog yang tulus dan benar-benar berharap bahwa Anda bisa menjawab surat saya.

Hormat kami,

Abdul Wahid
Ketua Komite Eksekutif Inggris
Hizbut Tahrir
Jawaban dari Caryl Kristen [diterbitkan pada ‘Muslim dan Kekhalifahan']:

Pernyatan Wahid bahwa mayoritas umat Islam secara otomatis setuju dengan tujuan dari partainya adalah salah satu hal yang menarik. Ya, memang polling (jajak pendapat) yang dia sebutkan memang menunjukkan dukungan mayoritas untuk memulihkan ide kekhalifahan. Namun, saya bertanya-tanya berapa banyak responden yang sama akan setuju dengan ini jika mereka ditanya pada saat yang sama apakah mereka akan bersedia melakukannya jika itu berarti menyerahkan kedaulatan nasional negara-negara di mana mereka hidup hari ini. Saya menduga bahwa banyak dari mereka yang kemudian menolak tawaran itu. Jajak pendapat yang sama yang dikutip Wahid juga menunjukkan bahwa “67 persen dari mereka yang disurvei setuju bahwa ’sistem politik demokratis’ adalah cara yang baik untuk memerintah negara mereka dan 82 persen setuju bahwa di negara mereka ‘orang-orang dari berbagai agama harus bebas untuk beribadat menurut kepercayaan mereka masing-masing ‘ “- dua prinsip yang tidak akan berlaku di bawah syarat-syarat sebuah negara Islam global seperti yang ada dalam pikiran Wahid. (Contohnya, partainya menyerang secara konsisten pengertian tentang demokrasi perwakilan)

Singkatnya, saya tidak meragukan bahwa kebanyakan umat Islam di seluruh dunia ingin melihat peran yang lebih besar untuk nilai-nilai Islam dalam masyarakat mereka. Saya juga tidak percaya bahwa kebanyakan umat Islam menyetujui intervensi bersenjata dalam urusan mereka yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Tapi saya tentu tidak berpikir bahwa hal ini berarti bahwa Hizbut Tahrir secara otomatis akan memenangkan semua suara jika ia ada dalam pemilihan umum yang bebas, atau jika mereka dipilih untuk bertindak sebagai mediator antara mereka dan pemerintah yang ada di seluruh dunia. Dan itu berarti lebih sedikit lagi bagi masyarakat demokratis, baik di Barat atau di tempat lain, yang harus memperlakukan partainya Wahid itu sebagai teman bicara yang sah. Suatu masyarakat demokratis yang hormat atas dirinya harus menghormati semua agama; namun ini tidak berarti harus membuat hidup menjadi mudah bagi ideologi keagamaan yang bertujuan menghancurkannya.

Tanggapan Abdul Wahid (3 Januari 2010)

Kepada Yth Caryl,

Re: “Muslim dan kekhalifahan” Terbit on-line pada tanggal 30.12.2009

Merupakan suatu yang baik bahwa Anda menanggapi beberapa poin yang saya ajukan dalam surat saya tapi saya merasa bahwa balasan Anda itu lebih menggambarkan poin saya bahwa kekhalifahan dan sistem politik Islam kurang bisa dipahami.

Saya lampirkan tanggapan saya di bawah ini.

Hormat Kami

Abdul Wahid
Ketua, Komite Eksekutif Inggris
Hizbut Tahrir

Respon untuk Caryl Kristen dari Majalah Foreign Policy

Tanggapan Christian Caryl tertanggal 30.12.2009 atas surat saya yang berkaitan dengan artikel asli yang ditulisnya tanggal 22.12.2009 hanya merupakan bukti lebih jauh tentang bagaimana buruknya sistim politik Islam dipahami.

Pertama, Caryl seharusnya jangan bingung oleh kontradiksi yang nyata atas dukungan mayoritas bagi kekhalifahan maupun juga bagi sebuah sistim politik “demokrasi”. Hal ini karena kebanyakan muslim menganggap istilah “demokrasi” sebagai istilah yang merupakan kewajiban bagi orang untuk memilih dan meminta pertanggung jawaban pemerintah mereka – sesuatu yang diperintahkan Islam selama satu milenium atau lebih sebelum negara-negara sekuler modern mengadopsi hal ini. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai semacam dukungan terhadap demokrasi liberal seperti yang dipraktikkan di Eropa Barat atau Amerika Utara karena sistem Islam secara krusial berbeda dengan demokrasi dalam hal Islam membutuhkan Syari’ah sebagai sumber perundang-undangan. Hal ini tentu saja berbeda dengan demokrasi yang ideal, yang menyatakan bahwa pemerintah haruslah dari ‘rakyat’ (Saya mengatakan hal yang ideal karena sebenarnya sistem demokrasi kenyataanya adalah oligarki di mana hanya orang-orang kaya dan berkuasa yang bisa mempengaruhi dibuatnya suatu undang-undang).

Hal ini juga tercermin dari jajak pendapat yang dilakukan di Pakistan tahun 2008 yang diakui bisa menggambarkan adanya dukungan bagi peran yang lebih besar baik untuk Islam maupun untuk “demokrasi” dalam kehidupan politik. Dalam jajak pendapat itu pertanyaan mengenai ‘demokrasi’ yang ditanyakan pada polling merujuk secara khusus pada “hal-hal yang diatur oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat”.

Sistim Islam adalah sistem di mana rakyat memilih pemimpin mereka dan dapat menurunkan pemimpin itu jika ia melanggar kontrak ketika dia berkuasa. Selain itu, akuntabilitas oleh rakyat tidaklah merupakan hak yang demikian besar melainkan suatu kewajiban dari warga negara. Kewajiban yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau partai politik, atau melalui banyak cara lain – apakah itu Masjid, Media, atau tuntutan hukum. Selain itu, kami menawarkan untuk menghidupkan kembali suatu institusi Islam, yang merupakan cabang dari Peradilan (Yudikatif), yang peran satu-satunya adalah untuk meneliti dengan cermat apa yang dilakukan Eksekutif dan mengambil keputusan mengenai keluhan-keluhan yang diajukan oleh warga negara terhadap Eksekutif.
Selain itu, dalam negara Islam warga negara non-Muslim diberi ruang dan dihormati untuk mempraktikkan agama mereka sendiri. Jadi pernyataan dalam jajak pendapat Maryland bahwa ‘orang-orang dari setiap agama harus bebas untuk beribadat menurut keyakinan mereka sendiri’ adalah sesuai sepenuhnya dengan sistem yang ditawarkan Hizbut Tahrir.

Namun, adalah menggelikan untuk membicarakan pemilu yang bebas atau membicarakan kedaulatan nasional ketika hal-hal itu tidak ada di dunia Islam sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Bagaimana dikatakan tidak ada ‘kedaulatan nasional’ yang hilang! Sejumlah besar pasukan secara langsung menduduki Afghanistan, Irak, Kuwait, Qatar dll. Di Pakistan, Amerika Serikat telah membom sasaran-sasaran di dalam negeri itu dan jaringan keamanan Amerika bebas berkeliaran meskipun bertentangan dengan keinginan penduduk.

Pemilihan umum sebagian besar adalah penipuan untuk melegitimasi diktator seperti Mubarak dan Karimov; atau terjadi dalam kerangka di mana daftar para calon secara hati-hati diseleksi sebelum disetujui, seperti di Irak; atau keduanya seperti pada lelucon yang paling baru yang terjadi di Afghanistan.
Hizbut Tahrir tidak pernah mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya wakil dari umat Islam. Tapi menjadi fakta bahwa ia sangat mewakili tren dalam umat Muslim mengenai aspirasi suatu persatuan Dunia Islam, pembebasan tanah Islam yang diduduki, pelaksanaan Syariah dan pendirian Khilafah.

Namun, masalahnya adalah bahwa tidak hanya tidak adanya usaha untuk berdialog dengan siapa pun yang membawa pandangan-pandangan seperti ini, tapi aspirasi ini telah menjadi suatu definisi ekstremisme! Satu-satunya kemiripan dialog yang menghibur adalah dengan orang-orang yang setuju untuk mengambil parameter kepada demokrasi liberal yang sekuler. Waktunya telah tiba bagi pemerintahan Barat untuk menerima kenyataan bahwa orang lain ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka sendiri, dan mengakhiri campur tangan mereka yang telah menimbulkan kekacauan dan penderitaan yang tak terbilang.

Kita siap menerima akibat dan tidak malu ketika membahas konflik ideologis ini. Caryl mungkin percaya bahwa kritik kami yang keras terhadap demokrasi liberal telah menghalangi kami untuk melakukan diskusi tetapi kritik-kritik kami tetap sesuatu yang sah mengingat bahwa kita telah menyaksikan beberapa dekade usaha yang gagal untuk menerapkan sistem ini di dunia Muslim, apakah itu dilakukan dengan kekuatan langsung atau campur tangan kolonial.

Lagi pula, untuk membantah komentar terakhir Caryl, kaum Muslim yang hormat atas dirinya sendiri seharusnya tidak membuat mudah bagi pemerintah demokratis yang merencanakan kematian atas ide-ide politik dan social Islam dan mencoba untuk memaksa kelompok lain dan malah mengatakan model yang utopis.

   Download artikel PDF; dikirim via email

HTI Press. Hari Ahad kemarin tanggal 6 Desember Hizbut Tahrir Indonesia Bersama Umat melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia, dengan tema Selamatkan Indonesia dengan Syariah. Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Birokrat yang Korup! Aksi ini dihadiri puluhan ribu massa. Untuk mengetahui apa latar belakang aksi ini termasuk dimana posisi Hizbut Tahrir Indonesia dalam persoalan Skandal Century, reporter Media Umat mewawancarai juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya. (redaksi)

Apa tujuan dari aksi HTI tanggal 6 Desember tersebut?

Yang dilakukan oleh HTI sebenarnya merupakan bagian dari edukasi kepada umat, agar mereka sadar, bahwa Skandal Bank Century ini sebenarnya merupakan bukti kesekian betapa sistem dan birokrat negeri ini benar-benar korup. Karena itu, kasus ini semestinya dijadikan sebagai pelajaran untuk menyadarkan kita semua, agar kita tidak terperosok pada lubang yang sama berkali-kali. Karena itu, seruan HTI tegas, “Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Birokrat yang Korup.”

Lalu apa hubungannya aksi ini dengan aksi tanggal 9? Bahkan, HTI diklaim oleh beberapa orang menjadi bagian dari KOMPAK, atau aksi Gerakan Indonesia Bersih?

HTI jelas mempunyai visi, misi, tujuan dan metode yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang tergabung dalam KOMPAK atau Gerakan Indonesia Bersih. Karena itu, aksi yang dilakukan oleh HTI justru untuk menunjukkan, bahwa HTI tidak sama dan tidak ada kaitannya dengan mereka.

Memang benar, HTI diundang secara resmi oleh Pak Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk hadir pada acara yang disebut dengan Rembug Nasional Masyarakat Madani pada Senin tanggal 30 November di PP Muhammadiyah, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua di kantor CDCC Menteng pada Selasa 1 Desember. Pertemuan ini untuk mendorong agar pengusutan Skandal Bank Century diteruskan.

Nah, pertemuan itu juga diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat yang intinya untuk menuntaskan kasus skandal Bank Century. HTI sendiri baru tahu, bahwa kemudian acara itu diselenggarakan untuk merencanakan dan membahas aksi 9 Desember. Namun, semua yang hadir juga tahu, bahwa HTI mempunyai sikap yang berbeda , khas, dan independent. HTI sendiri telah mengumpulkan berbagai tokoh dan ormas Islam, Kamis 3/12/2009 untuk melakukan penyamaan persepsi tentang Skandal Bank Century, sembari mengundang untuk hadir pada aksi tanggal 6 Desember yang diselenggarakan oleh HTI.

Apakah HTI berarti bagian dari KOMPAK?

Anggapan bahwa HT menjadi bagian dari KOMPAK seperti yang disebut saudara Usman Hamid yang menyatakan KOMPAK itu koalisi antara HMI, LSM, NU, Muhammadiyah termasuk HTI, itu jelas tidak benar. Termasuk klaim saudara Efendy Ghazali yang dimuat oleh salah satu media.

Memang benar, KOMPAK hadir dalam pertemuan pada tanggal 1 maupun 2 Desember itu, tetapi KOMPAK hanyalah salah satu elemen, dan masih banyak elemen lain yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. HTI sendiri hadir bukan karena undangan KOMPAK, tetapi undangan Pak Din. Jadi, payung pertemuan tersebut adalah Rembug Nasional Masyarakat Madani. Pertemuan tanggal 2 Desember itu juga tidak ada namanya. Baru kemudian dirumuskan namanya Gerakan Indonesia Bersih itu.

Kalau begitu, yang hadir pada undangan 1 dan 2 Desember itu tidak otomatis menjadi anggota koalisi?

Ya iya. Wong pertemuan itu sebenarnya hanya pertemuan biasa, santai dan mengalir begitu saja. Nggak ada pembentukan koalisi atau apapun namanya. Apalagi, kemudian diklaim HTI menjadi bagian dari koalisi, seperti KOMPAK. Dari mana logikanya? Sementara Gerakan Indonesia Bersih itu juga bukan koalisi. Itu hanya sekedar nama yang digunakan untuk menyelenggarakan acara tanggal 9 Desember. Dalam pertemuan 2 Desember itu, Jubir HTI telah menyatakan bahwa HTI telah merencanakan aksi sendiri pada tanggal 6 Desember. Dengan aksi 6 Desember itu HT sudah menjalankan agenda yang memang sudah direncanakan terlebih dahulu.

Posisi HTI sendiri dalam konstelasi skandal Bank Century ini bagaimana?

Berkenaan dengan Bank Century, justru HTI itu melakukan aksi tanggal 6 itu sebagai ekspresi dari hati masyarakat, kekecewaan terhadap skandal Century yang telah menyakiti hati masyarakat karena bail out 6,7 trilyun itu merugikan negara di tengah situasi kondisi tekanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu HTI menuntut agar para pelakunya mendapatkan hukum yang setimpal.

Artinya, HTI akan tetap peduli terhadap penegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia?

Iya. Karena HTI melihat bahwa korupsi di Indonesia itu sudah kronis. Nah, skandal Century ini bisa menjadi semacam momentum untuk membersihkan Indonesia ini dari rezim yang korup.

Lebih dari itu, HTI juga memahami bahwa rezim yang korup ini tidak bisa lepas dari sistem yang korup. Makanya, isu besar yang diangkat HTI dalam aksi 6 Desember itu Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Rezim yang Korup.

Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh gerakan atau ormas -ormas Islam, berkaitan dengan skandal Bank Century ini? Karena sepertinya hanya sedikit ormas Islam yang merespon isu ini

Iya. Karena selama ini, terus terang, ada stereotype, seolah-olah yang menjadi masalah umat itu adalah persoalan-persoalan yang misalnya, hanya berkisar, Masjid Al Aqsha, Palestina, pornografi, aliran sesat Ahmadiyah dan semacamnya. Ya jadi stereotype-nya itu seputar itu.

Sementara kalau korupsi, pengrusakan lingkungan, salah manajemen dalam pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, tambang, batu bara, listrik dan seputar itu seolah-olah itu bukan masalah Islam atau masalah umat. Karenanya tidak perlu macam-macam respon dari ormas Islam.

Nah, menurut saya, streotype semacam itu tidak tepat. Harus segera ditepis. Dengan apa? Dengan cara memandang bahwa segala kemunkaran, segala kemaksiatan, segala hal yang merugikan rakyat yang notabene mayoritas muslim ini adalah persoalan umat.

Nah, sekarang ini ada persoalan mega korupsi skandal Bank Century. Semestinya umat Islam harus memberikan respon terhadap kasus ini.

Kita tahu bahwa HTI dalam berbagai gerakan atau aksi-aksinya itu selalu menyuarakan syariah dan khilafah. Bagaimana relevansinya aksi 6 Desember yang dilakukan HTI kemarin dengan tuntutan penegakkan syariah dan khilafah?

Korupsi itu sebagaimana persoalan-persoalan lain adalah kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya lihat banyak pihak yang punya konsern sama dalam masalah itu. Hanya persoalannya adalah bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Nah, di titik inilah sesungguhnya kewajiban ormas Islam untuk memunculkan Islam sebagai solusi. Di situ pulalah relevansi, apa yang disebutkan pada aksi ribuan massa HTI bersama Umat tanggal 6 Desember kemarin, solusinya adalah syariah dan khilafah. Karena kasus Bank Century adalah buah atau bukti dari bobroknya sistem keuangan dan perbankan kapitalis.

Maka solusinya selain harus adanya rezim yang amanah, juga harus ada sistem yang baik yang berdasarkan Islam, itulah syariah. Jadi sekali lagi ini menjadi kewajiban ormas-ormas Islam untuk menyuarakan solusi syariah. Bukan malah justru mengalami penyubliman dengan kelompok-kelompok lain yang kemudian solusi syariah ini tidak tersuarakan.

Ada anggapan bahwa masalah korupsi itu adalah masalah bangsa, masalah nasional jadi sebaiknya agama termasuk Islam tidak dibawa-bawa. Karena ini masaalah kemanusiaan, masalah sosial…

Ya itu memang betul ada masalah bangsa, masalah sosial, masalah kemanusiaan cuma masalahnya adalah solusinya dari mana yang mau diterapkan. Misalnya soal korupsi, itukan sudah menjadi masalah dari dulu. Termasuk juga soal pengelolaan SDA, maraknya penyakit AIDS, itu kan sudah ada dari dulu.

Hanya solusinya seperti apa? Kan tidak pernah tuntas. Itu merupakan persoalan yang dari dulu hingga sekarang menunjukkan solusi yang diambilnya itu tidak pernah tepat. Kalau tepat kan semestinya ketika masalah itu muncul diberi solusi selesai kan tidak muncul lagi masalah yang sama.

Bahwa problem itu muncul berulang-ulang bahkan dalam skala yang lebih besar itu menunjukkan solusi yang selama ini diambil itu tidak tepat. Solusi apa yang selama ini diterapkan itu? ya solusi sekular kapitalistik.

Nah, justru menurut saya yang paling penting setelah menyuarakan adanya problem itu menyuarakan solusi. Karena menjelaskan solusi itu merupakan bagian dari penyelesaian persoalan. Nah, itulah sebenarnya yang merupakan kewajiban dari ormas-ormas Islam.

Sedangkan HTI sudah dan selalu melakukan itu. karena HTI yakin bahwa solusi Islam itulah satu-satunya yang manjur untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada selama ini.

Terakhir, ada tudingan dari elite bahwa aksi-aksi antikorupsi itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Tanggapan Anda?

Saya kira kalau SBY itu melihat kebijakan bailout Bank Century itu dilakukan dengan benar dan dengan mekanisme yang benar dan dalam hal ini SBY tidak terlibat seharusnya SBY tidak usah kuatir terhadap aksi apapun.

Bahwa sekarang ini banyak reaksi dari masyarakat bahkan ada pansus segala macam, itu menunjukkan bahwa kebijakan bailout Bank Century ada masalah. Dan itu pun SBY tidak perlu kuatir kalau memang SBY tidak terlibat.

Kalau kemudian sekarang SBY mencemaskan itu. Justru itulah yang menimbulkan pertanyaan yang semakin menggoda, apakah benar menurut sebagian pihak yang mengatakan bahwa SBY itu terlibat?

Dalam konteks Skandal Century ini, apakah HTI ada keinginan untuk menumbangkan SBY?

HTI tidak dalam posisi itu. HTI itu kan menilai bahwa setiap masalah pasti ditimbulkan oleh dua hal. Pertama adalah kesalahan pada sistem. Kedua adalah kesalahan pada orang.

Kesalahan pada sistem itu harus diatasi dengan menghadirkan sistem yang lebih baik. Itulah yang disebut sistem syariah. Sedangakan kalau yang terjadi itu kesalahan pada rezim jadi harus menghadirkan rezim yang baik itulah khilafah.

Nah, ketika memang terbukti oleh pansus SBY terlibat, misalnya. Maka rezim yang korup itu harus diganti dengan rezim yang amanah bersamaan dengan digantinya sistem yang korup ini dengan syariah Islam. Bagi HTI, caranya juga bukan dengan people power, karena ini bertentangan dengan metode perjuangan Rasulullah. Karena itu, HTI juga tidak akan melakukan cara-cara seperti ini. []

   Download artikel PDF; dikirim via email

hendropriyono

Lebih lanjut, ketika wartawan Sabili bertanya :”Apakah Anda sepakat dengan konsep khilafah?”, Hendropriyono menjawab :”Khilafah itu adalah tujuan, bukan strategi”. Hendropriyono juga menyatakan : “Yang jelas, di masa datang Kekhalifahan akan menjadi new nation state, menggantikan sistem lama yang gagal.

Pernyataan AM Hendropriyono ini semakin menunjukkan bahwa opini tentang khilafah sebagai solusi problem dunia semakin kuat. Hadirnya khilafah tidak hanya diyakini oleh para aktivis dakwah Islam saja, tetapi juga di kalangan intelijen. Sebelumnya, NIC juga telah memperediksikan berdirinya khilafah.

Salah satu hal yang perlu dikoreksi, khilafah bukan new nation state, tetapi negara untuk seluruh umat Islam di dunia. (www.syariahpublications.com)

*Wawancara lengkap bisa dibaca di Majalah Sabili No. 19 T. XVI 13 Rabiul Akhir 1430 H, hal. 22 – 29 di rubrik Wawancara Khusus.

foto dari : www.jurnal.net

   Download artikel PDF; dikirim via email

Download 1 file utuh :

http://www.4shared.com/file/79536659/fc874a53/Barometer_SCTV_Palestina_Terkoyak.html

   Download artikel PDF; dikirim via email

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=e6CW5ugI1ak&autoplay=0 300 250]

Rizal Mallarangeng (Dir Executive Freedom Institute)

Hendri Saparini (Managing Dir Econit)

Erwin Aksa (Ketua Umum HIPMI)

Tun Kelana Jaya (Ekonom Syariah)

Dalam dialog ini, Rizal Mallarangeng terlihat memposisikan diri sebagai pembela kapitalisme. Krisis ekonomi global ini bukanlah terjadi karena sistem yang salah. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalis tidak perlu diganti. Rizal menawarkan solusi pragmatis, serta tidak setuju solusi radikal. Bagaimana dengan ekonomi syariah? Ia mengatakan bahwa ekonomi syariah masih perlu dibuktikan lagi (tampak bahwa Rizal tidak setuju ekonomi syariah).

Hendri Saparini sangat kritis terhadap kapitalisme. Berbagai data dan analisis beliau sajikan yang intinya menunjukkan keburukan serta kesalahan sistem ekonomi kapitalis. Kita perlu penataan kembali. Sistem yang sekarang adalah salah. Kapitalisme pasti menimbulkan kesenjangan. Apa alternatifnya? Bisa jadi sistem ekonomi Islam ataukah yang tadi dikatakan sistem ekonomi Pancasila. Intinya, kapitalisme salah. Sistem alternatif belum secara tegas beliau sampaikan.

Erwin Aksa berpendapat bahwa masalah ini hanya di sektor non riil, sementara sektor riil relaif masih bisa bertahan. Oleh karena itu, sektor riil lebih perlu dijaga daripada sistem non riil.

Tun Kelana Jaya berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang salah. Ekonomi kapitalis banyak berkutat pada sektor non riil dan sangat sedikit di sektor riil. Oleh karena itu, kita harus kembali ke jalan yang benar. Apakah jalan yang benar itu? Sistem ekonomi Islam (ekonomi syariah). Orang-orang cerdas pasti bisa memilih sistem alternatif mana yang benar.

Saya cukup terkejut ketika host menanyakan beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat luar biasa. Misalnya :

1. Apakah ini adalah the end of capitalism
2. Apakah sudah ada negara yang melaksanakan sistem ekonomi selain kapitalisme?

Sayangnya, pertanyaan kritis ini kurang terjawab dengan memuaskan dalam forum ini. Oleh karena itu, penting bagi Metro TV untuk melanjutkan dialog ini dengan tema lanjutannya, yaitu : Sistem Ekonomi Islam sebagai pengganti Sistem Ekonomi Kapitalis. Apakah akan ditayangkan? (Farid Ma’ruf; www.syariahpublications.com)

File video lengkap dialog ini :

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=4KY-89mcX2E&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=NY_HdyTrg2o&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=SvsnQG3NxA4&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=R5xXuYmD0Fs&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=lVEPJDHqp-A&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=lRY1zt_lSYw&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=ZTvuS57-XtY&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=PyuShRqZMH8&autoplay=0 300 250]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=aDTtxEBD7yM&autoplay=0 300 250]

   Download artikel PDF; dikirim via email

Pertanyaan :

Saya adalah seorang mahasiswa di Jakarta. Saat ini ada beberapa teman saya yang baru-baru ini ternyata ikut pengajian di NII. Saya telah mencari informasi di internet tentang gerakan ini dan ternyata ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa NII itu adalah gerakan yang sesat, adapula bahwa NII yang sesat itu hanyalah NII KW IX. Saya ingin menanyakan fakta mana yang sebenarnya terjadi? Tolong dengan keterangan2 atau situs yang lengkap dikirim ke e-mail saya. Jazakalloh.

Ujang, xxxxxxx_joe@yahoo.com | IP: 125.160.97.90, Apr 30, 5:41 AM

Jawaban :

Kami memahami keresahan Ujang terhadap aktivitas beberapa teman yang diduga ikut NII KW IX yang menurut pemberitaan beberapa media adalah gerakan sesat. Siapa yang mau jika pengajian yang diikuti bukannya mencerahkan tetapi justru menyesatkan?

Di sini kami tidak akan menghakimi apakah pengajian yang diikuti teman-teman Ujang itu sesat atau tidak. Kami juga tidak akan membahas NII ataupun NII KW IX, apakah bisa disebut gerakan Islam atau justru harus disebut gerakan sesat. Kami lebih memilih memberikan jawaban yang akan mencerdaskan Ujang dan teman-teman yang lain. Silakan simak penjelasan berikut :

A. Identitas Organisasi/Partai

Tiga syarat organisasi dakwah Islam yang ideal :

(1) Asasnya Islam, dituliskan secara jelas dalam AD/ARTnya. Bukan berasas yang selain Islam. Asas berarti pijakan/dasar seluruh aktivitas organisasi. Jika asasnya tidak Islam, maka bagaimana mungkin organisasi itu akan mengajak pada ajaran agama Islam?

(2) Mempunyai target dan tujuan Islami yang jelas, serta bisa diukur tingkat keberhasilannya. Walaupun sulit dicapai, tetapi kalau masih dalam lingkaran “mungkin” itu adalah boleh.

(3) Mempunyai pemikiran (fikrah) yang hanya merujuk dari sumber ajaran agama Islam, yaitu Al Quran dan As Sunnah. Tidak merujuk pada kitab-kitab lain yang bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah.

Termasuk tidak boleh merujuk pada pemikiran orang-orang kafir seperti Karl Marx, Adam Smith, John Locke, Montesque, Thomas Hobbes, Sigmund Freud, dan lain sebagainya. Khususnya jika yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, dan muamalah (termasuk sistem ekonomi, sistem politik dan pemerintahan, ataupun sistem pendidikan). Jika yang dibahas adalah sains dan teknologi, maka bisa diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam.

(4) Mempunyai metode (thariqah) yang jelas untuk mencapai tujuannya. Thariqah itu harus thariqah yang Islami, bukan thariqah yang bertentangan dengan Islam. Contoh thariqah yang bertentangan dengan Islam : melakukan pemberontakan bersenjata, mendirikan negara di dalam negara (sehingga “negara” buatannya itu tidak mempunyai kedaulatan sendiri karena masih di dalam kekuasaan negara yang asli).

(5) Mempunyai agenda yang serius untuk membimbing anggota-anggotanya agar berkepribadian Islami (bersyakhsiyah Islamiyah), baik pemikirannya ataupun perasaannya.

Organisasi yang justru merusak kepribadian anggotanya misalnya membolehkan untuk tidak sholat lima waktu, melepaskan jilbab, bergaul bebas dengan lawan jenis, dsb. adalah organisasi yang wajib ditinggalkan.

B. Anggota Organisasi/Partai

Selain lima hal tersebut, anggota organisasi dakwah Islam haruslah dari kalangan orang Islam saja. Tidak boleh ada orang kafir yang bergabung di dalamnya. Jika ada, maka organisasi tersebut bukanlah organisasi dakwah Islam. Bagaimana mungkin ada orang kafir yang mendakwahkan Islam? Bukanlah ia sendiri yang harus didakwahi? Orang kafir hanya boleh masuk menjadi anggota organisasi Islam hanya jika ia telah masuk Islam terlebih dahulu. Ditandai dengan membaca dua kalimat syahadat yang diketahui secara pasti oleh pimpinan/pengurus organisasi dakwah tersebut.

C. Aktivitas Organisasi/Partai

1. Ide-ide/pemikiran organisasi yang disebarkan

Organisasi dakwah Islam harus beraktivitas menyebarluaskan ajaran Islam. Jika ada organisasi yang justru menyebarluaskan pemikiran yang tidak Islami seperti sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, maka organisasi tersebut bukanlah organisasi Islam, tetapi organisasi sesat.

Jadi, kalau ada organisasi/partai yang mengatakan bahwa mereka setuju pluralisme maka organisasi/partai itu adalah sesat. Walaupun partai tersebut mengaku berasas Islam dan mengaku partai dakwah, itu adalah bohong belaka. Pada hakikatnya, partai penganjur pluralisme tersebut adalah sesat. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tentang haramnya penyebaran tiga pemikiran tersebut (fatwa haramnya sepilis). Sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam mendukung sepenuhnya fatwa MUI tersebut. Tidak pantas ada organisasi/partai Islam yang justru membuat bingung umat Islam dengan mengadopsi istilah-istilah asing yang tidak Islami.

2. Dakwah pemikiran bukan kekerasan

Tujuan menerapkan syariah Islam harus dicapai dengan cara-cara yang dicontohkan Rasulullah saw. Dalam usahanya menegakkan sistem Islam, Rasulullah saw tidak pernah menempuh cara-cara kekerasan. Ini bukan karena beliau dan para sahabatnya takut, melainkan karena demikianlah perintah Allah. Oleh karena itu, jika ada organisasi yang mengajarkan atau mengajak pada cara-cara kekerasan seperti merampok, membunuh, atau mengebom, maka itu pasti bukan organisasi Islam. Bisa jadi itu adalah organisasi buatan orang-orang kafir yang dilabeli Islam, kemudian berusaha merekrut orang-orang Islam (yang hanya bermodal semangat tetapi berpikiran lugu). Tujuannya adalah untuk menciptakan ketakutan (syariahphobia) terhadap syariah Islam. Mereka ingin agar muslim yang memperjuangkan syariah Islam dianggap sebagai teroris yang wajib dilenyapkan.

C. Cara menyebarkan pemikiran

Dalam menyebarkan pemikiran, organisasi/partai dakwah Islam terikat dengan hukum-hukum syara’. Organisasi/partai tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi, antara ide yang disebarkan harus sesuai dengan cara yang ditempuh.

Cara-cara yang melanggar syariat Islam tidak boleh ditempuh, walaupun cara itu mungkin akan mendatangkan/merekrut banyak anggota, disukai masyarakat, ataupun mendatangkan banyak dana untuk biaya operasional organisasi. Apalagi jika hanya untuk mendapatkan kekuasaan, sangatlah tidak pantas jika ada organisasi/partai Islam yang justru menggelar acara yang tidak Islami, misalnya : acara yang di dalamnya terjadi ikhtilat (campur baur antara pria dan wanita), goyang dangdut yang menampilkan wanita muslimah di depan banyak penonton pria dan wanita, juga acara yang menampilkan artis wanita berpakaian seksi yang menyanyi dangdut dengan mendesah-desah diiringi goyangan erotis, dan cara-cara lain yang melanggar syariah Islam.

Nah, sekarang menjadi tugas Ujang dan teman-teman untuk meneliti lebih jauh pengajian yang telah diikuti teman-teman Ujang itu. Apakah telah sesuai dengan poin-poin yang kami jelaskan di atas?

Jika telah lolos seleksi dengan berbagai kriteria di atas, ya silakan ikuti pengajian yang diselenggarakan organisasi tersebut. Mahasiswa yang mengaji Islam tentu jauh lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya pasif saja. Mahasiwa kalau hanya kuliah saja tanpa diiringi belajar dan berdakwah Islam, maka ia belumlah menjadi mahasiswa muslim yang ideal. Bukankah mengaji Islam dan mendakwahkan Islam adalah kewajiban semua muslim, termasuk mahasiswa muslim?

Akan tetapi, jika organisasi penyelenggara pengajian tersebut tidak sesuai poin-poin yang kami jelaskan di atas, maka jangan ragu-ragu untuk meninggalkannaya. Carilah forum-forum pengajian lain yang saat ini sudah banyak tersedia di sekitar kita. Apalagi di kampus-kampus kota besar seperti Jakarta. Pasti banyak forum pengajian Islami yang benar (tidak sesat) yang bertebaran di Kota Jakarta. Ujang dan teman-teman silakan memilihnya..

Pilihlah suatu forum pengajian yang ideologis, yang membahas Islam dari akarnya, sekaligus mampu menjelaskan kesalahan ideologi kapitalis-sekuler yang saat ini menguasai dunia. Serta mampu menjelaskan pula kesalahan “anak keturunan” dari ideologi sekuler tersebut yang biasa diusung dengan istilah-istilah mentereng seperti demokrasi, pluralisme, liberalisme, emansipasi, kesetaraan gender, dan lain sebagainya.

Selamat mengaji. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan hubungi kami lagi kapan saja anda butuh bantuan. (Farid Ma’ruf; www.syariahpublications.com)

Tim Konsultan Syariah Publications, Mei 2007

   Download artikel PDF; dikirim via email